9 Sentimen Bayangi RI: HSC Didepak, Insentif Cair - Kabar dari Jepang
Pada perdagangan Jumat ini, pasar masih akan mencermati beberapa perkembangan dari dalam negeri, terutama terkait kebijakan pemerintah, kondisi industri perbankan, dan perkembangan likuiditas perekonomian.
Ambruknya Wall Street harus menjadi perhatian pasar hari ini.
Perhatian tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengelolaan sumber daya alam hingga rencana perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai level tertinggi dalam satu dekade, perkiraan peningkatan penyaluran kredit baru pada akhir tahun, serta program pemerintah untuk memperluas akses rekening bank menjadi perhatian.
Pelaku pasar juga menantikan rilis data uang beredar September 2026 oleh Bank Indonesia (BI), setelah pertumbuhannya melambat selama dua bulan berturut-turut.
1. BEI Depak Saham HSC dari IHSG Mulai 2 November
Bursa Efek Indonesia (BEI) mengubah aturan penghitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Mulai 2 November 2026, saham berkategori High Shareholding Concentration (HSC) tak lagi masuk perhitungan IHSG.
Mengutip keterbukaan informasi BEI, kebijakan ini bertujuan membuat indeks lebih mencerminkan dinamika pasar. Sebelumnya, hanya saham di Papan Akselerasi yang dikecualikan dari penghitungan IHSG.
Meski demikian, metode penghitungan indeks tetap menggunakan Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted dengan batas bobot maksimum 9%.
BEI juga mengubah jadwal evaluasi indeks menjadi Januari, April, Juli, dan Oktober, dengan perubahan konstituen efektif pada hari bursa pertama Februari, Mei, Agustus, dan November.
Selain itu, BEI menerapkan evaluasi insidental. Saham yang masuk atau keluar dari daftar HSC di luar jadwal evaluasi reguler akan langsung disesuaikan dalam penghitungan IHSG.
2. Prabowo Soroti Perusahaan Asing, Cadangan Tambang Rp5.400 T hingga Penutupan BUMN
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pernyataan mengenai pengelolaan sumber daya alam hingga pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai kritik dari negara lain, termasuk mengenai persoalan kebakaran hutan.
Namun, menurutnya, terdapat indikasi bahwa sejumlah perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia turut bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
Prabowo menyatakan pemerintah akan mengungkapkan identitas perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat pada waktunya.
"Nanti pada saatnya kita umumkan nama-nama (perusahaan) itu," tegasnya.
Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.
"Siapapun kalau dia melanggar cabut aja lah saya gak ragu-ragu saya cabut nanti," ujarnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan laporan mengenai besarnya cadangan mineral yang dimiliki Indonesia.
Dia menyebut terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan nilai cadangan terbukti mencapai US$300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun.
Nilai tersebut berasal dari hasil studi cadangan menggunakan standar JORC (Joint Ore Reserves Committee), yang digunakan untuk melaporkan sumber daya dan cadangan mineral.
"Dari sekian ratus IUP, 5 IUP memiliki cadangan proven, yang sudah didasarkan atas studi cadangan JORC nilainya adalah Rp5.400 triliun, US$300 miliar 5 konsesi. Jangan tepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah," ungkap Prabowo.
Meski nilainya sangat besar, Prabowo mengingatkan bahwa cadangan tersebut masih berada di bawah tanah dan belum menjadi kekayaan yang dapat langsung dimanfaatkan.
Besarnya nilai cadangan juga tidak serta-merta mencerminkan pendapatan yang akan diterima negara, karena masih diperlukan kegiatan penambangan, pengolahan, investasi, serta biaya operasional untuk menghasilkan nilai ekonomi.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Target 700 BUMN Dirampingkan hingga Akhir 2026
Selain pengelolaan sumber daya alam, Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN yang dinilai tidak efisien, terutama perusahaan yang terus mengalami kerugian.
Prabowo mengungkapkan bahwa dari sekitar 1.074 BUMN, pemerintah telah melakukan konsolidasi dan penutupan terhadap kurang lebih 364 perusahaan.
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang dikonsolidasikan dan ditutup mencapai 700 perusahaan hingga Desember 2026.
