S&P Dow Jones Taruh RI ke Watchlist & Bisa Turun Kelas, Perang Memanas
Pasar keuangan Indonesia hari ini diperkirakan akan tertekan dengan begitu banyaknya sentimen negatif dari luar negeri.
Di antaranya perang memanas, peringatan S&P Global Indices hingga masih kencangnya ekonomi AS.
1. AS Menyerang Lagi, Perang Memanas Kembaii
Militer Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Selasa sekaligus mencabut lisensi yang sebelumnya mengizinkan Teheran menjual minyak di pasar internasional. Langkah itu diambil setelah tiga kapal tanker diserang di Selat Hormuz dan semakin mengancam gencatan senjata yang rapuh.
Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyatakan serangan tersebut merupakan respons atas dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Iran. Media Iran melaporkan sejumlah ledakan di Sirik, Pulau Qeshm, dan Bandar Abbas pada Rabu dini hari, namun belum ada laporan mengenai korban maupun kerusakan.
Pencabutan lisensi penjualan minyak Iran langsung mendorong harga minyak dunia melonjak lebih dari 3%. Iran mengecam keputusan Washington dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan damai sementara, seraya menegaskan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya.
Di saat bersamaan, Qatar menuduh Iran menyerang kapal tanker LNG Al Rekayyat, sementara sebuah kapal tanker minyak berbendera Arab Saudi juga dilaporkan rusak di lepas pantai Oman. Seorang pejabat AS menyebut indikasi awal menunjukkan Iran menembaki tiga kapal komersial.
Di dalam negeri, ratusan ribu warga menghadiri prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Qom, dengan massa menyerukan balas dendam terhadap AS dan Presiden Donald Trump.
Sementara itu, Trump kembali mengancam akan melanjutkan serangan jika Iran tidak mencapai kesepakatan permanen. Namun, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menegaskan negosiasi tidak akan dimulai selama ancaman militer dari AS masih berlanjut.
2. S&P Dow Jones Indices memasukkan Indonesia dalam Watchlist S&P DJI 2027
S&P Dow Jones Indices memasukkan Indonesia, Turki, dan Nigeria dalam daftar pantauan (watchlist) 2027 dan berpotensi reklasifikasi pasar.
Artinya, S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) sedang memantau ketiga negara tersebut karena ada kemungkinan status pasar modalnya akan diubah dalam tinjauan tahunan 2027. Keputusan ini bukan berarti statusnya langsung berubah, melainkan baru masuk tahap pengawasan (watchlist).
Khusus untuk Indonesia, saat ini status Indonesia adalah Emerging Market (Pasar Berkembang). Dalam evaluasi 2027, Indonesia berpotensi direklasifikasi menjadi Special Measures / Frontier.
Alasan yang diberikan S&P DJI adalah "monitoring regulatory developments" atau memantau perkembangan regulasi.
Apa arti "Special Measures / Frontier"?
- Special Measures berarti S&P DJI menilai terdapat isu atau perubahan regulasi yang dapat memengaruhi aksesibilitas pasar bagi investor global. Status ini merupakan sinyal bahwa pasar sedang diawasi secara khusus.
- Frontier Market adalah klasifikasi di bawah Emerging Market.
Jika Indonesia benar-benar diturunkan ke status ini, artinya pasar modal Indonesia dianggap kurang memenuhi standar aksesibilitas, likuiditas, atau keterbukaan dibanding pasar berkembang.
Peringatan ini penting akrena jika pada akhirnya Indonesia benar-benar direklasifikasi menjadi Frontier Market, dampaknya bisa besar.
Kondisi tersebut dapat memicu arus keluar dana asing (capital outflow), menekan likuiditas, dan meningkatkan volatilitas di pasar saham domestik.
S&P DJI menyebut alasan memasukkan Indonesia ke dalam watchlist adalah "monitoring regulatory developments", atau memantau perkembangan regulasi yang dinilai dapat memengaruhi aksesibilitas investor terhadap pasar modal Indonesia.
