Bersiaplah Menyambut Badai, Tekanan Global & Lokal Bakal Guncang RI
Pasar keuangan Indonesia diperkirakan masih bergerak volatil pada pekan pertama Februari 2026. Tekanan datang dari kombinasi faktor eksternal dan domestik yang berlangsung bersamaan, mulai dari kembali terjadinya partial shutdown pemerintah Amerika Serikat hingga dinamika internal pasar keuangan Indonesia.
Kondisi ini membuat pergerakan IHSG dan rupiah masih rentan digoyang sentimen jangka pendek.
Berikut sejumlah data dan perkembangan terbaru yang bisa mempengaruhi pasar saham, rupiah, dan SBN
PMI Manufaktur
Hari ini, Senin (2/2/2026), S&P Global akan mengumumkan data PMI Manufaktur untuk Januari.
Sebagai catatan, aktivitas manufaktur Indonesia melandai pada Desember 2025 tetapi mencatatkan fase ekspansi selama lima bulan beruntun.
Data Purchasing Managers' Index (PMI) menunjukkan PMI Indonesia berada di 51,2 pada Desember 2025 atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 53,3 di Oktober.
PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50, maka artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara di bawah itu artinya kontraksi.
Sektor manufaktur Indonesia mencatat ekspansi yang berkelanjutan pada Desember, dengan pertumbuhan ditopang oleh membaiknya pesanan baru.
Perusahaan juga mencatat ekspansi yang berkelanjutan pada tingkat produksi tetapi laju pertumbuhannya melambat.
Pendorong utama ekspansi kondisi operasional adalah peningkatan pesanan baru yang terus berdatangan.
Data inflasi dan Neraca Dagang
Badan Pusat Statistik(BP) akan mengumumkan dua rilis penting hari ini yakni inflasi Januari 2026 dan neraca dagang Desember serta sepanjang 2025.
Inflasi Indonesia diperkirakan melandai pada Januari 2026 seiring normalisasi harga sejumlah bahan pangan. Konsensus pasar yang dihimpun dari 11 institusi memperkirakan inflasi bulanan berada di level rendah, yakni sekitar 0,06% (mtm), jauh lebih terkendali dibandingkan Desember 2025 yang mencatat inflasi 0,64% .
Secara tahunan, inflasi justru diperkirakan meningkat menjadi sekitar 3,74% (yoy) dari posisi 2,92% pada Desember 2025. Kenaikan ini dinilai lebih dipengaruhi oleh faktor teknis, terutama efek basis rendah akibat diskon tarif listrik pada periode yang sama tahun lalu, bukan karena lonjakan permintaan domestik. Inflasi inti sendiri diperkirakan relatif stabil di kisaran 2,4% .
Tekanan inflasi pada awal tahun ini tertahan oleh penurunan tajam harga komoditas pangan bergejolak.
Harga cabai rawit merah tercatat turun lebih dari 20%, bawang merah melemah hampir 10%, sementara harga daging ayam dan telur juga mencatatkan koreksi. Kondisi ini mencerminkan normalisasi harga pasca lonjakan akhir tahun, meski beberapa komoditas seperti beras dan minyak goreng masih mencatatkan kenaikan tipis.
Dari kelompok harga yang diatur pemerintah, penurunan harga BBM nonsubsidi turut menjadi faktor penahan inflasi Januari. Sejumlah badan usaha, termasuk Pertamina, Shell, BP-AKR, dan Vivo, serempak memangkas harga BBM sejak awal Januari 2026. Penurunan harga Pertamax, Pertamax Turbo, hingga Dexlite memberikan efek langsung pada biaya transportasi dan distribusi.
Selain inflasi, BPS juga akan mengumumkan data neraca dagang Desember 2025. Poling CNBC memperkirakan surplus pada Desember 2025 akan mencapai US$ 5,05 miliar, lebih tinggi dibandingkan pada November 2025 yakni US$ 2,66 miliar.
