Jelang Natal, Investor Tak Tenang: Jakarta Siapkan Pengumuman Penting
Nuansa libur panjang Natal dan Tahun baru (Nataru) semakin terasa pada perdagangan pasar keuangan pada Rabu hari ini (24/12/2025). Sejumlah sentimen juga akan mempengaruhi pasar, terutama dari rilis data pertumbuhan ekonomi AS dan update terbaru kesepakatan dagang antara RI dan negeri Paman Sam.
Dari dalam negeri,pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) termasuk di Jakarta, akan menjadi penggerak pasar hari ini.
Berikut rincian beberapa sentimen yang akan mempengaruhi pasar pada perdagangan hari ini :
Libur Natal
Indonesia akan memasuki libur panjang Natal mulai besok (25/12/2025) hingga Minggu (28/12/2025). Libur panjang ini diharapkan bisa menggerakkan ekonomi dari daerah hingga pusat kota.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang memperkirakan perputaran uang selama periode Libur Natal dan Tahun Baru alias Nataru 2025/2026 akan mencapai Rp 107,56 triliun.
Perhitungan ini ia dasari dari jumlah pemudik libur Nataru sebesar 119,5 juta berdasarkan Survey Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Survey itu menyebutkan jumlah pemudik libur Natal dan Tahun baru 2025/2026 mencapai 119,5 juta meningkat 2,71% dari tahun lalu atau sekitar 42,01% dari jumlah penduduk Indonesia.
"Dengan jumlah pemudik libur Nataru sebesar 119,5 juta tersebut diproyeksi perputaran uang mencapai Rp.107,562 triliun," kata Sarman melalui keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).
Adapun dasar perhitungannya adalah jumlah 119,5 juta tersebut setara dengan 29.875.000 keluarga dengan asumsi rata rata per keluarga 4 orang. Jika per keluarga membawa bekal uang rata rata Rp,3,6 juta maka potensi perputaran uang Rp.107.550 triliun.
"Masih berpotensi di atas itu, kita mengambil angka yang moderat naik 10% dari tahun lalu rata rata Rp 3,3 juta per keluarga," ujar Sarman.
Sejumlah emiten akan diuntungkan oleh libur panjang mulai dari perhotelan, transportasi, hingga telekomunikasi.
Emiten-emiten yang bisa ambil cuan di antaranya PT Garuda Indonesia (GIAA), PT Jasa Marga (JSMR) hingga PT Telkom Indonesi (TLKM).
Kendati demikian, data historis di bursa saham berbicara lain.
Menjelang penutupan tahun, lantai bursa selalu dipenuhi dengan narasi manis yang membuai investor. Istilah Window Dressing dan Santa Claus Rally seolah menjadi mantra sakti yang menjanjikan bahwa membeli saham di bulan Desember adalah jalan pasti menuju keuntungan.
Banyak investor ritel yang kemudian terjebak euforia, membeli saham secara agresif di pertengahan bulan dengan harapan portofolio mereka akan menghijau tepat saat Natal tiba.
Namun, realita di lapangan seringkali tidak seindah dongeng pengantar tidur. Tim Riset CNBC Indonesia menelusuri data perdagangan selama satu dekade terakhir, dari tahun 2015 hingga 2024, khusus pada periode satu minggu sebelum libur Natal (kisaran tanggal 17 hingga 24 Desember).
Hasilnya cukup mengejutkan dan mematahkan mitos bahwa minggu ini adalah ladang cuan yang pasti. Dalam dua hari terakhir menjelang libur panjang. laju IHSG terbelah antara penguatan pada Senin dan pelemahan pada Selasa.
Berikut adalah rekam jejak IHSG jika membeli saham di sekitar tanggal 18 Desember dan menjualnya pada hari bursa terakhir sebelum libur Natal:
Pengumuman UMP
Seluruh pemerintah daerah diharapkan sudah memberikan keputusan mengenai upah minimum provinsi (UMP) pada hari ini yang merupakan hari terakhir penetapan UMP, termasuk di Jakarta.
UMP menjadi isu penting dalam ekonomi Indonesia karena bisa berdampak terhadap kinerja perusahaan hingga investasi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penetapan UMP 2026 akan diumumkan pada hari terakhir penetapan yakni pada hari ini Rabu (24/12/2025). Hal ini diungkapnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).
"Kami sedang mempersiapkan Keputusan Gubernur, mudah-mudahan, sebenarnya sudah ada keputusan, tetapi kami akan mengumumkan besok sesuai dengan batas waktu yang diberikan," kata Pramono dalam konferensi persnya, Selasa (23/12/2025).
