Pemerintah, Pengusaha-DPR Bahas RKAB-Kondisi Industri Tambang Terkini

Berikut beberapa poin-poin yang disampaikan narasumber dalam acara
CNBC Indonesia Mining Forum 2026 dengan tema "Apa Kabar Industri Tambang RI?"

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batu Bara Kemenko Bidang Perekonomian, Herry Permana:

•  Tambang untuk ketahanan energi karena itu kebijakan tambang diarahkan untuk menjaga energi nasional.

• Fokus hilirisasi saat ini adalah SDA tidak hanya dijual mentah, tapi diolah agar memberi nilai tambah.
• Produksi disesuaikan, produksi bisa dikurangi untuk menjaga harga dan cadangan.
• Menjaga cadangan masa depan karena itu pengelolaan tambang harus mempertimbangkan generasi mendatang.
• Negara berhak mengatur produksi maka pemerintah dapat mengevaluasi dan menyesuaikan RKAB.
• Tujuan RKAB salag satunya adalah menstabilkan pasar karena penyesuaian produksi dilakukan karena supply dan demand tidak seimbang.
• Pembatasan juga dilakukan karena cadangan terbatas. Batu bara sekitar 39 tahun, nikel sekitar 20 tahun jika produksi seperti sekarang.
• Peluang mineral kritis ada karena Indonesia punya potensi besar dari nikel dan mineral strategis.

 

Ketua Komisi XII DPR - Bambang Patijaya

• Kebijakan RKAB pasti pro-kontra. Setiap kebijakan pemerintah selalu menimbulkan dukungan dan penolakan.
• RKAB disebut penyesuaian karena DPR menilai kebijakan ini bukan pembatasan, melainkan penyesuaian produksi.
• Ada dasar hukum yakni regulasi memungkinkan pemerintah menyesuaikan RKAB.
• Regulasi memungkinkan revisi RKAB di pertengahan tahun berdasarkan evaluasi. Aturan yang ada memungkinkan penyesuaian RKAB dilakukan pada Juni-Juli.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani

• Kuota produksi belum jelas. Industri sudah lebih dari sebulan menunggu kepastian RKAB.
• Pemotongan besar karena ada perusahaan dipangkas 40-80%.
• Industri minta transparansi mengingat perusahaan ingin tahu dasar pemotongan produksi.
• Adanya ancaman risiko rugi dan PHK. Produksi turun bisa membuat perusahaan merugi.
• Dampak luas karena kebijakan juga mempengaruhi kontraktor, logistik, dan tenaga kerja.
• Industri minta kepastian karena selama tidaka ada ketidakpastian bisa membuat pembeli global mencari pemasok lain.

Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati

• RKAB2026 bukan pembatasan produksi, pemerintah menegaskan kebijakan ini hanya penyesuaian produksi
• Kebijakan sudah direncanakan sejak tahun lalu. Penataan produksi telah disiapkan sekitar satu tahun sebelumnya
• Negara berhak mengevaluasi produksi tambang karena sumber daya tambang milik negara, pemerintah bisa menilai izin dan produksi\
• Ada tiga alasan utama kebijakan yakni menyeimbangkan supply-demand, menjaga harga, dan memperpanjang umur cadangan
• Kelebihan pasokan batu bara dan terutama nikel sempat menurunkan harga global
• Indonesia tidak bisa mengontrol harga dunia. Meski menyuplai sekitar 60% batu bara global, harga tetap ditentukan pasar
• Penyesuaian diharapkan menstabilkan pasar. Produksi diselaraskan dengan permintaan agar harga lebih stabil
• Cadangan tambang perlu dijaga. Batu bara diperkirakan bertahan 39 tahun, nikel sekitar 19-20 tahun
• Pemerintah memahami kekhawatiran industry, termasuk risiko gangguan usaha dan potensi PHK.
• Kebijakan masih bisa direvisi. Perusahaan dapat mengajukan revisiRKABpada Juni-Juli
• Target 600 juta ton belum final. Angka produksi batu bara masih dalam tahap evaluasi.

Chairman Indonesia Mining Institute, Irwandy Arif

• Industri tambang sedang tertekan. Faktor global, harga komoditas, dan kebijakan domestik.
• Penyesuaian produksi bisa strategis. Untuk menjaga cadangan dan stabilitas pasar.
• Namun harus transparan agar tidak menimbulkan krisis industri.
• Hilirisasi masih banyak tantangan. Batu bara dan beberapa mineral belum berkembang optimal.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy

• Pemangkasan RKAB ganggu rencana tambang.
• Industri butuh kepastian jangka panjang.
• Banyak alat tambang berpotensi menganggur.
• Risiko PHK meningkat.
• Hilirisasi harus direncanakan matang agar tidak kekurangan bahan baku.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pajak Indonesia Mining Association (IMA), Ezra Sibarani

• Industri menghadapi banyak tekanan sekaligus.
• Pemangkasan produksi jadi isu utama.
• Kriteria pemotongan belum jelas bagi perusahaan.
• Berpotensi ganggu investasi dan kontrak pasokan.
• Industri tambang penting bagi penerimaan negara.
• Ketidakpastian kebijakan bisa menaikkan risiko investasi.

Wakil Ketua Komite Primary Energy Value Chain Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Ferry Dwi Nugraha.

• PLTU bergantung kontrak dan DMO.
• Produksi turun bisa ganggu pasokan listrik.
• Jika beralih ke BBM, biaya listrik bisa melonjak

Wakil Ketua Umum I ASPINDO, Ahmad Kharis

• Kontraktor tambang paling terdampak.
• Sekitar 25% alat tambang berpotensi nganggur jika produksi turun.
• Risiko tenaga kerja dirumahkan meningkat.
• Banyak sektor pendukung ikut terdampak.
• Industri meminta kepastian kebijakan lebih awal.
• Pengusaha juga berharap implementasi B50 ditunda.

(mae/mae) Add as a preferred
source on Google