MARKET DATA
Newsletter

Ekspor Via DSI Baru 2027, Harga Minyak Turun: Bisa Bantu IHSG Bangkit?

Elvan Widyatama,  CNBC Indonesia
22 May 2026 06:17
(Kiri-Kanan) Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan, Budi Santoso saat menyampaikan keterangan Pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Foto: (Kiri-Kanan) Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan, Budi Santoso saat menyampaikan keterangan Pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/5/2026). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Pelaku pasar perlu mencermati sejumlah agenda penting pada perdagangan terakhir pekan ini. Setelah IHSG ambruk selama delapan hari beruntun, pelaku pasar belum menemukan katalis baru agar IHSG bisa bangkit dari "mati suri".

Dari dalam negeri, Bank Indonesia dijadwalkan merilis Neraca Pembayaran Indonesia kuartal I-2026 dan perkembangan uang beredar April 2026, yang akan memberi gambaran terbaru mengenai ketahanan eksternal dan likuiditas ekonomi domestik.

Sementara dari eksternal, fokus tertuju pada data inflasi Jepang setelah negara tersebut mencatat surplus perdagangan pada April. Selain itu, pasar juga masih mencermati sorotan lembaga pemeringkat global terhadap rencana sentralisasi ekspor sumber daya alam Indonesia melalui Danantara.

BI Akan Umumkan NPI Kuartal I-2026

Bank Indonesia (BI) dijadwalkan merilis Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal I-2026 pada Jumat (22/5/2026). Data ini akan menjadi perhatian pasar untuk membaca ketahanan eksternal Indonesia di tengah tekanan rupiah, harga minyak tinggi, dan dolar AS yang masih kuat.

Pada kuartal IV-2025, NPI mencatat surplus US$6,1 miliar, membaik dibandingkan kuartal III-2025 yang defisit US$4,0 miliar.

Namun, transaksi berjalan pada kuartal IV-2025 mencatat defisit US$2,5 miliar atau 0,7% dari PDB. Posisi ini berbalik dari kuartal sebelumnya yang masih surplus US$4,0 miliar atau 1,1% dari PDB.

Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus US$8,3 miliar, berbalik dari defisit US$8,0 miliar pada kuartal III-2025. Surplus ini terutama ditopang oleh aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio.

Secara keseluruhan 2025, transaksi berjalan mencatat defisit US$1,5 miliar atau 0,1% dari PDB, lebih rendah dibandingkan defisit 2024 sebesar US$8,6 miliar atau 0,6% dari PDB.

Pasar akan mencermati apakah NPI kuartal I-2026 masih mampu mencatat surplus. Data ini menjadi penting karena tekanan eksternal meningkat akibat perang di Timur Tengah, harga minyak yang tinggi, dan penguatan dolar AS. Bank Indonesia sebelumnya memperkirakan defisit transaksi berjalan 2026 berada di kisaran 0,5%-1,3% dari PDB.

Perkembangan Uang Beredar April 2026

Bank Indonesia juga dijadwalkan mengumumkan perkembangan uang beredar dalam arti luas atau M2 untuk periode April 2026 pada Jumat (22/5/2026).

Data ini akan dicermati untuk melihat kondisi likuiditas di perekonomian, terutama setelah BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.

Pada Maret 2026, M2 Indonesia tumbuh 9,7% secara tahunan menjadi Rp10.355,1 triliun. Pertumbuhan ini lebih cepat dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 8,7%.

Kenaikan M2 terutama didorong oleh uang beredar sempit atau M1 yang tumbuh 14,4%, serta uang kuasi yang naik 5,2%.

Selain itu, pertumbuhan M2 juga dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada pemerintah pusat dan penyaluran kredit, yang masing-masing naik 39,2% dan 8,9%.

Data M2 April akan menjadi perhatian karena dapat memberi gambaran apakah likuiditas masih tetap kuat di tengah tekanan rupiah, kenaikan suku bunga, dan kebutuhan pembiayaan ekonomi domestik.

Ekspor Melalui PT Danantara Sumberdaya Digeser Mulai 1 Januari 2026

Pemerintah memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya ekspor komoditas strategis Indonesia ke BUMN khusus ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia alias PT DSI pada 1 Januari 2027.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso selepas menghadiri sosialisasi pembentukan BUMN ekspor kepada para eksportir di sektor SDA di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dengan keputusan ini, maka masa transisi pelaksanaan ekspor terpusat di PT DSI untuk komoditas batu bara, minyak mentah kelapa sawit, dan ferro alloy menjadi lebih panjang, karena masa transisinya tetap akan dilakukan per 1 Juni 2026.

"Jadi dalam 3 bulan pertama itu ekspornya dilakukan oleh eksportir yang existing, tetapi dokumennya nanti qq, qq ke BUMN Ekspor. Nah, setelah itu, 3 bulan berikutnya, itu sifatnya, apa ya, kayak hybrid gitu. Jadi, kalau eksportir yang sudah siap dialihkan ke BUMN Ekspor, maka bisa sepenuhnya dialihkan ke BUMN Ekspor sampai paling lambat tanggal 31 Desember," tegas Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Sebelumnya pemerintah berencana menyerahkan ekspor penuh untuk PT DSI per 1 September 2026, sebagaimana tertuang dalam rancangan Permendag yang dibahas di kantor Kemenko Perekonomian kemarin pagi.