Namun, keputusan final belum diambil. Indonesia masih berada dalam tahap pemantauan, dan hasil evaluasi baru akan ditentukan pada review 2027 setelah S&P DJI menilai perkembangan regulasi di Indonesia.
Seperti diketahui, S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) melakukan tinjauan tahunan terhadap klasifikasi negara pada pasar-pasar yang mengalami perkembangan material yang berpotensi mengakibatkan perubahan klasifikasi.
Untuk meningkatkan transparansi, S&P DJI juga menyusun dan menerbitkan watchlist berisi pasar-pasar yang sedang dipantau untuk kemungkinan perubahan klasifikasi. Pembaruan ini merangkum tindakan yang saat ini sedang dipertimbangkan S&P DJI terkait pasar-pasar yang diidentifikasi untuk ditinjau dalam evaluasi klasifikasi tahun 2027.
3. Realisasi APBN hingga Proyeksi Akhir Tahun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I-2026 masih mencatat defisit sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menilai posisi tersebut masih berada dalam batas aman dan tetap menjaga defisit di bawah ketentuan 3% PDB.
Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3% dari target APBN, ditopang penerimaan perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun, Pendapatan Negara Non-Pajak (PNBP) Rp271 triliun, dan hibah Rp700 miliar. Sepanjang tahun, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN.
Di sisi lain, belanja negara terealisasi Rp1.656 triliun atau 43,1% dari pagu APBN, meningkat 17,8% secara tahunan. Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp658,9 triliun, belanja non-K/L Rp639,7 triliun, serta transfer ke daerah Rp357,4 triliun, yang menjadi realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Hingga akhir tahun, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7% dari target.
Sementara itu, belanja negara hingga semester I-2026 mencapai Rp1.656,0 triliun atau 43,1% dari pagu APBN. Hingga akhir tahun, belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan belanja pemerintah hingga akhir tahun berpotensi melampaui pagu awal.
Kenaikan ini terutama terlihat pada belanja pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian/lembaga yang diperkirakan mencapai 107,9% dari pagu APBN.
Naiknya outlook belanja di 2026, dapat dikaitkan dengan tambahan kebutuhan belanja, seperti untuk pembayaran kewajiban pemerintah seperti subsidi dan kompensasi energi.
Dengan kondisi tersebut, defisit APBN 2026 diperkirakan menembus Rp734,3 triliun atau 2,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini lebih besar dibandingkan target awal APBN 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB.
4. Kinerja Perbankan Masih Solid
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kinerja perbankan nasional terus membaik pada Mei 2026. Penyaluran kredit tumbuh 11,51% secara tahunan (yoy) menjadi Rp8.918 triliun, meningkat dari 9,98% pada April, dengan motor utama berasal dari kredit investasi yang melonjak 21,95% yoy.
Di sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 13,47% yoy menjadi Rp10.294 triliun, ditopang pertumbuhan giro, deposito, dan tabungan. OJK menilai likuiditas perbankan tetap memadai, tercermin dari rasio AL/NCD (Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit) sebesar 108,20% dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) 24,74%, jauh di atas ketentuan minimum.
Kualitas aset industri juga tetap terjaga. Rasio non-performing loan (NPL) gross berada di level 2,17%, NPL net sebesar 0,84%, sementara rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 23,74%, menunjukkan permodalan perbankan masih kuat di tengah tantangan ekonomi.
5. Sebanyak 11 Perusahaan Antre IPO, Investor Kripto Naik
OJK juga melaporkan sejumlah sektor jasa keuangan masih menunjukkan kinerja positif di tengah gejolak pasar. Di pasar modal, penghimpunan dana korporasi mencapai Rp112,67 triliun hingga Juni 2026, dengan 11 perusahaan masih mengantre dalam pipeline penawaran umum perdana saham (IPO), meski IHSG masih terkoreksi 34,74% sejak awal tahun.
Di sektor aset digital, jumlah investor kripto terus bertambah menjadi 22,4 juta pada Mei 2026. Nilai transaksi kripto tercatat Rp23,01 triliun, sementara transaksi derivatif aset keuangan digital (AKD) mencapai Rp5,69 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang tetap terjaga.
