Hutan Terbakar, Dunia Berpacu Selamatkan Satwa Liar
Jakarta, CNBC Indonesia - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah Indonesia kembali menyoroti pentingnya perlindungan habitat satwa liar.
Di tengah meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati global, upaya konservasi tidak hanya membutuhkan penyelamatan satwa, tetapi juga pemulihan habitat dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat sebanyak 290 individu satwa liar telah ditangani berdasarkan rekapitulasi nasional hingga 8 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 96 merupakan orangutan dan 78 bekantan. Data ini mencakup satwa yang ditemukan hidup maupun mati.
 Seorang petugas penyelamat dan dokter hewan dari yayasan satwa liar Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) membawa seekor orangutan setelah diselamatkan dari area konsesi Nilai Konservasi Tinggi (HCV) di perkebunan kelapa sawit yang terdampak kebakaran hutan, di Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 30 September 2026. (REUTERS/Victor Fidelis Sentosa) Foto: Seorang petugas penyelamat dan dokter hewan dari yayasan satwa liar Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) membawa seekor orangutan setelah diselamatkan dari area konsesi Nilai Konservasi Tinggi (HCV) di perkebunan kelapa sawit yang terdampak kebakaran hutan, di Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 30 September 2026. (REUTERS/Victor Fidelis Sentosa) |
Di tengah ancaman terhadap habitat satwa, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan petugas, operasi pemadaman, hingga penyelamatan satwa terdampak.
Ancaman karhutla terhadap satwa tidak hanya terlihat dari jumlah individu yang ditangani, tetapi juga dari kerusakan habitatnya.
Data MapBiomas Indonesia menunjukkan, sepanjang Januari-Agustus 2026, total 20.363 hektare area terbakar berada di habitat empat spesies ikonik Indonesia.
Dalam siaran pers Rabu (21/10/2026), Kemenhut menyebut telah mengerahkan 1.419 personel Manggala Agni dan 1.000 Polisi Kehutanan, serta menyiagakan 5.000 ASN untuk penanganan karhutla. Pemerintah juga telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan dan memproses pidana 125 subjek hukum hingga 19 Oktober 2026.
Upaya tersebut menjadi penting mengingat dampak kebakaran tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Kerusakan habitat dapat mengurangi sumber makanan, tempat berlindung, hingga ruang berkembang biak bagi satwa liar.
 Seorang petugas penyelamat dan dokter hewan dari yayasan satwa liar Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) membawa seekor orangutan setelah diselamatkan dari area konsesi Nilai Konservasi Tinggi (HCV) di perkebunan kelapa sawit yang terdampak kebakaran hutan, di Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 30 September 2026. (REUTERS/Victor Fidelis Sentosa) Foto: Seorang petugas penyelamat dan dokter hewan dari yayasan satwa liar Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) membawa seekor orangutan setelah diselamatkan dari area konsesi Nilai Konservasi Tinggi (HCV) di perkebunan kelapa sawit yang terdampak kebakaran hutan, di Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 30 September 2026. (REUTERS/Victor Fidelis Sentosa) |
Ancaman terhadap satwa tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai belahan dunia, kerusakan habitat, perubahan iklim, dan aktivitas manusia terus menekan populasi satwa liar sekaligus mengganggu keseimbangan ekosistem.
Mengutip Mongabay (19/10/2026), hilangnya keanekaragaman hayati tidak selalu ditandai oleh kepunahan spesies. Kematian seekor gajah betina tua, misalnya, dapat memengaruhi kelangsungan hidup kawanannya karena pengetahuannya mengenai sumber air saat kekeringan. Hilangnya kawanan gajah juga dapat menghambat penyebaran benih dan regenerasi hutan.
Ancaman tersebut kini menjadi perhatian dunia dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP17 yang berlangsung di Yerevan, Armenia, pada 19-30 Oktober 2026.
COP17: Dunia Berpacu Menyelamatkan Keanekaragaman Hayati
Ancaman terhadap satwa dan ekosistem menjadi perhatian dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau COP17, yang kini berlangsung di Yerevan, Armenia, pada 19-30 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi negara-negara untuk mengevaluasi pelaksanaan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework yang disepakati pada 2022.
Melalui kesepakatan ini, negara-negara berkomitmen melindungi sedikitnya 30% wilayah daratan dan perairan dunia serta memulihkan 30% ekosistem yang terdegradasi pada 2030.
COP17 menjadi evaluasi global pertama atas kemajuan 23 target keanekaragaman hayati tersebut. Tenggat waktu 2030 kini tinggal empat tahun lagi.
Catatan perjanjian sebelumnya menunjukkan bahwa upaya perlindungan alam masih menghadapi tantangan besar.
Dari 20 target keanekaragaman hayati Aichi yang ditetapkan untuk periode hingga 2020, tidak satu pun berhasil dicapai sepenuhnya di tingkat global.
Persoalan pendanaan turut menjadi hambatan. Berdasarkan laporan yang dikutip Associated Press, kebutuhan pendanaan keanekaragaman hayati global ditargetkan mencapai US$200 miliar per tahun pada 2030, sedangkan pendanaan yang tersedia saat ini diperkirakan baru mencapai US$75 miliar hingga US$92 miliar per tahun.
Artinya, masih terdapat kesenjangan pendanaan sekitar US$108 miliar hingga US$125 miliar setiap tahunnya dibandingkan target tersebut.
Besarnya kesenjangan pendanaan menunjukkan bahwa komitmen internasional masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Meski demikian, sejumlah negara mulai menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan yang dijalankan secara konsisten dapat memberikan hasil nyata.
