5 Jenderal Israel Paling Bengis, Ribuan Nyawa Warga Palestina Melayang
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah tokoh penting Israel ternyata memiliki rekam jejak panjang dalam operasi militer yang menewaskan banyak warga Palestina. Meski pernah terlibat dalam perang dan berbagai kontroversi, karier mereka justru terus menanjak hingga menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan.
Nama-nama seperti Ariel Sharon, Yitzhak Rabin, hingga Benny Gantz bukan hanya dikenal sebagai politisi. Sebelum terjun ke pemerintahan, mereka lebih dulu membangun karier sebagai petinggi militer Israel.
Rekam jejak mereka pun tidak lepas dari operasi berdarah. Ada yang memimpin serangan terhadap desa Palestina, terlibat dalam invasi Lebanon, hingga mengawasi perang besar di Jalur Gaza yang menewaskan ribuan orang.
Bahkan, sebagian pernah dinyatakan bertanggung jawab oleh komisi penyelidikan Israel. Ada pula yang menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
CNBC Indonesia telah merangkup kelima tokoh tersebut hingga rekam jejak militernya.
1. Ariel Sharon
Ariel Sharon merupakan salah satu tokoh militer Israel yang namanya sering dikaitkan dengan operasi berdarah terhadap warga Palestina.
Jauh sebelum menjadi perdana menteri, Sharon sudah dikenal sebagai komandan militer yang memimpin berbagai serangan lintas perbatasan.
Salah satunya terjadi pada Oktober 1953, ketika pasukan Israel menyerang Desa Qibya di Tepi Barat, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Yordania.
 Mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. (AP Photo/Oded Balilty, File) Foto: Mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. (AP/Oded Balilty) |
Serangan yang dipimpin Unit 101 di bawah komando Sharon tersebut menewaskan 69 warga Palestina dan menghancurkan puluhan rumah.
Hampir tiga dekade kemudian, nama Sharon kembali mencuat dalam tragedi Sabra dan Shatila di Lebanon pada September 1982.
Ketika itu, Sharon menjabat sebagai Menteri Pertahanan Israel. Pembantaian terhadap warga sipil di kamp pengungsi Palestina tersebut dilakukan oleh milisi Phalangist Lebanon, sementara pasukan Israel menguasai wilayah sekitarnya.
Komisi Kahan, yang dibentuk pemerintah Israel, kemudian menyatakan Sharon memiliki tanggung jawab pribadi karena gagal memperhitungkan risiko pembantaian dan mencegahnya.
Temuan tersebut membuat Sharon mundur dari jabatan Menteri Pertahanan pada 1983.
Namun, karier politiknya tidak berhenti. Pada 2001, dia justru berhasil menjadi Perdana Menteri Israel, sebelum akhirnya memimpin penarikan permukiman dan pasukan permanen Israel dari Gaza pada 2005.
 Mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. (AP Photo/Oded Balilty, File) Foto: Mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. (AP/Oded Balilty) |
2. Rafael Eitan
Nama Rafael Eitan juga tidak bisa dilepaskan dari tragedi Sabra dan Shatila.
Jika Sharon saat itu menjadi Menteri Pertahanan, Eitan merupakan orang yang memimpin langsung struktur militer Israel.
Dia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel atau Israel Defense Forces (IDF) sepanjang 1978-1983, termasuk ketika Israel menginvasi Lebanon pada 1982.
Salah satu keputusan Eitan yang kemudian dipersoalkan adalah keterlibatannya dalam mengizinkan milisi Phalangist memasuki kamp pengungsi Sabra dan Shatila.
Komisi Kahan menyimpulkan bahwa Eitan seharusnya sudah memperhitungkan kemungkinan pembantaian dan mengambil tindakan untuk mencegahnya.
Penyelidikan tersebut menemukan kelalaian serius dalam tindakannya.
Meski begitu, Eitan tidak langsung diberhentikan karena masa jabatannya memang akan segera berakhir pada April 1983.
Setelah pensiun, dia justru terjun ke politik dan membangun Partai Tzomet, yang menentang penyerahan wilayah kepada Palestina.
Kariernya terus berkembang hingga menjadi Menteri Pertanian pada 1990 dan Wakil Perdana Menteri Israel pada 1996.
3. Yitzhak Rabin
Perjalanan Yitzhak Rabin memiliki cerita yang cukup berbeda.
Rabin merupakan Kepala Staf IDF ketika Perang Enam Hari berlangsung pada Juni 1967. Perang tersebut berakhir dengan Israel menguasai Tepi Barat, Yerusalem Timur, Gaza, dan sejumlah wilayah lainnya.
Setelah meninggalkan militer, Rabin berhasil menjadi Perdana Menteri Israel pada 1974.
Namun, salah satu periode paling kontroversial dalam kariernya terjadi ketika dia menjabat Menteri Pertahanan pada 1984-1990.
Saat Intifada Pertama pecah pada Desember 1987, Rabin mendukung penggunaan kekuatan, termasuk pemukulan, untuk menghadapi demonstran Palestina.
Dalam perkembangannya, muncul laporan mengenai tentara Israel yang memukuli warga Palestina hingga mengalami patah tulang.