Sementara itu, di industri asuransi syariah, OJK mencatat 41 Unit Usaha Syariah (UUS) mengubah rencana bisnis. Sebanyak 26 UUS akan melakukan spin off menjadi perusahaan baru, sedangkan 15 UUS memilih mengalihkan portofolionya. Dengan proses tersebut, jumlah perusahaan asuransi syariah diproyeksikan meningkat menjadi 45 perusahaan pada akhir 2026.
6. Indeks Keyakinan Konsumen
Hari ini, BI akan mengumumkan Survei Konsumen per Juni 2026. Sebelumnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di level 120,9 pada Mei 2026, masih berada di zona optimistis meski sedikit melemah.
Data ini menjadi indikator penting untuk mengukur daya tahan konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
7. Risalah FOMC Bisa Guncang Pasar
Pada Rabu waktu AS atau Kamis dini hari, The Fed akan merilis publikasi risalah rapat FOMC (Federal Open Market Committee).
Investor akan membedah setiap pernyataan pejabat Federal Reserve guna mencari petunjuk mengenai prospek suku bunga. Pasar ingin mengetahui apakah mayoritas pembuat kebijakan masih condong mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama (higher for longer) atau mulai membuka peluang pelonggaran kebijakan dalam beberapa bulan mendatang.
8. Neraca Perdagangan AS Defisit Melebar, Optimisme Ekonomi Membaik, Ekspektasi Inflasi Naik
Defisit perdagangan AS melebar tajam menjadi US$77,6 miliar pada Mei 2026 dari US$54,6 miliar pada April, sejalan dengan ekspektasi pasar sebesar US$78,5 miliar. Ini merupakan defisit terbesar sejak Maret 2025.
Impor naik 3,3% menjadi US$395,3 miliar, tertinggi dalam lebih dari satu tahun, didorong peningkatan pembelian obat-obatan, ponsel, minyak mentah, dan mobil penumpang.
Ekspor justru turun 3,2% menjadi US$317,7 miliar, akibat melemahnya pengiriman emas nonmoneter, logam mulia, komputer, aksesori komputer, serta produk farmasi.
Data tersebut mengindikasikan ekspor neto berpotensi menjadi beban yang lebih besar bagi pertumbuhan PDB AS pada kuartal II-2026. Di saat yang sama, ketidakpastian kebijakan perdagangan masih berlanjut seiring pemerintahan Donald Trump menyiapkan kebijakan tarif baru dan mengubah mekanisme peninjauan perdagangan tahunan dengan Kanada dan Meksiko.
Sementara itu, Indeks RealClearMarkets/TIPP Economic Optimism naik menjadi 45,5 pada Juli 2026 dari 42,5 pada Mei, sedikit di atas ekspektasi pasar sebesar 45.
Indeks prospek ekonomi enam bulan ke depan meningkat menjadi 42,1 dari 37,1.
Indeks prospek keuangan pribadi naik menjadi 52,2 dari 50,1, menjadi satu-satunya komponen yang berada di atas level 50, yang mencerminkan optimisme.
Kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah juga meningkat menjadi 42,1 dari 40,2.
Ekspektasi inflasi warga AS untuk 12 bulan ke depan juga naik menjadi 3,7% pada Juni 2026 dari 3,5%, level tertinggi sejak September 2023.
Ekspektasi inflasi tiga tahun ke depan naik menjadi 3,3%, tertinggi sejak Juni 2022. Sementara itu, ekspektasi inflasi lima tahun ke depan tetap di 3,0%.
Ekspektasi kenaikan harga bensin justru turun tajam menjadi 1,5%, level terendah sejak Agustus 2022.
Survei juga menunjukkan persepsi pasar tenaga kerja membaik. Peluang kehilangan pekerjaan dalam 12 bulan ke depan turun menjadi 14,1%, sedangkan peluang memperoleh pekerjaan baru meningkat menjadi 44,9%.
Meski kondisi keuangan rumah tangga dinilai lebih baik dibanding setahun lalu, masyarakat memperkirakan akses terhadap kredit akan semakin ketat pada masa mendatang.
as a preferred
source on Google