China Diguncang Skandal Makanan, dari Susu Beracun hingga Kol Formalin
Jakarta, CNBC Indonesia - Skandal keamanan pangan kembali mengguncang China.
Pada 22 Agustus, seorang blogger mengunggah video yang memperlihatkan sopir truk di Kangbao mencelupkan kubis ke dalam formaldehida agar tetap terlihat segar selama perjalanan di tengah cuaca panas.
Formaldehida diketahui dapat menyebabkan kanker. Kasus tersebut memicu kemarahan publik hingga otoritas mendirikan pos pemeriksaan untuk menguji kubis yang keluar dari Kangbao. Tiga orang telah ditahan, sementara Singapura dan Korea Selatan ikut memperketat pemeriksaan terhadap impor kubis asal China.
Praktik tersebut bukan hal baru. Laporan penyalahgunaan formaldehida pada pangan telah muncul setidaknya sejak 2012.
Bukan Kasus Pertama
Formaldehida bukan satu-satunya bahan berbahaya yang masih ditemukan dalam rantai pangan China. Pekan lalu, sebuah perusahaan jasa kebersihan diselidiki karena menggunakan pestisida terlarang di sejumlah restoran.
Baru-baru ini, pedagang buah bayberry juga kedapatan menggunakan bahan kimia terlarang agar buah tetap terlihat segar.
Skandal keamanan pangan merupakan isu sensitif di China. Masyarakat masih dibayangi kasus pada 2008, ketika susu bubuk tercemar membuat sekitar 300.000 anak jatuh sakit dan menewaskan enam orang.
Pada 2013, Presiden China Xi Jinping bahkan mengaitkan keamanan pangan dengan legitimasi Partai Komunis China.
"Jika partai kita bahkan tidak mampu menjamin keamanan pangan. Masyarakat akan mulai mempertanyakan apakah kita layak memerintah." Meski demikian, skandal demi skandal terus bermunculan," ujarnya saat tu, dikutip dari The Economist.
Persoalan tersebut semakin mencolok seiring China berkembang menjadi negara dengan teknologi dan industri yang semakin maju. Konsumen dapat membeli robot buatan dalam negeri, mobil listrik, hingga ponsel pintar berteknologi tinggi, tetapi masih belum sepenuhnya percaya terhadap keamanan pangan yang diproduksi di negaranya sendiri.
Aturan Diperketat, Masalah Belum Hilang
Sejumlah kemajuan sebenarnya telah dicapai. China memperketat undang-undang keamanan pangan yang pertama kali diterapkan secara komprehensif pada 2009.
Aturan yang berlaku saat ini bahkan tidak jauh berbeda dibandingkan standar di Eropa. Hukuman bagi pelanggar juga bisa jauh lebih berat. Dua orang yang terlibat dalam skandal susu bubuk, misalnya, dijatuhi hukuman mati.
China juga mencatat kemajuan dalam penggunaan pestisida. Even Pay dari lembaga riset Trivium China mencatat petani kini menggunakan pestisida dalam jumlah lebih sedikit berkat pelatihan, pengujian tanaman, serta larangan terhadap bahan-bahan yang paling beracun.
Dampaknya, residu berbahaya yang masuk ke makanan ikut berkurang. Sebuah studi di Provinsi Sichuan, China barat daya, menemukan penggunaan pestisida per hektare turun sekitar sepertiga sepanjang 2010 hingga 2020.
Data resmi terbaru menunjukkan mayoritas pangan di China sebenarnya memenuhi standar.
Pada semester I-2026, State Administration for Market Regulation (SAMR) mencatat tingkat ketidaklulusan pengujian pangan nasional sebesar 2,22%.
Namun, angkanya lebih tinggi pada sayuran yang mencapai 4,92% dan buah sebesar 5,18%, menunjukkan bahwa pangan segar masih relatif lebih rentan bermasalah dibandingkan rata-rata nasional.
160 Juta Petani, Rantai Pangan Sulit Diawasi
Meski aturan diperketat, pengawasan tetap menjadi tantangan besar karena industri pangan China sangat terfragmentasi. Sekitar 160 juta petani mandiri beroperasi berdampingan dengan perusahaan pertanian besar, sementara ratusan ribu perusahaan mengangkut hasil pertanian dari desa ke kota.
Masyarakat China juga banyak berbelanja di pasar kecil dan makan di restoran berskala kecil.
Rantai pasok yang panjang, tersebar, dan bermargin tipis membuka ruang lebih besar bagi pelaku untuk mengambil jalan pintas.
Masalah serupa terjadi pada lembaga pengawas. Kewenangan keamanan pangan tersebar di berbagai instansi sehingga pelanggaran dapat lolos dari pengawasan. Pada 2024, misalnya, terungkap minyak goreng diangkut menggunakan tangki yang sebelumnya dipakai membawa bahan bakar tanpa dibersihkan. Kasus tersebut justru terungkap melalui investigasi media pemerintah.
China Andalkan Teknologi
Pemerintah berharap teknologi dapat memperkuat pengawasan. Banyak restoran kini menyiarkan langsung aktivitas dapur, sementara sejumlah perusahaan besar menggunakan blockchain untuk melacak produk.
China juga memperluas jaringan cold chain, yakni sistem truk dan gudang berpendingin yang menjaga produk tetap segar selama distribusi. Pemerintah menargetkan tambahan 500 pusat logistik cold chain dalam lima tahun ke depan, melengkapi sekitar 1.000 fasilitas yang sudah ada.
Namun, peningkatan keamanan membutuhkan biaya. Sam's Club milik Walmart tumbuh pesat di China dengan menawarkan pangan yang dianggap lebih aman. Hema milik Alibaba juga memungkinkan konsumen melihat sertifikat pengujian dan catatan distribusi produk. Masalahnya, tidak semua konsumen mampu membayar lebih mahal.
Dilema Keamanan Pangan vs Pertumbuhan Ekonomi
Persoalan keamanan pangan China bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal insentif. Di tingkat perusahaan, tekanan untuk bergerak cepat dan menekan biaya dapat membuat pemeriksaan pemasok dan prosedur keamanan dilakukan secara terburu-buru. Saluran internal untuk melaporkan masalah juga belum selalu kuat.
Karena itu, pemerintah mendorong peran whistleblower.
Pada 2024, China meningkatkan imbalan bagi pelapor di industri pangan hingga 5% dari nilai denda dalam kasus serius. Kebijakan ini penting karena pekerja atau orang di dalam rantai pasok sering kali menjadi pihak yang pertama mengetahui adanya pelanggaran.
Dilema muncul di tingkat pemerintah daerah. Pejabat lokal harus menegakkan aturan, tetapi pada saat yang sama juga dituntut menjaga pertumbuhan industri dan lapangan kerja.
Penindakan yang terlalu keras dapat menekan ekonomi lokal, sementara membiarkan masalah terlalu lama berisiko memicu skandal besar dan membuat pejabat daerah ikut dihukum oleh pemerintah pusat.
Seorang pakar keamanan pangan China menyebut kondisi ini sebagai keseimbangan tidak tertulis antara keamanan dan pertumbuhan ekonomi.
Kangbao menjadi contoh karena pertanian menyumbang porsi penting terhadap ekonomi lokal, sementara PDB per kapitanya hanya sekitar sepertiga Beijing. Kondisi tersebut membuat penindakan terhadap pelanggaran pangan juga membawa konsekuensi ekonomi bagi daerah.
(slm/slm)