Rekor Baru! Xi Jinping Pecat 33 Elite, Seperempat Pejabat Menghilang!
Jakarta, CNBC Indonesia - Ada pemandangan tidak biasa dalam pertemuan besar para pejabat tinggi China pekan ini. Banyak kursi terlihat kosong, sementara puluhan pejabat dipastikan telah dikeluarkan dari Partai Komunis China (PKC).
Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana Presiden China Xi Jinping semakin memperketat pengawasan terhadap jajaran pejabat partai dan militer. Bahkan, jumlah pejabat yang dipecat kali ini mencetak rekor tertinggi dalam sejarah modern pertemuan tersebut.
Mengutip dari The Guardian, sebanyak 33 pejabat resmi dikeluarkan dari PKC setelah pemecatan mereka disahkan dalam Sidang Pleno Kelima yang berlangsung pada 26-29 Oktober 2026.
Namun, angka tersebut bukan satu-satunya hal yang menarik perhatian.
Dari 376 anggota tetap dan anggota pengganti Komite Sentral PKC yang ditetapkan pada 2022, hanya 279 orang yang menghadiri pertemuan kali ini.
Dengan begitu, terdapat 97 orang atau sekitar 25,8% dari jumlah awal yang tidak hadir. Tingkat ketidakhadiran tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah modern pertemuan pleno PKC, khususnya sejak berakhirnya era kepemimpinan Mao Zedong.
Sebagian dari mereka diketahui telah tersingkir akibat tindakan disiplin dan pemberantasan korupsi. Namun, tidak semua ketidakhadiran memiliki penjelasan resmi.
Menariknya, jumlah peserta yang hadir memang terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir.
 Presiden China Xi Jinping (kanan) dan Cai Qi, pejabat tinggi Partai Komunis, bertepuk tangan saat pertemuan dengan sekelompok eksekutif asing di Balai Besar Rakyat di Beijing pada 28 Maret 2025. (Photo by ADEK BERRY / AFP/File Foto) Foto: Presiden China Xi Jinping (kanan) dan Cai Qi, pejabat tinggi Partai Komunis, bertepuk tangan saat pertemuan dengan sekelompok eksekutif asing di Balai Besar Rakyat di Beijing pada 28 Maret 2025. (AFP/ADEK BERRY) |
Pada Sidang Pleno Ketiga Juli 2024, sebanyak 364 anggota Komite Sentral dan anggota pengganti masih menghadiri pertemuan. Jumlahnya kemudian turun menjadi 315 orang pada Sidang Pleno Keempat Oktober 2025, sebelum kembali merosot menjadi 279 orang pada Oktober 2026.
Penurunan tersebut memperlihatkan semakin banyaknya pejabat yang tidak lagi hadir dalam pertemuan penting partai, seiring meluasnya penyelidikan dan tindakan disiplin di lingkungan pemerintahan China.
Di antara 33 pejabat yang pemecatannya disahkan kali ini, terdapat sejumlah nama besar yang sebelumnya memegang jabatan penting.
Salah satunya Zhang Youxia, yang pernah menjadi orang nomor dua dalam struktur kepemimpinan militer China setelah Xi Jinping. Kemudian ada Ma Xingrui, mantan Sekretaris Partai Komunis di Xinjiang.
Nama lainnya termasuk Liu Jianchao, mantan pejabat senior diplomasi China, Jin Zhuanglong yang pernah menjabat Menteri Perindustrian, serta Yi Huiman, mantan Ketua Komisi Regulasi Sekuritas China.
Dari total 33 pejabat yang dipecat, sebanyak 16 orang berasal dari kalangan militer. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembersihan tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan sipil, tetapi juga menjangkau jajaran tertinggi angkatan bersenjata China.
Pemecatan Pejabat China Semakin Besar, Rekor Baru Tercipta
Sebenarnya, langkah Xi Jinping membersihkan pejabat partai bukanlah hal baru.
Sejak mulai memimpin China pada 2012, dia telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.
Namun, jika melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, jumlah pejabat yang dipecat dalam pertemuan Komite Sentral menunjukkan peningkatan yang cukup tajam.
Berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia terhadap komunike resmi PKC, pada Sidang Pleno Kelima 2015, terdapat 10 pejabat yang pemecatannya disahkan. Sementara itu, pada pertemuan serupa tahun 2020, pengesahan pemecatan tidak tercantum dalam komunike resminya.
Jumlah tersebut kemudian kembali terlihat dalam Sidang Pleno Ketiga 2024, ketika tiga pejabat dipastikan dikeluarkan dari partai.
Setahun kemudian, pada Sidang Pleno Keempat Oktober 2025, jumlahnya meningkat menjadi 14 orang.
Kini, pada Oktober 2026, jumlah pemecatan yang disahkan melonjak menjadi 33 orang, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Besarnya langkah pembersihan tersebut sebenarnya baru memperlihatkan sebagian kecil dari upaya pemberantasan korupsi dan penegakan disiplin yang dilakukan China selama lebih dari satu dekade terakhir.