Ia tetap berkomitmen mematuhi penetapan UMP 2026 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
"Yang jelas bahwa sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya pasti taat dengan PP yang mengatur tentang itu, yaitu PP Nomor 49 Tahun 2025, Sehingga dengan begitulah yang kita gunakan sebagai acuan dan besok kami umumkan," lanjutnya.
Pramono pun menjelaskan sejatinya keputusan gubernur terkait UMP 2026 sudah ditandatangani. Namun tetap diumumkan esok hari.
"Yang jelas saya sudah tanda tangan keputusan Gubernurnya, itu aja. Tapi angkanya besok diumumkan," jelasnya.
Terkait dengan bocoran angkanya, Ia tidak menjelaskan rinciannya dan ingin menunggu penetapan besok.
Jumlah PHK Tembus 79.000 Orang
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air yang yang mencapai 79.302 orang sepanjang Januari-November 2025.
Purbaya mengungkapkan penyebabnya ditenggarai oleh ekonomi Indonesia yang melemah. Ekonomi Tanah Air mengalami penurunan selama 9-10 bulan pertama 2025. Jumlah PHK yang meningkat adalah gambaran dari ekonomi yang melemah itu.
"PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama, tahun sebelumnya juga jelek kan. Tahun ini 10 bulan pertama jadi ekonomi slow. Itu lah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu, slow," ungkap Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).
Kendati demikian, dia berharap tahun depan ekonomi Indonesia akan membaik. Hal ini karena kebijakan pemerintah dan bank sentral semakin sinkron.
"Saya yakin tahun depan akan lebih bagus dari sekarang karena kita lebih sinkron dengan bank sentral juga kebijakannya ke depan," katanya.
Dengan membaiknya ekonomi, dia yakin pertumbuhan lapangan kerja juga akan muncul. Purbaya mengaku perihal lapangan kerja dan kegiatan usaha juga menjadi sorotannya.
Melampaui Ekspektasi, Ekonomi AS Tumbuh Kuat
Sorotan utama investor global saat ini akan tertuju pada respon dari rilis final Pertumbuhan Ekonomi (PDB) AS untuk kuartal III-2025
Ekonomi AS di luar dugaan menunjukkan performa yang jauh lebih kuat. Produk Domestik Bruto (PDB) AS pada kuartal III 2025 tumbuh 4,3% secara tahunan (annualized), menjadi laju pertumbuhan tercepat dalam dua tahun terakhir.
Angka tersebut juga melampaui pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 3,8%, sekaligus jauh di atas konsensus pasar yang hanya memproyeksikan pertumbuhan di kisaran 3,2% hingga 3,3%.
Kuatnya pertumbuhan ekonomi ini terutama ditopang oleh lonjakan belanja konsumen, ekspor, serta kembali meningkatnya belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga, yang menjadi tulang punggung ekonomi AS, tumbuh 3,5%, tertinggi sepanjang tahun ini, naik signifikan dibandingkan kuartal II yang sebesar 2,5%.
Kenaikan tersebut terjadi baik pada belanja barang maupun jasa, dengan kontribusi besar datang dari sektor kesehatan, perjalanan internasional, peralatan teknologi informasi, serta obat-obatan resep.
Di sisi lain, investasi tetap masih mencatatkan pertumbuhan meski melambat. Investasi peralatan dan produk kekayaan intelektual tetap ekspansif, namun pelemahan masih terlihat pada investasi properti dan residensial.
Ekspor AS juga bangkit tajam dengan pertumbuhan 8,8% setelah terkontraksi pada kuartal sebelumnya, sementara impor kembali menurun, sehingga memberikan tambahan dorongan bagi pertumbuhan PDB.
Data ini menjadi kejutan besar bagi pasar, terutama karena sebelumnya pelaku pasar justru berharap ekonomi AS mulai melambat secara terukur. Dalam kondisi normal, perlambatan ekonomi tentu dipandang sebagai sinyal negatif. Namun dalam konteks saat ini, perlambatan moderat justru menjadi skenario ideal yang dinantikan pasar.
Namun, realisasi pertumbuhan PDB sebesar 4,3% justru berpotensi membalikkan narasi tersebut. Ekonomi yang terlalu kuat menimbulkan pertanyaan baru, apakah proses pendinginan ekonomi benar-benar terjadi, atau justru permintaan domestik masih terlalu panas. Kondisi ini dapat mengurangi urgensi bagi The Fed untuk memangkas suku bunga secara agresif dalam waktu dekat.
