Perang Panas, IMF Ungkap 3 Skenario Terburuk Ekonomi Dunia
Mengawali hari perdagangan hari ini, berikut adalah rangkuman peristiwa strategis dan rilis data ekonomi dari hari sebelumnya yang patut menjadi perhatian untuk menavigasi dinamika pasar hari ini.
Rangkaian data tersebut penting karena dapat mempengaruhi arah pergerakan rupiah, IHSG, obligasi, hingga harga komoditas.
Terlebih, pasar global masih mencari kepastian soal kekuatan pertumbuhan ekonomi dunia di tengah potensi suku bunga yang akan disinyalir higher for longer akibat perang di Timur Tengah akibat meningkatnya harga minyak dunia.
IMF Pangkas Pertumbuhan Dunia
Dana Moneter International (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global akibat lonjakan harga energi karena perang di Timur Tengah dan gangguan pengiriman di Selat Hormuz.
Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2026, IMF memperkirakan ekonomi global diperkirakan tumbuh 3,1% tahun ini.
Angka tersebut turun dari proyeksi 3,3% pada Januari 2026, sebelum pecahnya permusuhan setelah serangan AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari, yang memicu serangan balasan Teheran dan memperluas konflik di kawasan.
IMF menyiapkan beberapa skenario: ringan, buruk, dan parah. Dalam skenario terburuk, ekonomi dunia nyaris resesi, dengan harga minyak rata-rata US$110 per barel pada 2026 dan US$125 pada 2027. Pertumbuhan global bisa turun ke 2,0%.
Skenario dasar IMF mengasumsikan konflik singkat dan harga minyak turun ke rata-rata US$82 per barel pada 2026. Namun ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan kondisi saat ini sudah bergerak ke skenario yang lebih buruk.
Dampak terbesar diperkirakan terjadi di negara berkembang dan kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah. Pertumbuhan kawasan itu diproyeksikan turun menjadi 1,9% pada 2026.
Untuk negara besar ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,3%, zona Euro tumbuh 1,1%, China akan ekspansi 4,4%, dan India tumbuh 6,5%.
Untuk Indonesia, IMF tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan di angka 5,0%.
Perkembangan Perang
Presiden AS Donald Trump pada Selasa mengatakan pembicaraan untuk mengakhiri perang Iran dapat kembali dilanjutkan di Pakistan dalam dua hari ke depan setelah gagalnya negosiasi akhir pekan lalu mendorong Washington memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Pejabat dari kawasan Teluk, Pakistan, dan Iran juga mengatakan tim negosiasi dari AS dan Iran kemungkinan kembali ke Pakistan pekan ini, meski seorang sumber senior Iran menyebut belum ada tanggal yang ditetapkan.
"Anda sebaiknya tetap berada di sana, karena sesuatu bisa terjadi dalam dua hari ke depan, dan kami lebih condong ke sana," kata Trump dalam wawancara dengan New York Post.
Meski blokade AS memicu retorika keras dari Teheran, tanda-tanda bahwa jalur diplomasi masih berlanjut membantu menenangkan pasar minyak, sehingga harga acuan turun di bawah US$100 pada Selasa.
Iran secara efektif telah menutup Selat Hormuz, jalur laut vital dunia untuk transportasi minyak dan gas, sejak perang dimulai pada 28 Februari. Sekitar 5.000 orang dilaporkan tewas dalam konflik tersebut.
Perundingan di Islamabad akhir pekan lalu tidak menghasilkan kesepakatan, memunculkan keraguan terhadap kelangsungan gencatan senjata dua pekan yang masih tersisa satu minggu lagi.
Ambisi nuklir Iran menjadi titik utama kebuntuan. Amerika Serikat mengusulkan penghentian seluruh aktivitas nuklir Iran selama 20 tahun, sementara Teheran menawarkan penghentian tiga hingga lima tahun, menurut sumber yang mengetahui proposal tersebut. AS juga mendesak agar seluruh material nuklir yang telah diperkaya dikeluarkan dari Iran.
