MARKET DATA
Newsletter

RAPBN 2027 Hari Ini Disahkan, Mampukah Bangkitkan IHSG rupiah?

Salma Laiqa,  CNBC Indonesia
29 September 2026 06:25
Gubernur BI Destry Damayanti dalam Konferensi Pers Sinergi Kebijakan Moneter & Fiskal di Ruang Konferensi Pers, Gedung Thamrin Lantai 1, Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026). (CNBC Indonesia/Muhamad Sabki)
Foto: Gubernur BI Destry Damayanti dalam Konferensi Pers Sinergi Kebijakan Moneter & Fiskal di Ruang Konferensi Pers, Gedung Thamrin Lantai 1, Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026). (CNBC Indonesia/Muhamad Sabki)

Memasuki perdagangan terakhir pekan ini, pelaku pasar dalam negeri masih akan dihadapkan pada berbagai sentimen baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari dalam negeri, pengesahan RAPBN 2027 akan menjadi agenda penting hari ini sementara perkembangan perang akan membayangi sentimen dari eksternal.

1. Perkembangan Perang: AS-Iran Kembali Kontak, Upaya Akhiri Perang 7 Bulan Berlanjut

Pejabat Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali berkomunikasi secara terpisah dengan mediator pada Senin (28/9/2026), dalam upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tujuh bulan.

Menurut sumber Reuters, pembicaraan lanjutan diperkirakan membahas revisi proposal gencatan senjata tujuh hari yang diajukan Iran pekan lalu di sela-sela Sidang Umum PBB.

 

Proposal Iran mencakup penghentian permusuhan di Iran dan Lebanon, pencairan aset Iran yang dibekukan, pencabutan sanksi minyak, serta penghentian blokade AS terhadap pelabuhan Iran.

Sebagai imbalannya, Iran akan membuka kembali Selat Hormuz, jalur penting pengiriman minyak dunia. Kedua pihak juga akan melanjutkan negosiasi terkait program nuklir Iran.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menolak proposal tersebut, tetapi menyatakan bahwa negosiasi lanjutan kemungkinan berlangsung pekan ini.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan Teheran masih menunggu sikap resmi Washington.

Ia menegaskan pembukaan Selat Hormuz bergantung pada pemenuhan persyaratan Iran dan menyebut solusi melalui negosiasi sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri kebuntuan.

Sebelumnya, dua kesepakatan gencatan senjata pada April dan Juni gagal bertahan, sementara perang sejak akhir Februari telah menewaskan ribuan orang dan mengguncang pasar global.

2. Inflasi AS Diprediksi Naik, The Fed Buka Peluang Kenaikan Bunga

Gubernur Federal Reserve (The Fed) Lisa Cook memperkirakan inflasi Amerika Serikat (AS) masih meningkat dalam beberapa bulan ke depan, didorong kenaikan harga minyak, investasi infrastruktur AI, dan gangguan rantai pasok akibat konflik Timur Tengah.

Inflasi AS mencapai 3,8% secara tahunan pada Agustus, hampir dua kali lipat dari target The Fed sebesar 2%.

Meski mendukung kenaikan suku bunga bulan ini, Cook belum memastikan perlunya kenaikan lanjutan. Keputusan akan bergantung pada data inflasi dan ketenagakerjaan.

Lisa D. Cook. (Dok. lisadcook.net)Lisa D. Cook. (Dok. lisadcook.net) Foto: Lisa D. Cook. (Dok. lisadcook.net)

 

Pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga bulan depan mencapai 75%, dengan kenaikan lanjutan pada Desember.

Cook menilai AI berpotensi menekan inflasi melalui peningkatan produktivitas dalam jangka menengah. Namun, risiko kenaikan pengangguran akibat perkembangan teknologi juga menjadi perhatian The Fed.

Pada hari ini, Selasa (29/9/2026), sejumlah pejabat The Fed juga akan menyampaikan pidato dan menjadi nara sumber acara.

Wakil Ketua Pengawasan The Fed Michelle W. Bowman akan menyampaikan pidato pembukaan melalui video rekaman dalam Federal Reserve System Community Bank Cyber Workshop secara virtual.

Gubernur The Fed Michael S. Barr akan membahas prospek ekonomi dalam acara A Conversation with Michael S. Barr on the State of the Economy di Detroit, Michigan.

Gubernur The Fed Christopher J. Waller akan menyampaikan pidato mengenai sistem pembayaran dalam konferensi Sibos 2026 di Miami Beach, Florida.

3. Destry Beberkan Arah Kebijakan BI 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026). Dalam rapat tersebut, BI memaparkan kondisi ekonomi global dan domestik, alasan mempertahankan BI Rate, strategi menjaga rupiah, penguatan likuiditas, hingga arah kebijakan bank sentral ke depan.

"Tidak bisa dimungkiri bahwa Bank Indonesia sekarang memang seolah-olah menghadapi dua mandat, seperti yang terjadi sentral di Amerika Serikat [mandat ganda The Fed]. Tapi, tetap anchor kami ini adalah di stabilitas," tegas Destry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).


BI menerapkan bauran kebijakan yang mencakup moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

Sejumlah poin utama yang disampaikan BI antara lain:

  • Ekonomi global masih penuh tekanan. BI melihat kondisi ekonomi dunia pada 2026 masih cenderung gloomy akibat konflik geopolitik, tingginya harga energi, dan inflasi global yang diperkirakan mencapai 4,6%. Kondisi ini mendorong era higher for longer dan meningkatkan tekanan terhadap aliran modal ke negara berkembang.

