RI Menanti Fit & Proper Test Bos BI, Kabar Genting Datang dari Amerika
Pasar keuangan Indonesia kembali dibuka pada hari ini, Rabu (26/8/2026) setelah libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW pada Selasa.
Dari dalam negeri, perhatian investor tertuju pada uji kelayakan calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, serta perkembangan pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis.
Sementara dari global, pasar menantikan sejumlah data penting Amerika Serikat (AS), mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga pendapatan dan belanja masyarakat.
Berikut enam sentimen yang dapat mempengaruhi pergerakan pasar keuangan domestik hari ini.
1. Uji Kelayakan Calon Gubernur Hingga Deputi Senior BI
Komisi XI DPR RI dijadwalkan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, pada Rabu pukul 10.00 WIB.
Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun membenarkan agenda tersebut akan berlangsung melalui Rapat Dengar Pendapat Umum.
"Kita jadwalkan memang itu sesuai hasil rapat internal," ujarnya kepada CNBC Indonesia.
Destry merupakan calon tunggal Gubernur BI yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR. Saat ini, ia menjabat sebagai Penjabat Gubernur BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri pada Juli.
Sebelumnya, Destry menjabat Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019. Ia juga pernah menjadi ekonom di Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri, serta anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pelaku pasar akan mencermati pandangan Destry mengenai arah kebijakan moneter, stabilitas rupiah, inflasi, dan upaya menjaga aliran modal asing.
Pernyataannya mengenai suku bunga acuan BI juga akan menjadi perhatian. BI Rate saat ini berada di level 5,75%, ketika rupiah dan pasar obligasi Indonesia masih menghadapi tekanan dari tingginya imbal hasil surat utang AS.
Pada hari yang sama, Komisi XI juga dijadwalkan menggelar uji kelayakan calon Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman pukul 14.00 WIB.
Proses seleksi akan berlanjut pada Kamis (27/8/2026) untuk dua calon Deputi Gubernur BI, yakni Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori.
2. Sarjito Sah Jadi Bos Bursa Mineral
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Sarjito untuk Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hal ini sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal usai rapat internal di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (24/8/2026).
"Iya betul (menyetujui penunjukan Pak Sarjito sebagai KE BMKS OJK. Penetapannya di rapat paripurna Kamis," kata Haekal selepas rapat.
Dalam uji kelayakan di Komisi XI DPR pada Senin (24/8/2026), Sarjito menilai Indonesia belum memiliki pengaruh yang sebanding dalam pembentukan harga komoditas, meskipun menjadi salah satu produsen utama dunia.
Indonesia menguasai sekitar 67% produksi nikel global, jauh di atas Filipina sebesar 7% dan Rusia 5%. Indonesia juga menyumbang sekitar 57% produksi minyak sawit dunia.
 M Sarjito saat menjalani Uji Kelayakan atau Fit and Proper Test sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (24/8/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: M Sarjito saat menjalani Uji Kelayakan atau Fit and Proper Test sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (24/8/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Namun, harga sejumlah komoditas Indonesia masih mengacu pada bursa internasional, seperti London Metal Exchange dan Shanghai Futures Exchange.
"Bagaimana RI penghasil nikel terbesar di dunia tapi harganya tidak ditentukan? Negara lain ada yang di London Metal Exchange, Shanghai Futures Exchange dan lain-lain," ujar Sarjito.
Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis diharapkan dapat memperkuat peran Indonesia dalam pembentukan harga sekaligus menciptakan harga acuan nasional.
Sarjito juga menyoroti risiko manipulasi nilai transaksi, praktik transfer harga, hingga potensi pelarian devisa. Selain itu, data mineral dan komoditas masih tersebar di berbagai institusi dan belum terintegrasi secara optimal.
Perkembangan pembentukan bursa tersebut dapat menjadi perhatian bagi emiten pertambangan dan perkebunan, terutama karena berkaitan dengan perdagangan, harga komoditas, serta penerimaan devisa.
3. AS Perluas Tekanan Ekonomi terhadap Iran
Amerika Serikat (AS) resmi meluncurkan kampanye tekanan ekonomi baru terhadap Iran pada Senin (24/8/2026). Pemerintahan Presiden Donald Trump menamai kebijakan tersebut Operation Economic Outcast atau Operasi Pengucilan Ekonomi.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memutus sumber pendapatan dan hubungan Iran dengan sistem keuangan global.
"Tujuan kami adalah memutus setiap jalur ekonomi yang menopang rezim ini sampai Teheran berdiri sendirian," ujar Bessent.
Washington memperluas ancaman sanksi terhadap perusahaan, lembaga keuangan, dan negara yang tetap bertransaksi dengan Iran.
"Setiap entitas yang memfasilitasi pencucian uang atas nama Iran akan dikeluarkan dari sistem dolar AS. Waktu terus berjalan," kata Bessent.
Sanksi sektoral terbaru mencakup lima bidang, yakni aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran.
Pada saat yang sama, Kantor Pengawasan Aset Asing AS atau OFAC menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 60 individu, perusahaan, dan kapal yang dituduh membantu program nuklir, pengembangan rudal, aktivitas siber, serta perdagangan minyak Iran.
