Jelang Libur Panjang: Prabowo Buka Suara Soal Moody's, Pasar Siaga?
Para pelaku pasar patut mencermati dinamika terkini yang mewarnai iklim investasi domestik maupun global hari ini. Mulai dari langkah strategis otoritas bursa dalam meningkatkan transparansi, penegakan hukum di sektor riil dan pasar modal, hingga perkembangan geopolitik serta kebijakan energi yang mempengaruhi komoditas unggulan.
Pemahaman mendalam atas sentimen ini krusial dalam menentukan arah keputusan investasi yang pruden di tengah fluktuasi pasar. Libur panjang Tahun Baru Imlek juga perlu menjadi perhatian mengingat pasar baru akan dibuka kembali pada Rabu pekan depan.
Berikut adalah rangkuman mendalam mengenai peristiwa-peristiwa yang membentuk sentimen pasar hari ini:
Indonesia Economic Outlook
Danantara akan menggelar Indonesia Economic Outlook. Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Doni Oskaria, mengungkapkan, Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026.
Menarik ditunggu apa saja yang akan disampaikan presiden mengenai perkembangan terbaru dari ekonomi Indonesia serta downgrade outlook rating Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan jajarannya untuk menjawab penilaian Moody's itu dengan menggelar acara Indonesia Economic Outlook pada Jumat (13/1/2026).
Hal itu diungkapkan seusai rapat terbatas dengan Kepala Negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
"Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu 'Indonesia Economic Outlook' yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," kata Airlangga.
Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan. Turut hadir Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, CEO Danantara Indonesia, dan pimpinan K/L terkait.
Pengecualian Kebijakan PKP2B Generasi Pertama dan BUMN
Kementerian ESDM menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 tidak akan diberlakukan secara merata kepada seluruh pelaku usaha pertambangan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, menjelaskan bahwa terdapat pengecualian khusus bagi perusahaan pemegang PKP2B Generasi Pertama serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dengan demikian, emiten besar seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dipastikan tidak terdampak oleh restriksi produksi ini.
Kebijakan afirmatif ini didasari oleh pertimbangan besarnya kontribusi penerimaan negara dari kelompok tersebut, yang meliputi kewajiban royalti sebesar 19% serta setoran bagi hasil keuntungan bersih sebesar 10% kepada pemerintah pusat dan daerah.
Selain pertimbangan fiskal, pengecualian ini juga didorong oleh urgensi ketahanan energi nasional. Pemerintah telah menginstruksikan pemegang PKP2B Generasi Pertama untuk mempercepat pemenuhan kewajiban pasok dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) sebesar 30% guna mengamankan pasokan listrik negara.
Meskipun strategi makro pemerintah saat ini berfokus pada pengendalian suplai untuk meredam oversupply global dan menjaga stabilitas harga, entitas strategis seperti PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Kideco Jaya Agung (Indika Energy), dan PT Berau Coal tetap diberikan fleksibilitas produksi mengingat peran vital mereka dalam struktur penerimaan negara dan energi domestik.
Bea Cukai Terhadap Gerai Tiffany & Co
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kanwil Jakarta telah melakukan langkah tegas dengan menyegel tiga gerai perhiasan mewah Tiffany & Co yang berlokasi di pusat perbelanjaan Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place.
Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, menyatakan bahwa tindakan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran administrasi impor. Barang-barang bernilai tinggi (high value goods) yang diperdagangkan di gerai tersebut diduga tidak tercantum dalam dokumen pemberitahuan impor barang yang resmi.
Saat ini, pihak Bea Cukai tengah melakukan kompilasi dan pencocokan data antara dokumen deklarasi perusahaan dengan data internal kepabeanan untuk memverifikasi status legalitas barang-barang tersebut.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa penyegelan tersebut merupakan prosedur standar dalam pengawasan kepabeanan untuk mengamankan penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang adil (fair) di dalam negeri.
Pemerintah memprioritaskan penyelesaian kasus melalui mekanisme sanksi administrasi berupa denda hingga 1.000 persen dari nilai bea masuk, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Pendekatan ini dipilih untuk mengoptimalkan pemasukan negara dibandingkan menempuh jalur pidana kurungan, sekaligus memberikan efek jera agar pelaku usaha mematuhi ketentuan impor yang berlaku.
 Foto: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta menyegel tiga toko toko perhiasan mewah Tiffany & Co di tiga pusat perbelanjaan ibu kota, Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place. (CNBC Indonesia/Halimatus Sa’diyah) |
Kesiapan Militer AS di Kawasan Timur Tengah
Eskalasi ketegangan di Timur Tengah terus meningkat seiring dengan langkah Amerika Serikat memperkuat posisi militernya di kawasan tersebut. Berdasarkan analisis citra satelit terbaru, militer AS telah menempatkan sistem pertahanan rudal Patriot pada peluncur bergerak di Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar.
