Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun atau kuartal IV-2025 diperkirakan akan tumbuh hingga ke level 5,4%-5,6% seiring dengan sederet kebijakan andalan. Proyeksi itu didasari oleh realisasi belanja pemerintah pusat yang semakin cepat, ditopang oleh gelontoran paket ekonomi akhir tahun serta periode musiman libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
Akan tetapi kabar baik tersebut belum mampu mendorong lebih lanjut IHSG pada perdagangan kemarin. Kini Indonesia tengah menghadapi bencana alam
Bencana alam dapat mendorong IHSG turun, meskipun dampaknya tergantung skala dan jenis bencana. Pasar saham sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Bencana besar biasanya menimbulkan penjualan aset oleh investor hingga flight to safety, dimana investor akan lebih memilih obligasi atau dolar AS.
Sebagai catatan, wilayah Sumatra juga menjadi kantong produksi sawit hingga batu bara. Banjir bisa mengganggu produksi dan distribusi sehingga berdampak terhadap kinerja emiten.
Sejumlah sentimen dari dalam negeri juga diperkirakan akan menggerakkan pasar hari ii:
Bank Indonesia (BI) akan menggelar event tahunan PTBI pada hari ini, Jumat (28/11/2025). Menarik disimak apa saja kebijakan BI tahun 2026 dalam menjaga moneter, terutama rupiah, sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi.ke d
Perlu ditunggu juga apakah Presiden Prabowo Subianto akan hadir di acara tersebut.
Cuaca ekstrem pada Senin (24/11/2025) dan Selasa (25/11/2026) telah menyebabkan bencana di empat kabupaten di Sumatera Utara, yang meliputi Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.
Hujan deras selama lebih dari dua hari memicu terjadinya banjir dan tanah longsor di daerah tersebut.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan, bencana ini membuat lebih dari 2 ribu warga terpaksa mengungsi. Banjir dan longsor tersebut juga merenggut 8 korban jiwa dan 58 warga luka-luka. Selain korban jiwa, banjir dan longsor di kawasan tersebut juga menimbulkan kerugian material, dengan 50 rumah terdampak dan 2 jembatan terputus.
Sementara di Tapanuli Tengah, banjir melanda sembilan kecamatan dan merendam 1.902 unit rumah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memantau kondisi di Tapanuli Raya dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk percepatan penanganan darurat, serta mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem.
Banjir yang melanda wilayah Tapanuli dan sekitarnya bukan merupakan kejadian baru di Sumatera Utara.
Dalam lima tahun terakhir, sejumlah wilayah seperti Deli Serdang, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, hingga Nias berulang kali mengalami banjir dan longsor dengan korban jiwa yang terus muncul dari tahun ke tahun.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat banjir di Sumatera Utara telah terjadi sebanyak 75 kali di sepanjang tahun 2025. Di tahun sebelumnya, jumlah bencana banjir bahkan lebih banyak, yakni mencapai 121 kejadian.
Banjir yang melanda Sumatera Utara juga menimbulkan banyak kerugian, termasuk kerugian material hingga korban jiwa.
Dari sisi jumlah korban jiwa, banjir di Sumatera Utara selama periode 2025 telah menewaskan 10 warga. Sementara di tahun sebelumnya korban jiwa mencapai 12 orang.
Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Tapanuli Selatan pada Senin (24/11) sendiri telah menewaskan 8 orang. Sebelumnya, banjir juga sempat melanda Kota Padang Sidempuan pada Maret 2025, dan menimbulkan 2 korban jiwa.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang berlaku selama 14 hari. Penetapan dilakukan hari ini, Kamis (27/11/2025), menyusul parahnya bencana yang telah memutus jaringan komunikasi dan menimbulkan korban jiwa.
Dikutip dari Detik, Mualem mengumumkan penetapan itu usai rapat paripurna yang berlangsung di DPR Aceh. Ketua Umum Partai Aceh itu menjelaskan, dirinya telah menetapkan keputusan Gubernur Aceh Tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025.
"Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari sejak tanggal 28 November sampai dengan 11 Desember," kata Mualem.
Bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor terjadi hampir di seluruh wilayah Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan Aceh berstatus tanggap darurat bencana.
"Hari ini saya Gubernur Aceh menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh," kata Mualem di Banda Aceh, dilansir Antara, Kamis (27/11/2025).
Mualem berharap penetapan status darurat ini dapat mempercepat mobilisasi logistik, evakuasi, dan dukungan lintas lembaga untuk menangani bencana yang kini meluas di berbagai daerah di Aceh.
Mualem menjelaskan Pemerintah Aceh juga telah menyalurkan bantuan dalam penanganan bencana tersebut. Bantuan disalurkan melalui SKPA ke sejumlah daerah terdampak banjir dan longsor. Namun, dia mengaku Pemerintah Aceh kewalahan karena ada beberapa jembatan terputus.
"Kita kewalahan juga karena beberapa jembatan terputus seperti di daerah tengah dan timur. Kita kewalahan karena kita transportasi tidak ada," jelasnya.
Mantan Panglima GAM itu menjelaskan, dirinya sudah meminta helikopter dari Kapolda Aceh untuk memantau daerah terdampak bencana.
Diketahui, banjir dan longsor di Aceh saat ini melanda hampir di seluruh Aceh. Berdasarkan data sementara, bencana tersebut membuat 13 warga di beberapa daerah meninggal dunia.
Pemerintah menegaskan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan bertumpu pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan lagi sekedar pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hal ini diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2023.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut KHL kini menjadi dasar paling penting dan tengah dihitung secara detail dengan melibatkan berbagai pihak.
Yassierli menyampaikan, penyusunan KHL tidak dilakukan secara sepihak, melainkan bersama-sama, melibatkan banyak pihak, mulai dari akademisi hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Indikator KHL mencerminkan kebutuhan konsumsi nyata rumah tangga.
Menurut Yassierli, metode perhitungan KHL juga merujuk pada pedoman internasional, yakni metode dari Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (International Labour Organization/ILO).
Sejalan dengan itu, pemerintah juga menyiapkan regulasi baru berupa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar penetapan upah. Namun, proses finalisasi PP tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Yassierli menyatakan pemerintah masih mengkaji secara matang komponen KHL sebagai dasar penetapan upah minimum 2026. Kajian ini penting karena akan menjadi norma baru dalam PP pengupahan yang sedang disiapkan pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan belum ada kepastian apakah dirinya akan ke China untuk negosiasi utang kereta cepat Woosh. Namun, ia menyatakan siap jika dibutuhkan.
Kepada wartawan Purbaya menjelaskan bahwa dalam skema PSO, bagian infrastruktur merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Namun, dirinya kembali menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait negosiasi utang.
Sebelumnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengatakan akan segera berkunjung ke China bersama untuk melakukan negosiasi terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh bersama menkeu Purbaya.
Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani mengatakan, Danantara terus melakukan komunikasi dengan Menteri Keuangan membahas rencana tersebut untuk dimatangkan.
Rosan menyebut, saat ini kedua belah pihak akan memastikan proposal yang akan dibawa dapat tersusun dengan komprehensif dan siap dibahas dalam negosiasi.
(saw/saw)