Berikut ini rancangan awal lengkapnya:Berikut ini rancangan awal lengkapnya:

Masa transisi yang dijadwalkan pada 1 Juni-31 Agustus 2026, dengan rincian:

a. Perizinan Berusaha berupa Persetujuan Ekspor yang telah diterbitkan kepada pelaku usaha masih berlaku paling lama sampai tanggal 31 Agustus 2026;

b. Persetujuan Ekspor yang diajukan oleh pelaku usaha antara 1 Juni - 31 Agustus 2026 diterbitkan dengan masa berlaku paling lama sampai tanggal 31 Agustus 2026;

c. Ekspor dilakukan melalui BUMN Ekspor.
- Menggunakan Persetujuan Ekspor milik pelaku usaha;
- Eksportir atas nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia; dan
- Pada PEB, pelaku usaha tertulis sebagai pemilik barang, BUMN Ekspor sebagai Eksportir.

d. Dalam periode transisi, BUMN Ekspor agar menyiapkan kesiapan administrasi dokumen ekspor untuk dapat diimplementasikan pada tanggal 1 September 2026.

Adapula ketentuan terkait dengan mulainya aktivitas ekspor PT DSI mulai 1 September 2026 sebagai berikut:

a. Ekspor hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor;

b. BUMN Ekspor harus memiliki Persetujuan Ekspor dengan syarat Hak Ekspor;

c. Hak Ekspor BUMN Ekspor didapat dari hasil DMO atau hasil pengalihan Hak Ekspor pelaku usaha yang melakukan DMO.

Peraturan ini nantinya akan mencabut Permendag Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2026.

Lembaga Rating Soroti Sentralisasi Ekspor SDA

Rencana pemerintah melakukan sentralisaisi ekspor lewat satu badan mulai disorot lembaga pemeringkat global.

Dalam skema baru tersebut, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan menjadi pengekspor tunggal untuk sejumlah komoditas utama seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Masa transisi berlangsung tiga bulan mulai 1 Juni 2026 dan dapat diperpanjang hingga enam bulan.

Selama masa transisi, eksportir wajib melaporkan volume, nilai, dan harga barang kepada Danantara Sumber Daya Indonesia.

Namun, S&P Global Ratings memperingatkan kebijakan ini dapat menimbulkan risiko terhadap ekspor, penerimaan negara, dan neraca pembayaran Indonesia.

"Faktor-faktor ini menciptakan ketidakpastian penurunan yang lebih besar terhadap peringkat Indonesia," tulis S&P dikutip dari Reuters Kamis (21/5/2026).

S&P juga menilai investasi dapat terdampak jika perubahan aturan ini menurunkan kepercayaan dunia usaha dan sentimen investasi.

Sementara itu, Moody's menilai rencana sentralisasi ekspor dapat mendukung aliran devisa masuk, tetapi juga meningkatkan risiko distorsi pasar dan membebani sentimen investor.

Jepang Catat Surplus Dagang di April

Neraca perdagangan Jepang berbalik mencatat surplus pada April 2026. Berdasarkan data Ministry of Finance Japan, neraca perdagangan Jepang surplus JPY301,9 miliar pada April 2026.

Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika Jepang masih mencatat defisit JPY149,5 miliar. Realisasi tersebut juga jauh melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan Jepang masih akan mencatat defisit JPY29,7 miliar.

Surplus perdagangan April menjadi yang terbesar sejak November. Perbaikan ini terjadi karena pertumbuhan ekspor Jepang masih lebih kuat dibandingkan impor.

Ekspor Jepang melonjak 14,8% secara tahunan/year on year (yoy) menjadi hampir rekor tertinggi di JPY10.507,3 miliar. Pertumbuhan ekspor ini lebih cepat dibandingkan Maret yang naik 11,5% yoy, sekaligus menjadi laju pertumbuhan terkuat dalam tiga bulan terakhir.

Realisasi ekspor juga lebih tinggi dari konsensus pasar yang memperkirakan kenaikan 9,3%. Kinerja ekspor Jepang ditopang oleh permintaan yang kuat dari China, Amerika Serikat, negara-negara ASEAN, dan Uni Eropa.

Sementara itu, impor Jepang naik 9,7% yoy menjadi JPY10.205,4 miliar. Pertumbuhan impor ini sedikit melambat dibandingkan Maret yang naik 10,9%, tetapi masih lebih tinggi dari ekspektasi pasar sebesar 8,3%.

Permintaan impor Jepang masih cukup kuat, salah satunya ditopang oleh stimulus besar yang digelontorkan pemerintah Jepang pada akhir 2025. Kenaikan impor April juga menjadi kenaikan bulan ketiga berturut-turut, meski lajunya menjadi yang paling lambat dalam periode tersebut.