"Dari 1.000 BUMN, 1.074 kita sudah konsolidasi sudah tutup, sudah streamlining kurang lebih 364, sampai tadi malam. Sampai Desember akan datang sasaran kita 700 akan kita tutup," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mempertahankan BUMN yang terus merugi, tidak efisien, maupun perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan.
Perampingan tersebut diarahkan untuk memperbaiki pengelolaan BUMN sekaligus mengurangi beban dari perusahaan-perusahaan yang selama ini tidak mampu menghasilkan kinerja keuangan yang sehat.
Meski demikian, konsolidasi BUMN tidak selalu berarti penghentian seluruh kegiatan usaha. Proses tersebut juga dapat dilakukan melalui penggabungan perusahaan dan penataan kembali struktur bisnis.
Dengan target yang disampaikan Prabowo, pemerintah masih perlu melakukan konsolidasi atau penutupan terhadap sekitar 336 perusahaan lagi hingga akhir 2026 untuk mencapai sasaran 700 perusahaan.
3. Kredit Perbankan RI Tumbuh 13,69%, Tertinggi dalam 10 Tahun
Industri perbankan Indonesia mencatat pertumbuhan kredit yang cukup tinggi di tengah berbagai tantangan ekonomi dan gejolak pasar keuangan domestik.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kredit perbankan nasional tumbuh sebesar 13,69%, yang disebut sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
"Kredit bank tumbuh 13,69% bapak dan ini tertinggi 10 tahun terakhir. Tentunya ini modalitas sangat terasa mendukung perekonomian nasional," ujar Friderica, dikutip dari CNBC Indonesia.
Pertumbuhan kredit tersebut menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan perbankan kepada masyarakat dan dunia usaha terus mengalami peningkatan.
Selain kredit, penghimpunan dana masyarakat di perbankan juga mencatat perkembangan positif.
OJK melaporkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh dua digit, dengan total dana yang dihimpun perbankan mencapai Rp10.400 triliun.
DPK merupakan dana masyarakat yang disimpan di bank, antara lain dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito.
Pertumbuhan DPK menjadi salah satu sumber pendanaan bagi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dan dunia usaha.
Di tengah pertumbuhan tersebut, OJK memastikan kondisi permodalan industri perbankan masih kuat, sedangkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tetap terjaga.
Sementara itu, di luar sektor perbankan, OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan reformasi pasar modal Indonesia.
Friderica menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap langkah perbaikan pasar modal, terutama di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap transparansi dan tata kelola perdagangan saham.
Menurutnya, OJK tidak akan ragu mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan investor.
"Kami terus melakukan reformasi pasar modal, bapak menyampaikan terus melakukan reformasi dan tidak segan-segan enforcement tindak pidana yang rugikan investor," tegas Friderica.
Komitmen tersebut menjadi perhatian setelah pasar saham Indonesia mengalami tekanan tajam akibat pengumuman MSCI mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Pelaku pasar akan mencermati langkah lanjutan OJK dalam memperkuat transparansi dan perlindungan investor, sekaligus menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.
4. BI Ramal Kredit Baru Meningkat pada Akhir 2026, Bank Mulai Longgarkan Syarat
Bank Indonesia (BI) memperkirakan penyaluran kredit baru perbankan akan meningkat pada kuartal IV-2026, seiring dengan standar pemberian kredit yang mulai lebih longgar.
Berdasarkan hasil Survei Perbankan Triwulan III-2026 yang dirilis Kamis (22/10/2026), prakiraan peningkatan penyaluran kredit baru tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 91,31% pada kuartal IV-2026.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan SBT kuartal III-2026 sebesar 90,08%, serta periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 88,92%.
SBT merupakan indikator survei yang menggambarkan arah perubahan penyaluran kredit berdasarkan jawaban perbankan. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat indikasi peningkatan penyaluran kredit baru.
Meski demikian, angka SBT sebesar 91,31% bukan berarti kredit baru diperkirakan tumbuh sebesar 91,31%.
Menurut BI, prioritas penyaluran kredit baru pada kuartal IV-2026 masih didominasi oleh kredit modal kerja, disusul kredit investasi dan kredit konsumsi.
