Ramadan Datang di Tengah Pekan Membara, Pasar Menanti BI-Serbuan Data
Setelah libur panjang Imlek, kini perhatian pasar akan beralih pada musim rilis keuangan dan buyback yang berlanjut. Pekan ini, pasar juga akan terasa pendek karena hanya buka tiga hari, ditambah nuansa Ramadan kian dekat.
Ramadan merupakan puncak konsumsi di Indonesia sehingga diharapkan bisa ikut menggeliatkan ekonomi serta pasar saham Indonesia.
IHSG Sedang Uji Resistance
Posisi IHSG kini sedang menguji resistance MA100 daily di level kisaran 8400, posisi ini rasanya masih sulit di tembus karena gerak indeks yang koreksi selama dua hari pada pekan lalu, menunjukkan gerak yang berlanjut sideways dulu.
Namun, perlu diantisipasi support terkini di MA200 daily di level 7800, menjadi penentu tren sideways yang masih bertahan, jika ini ditembus IHSG bisa downtrend lagi.
Sebaliknya, jika minggu ini terbentuk higher low baru, gerak menuju resistance selanjutnya bisa semakin terbuka, setidaknya IHSG diharapkan bisa menutup gap down dulu di area 8700.
 |
Musim Laporan Keuangan 2025 Berlanjut
Usai libur panjang Imlek, kini pelaku pasar mengarahkan fokus pada laporan keuangan sederet emiten.
Kami mengumpulkan setidaknya sudah ada 18 emiten yang rilis laporan keuangan sepanjang 2025 pada akhir pekan lalu.
PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) memimpin dengan pertumbuhan EPS tahunan pada kuartal IV/2025 lebih dari 1000%. Hal ini berkat divestasi bisnis es krim yang terjadi pada Desember lalu.
Nampaknya, tren laba UNVR masih bisa naik pada kuartal I/2026 mengingat mereka juga menjual bisnis teh Sariwangi ke grup Djarum. Meski begitu, perlu dicatat itu adalah aksi one-off saja, artinya untuk ke depan pendapatan sebesar itu tidak akan berulang.
Mayoritas emiten yang sudah merilis kinerja keuangan 2025 adalah perbankan, ada sekitar 9 emiten dari 18 yang kami kumpulkan merupakan emiten bank. Berikut perkembangan nilai EPS nya secara tahunan:
Sejumlab bank raksasa juga sudah merilis laporan keuangan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mengantongi laba bersih konsolidasi Rp 56,3 triliun sepanjang 2025. Bila dibandingkan dengan capaian 2024, laba emiten bersandi BMRI ini naik 0,93% secara tahunan (yoy).
PT Bank Negara Indonesia (BBNI) laporkan laba bersih Rp 20,04 triliun di 2025, turun 6,63% dari tahun sebelumnya. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mencetak laba bersih Rp3,5 triliun pada 2025, meningkat 16% dibanding tahun sebelumnya.
RKAB 2026 dan Harga Komoditas Minerba
Selain, rilis laporan keuangan, pelaku pasar masih akan memantau pergerakan harga komoditas, mengingat pekan lalu pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk produksi komoditas seperti nikel dan batu bara sudah kian mencapai titik terang.
Batu bara contohnya saat ini sudah berhasil melewati tahap dua, dan sebentar lagi disetujui. Kabarnya ada beberapa emiten yang tidak kena pangkas karena kontribusi-nya yang besar untuk keamanan energi nasional dan pendapatan negara.
Namun, ada juga tambang yang kena pemangkasan sampai 80% kabarnya. Sejauh ini, menurut penyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), tambang-tambang yang dinyatakan relatif aman merupakan pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 1 serta BUMN pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa kelompok ini dinilai memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, baik melalui royalti maupun pembagian keuntungan, sehingga produksinya tetap dipertahankan.
"Saya sudah sampaikan kemarin ya, PKP2B Generasi Satu sama IUP BUMN kan nggak kena (pemangkasan RKAB). PKP2B generasi satu kenapa? Karena dia 19% royalti sama 10% keuntungan bersih disetor ke negara. 4% ke pemerintah pusat, 6% ke pemerintah daerah," jelas Tri saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Selain itu, sejumlah pemegang PKP2B Generasi 1 juga diminta mempercepat pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation atau DMO sebesar 30 persen guna menjamin pasokan batu bara untuk kebutuhan kelistrikan nasional.
"Ada beberapa sudah yang PKP2B Generasi Satu kita minta untuk 30%," imbuhnya.