  • Prospek 2027 diperkirakan membaik. BI menilai ekonomi global berpotensi pulih pada 2027 apabila tekanan geopolitik mereda. IMF memproyeksikan pertumbuhan global naik menjadi 3,4% pada 2027 dari 3% pada 2026.

  • BI Rate tetap 5,75%. BI belum menaikkan suku bunga karena menilai inflasi masih terkendali. Inflasi inti berada di sekitar 2%, sementara inflasi umum mencapai 3,19% dan terutama didorong komponen volatile food.

  • Likuiditas pasar uang mulai membaik. IndONIA turun dari puncak 6,61% pada Juni menjadi 5,91%, sementara yield SRBI tenor 12 bulan turun dari 7,7% menjadi sekitar 6,7%. Outstanding SRBI juga menyusut dari Rp1.096 triliun menjadi Rp1.013 triliun.

  • BI dorong kredit perbankan. Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah mencapai Rp461 triliun hingga pekan pertama September 2026. Bank yang lebih aktif menyalurkan kredit dan memiliki porsi surat berharga di bawah 19% dapat memperoleh total insentif hingga 6%.

  • Intervensi rupiah di pasar spot dikurangi. Porsi intervensi spot kini hanya sekitar 30% dari total intervensi, karena penjualan dolar secara langsung dinilai lebih banyak menggerus cadangan devisa. BI semakin mengandalkan DNDF dan NDF yang dinilai lebih efektif.

  • BI memperkuat ketahanan eksternal. Strateginya mencakup peningkatan ekspor dan investasi, penguatan Local Currency Transaction (LCT), diversifikasi penggunaan valas, serta perluasan instrumen hedging bagi investor dan pelaku pasar.

  • Arah kebijakan ke depan tetap pro-stability. BI akan memperkuat pengawasan lalu lintas devisa, operasi repo, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, cross-border payment, hingga penguatan kerja sama dengan bank sentral lain.

4. RAPBN 2027 Akan Disahkan Hari Ini

DPR RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9/2026).

Sebelumnya, dari Pembicaraan Tingkat I ini, DPR dan pemerintah menyepakati indikator ekonomi makro disepakati untuk pertumbuhan ekonomi 6,0%, laju inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah Rp17.500/USD, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, harga minyak mentah Indonesia USD75/barel, lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR juga telah menyepakati postur RAPBN 2027 dengan pendapatan negara Rp3.435,10 triliun dan belanja negara Rp4.106,26 triliun. Defisit anggaran tetap dipertahankan sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4% terhadap PDB. Target penerimaan perpajakan ditetapkan Rp2.911,95 triliun, sementara Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun.

Pemerintah menegaskan kebijakan fiskal 2027 akan tetap dijaga prudent, tetapi tetap ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan membuka ruang investasi.

5. Job Opening AS

Amerika Serikat (AS) akan merilis data Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) periode Agustus pada hari ini, Selasa (29/9/2026) pukul 21.00 WIB.

Pada Juli 2026, jumlah lowongan pekerjaan di AS tercatat 7,271 juta, naik dari 7,182 juta pada Juni yang direvisi turun. Meski meningkat, angka tersebut masih berada di bawah ekspektasi pasar sebesar 7,30 juta. Kenaikan terutama terjadi pada sektor manufaktur barang tahan lama, layanan kesehatan dan bantuan sosial, perdagangan grosir, serta konstruksi.



Sementara itu, jumlah perekrutan dan total pemisahan tenaga kerja relatif stabil di sekitar 5,1 juta. Jumlah pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela atau quits juga relatif tidak berubah di 3,1 juta, sedangkan PHK dan pemberhentian berada di sekitar 1,7 juta.

Rilis Agustus akan dicermati untuk melihat seberapa kuat permintaan tenaga kerja AS menjelang rilis data ketenagakerjaan utama lainnya.

Penurunan lowongan pekerjaan dapat menjadi sinyal pasar tenaga kerja mulai mendingin dan memperkuat ekspektasi pelonggaran kebijakan Federal Reserve (The Fed). Sebaliknya, kenaikan yang kuat dapat menunjukkan permintaan tenaga kerja masih solid dan membuat The Fed lebih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga.


6. Gencatan Senjata Perang Dagang: China vs AS Sepakat Pangkas Tarif Dagang

 China dan Amerika Serikat sepakat mengusulkan pemangkasan tarif atas produk perdagangan senilai masing-masing US$30 miliar. Namun, besaran penurunan tarif dan waktu penerapannya belum diumumkan.

China juga berencana memangkas tarif sejumlah komoditas pertanian AS, termasuk jagung, gandum, daging, dan produk susu. Sebaliknya, AS mengusulkan pemangkasan tarif atas produk konsumen China, seperti peralatan rumah tangga dan mainan.

Kedua negara turut memperpanjang gencatan dagang hingga 10 Januari 2027 untuk memberikan ruang bagi negosiasi lanjutan.

Meski demikian, minyak dan gas alam cair (LNG) tidak masuk dalam daftar komoditas yang menjadi bagian dari kesepakatan impor 

(evw/evw)


Most Popular
Features