Data ini menjadi perhatian pasar karena Jepang merupakan salah satu ekonomi utama Asia.

Pengumuman Inflasi Jepang

Jepang akan mengumumkan data inflasi pada Jumat ini. Data ini penting dicermati karena Jepang cukup rentan terhadap kenaikan harga energi, terutama setelah harga minyak dunia terdorong oleh gangguan jalur perdagangan di Selat Hormuz.

Pada Maret 2026, inflasi tahunan Jepang naik menjadi 1,5%, dari 1,3% pada Februari. Kenaikan terutama terlihat pada biaya transportasi yang naik 2,1%, jauh lebih tinggi dibandingkan Februari sebesar 0,5%.

Inflasi inti juga naik menjadi 1,8%, dari sebelumnya 1,6%, meski masih berada di bawah target Bank of Japan sebesar 2%.

Data inflasi kali ini akan menjadi perhatian pasar untuk melihat seberapa besar dampak kenaikan harga energi terhadap ekonomi Jepang. Jika tekanan harga kembali meningkat, ruang Bank of Japan untuk mempertahankan kebijakan longgar bisa semakin terbatas.

PMI Manufaktur AS Menguat

Aktivitas manufaktur Amerika Serikat (AS) kembali menguat pada Mei 2026. Berdasarkan data awal S&P Global, PMI Manufaktur AS naik ke level 55,3, dari 54,5 pada April.

Realisasi ini lebih tinggi dari ekspektasi pasar yang memperkirakan PMI turun ke 53,8. Angka tersebut juga menandai ekspansi manufaktur terkuat sejak Mei 2022.

Penguatan PMI ditopang oleh kenaikan output yang tumbuh paling cepat dalam lebih dari empat tahun. Penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur juga naik ke level tertinggi sejak Juni 2025.

Meski begitu, pertumbuhan pesanan baru mulai melambat, walaupun masih menjadi yang terkuat kedua dalam empat tahun terakhir. Sebagian permintaan datang dari aksi penumpukan stok oleh konsumen di tengah kekhawatiran gangguan pasokan akibat konflik Timur Tengah.

Persediaan input juga naik paling tajam dalam 11 bulan. Namun, kenaikan ini sebagian mencerminkan upaya perusahaan membangun stok pengaman karena kekhawatiran terhadap harga dan pasokan.

Klaim Pengangguran AS Turun

Jumlah warga AS yang mengajukan tunjangan pengangguran turun 3.000 menjadi 209.000 pada pekan kedua Mei atau 16 Mei, sejalan dengan ekspektasi pasar sebesar 210.000. Sementara itu, klaim pengangguran berkelanjutan (continuing jobless claims), yang menjadi indikator jumlah pengangguran yang masih menerima bantuan, naik 6.000 menjadi 1.782.000, sedikit di bawah perkiraan 1.790.000.

Hasil ini memperpanjang periode stabilitas sejak penurunan klaim awal pada awal tahun, sekaligus mempertahankan gambaran pasar tenaga kerja yang kuat dan memberi ruang bagi The Fed untuk tetap mempertahankan kebijakan moneter ketat.

Di sisi lain, klaim awal yang diajukan pegawai federal-yang menjadi perhatian akibat penutupan pemerintahan (government shutdown) yang menunda pengajuan asuransi pengangguran-naik 32 menjadi 424.

Perang Belum Jelas Tapi Harga Minyak Melandai


AS dan Iran masih bertahan pada posisi masing-masing terkait stok uranium Iran dan kontrol atas Selat Hormuz, meski Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut ada "tanda-tanda positif" dalam negosiasi.

Presiden Donald Trump mengatakan AS pada akhirnya akan mengambil stok uranium Iran dan kemungkinan menghancurkannya. Sementara itu, Iran menolak mengirim uranium ke luar negeri dan tetap mengklaim kedaulatan atas Selat Hormuz, termasuk kemungkinan mengenakan biaya bagi kapal yang melintas.

Negosiasi masih menemui hambatan, terutama soal pengayaan uranium, sanksi, dan kontrol jalur minyak global tersebut. Trump juga kembali mengancam akan melanjutkan serangan militer jika Iran tidak memberikan "jawaban yang tepat".

Ketidakpastian ini membuat harga minyak bergerak volatil dan meningkatkan kekhawatiran terhadap ekonomi global. International Energy Agency memperingatkan pasar energi bisa masuk "zona merah" pada Juli-Agustus jika pasokan Timur Tengah tetap terganggu dan Selat Hormuz belum pulih sepenuhnya.

Sementara itu, lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz masih terganggu parah akibat blokade Iran terhadap jalur laut tersebut, yang merupakan rute perdagangan penting bagi pasokan minyak global.

International Energy Agency memperingatkan pada Kamis bahwa pasar minyak akan memasuki "zona merah" musim panas ini jika Selat Hormuz tidak kembali dibuka. Kepala IEA, Fatih Birol, mengatakan persediaan minyak global akan terus menurun seiring meningkatnya permintaan selama musim perjalanan musim panas.

(evw/evw) Add logo_svg as a preferred
source on Google


Most Popular
Features