Namun, AS belum langsung menerapkan sanksi terberat terhadap seluruh mitra dagang Iran. Negara dan perusahaan masih diberikan waktu untuk menghentikan hubungan ekonominya dengan Teheran.
Efektivitas kebijakan tersebut juga bergantung pada sikap China sebagai pembeli utama minyak Iran. Apabila Beijing tidak ikut bekerja sama, Washington harus mempertimbangkan sanksi terhadap bank, kilang, perusahaan pelayaran, dan pedagang China.
Langkah tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia.
Sementara itu, blokade terhadap pelabuhan Iran telah menekan ekspor minyak negara tersebut secara signifikan.
Berdasarkan data Kpler yang dikutip Reuters, ekspor minyak mentah Iran rata-rata mencapai 1,75 juta barel per hari dalam tiga bulan sebelum serangan AS dan Israel pada 28 Februari.
Angka tersebut turun menjadi 893.000 barel per hari pada Juli, kemudian merosot menjadi hanya 255.000 barel per hari pada Agustus.
Iran menyatakan telah bersiap menghadapi perluasan sanksi tersebut. Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh memperingatkan kemungkinan adanya tindakan balasan.
"Kami sepenuhnya siap menghadapi sanksi AS. Pertahanan kami tidak lagi sekadar bertahan. Musuh harus menunggu serangan," kata Madanizadeh.
Pelaku pasar akan mencermati apakah Iran kembali menyerang infrastruktur energi atau kapal yang melintasi kawasan Teluk dan Selat Hormuz.
Minyak Brent tercatat turun sekitar 2,4% menjadi US$92,17 per barel setelah pengumuman sanksi pada Senin. Namun, harga tersebut masih sekitar 31% lebih tinggi dibandingkan posisi US$70,14 per barel ketika gencatan senjata berlangsung pada pertengahan Juni hingga awal Juli.
Kondisi tersebut menunjukkan risiko gangguan pasokan masih membayangi pasar energi global meskipun harga minyak sempat turun.
Dalam perkembangan terbaru, Iran dan Oman kembali berunding untuk mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur strategis yang sebelum perang menyalurkan sekitar 20% perdagangan minyak dan LNG dunia.
Kedua negara membahas pembentukan koridor navigasi sementara dan sepakat membersihkan ranjau di jalur tersebut. Namun, aktivitas pelayaran masih berisiko. Sebuah kapal tanker dilaporkan terkena proyektil tak dikenal di dekat pintu masuk Selat Hormuz pada Selasa.
Di sisi lain, AS meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran dengan mengancam negara-negara yang masih berbisnis dengan Teheran. Meski demikian, Washington mulai mengirim kembali personel ke sejumlah misi diplomatik di Timur Tengah, mengindikasikan risiko eskalasi konflik dinilai mulai menurun.
Harga minyak pun kembali turun untuk hari kedua karena pasar menilai dampak sanksi AS terhadap Iran masih terbatas.
4. Inflasi PCE Amerika Serikat
AS akan mengumumkan inflasi Personal Consumption Expenditures atau PCE, termasuk PCE inti, periode Juli 2026 pada hari ini Rabu (26/8/2026) pukul 19.30 WIB.
Sebagai catatan, inflasi berdasarkan PCE Amerika Serikat melandai pada Juni 2026. Indeks PCE turun 0,1% secara bulanan, berbalik dari kenaikan 0,5% pada Mei.
Secara tahunan, inflasi PCE melandai menjadi 3,7% di Juni dari 4,1% pada bulan sebelumnya, sesuai ekspektasi pasar.
Sementara itu, core PCE yang tidak memasukkan harga pangan dan energi hanya naik 0,1% secara bulanan, melambat dari 0,3% pada Mei dan di bawah ekspektasi 0,2%.
Secara tahunan, core PCE juga turun tipis menjadi 3,3% dari 3,4%.
PCE dan PCE inti merupakan salah satu indikator inflasi yang paling diperhatikan bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed). Data tersebut akan menunjukkan seberapa kuat tekanan harga yang berasal dari konsumsi masyarakat.
Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dapat memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama atau kembali menaikkan suku bunga.
Konsensus memperkirakan PCE inti tumbuh 0,2% secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 0,1% pada Juni. Sementara itu, proyeksi Trading Economics menunjukkan kenaikan sebesar 0,3%.
Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dapat memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama atau kembali menaikkan suku bunga.
Kondisi tersebut berpotensi mendorong penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil US Treasury, sekaligus menekan rupiah, harga emas, obligasi, serta saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga.
Sebaliknya, inflasi yang lebih rendah dari perkiraan dapat meningkatkan harapan bahwa tekanan harga mulai mereda dan memperbaiki minat investor terhadap aset negara berkembang, termasuk saham dan obligasi Indonesia.
5. Pertumbuhan Ekonomi AS Kuartal II-2026
AS juga akan mengumumkan estimasi kedua pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 pada Rabu pukul 19.30 WIB.
