Dunia Ramai-Ramai 'Menikam' Amerika, Visa-Mastercard Kehilangan Tahta
Jakarta, CNBC Indonesia - Dominasi sistem keuangan Amerika Serikat (AS) menghadapi tantangan baru. Kali ini bukan hanya soal dolar, tetapi juga sistem pembayaran global yang selama puluhan tahun banyak bergantung pada jaringan Barat dan perusahaan AS.
Mengutip The Economist, gejala itu mulai terlihat dari perlawanan berbagai negara terhadap dominasi infrastruktur pembayaran AS. Korban awalnya bisa datang dari dua raksasa pembayaran Amerika, yakni Visa dan Mastercard.
Selama ini, Visa dan Mastercard menjadi bagian penting dari sistem pembayaran global. Keduanya hadir di banyak negara dan menguasai jaringan kartu pembayaran lintas batas. Namun, banyak pemerintah kini mulai berpikir ulang.
Alasannya cukup sederhana, sistem pembayaran bukan lagi sekadar urusan teknis perbankan. Di tengah tensi geopolitik yang makin tinggi, jalur pembayaran sudah menjadi bagian dari kedaulatan ekonomi.
AS sendiri semakin terang-terangan memakai kekuatan finansialnya sebagai alat kebijakan luar negeri. Menteri Keuangan AS Scott Bessent pernah menggambarkan arah kebijakan Washington sebagai bentuk economic statecraft abad ke-21, ketika akses global terhadap dolar dan ekonomi AS tidak lagi tanpa syarat.
Pesan itu membuat banyak negara tidak nyaman. Jika akses ke dolar, jaringan kartu, bank koresponden, atau sistem transfer global bisa dipakai sebagai alat tekanan, maka membangun sistem pembayaran sendiri menjadi pilihan yang makin masuk akal.
Brasil Melawan AS, Dunia Mulai Cari Jalur Sendiri
Salah satu contoh paling menarik datang dari Brasil. Sistem pembayaran instan Brasil bernama Pix kini menjadi sumber permasalahan baru dengan AS.
Jamieson Greer, pejabat perdagangan utama AS, mengeluhkan bahwa Pix merugikan perusahaan Amerika seperti Visa dan Mastercard. AS bahkan sempat mengusulkan tambahan tarif 25% terhadap Brasil sebagai respons.
Namun, Brasil tidak gentar. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyebut Pix sebagai pencapaian nasional.
"Pix adalah pencapaian Brasil dan kami tidak akan melepaskannya."
Sikap itu tidak hanya datang dari kubu Lula. Rival politiknya dari sayap kanan, Flavio Bolsonaro, juga tidak ingin Brasil meninggalkan Pix. Ia hanya membuka ruang kompromi agar Pix tidak dihubungkan dengan jalur pembayaran lintas negara yang menjadi pesaing AS.
Kasus Pix memperlihatkan realitas baru dalam keuangan global. Sistem pembayaran domestik mulai dipandang sebagai simbol kemandirian, bukan sekadar fasilitas transfer uang.
Kekhawatiran terhadap dominasi pembayaran Barat sebelumnya lebih banyak muncul di negara yang hubungannya buruk dengan AS. Rusia menjadi contoh paling jelas. Setelah terkena sanksi Barat, Moskow beralih memakai sistem sendiri, seperti SPFS untuk pesan antarbank dan Mir untuk jaringan kartu pembayaran.
China juga sudah lama membangun jalur alternatif. Beijing memperkuat Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) sebagai alternatif dari sistem pembayaran lintas bank yang selama ini banyak dikaitkan dengan dominasi Barat.
Pada Maret, CIPS menyalurkan rata-rata transaksi harian 920 miliar yuan atau sekitar US$134 miliar. Angka itu naik 20% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada April, volume transaksi harian CIPS bahkan mencapai rekor CNY 1,2 triliun.
China juga memperluas infrastruktur pembayaran lewat yuan digital, Alipay, dan WeChat Pay. Di mata Beijing, isu utamanya bukan hanya membuat yuan lebih banyak dipakai, tetapi memastikan China punya jalur pembayaran internasional yang aman.
Namun, kekhawatiran terhadap dominasi pembayaran AS kini tidak hanya muncul di Rusia atau China. Eropa juga mulai gelisah.
Aurore Lalucq, ketua komite ekonomi dan moneter Parlemen Eropa, memperingatkan bahwa AS yang bersikap bermusuhan bisa saja memutus akses Eropa ke infrastruktur pembayaran.
"Kalian tidak bisa bilang tidak diperingatkan."
Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde juga menyampaikan pesan serupa. Menurutnya, pembayaran digital harus berada dalam kendali kawasan sendiri.
"Kita perlu memiliki pembayaran digital di bawah kendali sendiri."
Dari sini, Eropa mulai mempercepat sejumlah proyek pembayaran. Ada SEPA, jalur pembayaran euro yang kini mencakup 41 negara. Ada juga Wero, dompet digital buatan Eropa yang ditopang bank dan perusahaan fintech. Selain itu, Bank Sentral Eropa menargetkan peluncuran digital euro pada 2029.
India bergerak lewat United Payments Interface (UPI). Sistem pembayaran berbasis QR code ini sudah bisa digunakan di sembilan negara lain, dengan rencana perluasan lebih lanjut.
UPI membawa pesan yang menarik. Sistem ini ditawarkan bukan hanya sebagai teknologi pembayaran, tetapi juga sebagai jalan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi negara lain.
"Kami akan membuat Anda berdaulat."
Kalimat itu menggambarkan arah baru sistem pembayaran dunia. Negara tidak hanya mencari sistem yang cepat dan murah, tetapi juga sistem yang bisa mereka kendalikan sendiri.