Penggunaan Truk Taktis Mobilitas Berat (HEMTT) untuk sistem Patriot ini memberikan keunggulan mobilitas yang signifikan dibandingkan peluncur statis, memungkinkan relokasi aset pertahanan secara cepat dalam situasi darurat.
Selain itu, peningkatan jumlah pesawat tempur dan peralatan militer juga terpantau di pangkalan udara Muwaffaq di Yordania dan Pangkalan Pangeran Sultan di Arab Saudi.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap ancaman yang muncul dari Iran terkait program nuklir dan rudal balistiknya, serta dukungan Teheran terhadap kelompok sekutu di kawasan.
Presiden AS Donald Trump, meskipun tetap membuka opsi diplomasi, telah menegaskan kesiapan militernya jika negosiasi menemui jalan buntu. Di sisi lain, Iran telah memperingatkan akan membalas setiap serangan ke wilayahnya dengan menargetkan pangkalan AS.
Teheran dikabarkan memiliki kompleks rudal bawah tanah dan telah menyiagakan kapal induk drone di sekitar Bandar Abbas, menambah kompleksitas situasi keamanan di Teluk Persia.
Evaluasi Pemerintah Terhadap Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus terkait polemik pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas Martabe yang dikelola oleh PT Agincourt Resource di Sumatra Utara milik United Tractors (UNTR).
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup mencabut izin tersebut bersama puluhan izin usaha lainnya karena indikasi pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Namun, dalam rapat terbatas terbaru, Presiden menginstruksikan agar dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk bersikap adil dan memulihkan hak-hak investor apabila tidak ditemukan bukti pelanggaran yang substansial.
Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim investasi di sektor pertambangan nasional. Bahlil menegaskan bahwa jika perusahaan terbukti mematuhi aturan, maka izin usahanya akan dikembalikan sepenuhnya.
Sebaliknya, sanksi akan tetap diberikan secara proporsional jika pelanggaran terbukti ada, namun pemerintah berupaya menghindari keputusan yang sewenang-wenang. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan penegakan regulasi lingkungan dengan kepentingan stabilitas investasi jangka panjang.
Kesepakatan Perdagangan Energi Indonesia-Amerika Serikat Senilai Rp250 Triliun
Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi rencana penandatanganan perjanjian perdagangan timbal balik (Agreement on Reciprocal Trade atau ART) dengan Amerika Serikat, yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026.
Dalam kerangka kerja sama ini, Indonesia berkomitmen untuk mengimpor produk energi dari AS dengan nilai mencapai US$ 15 miliar atau setara Rp250 triliun. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merinci bahwa komoditas yang akan diimpor mencakup Liquefied Petroleum Gas (LPG), minyak mentah (crude oil), dan bahan bakar minyak (BBM). Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempererat hubungan bilateral kedua negara.
Selain aspek perdagangan energi, perjanjian ini juga membawa semangat perlakuan setara (equal treatment) dalam diplomasi ekonomi. Indonesia membuka peluang bagi investor Amerika Serikat untuk menanamkan modal di sektor hilirisasi mineral kritis, termasuk nikel, dengan syarat yang sama seperti mitra dagang lainnya.
Langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, di mana Indonesia berupaya mendiversifikasi mitra strategis ekonominya tanpa memihak blok tertentu. Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri pertemuan Board of Peace di sela-sela kunjungan kerjanya ke AS.
Data Inflasi AS Januari 2025
Hari ini akan dilaporkan terkait data inflasi AS untuk bulan Januari 2026. Laporan terbaru dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa tingkat inflasi tahunan Amerika Serikat pada Desember 2025 bertahan stabil di angka 2,7%, sejalan dengan konsensus pasar.
Stabilitas ini didorong oleh penurunan signifikan pada harga energi, khususnya bensin, yang mampu mengimbangi kenaikan harga di sektor lain. Namun, tekanan inflasi masih terasa pada komponen biaya tempat tinggal yang naik 3,2% secara YoY, serta harga pangan yang juga mencatat peningkatan.
Sementara itu, inflasi inti (core inflation) yang mengecualikan komponen harga pangan dan energi yang fluktuatif-tercatat sebesar 2,6%. Angka ini merupakan level terendah sejak Maret 2021 dan sedikit di bawah ekspektasi analis.
Secara bulanan, indeks harga konsumen mengalami kenaikan tipis sebesar 0,3%. Data ini memberikan sinyal bahwa meskipun tekanan harga belum sepenuhnya hilang, tren inflasi di ekonomi terbesar dunia tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi yang lebih persisten, yang tentunya akan menjadi pertimbangan utama bagi kebijakan moneter global ke depan.
(gls/gls)