Salah satu sumber yang terlibat dalam negosiasi di Pakistan mengatakan pembicaraan jalur belakang sejak akhir pekan telah menunjukkan kemajuan dalam memperkecil perbedaan itu, membawa kedua pihak lebih dekat pada kesepakatan yang bisa diajukan dalam putaran baru perundingan.
Masih belum jelas seperti apa bentuk kesepakatan nuklir yang bisa segera dicapai AS dan Iran, mengingat rumitnya perjanjian nuklir 2015 antara Teheran dan kekuatan dunia yang ditinggalkan Trump pada 2018, serta perlunya pemantauan dan verifikasi oleh International Atomic Energy Agency.
Iran juga menginginkan pencabutan sanksi internasional, langkah yang hanya bisa dijanjikan AS jika mendapat dukungan lebih luas.
Diplomasi Energi Indonesia dan Rusia
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil mengamankan komitmen tambahan pasokan minyak mentah dan LPG dari Federasi Rusia. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev telah menyepakati kerja sama ini melalui skema antar-pemerintah maupun antar-pelaku usaha.
Pertemuan di Moskow tersebut juga melibatkan raksasa energi Rusia seperti Rosneft, Ruschem, Zahrubesneft, dan Lukoil.
Selain pasokan energi dasar, Indonesia dan Rusia turut menjajaki kolaborasi yang lebih luas, termasuk pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah, pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir, dan kerja sama di sektor mineral untuk menjamin ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
 Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Energi Rusia di Moscow, Rusia, Selasa (14/4/2026). (Dok. Kementerian ESDM) |
Data Neraca Perdagangan Tiongkok Bulan Maret
Rilis data bea cukai Tiongkok menunjukkan neraca perdagangan bulan Maret 2026 mencetak surplus sebesar US$ 51,13 miliar. Angka ini adalah yang terendah sejak Februari 2025 dan jauh di bawah ekspektasi pasar yang berada di US$ 112 miliar.
Kinerja ekspor melambat tajam menjadi 2,5% secara tahunan, jauh dari proyeksi 8,3%. Perlambatan ini lebih disebabkan oleh faktor musiman, seperti pergeseran jadwal Tahun Baru Imlek, serta efek basis yang sangat tinggi dari Maret 2025 akibat lonjakan ekspor untuk menghindari tarif AS, bukan murni karena pelemahan permintaan global.
Berbanding terbalik dengan ekspor, impor Tiongkok justru meroket 27,8% secara tahunan menjadi US$ 269,90 miliar, mencatat rekor kenaikan tertajam sejak November 2021.
Lonjakan impor ini didorong oleh aksi akumulasi sumber daya untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok global dan peningkatan pembelian produk semikonduktor.
Indeks Harga Produsen (PPI) Amerika Serikat
Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa Indeks Harga Produsen naik 0,5% secara bulanan pada bulan Maret 2026. Angka tersebut meleset dari ekspektasi konsensus yang memproyeksikan kenaikan sebesar 1,1%.
Tekanan inflasi di tingkat produsen ini sebagian besar didorong oleh lonjakan harga barang sebesar 1,6%, yang merupakan porsi kenaikan terbesar sejak Agustus 2023.
Peningkatan harga barang ini sangat dipengaruhi oleh meroketnya biaya energi sebesar 8,5% sebagai imbas langsung dari eskalasi konflik di Iran.
Secara basis tahunan, inflasi produsen AS saat ini menyentuh angka 4%, menandai laju kenaikan tahunan paling agresif sejak Februari 2023.
Respons Tiongkok Terhadap Konflik Timur Tengah
Menyikapi eskalasi yang terus terjadi di Timur Tengah, Presiden Tiongkok Xi Jinping memberikan pernyataan tegas terkait penegakan hukum internasional.