Estimasi awal menunjukkan produk domestik bruto (PDB) AS tumbuh 1,5% secara tahunan terannualisasi, melambat dibandingkan pertumbuhan 2,1% pada kuartal I-2026.
Pasar akan mencermati apakah angka pertumbuhan tersebut mengalami revisi, sekaligus melihat kontribusi konsumsi, investasi, persediaan, perdagangan, dan belanja pemerintah.
Pertumbuhan yang direvisi naik dapat memperkuat pandangan bahwa ekonomi AS masih mampu bertahan di tengah tingginya biaya pinjaman.
Namun, jika dibarengi inflasi PCE yang tinggi, pasar dapat menilai The Fed masih memiliki ruang untuk mempertahankan suku bunga tinggi.
Sebaliknya, revisi tajam ke bawah berpotensi menekan dolar AS dan imbal hasil obligasi. Angka yang terlalu lemah juga dapat meningkatkan kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi sehingga membebani pasar saham dan harga komoditas.
6. Pendapatan dan Belanja Masyarakat AS
Data pendapatan dan belanja masyarakat AS periode Juli juga akan diumumkan pada Rabu pukul 19.30 WIB.
Konsensus memperkirakan pendapatan masyarakat atau personal income tumbuh 0,3% secara bulanan, meningkat dari 0,2% pada Juni. Trading Economics memproyeksikan pertumbuhan sebesar 0,2%.
Sementara itu, belanja masyarakat atau personal spending diperkirakan tumbuh 0,2%, melambat dari kenaikan 0,3% pada Juni. Proyeksi Trading Economics menunjukkan pertumbuhan belanja tetap sebesar 0,3%.
Data tersebut penting karena konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penggerak utama ekonomi AS. Pasar juga akan membandingkan pertumbuhan pendapatan dengan belanja masyarakat.
Belanja yang tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan dapat menunjukkan konsumen mulai menggunakan tabungan atau menambah utang untuk mempertahankan konsumsi.
Konsumsi yang kuat dapat menopang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perusahaan. Namun, belanja yang terlalu tinggi juga berpotensi menjaga tekanan inflasi dan mempersempit ruang The Fed untuk melonggarkan kebijakan.
Sebaliknya, pelemahan belanja dapat menunjukkan rumah tangga mulai mengurangi konsumsi akibat tingginya harga, biaya kredit, atau kekhawatiran terhadap kondisi pasar tenaga kerja.
6. Pemerintah Beri Sanksi Perusahaan Pemicu Karhutla
Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah ditemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 1.511,55 hektare di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Lima perusahaan dikenai sanksi Paksaan Pemerintah, sementara PT MPK mendapat sanksi lebih berat berupa Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah karena kebakaran di arealnya dinilai luas dan terjadi berulang.
Enam perusahaan tersebut yakni PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat; PT NES di Kalimantan Tengah; serta PT PSR di Kalimantan Timur.
Berdasarkan hasil pengawasan, PT WEL mencatat areal terbakar paling luas, yakni sekitar 760,51 hektare. Berikutnya PT MPK 394,83 hektare, PT WSP 107,70 hektare, PT FI 95,87 hektare, PT PSR 82,26 hektare, dan PT NES 70,38 hektare.
Sanksi tersebut mewajibkan perusahaan memperbaiki sistem pengendalian kebakaran, serta memulihkan areal yang terdampak. Pemeriksaan meliputi kesiapan regu pemadam, peralatan, sumber air, menara pantau, sekat kanal, hingga sistem deteksi dan respons dini.
Khusus kawasan gambut, pemulihan mencakup perbaikan fungsi hidrologis melalui penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah.
7. Prabowo Resmikan Proyek 100 GW PLTS
Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pembangunan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 Giga Watt peak (GWp) di berbagai wilayah Indonesia. Peresmian dilakukan di Monumen Operasi Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Proyek ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat swasembada dan kedaulatan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
 Total kapasitas listrik EBT terpasang Foto: Kementerian ESDM |
Prabowo bahkan meminta proyek tersebut dikebut dan ditargetkan rampung dalam waktu kurang dari tiga tahun. Ia menyebut target dua tahun sebagai tantangan bagi tim energi pemerintah.
"Kalau saya kasih target tiga tahun untuk tim energi, ya nggak lah, dua tahun lah," ujar Prabowo.
Megaproyek PLTS 100 GWp ini membutuhkan investasi sekitar Rp1.140 triliun dan diproyeksikan menyerap hingga 5,5 juta tenaga kerja. Pemerintah juga memperkirakan program tersebut dapat menghemat anggaran subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun.
Prabowo menegaskan skala proyek ini sangat besar. Kapasitas listrik nasional saat ini sekitar 88 GW, sementara pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan kapasitas lebih besar dari angka tersebut.
"Seluruh listrik Indonesia sekarang 88 Giga Watt. Kita akan membangun 100 Giga Watt. Dan kita tidak main-main," tegasnya.
Pada tahap awal, pemerintah akan menggarap 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.216 MWp yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia dan kini masuk tahap tender serta konstruksi.
(evw/evw)