Dalam konferensi pers pada Jumat (30/10/2026), Wakil Sekretaris Komisi Pusat Inspeksi Disiplin PKC Zhang Fuhai mengungkapkan bahwa sejak Xi Jinping mulai berkuasa pada 2012, lembaga pengawas China telah menangani 8,105 juta kasus dan menjatuhkan sanksi terhadap 7,922 juta orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 963 merupakan pejabat yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan langsung Komite Sentral PKC.
Angka ini memperlihatkan betapa luasnya penindakan yang dilakukan China. Bukan hanya pejabat tingkat bawah, tetapi juga mereka yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan dan partai.
Meski demikian, jutaan orang yang dijatuhi sanksi tersebut tidak berarti seluruhnya dipecat atau dipenjara. Pasalnya, tindakan disiplin yang diberikan dapat berbeda-beda, bergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran.
Menariknya, China tampaknya belum berencana mengendurkan langkah tersebut.
Dalam Sidang Pleno Kelima yang berakhir pada Kamis (29/10/2026), PKC justru menyepakati empat fokus utama untuk memperkuat pemberantasan korupsi ke depan.
Adapun keempat fokus tersebut meliputi:
-
Mempertegas pemberantasan korupsi
-
Memperketat pengawasan terhadap kekuasaan
-
Membangun budaya antikorupsi
-
Memperkuat sistem pencegahan korupsi
Keempat langkah tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi salah satu agenda utama Xi Jinping, setelah hampir 14 tahun memimpin China.
Bagi pemerintah China, penegakan disiplin dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat partai sekaligus memastikan kebijakan pemerintah pusat benar-benar dijalankan oleh para pejabat di berbagai tingkatan.
Namun, semakin luasnya pembersihan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap struktur kepemimpinan China.
Neil Thomas, peneliti senior dari lembaga pemikir Asia Society, menilai semakin banyaknya kursi kosong dalam pertemuan tersebut memperlihatkan besarnya perhatian Xi terhadap penegakan disiplin internal partai.
Di sisi lain, sejumlah pengamat juga mempertanyakan apakah kampanye tersebut hanya bertujuan memberantas korupsi atau turut digunakan untuk menyingkirkan pejabat yang dianggap tidak loyal terhadap kepemimpinan Xi.
Terlepas dari perdebatan tersebut, dampak perubahan besar-besaran ini mulai terlihat dalam struktur kepemimpinan militer China.
Komisi Militer Pusat, lembaga tertinggi yang mengendalikan Tentara Pembebasan Rakyat China, sebelumnya memiliki tujuh anggota yang ditetapkan pada 2022.
Namun, setelah serangkaian pemecatan, kini hanya tersisa dua orang, yakni Xi Jinping dan Zhang Shengmin.
Menariknya, Zhang Shengmin yang memiliki peran penting dalam pengawasan disiplin dan pemberantasan korupsi di lingkungan militer justru mendapatkan promosi dalam pertemuan pekan ini.
Dia diangkat menjadi anggota Politbiro PKC, salah satu badan pengambil keputusan tertinggi dalam partai. Dengan pengangkatan tersebut, Zhang kini menjadi satu-satunya perwakilan militer dalam jajaran Politbiro.
Perubahan besar ini berlangsung ketika China mulai mempersiapkan Kongres Nasional PKC ke-21 yang dijadwalkan berlangsung pada paruh kedua 2027.
Kongres yang digelar setiap lima tahun itu akan menjadi kesempatan bagi PKC untuk memperbarui jajaran kepemimpinan, termasuk anggota Komite Sentral dan Politbiro.
Xi diperkirakan akan melanjutkan kepemimpinannya untuk periode keempat, yang akan semakin memperpanjang masa kekuasaannya sebagai pemimpin China terlama sejak Mao Zedong.
Meski demikian, banyaknya pejabat yang tersingkir juga menghadirkan tantangan tersendiri.
Sejumlah analis menilai pembersihan yang berlangsung begitu luas dapat membuat pilihan pejabat yang siap mengisi posisi penting semakin terbatas.
Persoalan ini menjadi semakin penting menjelang pergantian jajaran kepemimpinan pada 2027. Sebab, posisi-posisi yang ditinggalkan harus kembali diisi oleh pejabat yang mampu menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus mendapatkan kepercayaan dari pimpinan partai.
Dengan kondisi tersebut, tantangan China ke depan bukan hanya memastikan pemberantasan korupsi terus berjalan, tetapi juga menjaga agar pergantian besar-besaran pejabat tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pengambilan keputusan negara.
Apalagi, China masih harus menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan geopolitik yang membutuhkan koordinasi serta keputusan dari jajaran kepemimpinan tertingginya.
Karena itu, Kongres Nasional PKC pada 2027 akan menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana Xi Jinping menyusun kembali jajaran kepemimpinannya setelah gelombang pemecatan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)