Kabar Baik: Ekonomi Memanas di Awal November, Investor Bisa Napas Lega

Setelah mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada awal pekan, IHSG hingga rupiah kini bersiap menghadapi perdagangan hari kedua di pekan ini dengan harapan positif.

Rangkaian hasil rilis data penting mulai dari inflasi Oktober, neraca perdagangan, hingga PMI manufaktur akan menjadi fokus utama pelaku pasar, disusul dengan laporan stabilitas keuangan KSSK serta peluncuran indeks baru oleh BEI dan S&P Dow Jones Indices (S&P DJI).

Membaiknya infrastruktur hingga masih tingginya neraca dagang bisa menjadi sentimen positif pasar hari ini.

Berikut rangkuman sentimen utama yang akan menjadi perhatian pelaku pasar hari ini:

Inflasi Oktober Naik di Atas Perkiraan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Oktober 2025 sebesar 0,28% (month-to-month/mtm) dan 2,86% (year-on-year/yoy). Angka ini lebih tinggi dari perkiraan konsensus CNBC Indonesia, yang sebelumnya memproyeksikan inflasi hanya naik 0,02% (mtm) dan 2,6% (yoy).

"Inflasi 0,28% secara bulanan," kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025).

Kenaikan harga terutama disebabkan oleh penurunan produksi cabai merah yang mencapai level terendah tahun ini, serta kenaikan harga bawang merah di beberapa daerah.

Selain itu, permintaan telur ayam ras juga meningkat seiring dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis oleh pemerintah.

Inflasi yang lebih tinggi dari ekspektasi menunjukkan tekanan dari kelompok pangan bergejolak (volatile food) masih terasa, meskipun inflasi inti tetap stabil. Hasil ini akan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Bank Indonesia dalam menentukan arah kebijakan suku bunga jelang akhir tahun.

Surplus Neraca Dagang September Capai US$4,34 Miliar

Selain rilis data Inflasi, BPS turut melaporkan neraca perdagangan Indonesia yang tercatat surplus sebesar US$4,34 miliar pada September 2025.

Capaian ini lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar US$5,49 miliar, namun memperpanjang tren surplus selama 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Surplus terjadi karena ekspor mencapai US$24,68 miliar, lebih tinggi dibandingkan impor sebesar US$20,34 miliar. Hasil ini sejalan bahkan lebih tinggi dari hasil polling CNBC Indonesia yang memperkirakan surplus September berada di kisaran US$3,9-4,0 miliar.

"Surplus ini ditopang oleh komoditas nonmigas sebesar US$5,99 miliar, terutama berasal dari lemak dan minyak hewan-nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja," ujar Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini.

Secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-September 2025 masih surplus US$33,48 miliar, ditopang oleh sektor nonmigas (US$47,20 miliar), sementara sektor migas defisit US$13,72 miliar.

Amerika Serikat, India, dan Filipina menjadi penyumbang surplus terbesar, sedangkan defisit terbesar berasal dari China, Australia, dan Thailand.

PMI Manufaktur RI Oktober Melesat

Aktivitas manufaktur Indonesia kembali mencatat kinerja positif di awal kuartal IV-2025. Data Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis oleh S&P Global menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia naik ke 51,2 pada Oktober, dari 50,4 di September, menandakan ekspansi yang semakin kuat.

Peningkatan ini memperpanjang tren ekspansi menjadi tiga bulan berturut-turut setelah sebelumnya sempat terkontraksi pada April-Juli 2025.

S&P Global melaporkan bahwa kenaikan pesanan baru dan peningkatan aktivitas pembelian menjadi pendorong utama ekspansi manufaktur, disertai stabilisasi output dan perekrutan tenaga kerja baru.

Baca: Laba Emiten Konsumer Menggembung, Ekonomi RI Bangkit?

"Kenaikan pesanan baru bertepatan dengan stabilnya level produksi dan mendorong peningkatan pembelian bahan baku serta perekrutan tenaga kerja," tulis S&P Global dalam laporannya.

Dari sisi harga, pelaku industri mencatat kenaikan beban biaya input tercepat dalam delapan bulan terakhir, dipicu oleh lonjakan harga bahan baku. Peningkatan PMI ini memperkuat optimisme bahwa sektor manufaktur akan tetap menjadi motor pemulihan ekonomi nasional di sisa tahun 2025.

KSSK Pastikan Stabilitas Keuangan RI Terjaga

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga sepanjang kuartal III-2025, di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang masih tinggi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala KSSK, Senin (3/11/2025).
Rapat ini menjadi yang pertama bagi Purbaya sebagai Menteri Keuangan dan Anggito Abimanyu sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Stabilitas sistem keuangan triwulan III-2025 tetap terjaga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mewaspadai berbagai risiko global," ujar Purbaya.

KSSK sepakat untuk memperkuat koordinasi antarotoritas dan menjaga sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS, guna memastikan sistem keuangan tetap stabil sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi eksternal, Purbaya menyebut The Federal Reserve (The Fed) telah memangkas suku bunga sebesar 25 bps menjadi 3,75%-4,00%, sementara ekonomi global masih dipengaruhi oleh kebijakan tarif impor AS.