Untuk kredit konsumsi, perbankan diperkirakan akan memprioritaskan kredit multiguna, kemudian kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA), serta kredit kendaraan bermotor.
Sementara berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit baru diperkirakan paling banyak mengarah ke industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta perantara keuangan.
Peningkatan penyaluran kredit tersebut juga diperkirakan berlangsung seiring dengan kebijakan perbankan yang mulai melonggarkan standar pemberian kredit.
"Standar penyaluran kredit pada triwulan IV-2026 lebih longgar dibandingkan triwulan sebelumnya, meski masih berada zona ketat," tulis BI dalam Survei Perbankan, Kamis (22/10/2026).
Kondisi tersebut tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang diperkirakan turun menjadi 0,15 pada kuartal IV-2026, dari 0,28 pada kuartal sebelumnya.
ILS digunakan untuk mengukur perubahan standar pemberian kredit perbankan. Ketika indeks menurun, standar penyaluran kredit cenderung lebih longgar dibandingkan periode sebelumnya.
Namun, selama nilainya masih berada di atas nol, secara keseluruhan standar kredit masih tergolong ketat.
"Penurunan ILS tersebut sejalan dengan prakiraan penyaluran kredit baru yang semakin meningkat pada triwulan IV 2026," jelas BI.
Perkiraan tersebut muncul di tengah langkah BI untuk memperbesar ruang likuiditas perbankan melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) yang akan dilakukan secara bertahap mulai November 2026.
Dengan meningkatnya prakiraan kredit baru dan standar penyaluran yang mulai dilonggarkan, perbankan diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dunia usaha maupun masyarakat pada akhir tahun.
5. Pemerintah Siapkan Rp1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Pemerintah menyiapkan program baru untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan rekening bank.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan menjalankan program satu orang satu rekening bagi 25 juta masyarakat Indonesia, dengan anggaran mencapai Rp1,28 triliun.
Program tersebut menyasar masyarakat berusia di atas 17 tahun yang termasuk dalam kelompok desil 1 atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
"Kami siapkan satu orang satu rekening. Inklusivitas keuangan mendekati 99%, naik dari 93% menjadi 99% untuk 25 juta warga desil 1, di atas 17 tahun," ujar Airlangga, dikutip dari CNBC Indonesia.
Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah akan menyediakan setoran awal sebesar Rp50.000 bagi setiap rekening.
Data penerima program akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonominya.
Pelaksanaan program akan melibatkan dua bank milik negara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).
Kedua bank tersebut akan membantu menyediakan layanan rekening bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.
6. BI Akan Rilis Data Uang Beredar, Pertumbuhan Likuiditas RI Melambat
Bank Indonesia (BI) dijadwalkan mengumumkan laporan perkembangan uang beredar September 2026 pada hari ini Jumat (23/10/2026).
Rilis tersebut akan menjadi perhatian pelaku pasar karena memberikan gambaran mengenai perkembangan likuiditas atau jumlah uang yang beredar dalam perekonomian Indonesia, termasuk penyaluran kredit perbankan.
Jika melihat laporan sebelumnya, BI mencatat uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Agustus 2026 mencapai Rp10.448,1 triliun, tumbuh sebesar 8,2% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan Juli 2026 yang tercatat sebesar 8,3% (yoy).
Bahkan, perlambatan pertumbuhan uang beredar telah berlangsung selama dua bulan berturut-turut, setelah sebelumnya mencapai 8,7% (yoy) pada Juni 2026.
Pertumbuhan uang beredar pada Agustus terutama didorong oleh peningkatan uang beredar sempit atau M1 sebesar 9,0% (yoy) dan uang kuasi sebesar 6,5% (yoy).
M1 mencakup uang kartal yang dipegang masyarakat serta simpanan yang dapat digunakan untuk transaksi. Sementara itu, uang kuasi antara lain mencakup simpanan berjangka dan tabungan tertentu yang tidak langsung digunakan untuk transaksi sehari-hari.
Perkembangan uang beredar menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi likuiditas dalam perekonomian.
Pertumbuhan M2 yang melambat menunjukkan bahwa jumlah uang beredar masih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah.