Salah satunya Brasil, yang berhasil menekan deforestasi hutan Amazon ke level terendah sejak pencatatan dimulai pada 1988.
Amazon Cetak Rekor Deforestasi Terendah
Di tengah ancaman terhadap keanekaragaman hayati global, sejumlah negara mulai menunjukkan keberhasilan dalam menekan kerusakan hutan.
Brasil, misalnya, berhasil mencatat tingkat deforestasi hutan Amazon terendah sejak pencatatan dimulai pada 1988.
Mengutip Reuters pada 16 Oktober 2026, data lembaga penelitian antariksa Brasil (INPE) menunjukkan luas hutan Amazon yang mengalami deforestasi mencapai 3.335 kilometer persegi (km²) sepanjang Agustus 2025 hingga Juli 2026.
Angka tersebut turun sekitar 42% dibandingkan periode sebelumnya sekaligus lebih rendah dari rekor terdahulu sebesar 4.571 km² pada periode 2011-2012.
 Deforestasi Hutan Amazon Brasil (1988–2026). Luas deforestasi hutan Amazon Brasil turun 42% menjadi 3.335 km² pada periode Agustus 2025–Juli 2026, terendah sejak pencatatan dimulai pada 1988. Foto: INPE PRODES (2026), Reuters |
Pencapaian ini terjadi di bawah pemerintahan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, yang sejak menjabat pada 2023 berkomitmen menghentikan deforestasi Amazon pada 2030.
Upaya tersebut didukung penguatan pengawasan hutan, penegakan hukum, serta kebijakan perlindungan lingkungan.
Perbaikan juga terlihat di kawasan sabana Cerrado, dengan luas deforestasi turun sekitar 24% menjadi 5.517 km², terendah sejak pencatatan dimulai pada 2001.
Meski demikian, keberlanjutan capaian tersebut masih menghadapi ketidakpastian politik. Brasil dijadwalkan menggelar putaran kedua pemilihan presiden pada 25 Oktober 2026, yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan lingkungan pemerintah berikutnya.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada kebijakan saat ini, tetapi juga konsistensi pemerintahan dalam mempertahankan perlindungan lingkungan dalam jangka panjang.
Kadal Biru Tanzania Jadi Bukti Konservasi Bisa Berhasil
Keberhasilan konservasi juga terlihat di Tanzania, Afrika Timur, melalui pemulihan populasi kadal berwarna biru elektrik bernama Williams electric blue day gecko (Lygodactylus williamsi).
Spesies ini sempat menghadapi ancaman kepunahan akibat perdagangan satwa eksotis dan kerusakan habitat. Para kolektor bahkan menebang tanaman asli yang menjadi tempat tinggal kadal tersebut untuk menangkapnya.
Menurut Mongabay, larangan perdagangan komersial internasional yang diberlakukan pada 2017 membantu mengurangi tekanan terhadap populasi liar. Pengembangbiakan dalam penangkaran turut menekan permintaan terhadap kadal yang ditangkap langsung dari alam.
Upaya perlindungan kemudian dilanjutkan melalui restorasi habitat di Hutan Kimboza. Sejak 2016, masyarakat setempat bersama petugas konservasi dan peneliti telah menyingkirkan hampir 100.000 pohon cedar Spanyol invasif yang mengganggu pertumbuhan vegetasi asli.
Mereka juga menanam sekitar 5.000 pohon lokal setiap tahun serta melakukan pencegahan kebakaran hutan. Upaya tersebut berhasil mengurangi kebakaran sekitar 80% dan membantu populasi kadal kembali pulih.
Keberhasilan Tanzania menunjukkan bahwa perlindungan satwa membutuhkan lebih dari sekadar larangan perdagangan. Pemulihan habitat, keterlibatan masyarakat, dan pendanaan berkelanjutan menjadi faktor penting agar populasi satwa dapat kembali berkembang.
Indonesia Punya Peran Besar dalam Perlindungan Satwa
Pengalaman Brasil dan Tanzania menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi membutuhkan kebijakan pemerintah yang konsisten serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memulihkan habitat satwa.
Hal ini relevan bagi Indonesia, khususnya di tengah ancaman karhutla terhadap satwa liar. Selain pemadaman dan penegakan hukum, perlindungan habitat juga membutuhkan pengawasan dan pemulihan lingkungan berkelanjutan.
Salah satunya melalui Masyarakat Peduli Api (MPA). Kemenhut mencatat 14.040 personel MPA di 34 provinsi yang mendukung pencegahan dan penanganan awal karhutla. Pemerintah juga menargetkan pengembangan 500 kelompok MPA Berkelanjutan pada 2026, dengan 119 kelompok telah terbentuk dan 61 lainnya masih dalam proses.
Keterlibatan masyarakat perlu didukung pendanaan, pelatihan, peralatan, serta perlindungan agar upaya konservasi dapat berjalan dalam jangka panjang.
Menurut Mongabay, teknologi seperti citra satelit dapat membantu memantau kerusakan hutan, tetapi keberhasilan konservasi tetap bergantung pada manusia yang menjaga dan memulihkan habitat di lapangan.
Hal ini sejalan dengan pesan mendiang ahli primata Jane Goodall yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif melindungi lingkungan di sekitarnya.
Pada akhirnya, keberhasilan konservasi bukan sekadar diukur dari luas kawasan lindung atau komitmen internasional, melainkan dari terjaganya hutan, pulihnya habitat, dan kelangsungan hidup satwa liar.
Menjelang tenggat target keanekaragaman hayati global pada 2030, tantangan pemerintah bukan hanya menyelamatkan spesies dari kepunahan, tetapi juga memastikan hasil konservasi bertahan bagi generasi mendatang.
(slm/slm)