Meski demikian, IMF merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2% di 2025, didukung oleh ekspansi fiskal dan tren penurunan inflasi.

BEI dan S&P Dow Jones Luncurkan Tiga Indeks Baru

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) resmi meluncurkan tiga indeks saham co-branded yang mencakup saham-saham tercatat di BEI.

Peluncuran ini dilakukan pada Senin (3/11/2025) sebagai langkah memperluas eksposur pasar modal Indonesia di kancah global.

Kolaborasi ini mencakup pengembangan, penerbitan, dan distribusi indeks bagi investor domestik maupun global yang mencari peluang di pasar Indonesia melalui pendekatan investasi tematik.

S&P DJI juga akan memanfaatkan jaringan global dan kemampuan pemasarannya untuk mendistribusikan serta memberikan lisensi indeks BEI ke seluruh dunia, memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan internasional.

Belanja Warga RI Membaik
Jelang penutupan akhir bulan Oktober, emiten-emiten terutama dari sektor consumer goods mulai berbondong-bondong merilis kinerja keuangan kuartal III 2025.
Dominan emiten-emiten tersebut mencatatkan performa kinerja yang cukup baik dan bertumbuh, hal ini dapat mencerminkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan industri di sektor consumer goods.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia Research dari delapan emiten consumer goods yang telah merilis kinerja keuangan pada kuartal III 2025, dominan mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang cukup baik.


Hubungan antara kinerja keuangan saham sektor consumer goods dan Produk Domestik Bruto (PDB) memang erat. Kinerja keuangan saham sektor consumer goods mencerminkan profitabilitas, pendapatan, dan ekspektasi investor terhadap perusahaan yang bergerak di barang konsumsi rumah tangga.

Sektor consumer goods berkaitan erat dengan konsumsi rumah tangga, yang biasanya menyumbang porsi terbesar PDB sekitar 56%. Sehingga saat penjualan produk konsumsi meningkat, kemudian laba perusahaan consumer goods naik, dan harga saham sektor ini menguat, maka kemungkinan besar konsumsi masyarakat juga meningkat, yang berarti dorongan positif terhadap pertumbuhan PDB.

Sementara itu, kinerja penjualan ritel nasional yang menjadi indikator penting untuk melihat bagaimana kondisi daya beli masyarakat telah menunjukkan pemulihan di kuartal III 2025, meski masih sedikit di bawah capaian tahun sebelumnya.

Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI), pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) rata-rata mencapai 4,7% (yoy) pada periode Juli-September 2025.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal II 2025 yang hanya tumbuh 1,0%, namun sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,0% yoy pada kuartal III 2024.


Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), total penjualan mobil secara wholesales (pabrikan ke dealer) sepanjang Juli-September 2025 tercatat sebanyak 184.726 unit, naik 7,7% dibanding kuartal II-2025 (171.554 unit).

ISM Manufaktur AS Jeblok

Indeks Manufaktur AS ISM Manufacturing PMI turun menjadi 48,7 pada Oktober 2025 dari 49,1 pada September, di bawah perkiraan pasar sebesar 49,5, menandai delapan bulan berturut-turut sektor manufaktur mengalami kontraksi.

Baca: Awas! Industri Ban RI Tergelincir Masuk Zona Bahaya!

Produksi menurun (48,2 vs 51), dan kontraksi juga terlihat pada pesanan baru (49,4 vs 48,9), inventaris (45,8 vs 47,7), serta backlog pesanan (47,9 vs 46,2). Pekerjaan atau employment terus menurun (46 vs 45,3), dengan 67% responden panel menyatakan bahwa pengelolaan jumlah karyawan masih menjadi kebijakan utama di perusahaan mereka, bukan perekrutan baru.

Sementara itu, tekanan harga mereda (58 vs 61,9), dan indeks pengiriman pemasok menunjukkan kinerja pengiriman yang lebih lambat untuk bulan ketiga berturut-turut (54,2 vs 52,6).

Dari enam industri manufaktur terbesar, hanya dua (Produk Makanan, Minuman & Tembakau; serta Peralatan Transportasi) yang mengalami ekspansi pada Oktober.

Revisi Aturan DHE
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2023 akan mengalami sedikit perubahan dari hasil evaluasi yang dilakukan sejak berlaku pada 1 Maret 2025.
"Yang jelas kelihatannya akan direvisi sedikit," kata Purbaya seusai konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) selama ini memang tak mampu memperkuat cadangan devisa (cadev) Indonesia.

Baca: Belanja Warga & Ekspor Memanas: Ekonomi RI Mau ke Mana Setelah Ini?

Permasalahan ini lah yang kemudian membuat Presiden Prabowo Subianto beberapa hari terakhir meminta jajaran menterinya untuk segera mengevaluasi ketentuan DHE yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2023.

Mulanya, Destry mengungkapkan bahwa kebijakan wajib parkir dolar hasil ekspor di dalam negeri itu telah dipenuhi secara baik oleh para eksportir. Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan PP 8/2025 dari para eksportir itu pun ia sebut telah mencapai 95%.

(evw/evw)

Pages

Next