Jejak Berdarah Gadi Eisenkot di Palestina, Lebih Kejam dari Netanyahu?
Jakarta, CNBC Indonesia - Israel tengah membuka kemungkinan pergantian perdana menteri setelah Presiden Isaac Herzog memilih Gadi Eisenkot untuk mendapat kesempatan membentuk pemerintahan baru, yang sekaligus membuka peluang berakhirnya kepemimpinan Benjamin Netanyahu.
Namun, sosok yang berpeluang menjadi pemimpin baru Israel ini memiliki rekam jejak militer yang penuh kontroversi, terutama terkait operasi militer terhadap Palestina yang menewaskan banyak warga sipil.
Eisenkot merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (Israel Defense Forces/IDF) yang pernah memimpin berbagai operasi militer, termasuk ketika ratusan warga Palestina tewas dalam demonstrasi di Jalur Gaza pada 2018.
Dilansir dari Al Jazeera, Presiden Israel Isaac Herzog pada Sabtu (7/11/2026) mengumumkan keputusannya untuk memberikan kesempatan pertama kepada Eisenkot membentuk pemerintahan baru setelah pemilu pada 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan pemenang dengan mayoritas mutlak.
Keputusan tersebut diambil setelah 67 dari 120 anggota parlemen Israel atau Knesset merekomendasikan Eisenkot sebagai calon pembentuk pemerintahan. Sementara Netanyahu memperoleh dukungan dari 46 anggota dan tujuh lainnya tidak memberikan rekomendasi.
Herzog dijadwalkan menyerahkan mandat resmi kepada Eisenkot pada Minggu (8/11/2026). Setelah itu, dia memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 14 hari.
Meski memperoleh dukungan rekomendasi lebih besar, jalan Eisenkot menuju kursi perdana menteri belum tentu mulus.
Pasalnya, koalisi empat partai yang dipimpinnya hanya menguasai 48 kursi, sedangkan blok Netanyahu memiliki 53 kursi. Eisenkot membutuhkan dukungan tambahan untuk mencapai mayoritas minimal 61 kursi.
Di tengah tarik-menarik politik tersebut, perjalanan panjang Eisenkot di militer Israel menjadi bagian yang menarik untuk ditelusuri.
Terlebih, sebelum menjadi politisi, dia pernah memimpin pasukan Israel di Tepi Barat, mengemukakan doktrin penggunaan kekuatan militer besar-besaran, hingga mengerahkan penembak jitu untuk menghadapi demonstrasi warga Palestina di Gaza.
Dari Prajurit Biasa hingga Menjadi Panglima Militer Israel
Gadi Eisenkot lahir pada 19 Mei 1960 di Tiberias, Israel, dari keluarga Yahudi keturunan Maroko. Ayahnya berasal dari Marrakesh, sedangkan ibunya dari Casablanca.
Masa kecilnya banyak dihabiskan di Eilat, kota pelabuhan di bagian selatan Israel.
Karier militernya dimulai pada 1978 ketika dia bergabung dengan Brigade Golani, salah satu satuan infanteri IDF.
Perjalanan Eisenkot di militer berlangsung selama puluhan tahun. Dari seorang prajurit, dia terus naik pangkat hingga dipercaya memimpin Brigade Golani pada 1997-1998.
Pada 2003-2005, Eisenkot kemudian menjabat sebagai Komandan Divisi Yudea dan Samaria, sebutan yang digunakan Israel untuk sebagian besar wilayah Tepi Barat, Palestina, yang diduduki sejak perang 1967.
Ketika itu, Intifada Kedua masih berlangsung. Wilayah Tepi Barat menjadi lokasi berbagai operasi militer Israel, bentrokan dengan kelompok bersenjata, dan penindakan terhadap warga Palestina.
Kariernya semakin menanjak setelah dipercaya menjadi Kepala Direktorat Operasi IDF pada 2005-2006, kemudian Komandan Wilayah Utara pada 2006-2011.
Pada Februari 2015, Eisenkot akhirnya mencapai puncak karier militernya setelah diangkat menjadi Kepala Staf IDF ke-21.
Dia memimpin angkatan bersenjata Israel hingga Januari 2019, mengakhiri perjalanan militer selama sekitar 41 tahun.
Sepanjang masa tersebut, Eisenkot terlibat dalam struktur komando berbagai operasi Israel. Namun, sejumlah kebijakan dan pernyataannya juga memunculkan kontroversi, khususnya terkait penggunaan kekuatan militer yang berisiko menimbulkan banyak korban sipil.
Jejak Kelam Eisenkot terhadap Palestina
Sepanjang karier militernya, Gadi Eisenkot memiliki sejumlah catatan kontroversial, terutama terkait penggunaan kekuatan militer Israel terhadap warga Palestina.
Salah satu peristiwa paling mencolok terjadi ketika dia menjabat sebagai Kepala Staf IDF pada 2018. Saat itu, ratusan warga Palestina tewas dalam demonstrasi di perbatasan Gaza akibat tindakan keras pasukan Israel.
Namun, peristiwa tersebut bukan satu-satunya kontroversi yang melekat pada namanya. Berikut sejumlah catatan penting dalam perjalanan militernya.
1. Pengerahan Penembak Jitu dan Ratusan Korban di Gaza
Pada Maret 2018, ribuan warga Palestina menggelar demonstrasi Great March of Return untuk menuntut hak kembali bagi pengungsi Palestina dan memprotes blokade Gaza.
Menjelang demonstrasi, Eisenkot mengungkapkan bahwa militer Israel telah mengerahkan lebih dari 100 penembak jitu di sepanjang perbatasan.
