Huru-Hara IHSG & Rupiah Tak Kunjung Usai, Investor Menanti Kebangkitan

Hari ini akan menjadi perdagangan terakhir pada pekan yang penuh gejolak ini. Setelah babak belur pada Kamis kemarin, IHSG dan rupiah akan dihadapkan pada sejumlah sentimen hari ini, baik dari dalam ataupun luar negeri.

1. Perkembangan Perang

Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada para penasihatnya bahwa gencatan senjata yang telah berlangsung selama beberapa pekan dengan Iran masih bertahan meskipun sesekali terjadi bentrokan, menurut sumber pejabat AS yang tidak disebutkan namanya kepada The Wall Street Journal.

Trump juga menyatakan akan mempertimbangkan mengakhiri gencatan senjata tersebut jika Iran menewaskan personel militer Amerika, kata para pejabat tersebut.

Gedung Putih menolak berkomentar mengenai laporan itu saat dimintai tanggapan oleh CNBC. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa meskipun Trump "selalu lebih memilih solusi diplomatik, ia telah menjelaskan konsekuensinya jika Iran menolak mencapai kesepakatan."

Baca: Kapitalisme Amerika Masuk Fase 'Akhir Zaman', Kiamat Jadi Modal Jualan

Gencatan senjata itu sempat berada di ambang kegagalan awal pekan ini setelah media pemerintah Iran melaporkan bahwa Teheran menghentikan pembicaraan dengan AS akibat kampanye militer Israel di Lebanon. Iran diketahui mendukung kelompok militan Hezbollah, yang telah meluncurkan serangan rudal ke Israel.

Milisi Hezbollah yang didukung Iran menolak usulan gencatan senjata baru di Lebanon, sementara Israel menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi pukulan bagi upaya Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan konflik dan membuka jalan menuju kesepakatan damai dengan Iran.

Iran menjadikan gencatan senjata di Lebanon sebagai syarat utama dalam negosiasi dengan Washington. Namun pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak kesepakatan yang dimediasi AS.

Di tengah situasi tersebut, bentrokan masih terjadi di Lebanon, Gaza, Israel utara, dan Kuwait. Iran dan AS juga kembali saling menyerang di kawasan Teluk, termasuk di sekitar Strait of Hormuz, jalur vital bagi perdagangan minyak dunia.

Meski ekspor minyak Iran turun ke level terendah dalam enam tahun, harga minyak dunia justru melemah karena pasar berharap masih ada peluang penyelesaian diplomatik antara AS dan Iran.

Sementara itu, badan pengawas nuklir PBB International Atomic Energy Agency menyatakan program nuklir Iran relatif tidak berubah meski perang telah berlangsung selama tiga bulan.

2. IHSG Berdarah-darah

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami tekanan hebat pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Di awal sesi, indeks sempat anjlok hingga 5% ke level 5.644,23 sebelum memangkas sebagian besar kerugiannya menjelang penutupan. IHSG akhirnya ditutup di level 5.839,78 atau melemah 1,7%, setelah sebelumnya turun 3,48% pada akhir sesi pertama.

Pergerakan investor asing menjadi sorotan utama. Pada sesi pertama, asing masih mencatatkan beli bersih sebesar Rp179 miliar. Namun situasi berubah drastis menjelang penutupan perdagangan. Data menunjukkan investor asing membukukan total pembelian Rp12,52 triliun dan penjualan Rp13,79 triliun, sehingga berakhir dengan net sell sebesar Rp1,27 triliun di seluruh pasar.

Aksi jual terbesar terkonsentrasi pada saham-saham perbankan jumbo. BBCA dilepas asing senilai Rp475,5 miliar, disusul BBRI Rp451,6 miliar, BMRI Rp164 miliar, dan BBNI Rp106,2 miliar. Secara total, empat bank besar tersebut mencatatkan foreign sell lebih dari Rp1,19 triliun.

Koreksi berkelanjutan ini membuat IHSG kembali menyentuh level terendah dalam setahun terakhir.

Sentimen negatif datang dari berbagai arah, mulai dari penurunan outlook Danantara Investment Management, pelemahan rupiah yang telah menembus Rp18.000 per dolar AS, hingga kekhawatiran pasar terhadap hasil penilaian lembaga pemeringkat dan evaluasi MSCI yang akan diumumkan pada Juni ini. Kondisi tersebut mendorong investor mengurangi eksposur terhadap aset berisiko di Indonesia.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar, pemerintah berupaya meredam sentimen negatif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah bertemu dengan Standard & Poor's (S&P) Global untuk menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai tetap solid. Menurut Airlangga,

inflasi masih terkendali, investasi terus tumbuh, dan program hilirisasi mulai memberikan dampak terhadap peningkatan nilai tambah industri nasional. Pemerintah berharap fundamental ekonomi yang kuat dapat menjaga kepercayaan investor di tengah gejolak pasar keuangan yang masih berlangsung.