Jika terealisasi, surplus ini akan memperpanjang tren positif neraca dagang Indonesia yang telah bertahan selama 67 bulan beruntun, menjadi sinyal ketahanan eksternal di tengah perlambatan ekonomi global.
Pergantian Pimpinan BEI dan OJK
Terjadi di tengah gejolak tajam pasar saham serta meningkatnya kekhawatiran investor terkait tata kelola dan transparansi, terutama setelah muncul tekanan dari MSCI. Untuk menjaga stabilitas, OJK telah menunjuk pejabat pengganti efektif per akhir Januari, sementara penunjukan pejabat sementara Direktur Utama BEI dijadwalkan diumumkan awal pekan.
Setelah pekan lalu ada lima orang mengundurkan diri bersamaan, diantaranya
- Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengundurkan diri.
- Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
- Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi.
- Deputi Komisioner Pengawas Emiten I.B. Aditya Jayaantara
Mundurnya sejumlah pimpinan di pasar modal Indonesia, dipicu oleh gejolak tajam di pasar saham dan kekhawatiran soal tata kelola serta kepercayaan investor, terutama setelah MSCI menuntut transparan data dan ancaman menurunkan kategori Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market
Untuk menjaga kelangsungan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, OJK telah menunjuk pejabat pengganti yang efektif per 31 Januari 2026:
Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Pejabat Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, dan memiliki pengalaman panjang di industri pasar modal.
Hasan Fawzi ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Jeffrey Hendrik diduga kuat sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama BEI (diumumkan Senin).
Pertemuan MSCI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) memastikan akan menggelar pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (2/2/2026) sore. Pertemuan ini menjadi krusial di tengah sorotan investor global terhadap pasar saham Indonesia hingga mundurnya tiga pemimpin tertinggi OJK pada Jumat pekan lalu.
Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Plt Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Hasan Fawzi, menegaskan OJK dan SRO telah menyiapkan seluruh proposal yang diminta penyedia indeks global tersebut.
Hasan menyebut, pertemuan ini akan difokuskan untuk mengonfirmasi kesiapan regulator dan pelaku pasar, sekaligus rencana implementasi konkret atas berbagai permintaan MSCI. OJK berharap pertemuan tersebut berujung pada pernyataan resmi atau kesepakatan dengan MSCI terkait arah pasar saham Indonesia ke depan.
Langkah ini, menurut OJK, merupakan bagian dari ambisi besar untuk mendorong pasar modal Indonesia sejajar dengan best practice internasional, sekaligus meningkatkan daya tarik di mata investor global dan indeks provider dunia.
Pertemuan Pemda dan Pempus
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Turut hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pertanian AMran Sulaiman.
Menarik ditunggu kebijakan apa yang akan disampaikan presiden dalam mempercepat belanja pemerintah pusat dan daerah sekaligus mendorong ekonomi ke depan.
AS Shutdown Kembali Lagi
Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi memasuki fase partial shutdown sejak Sabtu dini hari waktu setempat (1/2/2026). Situasi ini terjadi meski Senat telah lebih dulu menyetujui paket pendanaan federal hanya beberapa jam sebelumnya. Proses kini bergantung sepenuhnya pada House of Representatives, yang belum memberikan persetujuan akhir.
Melansir dari CNBC International, melalui voting 71-29, Senat meloloskan paket yang mencakup lima rancangan undang-undang anggaran, disertai skema pendanaan sementara dua minggu.
Skema ini dirancang untuk memberi waktu tambahan bagi legislator menyelesaikan perbedaan pandangan, terutama terkait alokasi anggaran Department of Homeland Security (DHS).
Kendala muncul karena House belum kembali bersidang di Washington hingga awal pekan. Kondisi ini membuat pemerintah federal tetap memasuki fase penghentian layanan terbatas, meskipun secara substantif kesepakatan politik di Senat sudah tercapai.
Shutdown kali ini diperkirakan singkat, berbeda dengan penutupan 43 hari tahun lalu yang mencatatkan rekor terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat.
Ketua House Mike Johnson menyampaikan dukungan terhadap paket yang telah disahkan Senat setelah Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan persetujuannya. Johnson menargetkan pemungutan suara di House pada Senin.