Perlu diketahui, setidaknya terdapat tujuh pemegang PKP2B Generasi Pertama dan sudah beralih menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), antara lain PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI), lalu ada juga PT Adaro Indonesia yang merupakan bagian dari AADI, serta PT Kideco Jaya Agung yang merupakan bagian dari PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Multi Harapan Utama (MHU) yang merupakan bagian dari MMS Group Indonesia, PT Tanito Harum, PT Berau Coal. Sementara IUP BUMN yakni PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Adapun perusahaan pemegang PKP2B Generasi 1 yang telah beralih menjadi IUPK antara lain :
Menanti Keputusan Suku Bunga BI
Masih dari dalam negeri, pelaku pasar pekan ini juga akan mengalihkan perhatian pada pengumuman suku bunga Bank Indonesia (BI) yang akan diumumkan pada besok Kamis (19/2/2026).
Adapun Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI akan berlangsung selama dua hari, mulai dari Rabu hari ini (18/2/2026).
Sebagai informasi, sepanjang 2025 BI telah memangkas lima kali suku bunga acuannya dengan masing-masing 25 bps pada Januari, Mei, dan Juli, Agustus, dan September.
Sementara pada Januari 2026, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga di 4,75%, dan kemungkinan tren menahan suku bunga ini berlanjut pada bulan ini.
Seiring dengan keputusan suku bunga, pelaku pasar akan menilai kebijakan BI dalam melakukan intervensi untuk stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah gejolak pasar keuangan yang masih dibayangi risiko outflow asing setelah MSCI Crash akhir Januari lalu.
Selain itu, perlu diperhatikan juga bagaimana translasi ke perbankan secara riil, mengingat sampai saat ini penurunan suku bunga belum optimal mendorong penurunan suku bunga kredit, sehingga penyaluran kredit/pembiayaan belum ekspansif lagi.
S&P Rebalancing Saat MSCI & FTSE Justru Menunda
S&P Dow Jones Indices menyampaikan bahwa mereka terus mencermati dinamika terbaru terkait keterbukaan struktur kepemilikan saham di Indonesia, namun tetap akan melaksanakan proses penyesuaian komposisi indeks (quarterly rebalance) pada Maret 2026. Keputusan tersebut diambil meskipun beberapa penyedia indeks global lain memilih menunda evaluasi mereka terhadap pasar Indonesia.
Dalam keterangan melalui surat elektronik, S&P DJI menegaskan pihaknya memonitor perkembangan terkini secara intensif, termasuk penerapan pedoman baru yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia. Perusahaan itu menambahkan bahwa proses penyeimbangan indeks Maret akan berjalan normal mengikuti metodologi baku yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sikap ini menempatkan S&P pada posisi berbeda dibanding MSCI Inc. dan FTSE Russell. Kedua lembaga tersebut meningkatkan pengawasan terhadap pasar modal Indonesia karena kekhawatiran mengenai konsentrasi kepemilikan saham serta struktur kepemilikan yang kurang transparan, yang berpotensi membuat porsi free float - jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan publik - terlihat lebih besar dari kondisi sebenarnya.
Tekanan terhadap regulator domestik meningkat dalam beberapa waktu terakhir untuk memulihkan kepercayaan investor. Hal ini semakin terasa setelah MSCI bulan lalu mengingatkan kemungkinan penurunan status Indonesia menjadi pasar frontier. Sentimen pasar juga terbebani oleh kekhawatiran terhadap potensi penurunan peringkat utang negara.
Menurut Nirgunan Tiruchelvam, analis Aletheia Capital, langkah S&P Dow dapat diartikan sebagai sinyal bahwa otoritas Indonesia mulai menunjukkan kemajuan dalam merespons tuntutan penyedia indeks global. Ia menilai pasar berharap regulator terus mempercepat pembenahan terkait transparansi struktur kepemilikan dan validitas perhitungan free float.
Sementara itu, FTSE Russell pekan lalu memutuskan menunda tinjauan indeks Indonesia yang semula dijadwalkan pada Maret. Penundaan tersebut disebabkan oleh risiko tingginya perputaran saham yang dapat merugikan investor serta ketidakpastian terkait porsi saham publik. FTSE Russell berencana mengevaluasi ulang kondisi tersebut pada Juni mendatang.
Keputusan FTSE menyusul peringatan dari MSCI mengenai isu aksesibilitas dan kelayakan investasi yang akan ditinjau pada Mei. Peringatan itu sebelumnya memicu tekanan jual besar di bursa Indonesia - terbesar di kawasan Asia Tenggara - yang disebut sebagai salah satu gejolak paling signifikan dalam hampir tiga dekade terakhir.
Menanggapi kondisi tersebut, otoritas pasar modal Indonesia menjanjikan serangkaian reformasi untuk memperkuat transparansi dan meningkatkan likuiditas. Upaya itu meliputi peningkatan syarat minimum free float menjadi 15% serta pengetatan standar keterbukaan informasi emiten. Selain itu, perubahan kepemimpinan juga terjadi baik di otoritas bursa maupun lembaga pengawas pasar modal sebagai bagian dari langkah pembenahan kelembagaan.
BI Umumkan Posisi ULN Desember 2025
Pada Rabu (18/2/2026), Bank Indonesia dijadwalkan merilis Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Desember 2025. Data ini akan menjadi penutup tren akhir tahun setelah posisi November tercatat US$ 423,8 miliar, turun dari US$ 424,9 miliar pada Oktober.