Rilis September kali ini juga menarik untuk dicermati setelah BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,75% pada Rabu (21/10/2026).
Selain mempertahankan BI Rate, bank sentral mengumumkan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan secara bertahap mulai November 2026 untuk memberikan ruang likuiditas yang lebih besar bagi perbankan.
Dengan demikian, data M2 September akan memberikan gambaran kondisi likuiditas sebelum kebijakan penurunan GWM tersebut mulai berlaku.
Pelaku pasar akan mencermati apakah pertumbuhan uang beredar kembali melambat atau mulai mengalami peningkatan, terutama di tengah upaya BI mendorong penyaluran kredit dan menjaga pertumbuhan ekonomi domestik.
7. Daftar Insentif Pemerintah untuk Warga RI
Pemerintah menggelontorkan berbagai insentif untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Program tersebut mencakup bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), pembukaan rekening gratis, hingga pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp300 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah program tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10/2026).
Dari sisi perlindungan daya beli, pemerintah mengalokasikan Rp17,55 triliun untuk bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat.
Pemerintah juga menyalurkan BSU sebesar Rp300.000 kepada 13,3 juta pekerja. Penyaluran bantuan ini direncanakan menggunakan rekening yang sama dan mulai dimanfaatkan pada kuartal IV-2026.
8. Klaim Pengangguran AS Turun ke 194.000, Terendah Sejak Juli
Jumlah warga Amerika Serikat (AS) yang mengajukan klaim awal tunjangan pengangguran turun 6.000 menjadi 194.000 pada pekan yang berakhir 17 Oktober 2026. Angka ini berada di bawah ekspektasi pasar sebesar 200.000 dan turun dari 200.000 pada pekan sebelumnya setelah revisi, menurut Departemen Tenaga Kerja AS.
Jumlah klaim pengangguran tersebut menjadi yang terendah sejak pertengahan Juli, menandakan pasar tenaga kerja AS masih menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi.
Laba perusahaan yang solid dan permintaan domestik yang tetap kuat membantu melindungi pekerja dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Di sisi lain, perusahaan tampaknya masih enggan melakukan perubahan besar terhadap jumlah tenaga kerja di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi.
Namun, sejumlah faktor mulai membebani keputusan perekrutan. Biaya energi yang tinggi akibat perang AS-Israel dengan Iran, ketidakpastian mengenai perkembangan konflik, prospek suku bunga Federal Reserve (The Fed), serta kebijakan perdagangan yang belum menentu berpotensi meningkatkan biaya bisnis.
Sementara itu, klaim berkelanjutan (continuing claims), yang mencerminkan jumlah orang yang masih menerima tunjangan pengangguran, naik 25.000 menjadi 1,728 juta pada pekan yang berakhir 10 Oktober 2026.
9. Inflasi Jepang
Jepang mengumumkan data inflasi September pada Jumat pagi hari ini.
Inflasi tahunan Jepang meningkat menjadi 2,1% pada September 2026, naik dari 1,9% dalam dua bulan sebelumnya. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak Desember 2025, sekaligus menandai kembali naiknya inflasi inti di atas target Bank of Japan (BOJ).
Berdasarkan data Statistics Bureau of Japan, inflasi inti yang tidak memasukkan harga pangan segar, tetapi tetap mencakup energi, mencapai 2,1% secara tahunan. Angka tersebut meningkat dari 1,7% pada Agustus dan menjadi yang tertinggi dalam sembilan bulan terakhir. Realisasi ini juga sesuai dengan ekspektasi pasar.
Kenaikan tersebut membawa inflasi inti kembali melampaui target BOJ sebesar 2% untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan, meskipun subsidi bahan bakar pemerintah membantu meredam tekanan harga akibat kenaikan harga minyak yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Sementara itu, secara bulanan, indeks harga konsumen Jepang tidak mengalami perubahan pada September, setelah naik 0,1% pada Agustus.
Perkembangan inflasi ini menjadi perhatian bagi BOJ dalam menentukan arah kebijakan moneternya, terutama di tengah tekanan harga energi dan ketidakpastian ekonomi global.
(evw/evw)