Dengan kata lain, data PDB terbaru ini menjadi pedang bermata dua bagi pasar. Di satu sisi, ia menegaskan bahwa ekonomi AS berada dalam kondisi sangat solid.
Namun di sisi lain, kekuatan yang berlebihan justru bisa mengganggu ekspektasi pasar terhadap kelanjutan siklus pelonggaran moneter. Jika tekanan permintaan tetap tinggi, The Fed berpotensi harus bersikap lebih berhati-hati dalam melanjutkan agenda pemangkasan suku bunga.
Ke depan, pasar akan mencermati apakah lonjakan pertumbuhan ini bersifat sementara atau menjadi sinyal bahwa ekonomi AS masih terlalu panas. Jawabannya akan sangat menentukan arah kebijakan moneter The Fed, sekaligus menjadi faktor kunci bagi pergerakan pasar keuangan global.
Update Kesepakatan Dagang RI-AS
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Duta Besar RI untuk Amerika Serikat AS, Dwisuryo Indroyono Soesilo memastikan bahwa kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS tidak dibatalkan, sebagaimana isu yang beredar di pasar.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa pagi kemarin, menyusul spekulasi bahwa AS akan menghentikan perjanjian dagang yang ditandatangani pada Juli 2025.
Airlangga menegaskan bahwa proses negosiasi justru menunjukkan kemajuan signifikan, dengan seluruh isu substansial antara kedua negara telah disepakati secara prinsip.
Saat ini, pembahasan telah memasuki tahap teknis berupa penyusunan dan finalisasi dokumen hukum (legal drafting), yang ditargetkan rampung pada pertengahan Januari 2026.
Lebih lanjut, pemerintah menargetkan penandatanganan resmi perjanjian dagang tersebut dapat dilakukan pada akhir Januari 2026, setelah seluruh aspek legal dan administratif diselesaikan. Kesepakatan ini diharapkan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, khususnya terkait rezim tarif perdagangan antara Indonesia dan AS.
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berpeluang memperoleh pengecualian atau penurunan tarif untuk sejumlah komoditas unggulan, seperti kelapa sawit dan kakao, yang selama ini menjadi andalan ekspor ke pasar AS.
Di sisi lain, AS juga menyampaikan ketertarikan untuk memperluas kerja sama, termasuk akses terhadap mineral kritis Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok strategis global.
Pemerintah menilai keberlanjutan kesepakatan dagang ini menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja ekspor nasional serta stabilitas hubungan perdagangan bilateral, sekaligus meredam kekhawatiran pasar atas potensi kenaikan tarif ekspor Indonesia ke AS.
Insentif Tax Holiday Diperpanjang Sampai 2026
Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, insentif tax holiday atau pembebasan pajak berlanjut pada 2026.
"Berlanjut," kata Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/11/2025).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2020, pemberian insentif tax holiday akan berakhir pada 31 Desember 2025.
Oleh sebab itu, Febrio menegaskan, guna memperpanjang periode waktu pemberian insentif, Kementerian Keuangan kini tengah menyiapkan peraturan menteri keuangan (PMK) baru.
"Jadi PMK tax holiday itu sedang kita proses untuk dilanjutkan 2026," tegas Febrio.
Meski begitu, Febrio menekankan, skema insentif tax holiday pada 2026 akan menyesuaikan penerapan global minimum tax (GMT) yang menetapkan tarif minimal pajak penghasilan 15%.
"Karena harus sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dengan OECD itu bahwa minimum pajaknya adalah 15%," ucap Febrio.
"Karena kalau kita berikan tax holiday full, itu artinya dia akan bayar pajak 15% nya ke negara asalnya dia. Itu sama saja kita mensubsidi APBN negara lain," tegasnya.
Febrio mengatakan, konsep tax holiday yang baru ialah pembebasan tarif pajak bagi investor tak lagi capai 100%, atau seluruh tarif PPh Badan 22% yang full dihilangkan. Melainkan sesuai kesepakatan GMT 15%, sedangkan sisanya diberikan dalam bentuk insentif pengganti yang masih dirumuskan.
"Jadi berarti 22% dikurang 15% berarti kan 7%. Nah negara-negara lain, ini kita pelajari Vietnam, India dan sebagainya itu memberikan kebijakan substitusi pengganti dari tax holiday tersebut," ungkapnya.
(mae/mae)