Dalam pertemuannya dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Beijing, Xi menekankan bahwa prinsip hukum tidak boleh diterapkan secara selektif atau standar ganda.
Pernyataan ini dinilai sebagai kritik tersirat terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel di kawasan tersebut.
Konflik ini telah memberikan dampak nyata terhadap ekonomi Tiongkok, di mana pengiriman gas alam dan minyak mentah ke negara tersebut tercatat mengalami penurunan signifikan akibat gangguan di jalur pelayaran Selat Hormuz.
 Foto: Presiden China, Xi Jinping, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota Abu Dhabi, Uni Emirat ArabPresiden China Xi Jinping menghadiri pertemuan dengan Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota Abu Dhabi (tidak terlihat dalam foto) di Balai Besar Rakyat di Beijing pada 14 April 2026. (via REUTERS/Haruna Furuhashi) |
Peta Jalan Strategis OJK 2026-2030
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan dua peta jalan strategis periode 2026-2030 untuk memperdalam pasar keuangan nasional.
Peta jalan pertama berfokus pada Pengembangan Pasar Derivatif melalui penguatan pelindungan investor, harmonisasi pengawasan, hingga efisiensi infrastruktur bursa.
Sementara itu, peta jalan kedua menargetkan akselerasi Pasar Modal Berkelanjutan berbasis prinsip ESG guna mendukung target emisi nol bersih Indonesia pada 2060 melalui perumusan regulasi dan diversifikasi produk.
Proyeksi Pertumbuhan Instrumen Investasi Berkelanjutan
Penerbitan peta jalan OJK didukung oleh kuatnya prospek instrumen ESG domestik. Per Desember 2025, akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan telah mencapai Rp74,14 triliun, yang mayoritas didominasi oleh green bond.
Dengan regulasi baru ini, OJK memproyeksikan penerbitan instrumen tersebut mampu melonjak hingga rata-rata 55,11% per tahun.
Di sisi lain, reksa dana berbasis ESG yang saat ini mencatat Nilai Aktiva Bersih (AUM) sebesar Rp9,98 triliun juga diproyeksikan tumbuh stabil di kisaran 14,36% per tahun.
Pemetaan Tata Kelola Kepemilikan dan Risiko Delisting Emiten
Sejalan dengan penguatan pelindungan investor, urgensi transparansi tata kelola pada emiten yang memiliki masalah kelangsungan usaha atau terancam delisting kian disorot.
Profil risiko kepemilikan emiten-emiten ini secara umum dapat dipetakan ke dalam beberapa kategori, mulai dari yang digerakkan oleh Ultimate Beneficial Owner (UBO) individu, dikendalikan oleh entitas korporasi, hingga emiten anomali yang justru didominasi oleh kepemilikan publik tanpa adanya pengendali tunggal.
Struktur tanpa pengendali yang jelas ini dinilai rentan karena berpotensi mempersulit proses pertanggungjawaban dan pemulihan hak investor ketika korporasi menghadapi krisis.
Berikut adalah daftar emiten yang menjadi perhatian terkait tata kelola dan risiko kelangsungan usaha tersebut:
Perubahan Formula Harga Patokan Mineral Nikel
Kementerian ESDM resmi memberlakukan Keputusan Menteri ESDM Nomor 144.K/MB.01/MEM.B/2026 yang mengubah pedoman penetapan Harga Patokan Mineral (HPM). Aturan yang mulai berlaku pada 15 April 2026 ini merombak total formula perhitungan untuk bijih nikel.
Jika sebelumnya perhitungan hanya mengacu pada Harga Mineral Acuan (HMA) nikel tunggal, formula terbaru kini mewajibkan perhitungan nilai dari mineral ikutan yang ada di dalam bijih nikel, seperti besi, kobalt, dan kromium.
Langkah ini diambil karena mineral ikutan tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi namun selama ini belum dihargai secara optimal. Perubahan kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
(gls/gls)