Secara tahunan, pertumbuhan ULN November melambat ke 0,2% (yoy). Penurunan terutama datang dari ULN pemerintah yang menyusut menjadi US$ 209,8 miliar. Rasio ULN terhadap PDB turun tipis ke 29,3%. Pasar akan mencermati apakah tren perlambatan berlanjut di Desember, terutama di tengah fluktuasi kepemilikan SBN dan arus modal global menjelang tutup tahun.
Pergerakan ULN relevan bagi rupiah dan pasar obligasi. Jika rasio utang kembali turun dan struktur jangka panjang tetap dominan, sentimen bisa lebih stabil. Namun tekanan eksternal yang masih tinggi membuat angka ini sensitif.
Neraca Pembayaran dan Transaksi Berjalan
Pada Jumat (20/2/2026), BI merilis Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan IV-2025 serta sepanjang 2025. Data ini akan memberi gambaran posisi transaksi berjalan dan arus modal pada akhir tahun. Investor akan membaca apakah surplus/defisit transaksi berjalan melebar serta bagaimana posisi cadangan devisa menopang stabilitas eksternal.
Data ini menjadi penting karena akan menjawab seberapa besar ketangguhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global serta dampak tarif Trump sepanjang 2025.
Data AS Padat, FOMC Minutes Jadi Sorotan
Dari Amerika Serikat, pekan ini padat. Rabu (18/2/2026), data perumahan seperti building permits dan housing starts akan dirilis. Sebelumnya, durable goods orders tercatat melonjak 5,3% setelah sempat terkontraksi pada bulan sebelumnya. Angka-angka ini menjadi indikator daya tahan sektor riil.
Kamis dini hari (19/2/2026), pasar menanti risalah rapat Federal Reserve atau FOMC Minutes. Investor akan membedah pandangan pejabat bank sentral terkait arah suku bunga, terutama setelah inflasi mulai melandai namun pertumbuhan ekonomi masih solid.
Jumat (20/2/2026), data inti inflasi pilihan The Fed, Core PCE Price Index, diproyeksi naik 0,2% (mom), sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya. Pada hari yang sama, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 versi advance diperkirakan 3,5% (qoq), di bawah realisasi sebelumnya 4,4%. Data pendapatan dan belanja masyarakat juga keluar bersamaan.
Kombinasi inflasi dan pertumbuhan akan mempengaruhi ekspektasi penurunan suku bunga global. Jika ekonomi AS tetap panas, imbal hasil US Treasury berpotensi naik dan memberi tekanan ke emerging markets.
Bulan Puasa Dimulai
Umat Islam akan memulai puasa pada Kamis (19/2/2026) tetapi sebagian sudah memulai puasa pada hari ini, Rabu (18/2/2026).
Ramadan bukan hanya momentum spiritual bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu periode paling krusial bagi pergerakan ekonomi nasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, aktivitas ekonomi selama bulan puasa hingga Idulfitri mengalami lonjakan signifikan di berbagai sektor.
Selama Ramadan, belanja masyarakat meningkat tajam, terutama untuk makanan dan minuman. Permintaan takjil, bahan pokok, hingga katering buka puasa mengalami lonjakan. Di sisi lain, penjualan fesyen muslim, sarung, mukena, dan baju Lebaran ikut terdongkrak seiring tradisi masyarakat mengenakan busana baru saat hari raya.
Sektor ritel dan e-commerce pun mencatatkan kenaikan transaksi yang signifikan. Diskon tematik Ramadan, program flash sale, serta promo gratis ongkir menjadi strategi utama pelaku usaha untuk mengerek penjualan. Permintaan parsel dan hampers juga meningkat, baik dari individu maupun korporasi.
Kondisi ini penting mengingat konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tak heran, Ramadan kerap menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II.
Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Ramadan sering disebut sebagai "musim panen". Pedagang takjil dan makanan rumahan meraup omzet harian yang jauh lebih tinggi dibanding bulan biasa. UMKM fesyen muslim, penjual kue kering, hingga produsen hampers menikmati lonjakan pesanan.
Platform digital dan perusahaan logistik juga ikut merasakan dampaknya. Volume pengiriman barang meningkat tajam seiring maraknya belanja online. Banyak pelaku usaha kecil bahkan mencatatkan pendapatan tertinggi sepanjang tahun selama periode Ramadan.
Di sektor keuangan, transaksi digital melonjak signifikan. Penggunaan QRIS dan mobile banking meningkat tajam, terutama untuk pembayaran ritel dan donasi. Perbankan juga mencatat kenaikan volume transaksi pembayaran menjelang Lebaran.
Selain itu, permintaan uang tunai biasanya meningkat menjelang hari raya, mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat untuk berbagai keperluan konsumsi.
(saw/saw)