Sejumlah perwira mengklaim tindakan tersebut dilakukan berdasarkan arahan atasan, termasuk Rabin. Namun, dia membantah pernah memerintahkan pematahan tulang.
Menariknya, beberapa tahun kemudian, Rabin justru memilih jalan perundingan.
 Yitzhak Rabin Foto: Perdana Menteri Israel (1974-1977 & 1992-1995) Yitzhak Rabin. (Foto dok. defenseimagery.mil) |
Setelah kembali menjadi perdana menteri pada 1992, dia membuka perundingan dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Yasser Arafat.
Hasilnya adalah Perjanjian Oslo pada 1993.
Atas upaya tersebut, Rabin bersama Arafat dan Shimon Peres menerima Nobel Perdamaian pada 1994.
Namun, pada November 1995, Rabin ditembak hingga tewas oleh seorang ekstremis Israel yang menentang kebijakan perdamaiannya.
4. Benny Gantz
Berpuluh-puluh tahun kemudian, nama Benny Gantz muncul sebagai salah satu pemimpin militer Israel dalam perang besar di Jalur Gaza.
Gantz menjabat sebagai Kepala Staf IDF pada 2011-2015.
Pada masa kepemimpinannya, Israel melancarkan Operasi Protective Edge pada Juli-Agustus 2014.
Perang yang berlangsung sekitar 50 hari tersebut melibatkan serangan udara, artileri, dan operasi darat.
Dampaknya sangat besar bagi masyarakat Gaza.
Berdasarkan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebanyak 2.251 warga Palestina tewas, termasuk 1.462 warga sipil. Dari jumlah korban tersebut, 551 merupakan anak-anak.
Lebih dari 11.000 warga Palestina lainnya mengalami luka-luka.
 Benny Gantz, kepala partai Biru dan Putih, menyampaikan pidato menyusul pengumuman jajak pendapat dalam pemilihan parlemen Israel di markas partainya di Tel Aviv, Israel 10 April 2019. (REUTERS / Amir Cohen) Foto: Benny Gantz, kepala partai Biru dan Putih, menyampaikan pidato menyusul pengumuman jajak pendapat dalam pemilihan parlemen Israel di markas partainya di Tel Aviv, Israel 10 April 2019. (REUTERS / Amir Cohen) |
PBB kemudian menyoroti dugaan pelanggaran hukum perang oleh pasukan Israel maupun kelompok bersenjata Palestina. Namun, temuan tersebut tidak otomatis membuktikan tanggung jawab pidana pribadi Gantz.
Setelah pensiun dari militer, Gantz memasuki dunia politik dan menjadi Menteri Pertahanan pada 2020-2022.
Namanya kembali muncul setelah perang Gaza pecah pada Oktober 2023.
Meski sebelumnya menjadi rival Benjamin Netanyahu, Gantz bergabung dalam pemerintahan darurat dan duduk di kabinet perang Israel.
Namun, pada Juni 2024, dia mengundurkan diri setelah berselisih dengan Netanyahu mengenai strategi perang dan masa depan Gaza.
5. Yoav Gallant
Nama terakhir adalah Yoav Gallant, mantan jenderal Israel yang kemudian menghadapi proses hukum internasional.
Sebelum menjadi Menteri Pertahanan, Gallant pernah memimpin Komando Wilayah Selatan IDF ketika Israel melancarkan Operasi Cast Lead di Gaza pada Desember 2008 hingga Januari 2009.
Operasi yang berlangsung sekitar tiga minggu tersebut menewaskan 1.383 warga Palestina, termasuk 333 anak-anak dan 114 perempuan, berdasarkan data Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA).
Lebih dari 5.300 orang lainnya mengalami luka-luka.
Meski operasi tersebut menuai kecaman internasional, Gallant tetap melanjutkan kariernya hingga menjadi Menteri Pertahanan Israel pada akhir 2022.
Jabatan itu menempatkannya sebagai salah satu pengambil keputusan penting ketika perang Gaza kembali pecah pada Oktober 2023.
Namun, keputusan-keputusan yang diambil selama perang tersebut kemudian membawanya berhadapan dengan ICC.
Pada 21 November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Gallant dan Netanyahu atas dugaan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dugaan tersebut mencakup penggunaan kelaparan sebagai metode perang dan tindakan tidak manusiawi terhadap warga sipil.
Israel menolak yurisdiksi ICC dan membantah tuduhan tersebut. Surat perintah penangkapan itu juga bukan putusan bersalah.
 Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bertemu tentara di lapangan dekat perbatasan Israel dengan Jalur Gaza, di Israel selatan 19 Oktober 2023. (REUTERS/Ronen Zvulun) Foto: Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bertemu tentara di lapangan dekat perbatasan Israel dengan Jalur Gaza, di Israel selatan 19 Oktober 2023. (REUTERS/RONEN ZVULUN) |
Dari kelima tokoh tersebut, terlihat bagaimana sejumlah mantan petinggi militer Israel berhasil melanjutkan karier ke panggung politik, meskipun operasi yang mereka pimpin atau awasi meninggalkan banyak korban dan kontroversi.
Bahkan, beberapa di antaranya tetap berhasil menduduki jabatan tertinggi negara setelah menghadapi penyelidikan terkait tindakan militer mereka.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)