Drama MSCI Belum Berlalu, Besok Ada Pengumuman Penting Buat Warga RI
Jakarta,CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 20-21 Oktober 2026.
Tekanan terhadap rupiah yang telah menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS), gejolak pasar keuangan setelah pengumuman MSCI, serta meningkatnya inflasi menjadi alasan utama di balik perkiraan tersebut.
Hasil polling CNBC Indonesia Research terhadap 13 institusi keuangan menunjukkan mayoritas responden memperkirakan BI Rate naik sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00%.
Sebanyak 10 responden memproyeksikan kenaikan suku bunga, sedangkan tiga responden lainnya memperkirakan BI akan mempertahankan bunga di level 5,75%.
Keputusan BI dijadwalkan diumumkan pada Rabu (21/10/2026), setelah RDG berlangsung selama dua hari sejak Selasa (20/10/2026).
Sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga secara kumulatif sebesar 100 bps sepanjang Mei-Juni 2026, dari 4,75% menjadi 5,75%. Kenaikan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengantisipasi tekanan inflasi.
Inflasi Meningkat, Rupiah Tembus Rp18.000
Perkembangan inflasi domestik menjadi salah satu pertimbangan dalam memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan, meningkat dari 3,19% pada Agustus 2026.
Angka tersebut masih berada dalam sasaran BI sebesar 2,5% plus-minus 1%, atau dalam rentang 1,5%-3,5%. Namun, posisi inflasi kini semakin mendekati batas atas sasaran tersebut.
Sementara itu, inflasi inti masih relatif terkendali di level 2,84% secara tahunan.
Tekanan inflasi juga berpotensi meningkat akibat tingginya harga energi global dan pelemahan rupiah yang membuat biaya pembelian barang impor menjadi semakin mahal.
Ekonom Bank Maybank Indonesia, Juniman, menilai pelemahan rupiah dan meningkatnya inflasi domestik menjadi dua pertimbangan utama bagi BI dalam menentukan arah suku bunga.
Juniman menjelaskan bahwa kenaikan inflasi turut dipengaruhi tekanan harga energi dan bahan pangan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena harga minyak dunia yang masih tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi di dalam negeri.
Namun, jika inflasi masih berada dalam sasaran BI, kondisi rupiah justru menjadi tantangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan kali ini.
Tekanan terhadap rupiah semakin terasa menjelang akhir pekan lalu. Pada perdagangan Jumat (16/10/2026), mata uang Garuda akhirnya kembali menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS, seiring meningkatnya gejolak di pasar keuangan domestik.
Pelemahan rupiah kemudian berlanjut pada awal pekan ini. Merujuk data Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,45% ke level Rp18.000/US$ pada perdagangan Senin (19/10/2026).
Sepanjang perdagangan, rupiah bahkan sempat menyentuh Rp18.070/US$, sebelum akhirnya tekanan sedikit berkurang menjelang penutupan.
Tekanan MSCI
Salah satu pemicu meningkatnya tekanan di pasar keuangan datang dari pengumuman MSCI mengenai kemungkinan perubahan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Pengumuman pada Jumat (16/10/2026) tersebut memicu aksi jual besar-besaran di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan anjlok sekitar 11,6% pada perdagangan Jumat (16/10/2026), sebelum kembali mengalami tekanan pada Senin (19/10/2026).
Meski demikian, perubahan status Indonesia masih berupa usulan yang sedang dikonsultasikan kepada pelaku pasar. MSCI dijadwalkan mengumumkan keputusan akhirnya paling lambat 30 Juni 2027.
Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menilai tekanan setelah pengumuman MSCI kini tidak hanya terlihat di pasar saham, tetapi juga mulai terasa di pasar obligasi dan nilai tukar.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan mulai meluas dari pasar saham ke pasar obligasi dan nilai tukar," ujar Josua kepada CNBC Indonesia.
Kenaikan imbal hasil obligasi menunjukkan investor meminta imbal hasil yang lebih besar untuk memegang surat utang pemerintah Indonesia.
Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun telah mencapai sekitar 5,14%. Kondisi tersebut membuat selisih imbal hasil antara surat utang Indonesia dan AS semakin terbatas.
Ketika selisihnya semakin kecil, daya tarik surat utang Indonesia bagi investor asing berisiko berkurang, terutama ketika kondisi pasar keuangan domestik sedang bergejolak.
Josua menilai BI perlu mempertimbangkan langkah untuk mencegah keluarnya modal asing secara lebih besar, terutama jika investor dalam negeri juga mulai memindahkan dananya ke aset valuta asing.
Kenaikan suku bunga dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjaga daya tarik aset rupiah sekaligus mengurangi risiko arus modal keluar.
Meski demikian, langkah tersebut belum tentu langsung membuat rupiah kembali menguat.
"Namun, kenaikan BI-Rate bukan jaminan rupiah langsung menguat, terutama karena sumber tekanan saat ini tidak sepenuhnya berasal dari perbedaan suku bunga, tetapi juga meningkatnya persepsi risiko terhadap pasar keuangan Indonesia," ujarnya.
Menurut Josua, persoalan yang menjadi perhatian MSCI, termasuk transparansi kepemilikan saham, dugaan manipulasi perdagangan, dan efektivitas penegakan hukum, tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan suku bunga.
Karena itu, pemerintah dan regulator juga perlu memperbaiki tata kelola pasar modal untuk mengembalikan kepercayaan investor.
Di sisi lain, BI juga perlu memperhitungkan dampak kenaikan bunga terhadap kegiatan ekonomi di dalam negeri.
Suku bunga yang semakin tinggi dapat membuat biaya pinjaman bagi masyarakat dan dunia usaha menjadi lebih mahal. Jika berlangsung cukup lama, kondisi tersebut berisiko memperlambat penyaluran kredit, konsumsi, dan investasi.
"Bahkan, kenaikan suku bunga yang terlalu agresif berisiko memperbesar biaya pembiayaan pemerintah dan dunia usaha, memperlambat pertumbuhan kredit, serta menekan konsumsi dan investasi," jelas Josua.
Terlebih, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 sebesar 5,29% menunjukkan perekonomian masih tumbuh cukup baik, tetapi tetap membutuhkan dukungan agar aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat terjaga.
Karena itu, BI perlu menyeimbangkan upaya menjaga stabilitas rupiah dengan kebutuhan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
BI juga masih memiliki ruang untuk menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi pasar valuta asing. Cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 tercatat sebesar US$146,3 miliar.
Sementara itu, Juniman menilai stabilitas pasar keuangan, khususnya nilai tukar rupiah, kini menjadi perhatian utama BI.
"Saat ini, BI lebih mengutamakan stabilitas pasar keuangan Indonesia, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah, dibandingkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik," ujar Juniman kepada CNBC Indonesia.
Untuk mendukung kegiatan ekonomi, BI masih dapat menggunakan kebijakan lainnya, termasuk pelonggaran kebijakan makroprudensial dan peningkatan efektivitas sistem pembayaran nasional.
Josua juga mengingatkan bahwa BI perlu melihat lebih jauh apakah pelemahan rupiah sudah mulai mengganggu stabilitas pasar keuangan dan kegiatan perbankan.
"Pertimbangan utama BI dalam RDG kali ini seharusnya bukan semata-mata apakah rupiah telah menembus Rp18.000 per dolar AS, melainkan seberapa besar risiko pelemahan tersebut berkembang menjadi gangguan stabilitas moneter dan sistem keuangan," katanya.
Dengan demikian, mayoritas ekonom memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga pada Oktober 2026 setelah mempertahankannya selama tiga bulan berturut-turut.
Namun, keputusan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik yang masih membutuhkan dukungan serta tekanan pasar keuangan yang tidak sepenuhnya bisa diselesaikan melalui kenaikan suku bunga.
Keputusan BI pada Rabu (21/10/2026) akan menjadi perhatian pelaku pasar, terutama untuk melihat langkah bank sentral dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya inflasi dan gejolak pasar keuangan.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)