3.Dolar Tembus Rp18.000, Istana Minta Tetap Tenang di Tengah Deretan Tekanan ke Rupiah

Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan berat dan untuk pertama kalinya menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Berdasarkan data Refinitiv, rupiah sempat menyentuh Rp18.015/US$, melemah 0,42%.

Pelemahan ini terjadi relatif cepat setelah rupiah menutup perdagangan di atas Rp17.000/US$ pada awal April lalu, sehingga dalam waktu kurang dari dua bulan mata uang Garuda terdepresiasi sekitar Rp1.000 per dolar AS.

Baca: Bikin Iri: 5 Mata Uang Negara Ini Menang Telak Lawan Dolar, Ada Israel

Menanggapi pelemahan rupiah, Istana menegaskan pemerintah terus melakukan koordinasi dengan otoritas ekonomi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan

"Berkenaan dengan masalah Rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah." Ia juga menekankan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. "Tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insyaallah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat gitu," katanya.

4. DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Peran BI-OJK Meluas hingga Bursa Mineral dan Kripto

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pengesahan dilakukan setelah Komisi XI DPR menyelesaikan pembahasan tingkat pertama bersama pemerintah. Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal menjelaskan revisi dilakukan untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan dalam mendukung perekonomian nasional. Pembahasan aturan ini berlangsung sejak 4 Februari 2026 dan mencakup 1.212 daftar inventaris masalah (DIM), terdiri dari 805 DIM batang tubuh dan 407 DIM penjelasan.

Seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi UU P2SK untuk disahkan menjadi undang-undang. Regulasi anyar ini memuat 17 topik utama yang menyentuh berbagai aspek sektor keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga aset digital.

Baca: Lembaga Baru Disiapkan Buat Kelola Indonesia Financial Center

 

Salah satu perubahan penting adalah perluasan mandat Bank Indonesia. Ke depan, BI tidak hanya bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, tetapi juga didorong untuk berperan lebih aktif dalam mendukung penciptaan lapangan kerja. Revisi ini juga memperkuat perlindungan hukum bagi anggota Dewan Gubernur, pejabat, dan pegawai BI yang menjalankan tugas sesuai peraturan dan itikad baik.

Di sisi lain, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperluas. OJK akan mengatur dan mengawasi sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, bursa mineral dan komoditas strategis, serta pengelolaan dana publik lainnya termasuk dana haji dan tabungan perumahan rakyat.

Aturan baru tersebut juga memberikan ruang lebih besar bagi DPR dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil evaluasi dan rekomendasi DPR nantinya bersifat mengikat dan harus ditindaklanjuti oleh masing-masing otoritas serta pemerintah.

Adapun 17 poin utama yang masuk dalam revisi UU P2SK meliputi:

1. Kelembagaan LPS

2. Kelembagaan OJK

3. Kelembagaan BI

4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR

5. Perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah

6. Demutualisasi bursa efek

7. Transfer margin transaksi pasar keuangan

8. Surat utang Danantara

9. Asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi

10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas

11. Bursa mineral dan komoditas strategis

12. Aset kripto

13. Satgas penanganan pinjaman daring dan judi daring

14. Pusat Finansial Internasional Indonesia

15. Penanganan piutang macet UMKM

16. Penyelidikan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif

17. Bank dalam penyehatan

Dengan cakupan yang sangat luas, revisi UU P2SK menjadi salah satu perubahan regulasi sektor keuangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah berharap aturan ini mampu memperkuat fondasi industri keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi transformasi ekonomi dan perkembangan instrumen keuangan baru.

5. Prabowo Siapkan Perpres Baru, Program PLTS 100 GW Mulai Digeber

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan regulasi baru untuk mempercepat realisasi program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Giga Watt (GW) yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Payung hukum program tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres), bersamaan dengan revisi Perpres Nomor 112 Tahun 2022 yang mengatur harga energi baru terbarukan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, "Pada saat ini kita sedang membahas penguatan regulasi untuk realisasi program arahan Bapak Presiden yaitu PLTS 100 GW. Kami sedang membuat regulasi PLTS 100 GW dalam bentuk Peraturan Presiden dan juga melakukan revisi perubahan dari Perpres 112 tahun 2022 yaitu mengenai harga energi baru terbarukan." Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Baca: Ngeri! Harga Puluhan Saham Ini Balik ke Era 2000-an: Ada SMGR - INDF

 

Menurut Eniya, pengembangan PLTS 100 GW akan mencakup berbagai skema, mulai dari PLTS yang terhubung ke jaringan PLN (on-grid), PLTS atap, hingga program dedieselisasi yang dipadukan dengan sistem baterai. Pemerintah juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum untuk memanfaatkan bendungan dan waduk sebagai lokasi PLTS terapung.