Ekonom Eswar Prasad dari Cornell University menyebut diversifikasi dari AS kini menjadi keinginan kuat pembuat kebijakan di banyak negara. Perdebatan selama ini banyak berpusat pada dolar, tetapi sistem pembayaran mulai dilihat sebagai jalur yang lebih realistis untuk mengurangi ketergantungan.
Visa-Mastercard Tertekan, Risiko Global Membesar
Perubahan ini tentu menjadi kabar buruk untuk Visa dan Mastercard. Selama ini, keduanya raksasa sistem pembayaran ini menikmati posisi sebagai pemain utama dalam sistem pembayaran global.
Bisnis mereka sangat menguntungkan. Margin operasi Visa dan Mastercard bahkan berada di atas 50%. Namun, kebangkitan sistem pembayaran domestik dan regional bisa menggerus ruang bisnis mereka.
Dalam laporan tahunan terbaru, Visa dan Mastercard sama-sama menyebut perlakuan khusus terhadap sistem pembayaran domestik sebagai risiko bisnis.
Ini wajar. Jika semakin banyak negara mendorong masyarakatnya memakai sistem lokal, maka transaksi yang lewat jaringan kartu global bisa berkurang.
 Visa & Mastercard Foto: The Economist |
Eropa menjadi pasar yang penting dalam konteks ini. Jika sistem pembayaran buatan Eropa seperti Wero semakin kuat, maka posisi Visa dan Mastercard di kawasan itu bisa menghadapi tekanan lebih besar.
Visa dan Mastercard pun tidak tinggal diam. Visa berupaya meyakinkan banyak pemerintah bahwa perusahaan tersebut peka terhadap kepentingan lokal. Pada Mei, Visa mengumumkan investasi 500 juta euro untuk infrastruktur Eropa, termasuk pusat teknologi di Polandia yang akan dibuka pada 2027.
Visa juga bekerja sama dengan UnionPay, perusahaan pembayaran asal China, untuk menawarkan pembayaran real-time di China.
Mastercard mengambil langkah serupa. Perusahaan ini membangun tiga pusat data di Prancis senilai 250 juta euro, menambah jaringan data center yang sudah dimiliki di Eropa.
Strateginya mudah dibaca. Visa dan Mastercard ingin tampil bukan hanya sebagai perusahaan AS, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur lokal di banyak negara.
Namun, dorongan menuju kedaulatan pembayaran juga membawa risiko besar untuk ekonomi dunia.
Jika setiap negara atau kawasan membangun jalur sendiri, sistem pembayaran global bisa menjadi makin rumit. Biaya transfer lintas negara bisa sulit turun. Target G20 untuk membuat remitansi lebih cepat dan murah juga bisa terganggu.
Risiko lain adalah sistem yang tidak saling cocok. Jika jaringan pembayaran regional berkembang sendiri-sendiri, maka pembayaran lintas negara bisa menjadi lebih mahal, lebih lambat, dan lebih sulit diawasi.
Fragmentasi juga bisa membuka celah penipuan keuangan dan penghindaran sanksi. Jika terlalu banyak jalur pembayaran paralel, pengawasan keuangan global bisa semakin sulit.
Laporan yang disponsori SWIFT dan disusun Economist Impact memperkirakan fragmentasi keuangan bisa memangkas 2,6% PDB global pada 2030 jika tren saat ini terus berlanjut.
Jadi, kedaulatan pembayaran memang memberi rasa aman untuk banyak negara. Namun, biaya yang harus dibayar bisa besar jika sistem keuangan dunia semakin terpecah.
Indonesia Bergerak Lewat QRIS, BI-FAST, dan LCT
Dari dalam negeri, Indonesia juga sedang membangun sistem pembayaran yang lebih mandiri, cepat, dan terhubung lintas negara.
Bank Indonesia memiliki QRIS, standar QR Code pembayaran yang ditetapkan BI untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS dikembangkan agar transaksi QR Code menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
 Ilustrasi pembayaran Qris. (Dok. Freepik) Foto: Ilustrasi pembayaran Qris. (Dok. Freepik) |
Indonesia juga memperkuat BI-FAST. BI menyebut BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat.
Konektivitas pembayaran lintas negara juga terus diperluas. QRIS Antarnegara ditujukan untuk mempermudah transaksi perdagangan dan pariwisata, mendukung UMKM menerima pembayaran digital, serta memperkuat stabilitas ekonomi melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara.
Perluasan QRIS juga sudah keluar dari ASEAN. BI menyatakan QRIS resmi dapat digunakan di Jepang pada Agustus 2025, setelah sebelumnya terhubung dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura.
 QRIS Cross Border & Local Currency Transaction Foto: BCA |
Selain QRIS, Indonesia juga mendorong Local Currency Transaction (LCT). Dalam kerja sama Indonesia-Jepang, BI menyebut penyelesaian transaksi langsung dalam Rupiah-Yen memungkinkan perdagangan dan investasi dilakukan tanpa harus bergantung pada mata uang pihak ketiga, sehingga biaya konversi valuta asing bisa turun dan transaksi menjadi lebih efisien.
QRIS memang berbeda skala dengan CIPS China atau UPI India. Namun, arahnya masuk dalam gelombang yang sama, yakni membangun infrastruktur pembayaran nasional yang bisa terhubung ke negara lain.
Namun, memiliki jaringan sendiri membuat posisi Indonesia lebih kuat. Transaksi bisa lebih efisien, biaya bisa ditekan, dan ketergantungan pada sistem asing bisa dikurangi secara bertahap.
CNBCÂ INDONESIA RESEARCH
(evw/evw) Add
as a preferred
source on Google