Jika lolos, paket anggaran tersebut akan langsung dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Trump.
Sentimen Pekan Ini
Dari luar negeri, Amerika Serikat kembali memasuki fase partial shutdown sejak akhir pekan lalu. Meski Senat telah menyetujui paket pendanaan federal sementara selama dua pekan, proses tersebut masih menunggu persetujuan House of Representatives yang baru kembali bersidang awal pekan.
Shutdown kali ini diperkirakan berlangsung singkat, berbeda dengan penutupan panjang tahun lalu, seiring dukungan Ketua House Mike Johnson dan persetujuan terbuka Presiden Donald Trump terhadap paket anggaran tersebut.
Tekanan global juga datang dari pasar komoditas, khususnya logam mulia.
Harga emas, perak, dan tembaga kompak terkoreksi tajam setelah sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa.
Secara historis, emas berpotensi turun 20-40% setelah mencapai puncak. Head of Metals Strategy MKS PAMP SA, Nicky Shiels, menilai Januari 2026 sebagai periode paling volatil bagi logam mulia dan membuka ruang koreksi lanjutan menuju level yang lebih sehat secara teknikal. Penurunan ini berisiko merembet ke saham-saham tambang, termasuk di pasar domestik.
Dari dalam negeri, perhatian pasar tertuju pada pergantian sejumlah pejabat kunci di pasar modal.
Menanti rilis data ekonomi RI
BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 sekaligus sepanjang 2025. Pertumbuhan kuartal IV-2025 diperkirakan akan mencapai 5% seiring dengan besarnya konsumsi masyarakat pada periode tersebut, yang ditopang oleh perayaan Natal dan libur panjang Tahun Baru.
Ekspor masih menopang ekonomi sementara investasi dan belanja pemerintah juga diharapkan bisa menopang ekonomi.
Sebagai catatan. ekonomi Indonesia tumbuh 1,43 % (q-to-q) dan 5,04% (YoY) pada kuartal III-2025.
Data JOLTS Amerika
Amerika Serikat akan mengumumkan data lowongan tenaga kerja (JOLTs) pada Selasa 93/2/2026) untuk Desember 2025. Sebagai catatan, jumlah lowongan kerja di Amerika Serikat turun 303.000 menjadi 7,146 juta pada November 2025, level terendah sejak September 2024 dan jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 7,60 juta.
Penurunan lowongan kerja terjadi di sektor akomodasi dan makanan (-148.000), transportasi, pergudangan, dan utilitas (-108.000), serta perdagangan grosir (-63.000). Sebaliknya, lowongan kerja meningkat di sektor konstruksi (+90.000).
Secara regional, lowongan kerja menurun di Timur Laut (-34.000), Selatan (-100.000), Midwest (-91.000), dan Barat (-78.000).
Sementara itu, jumlah perekrutan (hires) relatif tidak berubah dan total pemisahan tenaga kerja (separations) juga tidak berubah di level 5,1 juta. Dalam komponen separations, baik pengunduran diri (quits) sebesar 3,2 juta maupun PHK dan pemberhentian (layoffs and discharges) sebesar 1,7 juta tercatat relatif stabil.
Eropa
Di Eropa, Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of England (BoE) akan mengumumkan keputusan kebijakan moneter mereka pada pekan ini, dengan keduanya secara luas diperkirakan menahan suku bunga. Polandia juga akan menetapkan suku bunga, dan pasar mengantisipasi tidak ada perubahan biaya pinjaman di negara tersebut.
Dari sisi data, angka inflasi awal akan dirilis dari Kawasan Euro, Prancis, dan Italia. Inflasi Zona Euro diperkirakan melambat ke 1,7%, sementara Italia diproyeksikan turun ke 1% dan Prancis ke 0,6%.
Rilis data lainnya mencakup penjualan ritel Zona Euro, neraca perdagangan Jerman, data pengangguran Spanyol, angka perdagangan Prancis dan Turki, serta data harga rumah Inggris dari Nationwide dan Halifax.
(emb/emb)