"Di dalamnya kami juga melakukan kolaborasi dengan Kementerian PU untuk pengembangan PLTS terapung dan PLTA. PLTS apung merupakan salah satu upaya kita untuk merealisasikan PLTS 100 GW. Selain itu PLTS off-grid juga menjadi komponen yang bisa mendukung realisasi 100 GW," ujar Eniya.

Selain menyiapkan pasokan listrik dari energi surya, pemerintah juga menyusun strategi peningkatan permintaan listrik agar kapasitas yang dibangun dapat terserap optimal. 

6. Preskon APBN KiTa dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Menteri Keuangan  Purbaya Yudhi Sadewa hari ini akan menggelar konferensi pers APBN KiTA untuk memaparkan knerja APBN per akhir Mei 2026. Menarik disimak sejauh mana realisasi belanja dan pendapatan hingga utang pemerintah hingga bulan ke lima.

Sebagai catatan, isu defisit sempat membuat pasar keuangan cemas di akhir Maret lalu.

OJK hari ini juga akan menggelar rapat bulanan Mei untuk memaparkan kondisi terbaru sektor keuangan di Indonesia, mulai dari bank hingga asuransi.

7. Data PHK Di AS

Perusahaan-perusahaan di AS mengumumkan 97.006 pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Mei 2026, naik dari 83.387 pada April dan menjadi yang tertinggi sejak Januari. Angka ini juga merupakan jumlah PHK Mei terbesar sejak 2020 serta menandai kenaikan selama tiga bulan berturut-turut.

Kecerdasan buatan (AI) menjadi alasan utama PHK untuk bulan ketiga berturut-turut. Sektor teknologi memimpin dengan 38.242 PHK, disusul transportasi (6.909), jasa (6.288), dan fintech (5.731). Menurut Challenger, Gray & Christmas, banyak perusahaan juga melakukan restrukturisasi akibat merger, akuisisi, dan penyesuaian menuju ekonomi berbasis AI.

Sementara itu, klaim tunjangan pengangguran baru di AS naik 13.000 menjadi 225.000 pada pekan terakhir Mei atau per 29 Mei 2026, lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 212.000 dan menjadi level tertinggi sejak awal Februari.

Namun, jumlah penerima tunjangan pengangguran berkelanjutan turun 8.000 menjadi 1,777 juta, menunjukkan pasar tenaga kerja AS masih relatif stabil meski mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

8. Non-Farm Payrolls (NFP) AS Mei 2026

Beralih ke sentimen global, Paman Sam akan merilis beberapa data penting pada hari ini.

Ekonomi Amerika Serikat menambahkan 115.000 pekerjaan pada April 2026, menyusul revisi ke atas sebesar 185.000 pada Maret. Realisasi ini berada jauh di atas perkiraan pasar sebesar 62.000 pekerjaan.

Baca: Rupiah Melemah, Apa Kabar Mahasiswa RI di Luar Negeri?

Penambahan pekerjaan terbesar terjadi di layanan kesehatan, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan eceran. Pekerjaan pemerintah federal terus menurun, diiringi penurunan di sektor informasi dan manufaktur.

Angka ini menunjukkan moderasi dalam perekrutan sekaligus menandai peningkatan bulanan berturut-turut pertama dalam lapangan kerja dalam hampir satu tahun terakhir.

Hal ini memperkuat sinyal bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat secara bertahap mendingin tetapi tetap berjalan secara tangguh. Data NFP untuk bulan Mei 2026 diperkirakan akan mencatat penambahan di kisaran 96.000 hingga 102.000 pekerjaan.

9. Tingkat Pengangguran AS Mei 2026

Hari ini AS juga akan mengumumkan data pengangguran Mei 2026. Tingkat pengangguran Amerika Serikat bertahan di angka 4.3% pada April 2026, yang berjalan sejalan dengan ekspektasi pasar. Namun demikian, jumlah pengangguran naik sebanyak 134.000 menjadi 7.37 juta orang, sementara total kesempatan kerja turun sebanyak 226.000 menjadi 162.62 juta orang.

Angkatan kerja menyusut 92.000 menjadi 170.0 juta, mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja turun 0.1 poin persentase menjadi 61.8%. Tingkat ini merupakan level terendah sejak Oktober 2021.

Tingkat kesempatan kerja juga menurun menjadi 59.1% dari sebelumnya 59.2%. Tingkat pengangguran U-6 yang mencakup pekerja yang putus asa dan setengah pengangguran meningkat menjadi 8.2% dari 8.0%. Angka pengangguran untuk bulan Mei 2026 diproyeksikan akan tetap stabil pada kisaran 4.3% hingga 4.4%.

 

(emb/emb) Add as a preferred
source on Google