Melansir dari Reuters, Eisenkot menyatakan pasukannya tidak akan membiarkan demonstran menerobos pagar perbatasan. Dia juga memperbolehkan penggunaan senjata api apabila nyawa tentara Israel terancam.
Demonstrasi tersebut kemudian berlangsung selama berbulan-bulan dan menimbulkan banyak korban.
Berdasarkan laporan Komisi Penyelidikan Independen PBB yang diterbitkan pada Februari 2019, berikut sejumlah temuan penting sepanjang demonstrasi 30 Maret hingga 31 Desember 2018:
-
189 warga Palestina meninggal dunia, sebanyak 183 orang di antaranya akibat tembakan peluru tajam pasukan Israel.
-
35 anak-anak, tiga petugas medis, dan dua jurnalis termasuk dalam korban tewas akibat peluru tajam.
-
6.106 warga Palestina terluka akibat tembakan peluru tajam.
PBB juga menemukan alasan kuat untuk menduga bahwa pasukan Israel menembaki sejumlah demonstran yang tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap nyawa orang lain.
Komisi tersebut menyatakan bahwa sebagian tindakan pasukan Israel berpotensi merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Israel menolak temuan itu dengan alasan pasukannya menghadapi ancaman keamanan di perbatasan Gaza.
Peristiwa tersebut berlangsung ketika Eisenkot menjadi pemimpin tertinggi IDF. Namun, temuan PBB tidak dengan sendirinya menetapkan tanggung jawab pidana pribadinya.
2. Doktrin Dahiya, Strategi Penghancuran Besar-besaran
Kontroversi lain muncul jauh sebelum Eisenkot menjadi Kepala Staf IDF, yakni ketika dia mengemukakan pendekatan militer yang dikenal sebagai Dahiya Doctrine atau Doktrin Dahiya.
Doktrin ini merujuk pada penggunaan kekuatan militer besar-besaran untuk menimbulkan kerusakan luas terhadap wilayah yang digunakan kelompok bersenjata melancarkan serangan.
Namanya berasal dari kawasan Dahiya di Beirut, Lebanon, yang mengalami kerusakan besar akibat serangan Israel dalam Perang Lebanon 2006.
Pada Oktober 2008, Eisenkot memperingatkan bahwa desa-desa Lebanon yang digunakan Hizbullah untuk menyerang Israel dapat mengalami penghancuran serupa.
Dia bahkan menyatakan bahwa Israel akan menggunakan kekuatan yang tidak proporsional untuk menimbulkan kerusakan besar terhadap wilayah yang dianggap sebagai basis militer Hizbullah.
Meski pernyataan tersebut awalnya ditujukan kepada Hizbullah di Lebanon, pendekatan itu memunculkan perdebatan mengenai perlindungan warga sipil dalam operasi militer Israel, termasuk dalam konflik di Gaza.
Pasalnya, hukum humaniter internasional mewajibkan pihak yang berperang membedakan sasaran militer dan warga sipil, serta melarang serangan yang menimbulkan kerugian sipil berlebihan.
3. Usulan Pembatasan Bantuan Kemanusiaan Gaza
Kontroversi Eisenkot berlanjut setelah dia meninggalkan dunia militer dan bergabung dalam pemerintahan darurat Netanyahu seusai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Ketika itu, Eisenkot menjabat sebagai menteri tanpa portofolio yakni pejabat setingkat menteri yang menjadi anggota kabinet, tetapi tidak memimpin kementerian tertentu. Ia juga sekaligus menjadi pengamat kabinet perang Israel.
Pada Januari 2024, media Israel Channel 12 melaporkan bahwa Eisenkot bersama Benny Gantz mempertimbangkan pembatasan sementara masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Langkah tersebut dipertimbangkan untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas, mengubah mekanisme distribusi bantuan, serta mendorong pembebasan sandera Israel.
Usulan itu memunculkan kekhawatiran mengingat warga Gaza sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan selama perang. Meski demikian, laporan tersebut tidak menyebut bahwa pembatasan itu telah diputuskan atau diterapkan.
Eisenkot kemudian keluar dari pemerintahan darurat Netanyahu pada Juni 2024 karena mengkritik strategi perang dan kepemimpinan sang perdana menteri.
Namun, keputusannya meninggalkan pemerintahan tidak berarti dia menolak seluruh operasi militer Israel terhadap Hamas.
Netanyahu Pergi, Palestina Tetap Terancam?
Setelah pensiun dari militer, Eisenkot memasuki dunia politik melalui Partai National Unity pada 2022, sebelum mendirikan Partai Yashar pada September 2025.
Meski menjadi penantang Netanyahu, pandangannya terhadap Palestina ternyata memiliki sejumlah kesamaan. Keduanya sama-sama menolak pembentukan negara Palestina merdeka. Eisenkot juga membuka kemungkinan Israel kembali melanjutkan operasi militer di Gaza apabila Hamas tidak melucuti persenjataannya.
Namun, Eisenkot memiliki perbedaan sikap terkait permukiman Yahudi di Tepi Barat. Dia menentang kekerasan pemukim terhadap warga Palestina dan mengkritik rencana pembangunan permukiman di kawasan E1, meski tetap mendukung keberadaan permukiman Israel dalam kondisi tertentu.
Kini, setelah puluhan tahun memimpin dan terlibat dalam operasi militer, Eisenkot berpeluang menjadi perdana menteri Israel.
Namun, rekam jejak serta pandangan politiknya memperlihatkan bahwa pergantian Netanyahu dengan Eisenkot belum tentu membawa perubahan besar bagi Palestina, terutama menyangkut kebijakan keamanan Israel dan peluang pembentukan negara Palestina merdeka.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)