Wall Street Rontok, BI Rem Bunga, Pemerintah Guyur Stimulus: RI Aman?

Pasar keuangan Indonesia diperkirakan masih volatile hari ini seiring meningkatnya ketidakpastian. Ambruknya Wall Street bisa menjadi sentimen negatif untuk pasar saham Indonesia.

Pelaku pasar juga akan mempertimbangkan sejumlah sentimen lain, terutama suku bunga BI.

BI Tahan Bunga 4,75% di Tengah Ketidakpastian Global

Di tengah pasar yang masih "wait and see" terhadap arah kebijakan The Fed, Bank Indonesia (BI) akhirnya mengambil langkah untuk menahan suku bunga. Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang berakhir Rabu (22/10) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan (BI-Rate) tetap di level 4,75%.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pre-emptive dan forward looking untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak rambat ketidakpastian global.

Langkah "menahan" ini diambil sebagai jurus untuk menyeimbangkan antara upaya menjaga stabilitas eksternal dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. BI memandang level suku bunga saat ini masih memadai untuk mengendalikan inflasi agar tetap sesuai target sasaran.

Namun, BI tidak hanya "diam". Perry menegaskan bank sentral akan terus memperkuat strategi operasi moneter yang pro-market, terutama melalui intervensi di pasar valas, untuk meredam volatilitas Rupiah. Di saat yang sama, kebijakan makroprudensial longgar tetap dipertahankan untuk mendorong kredit perbankan agar terus mengalir ke dunia usaha.

Purbaya Siapkan Rp 20 T 'Putihkan' Tunggakan BPJS

Gebrakan signifikan datang dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran jumbo senilai Rp 20 triliun untuk program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Langkah ini merupakan realisasi dari janji Presiden Prabowo Subianto untuk "membersihkan" data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Purbaya menegaskan, alokasi tersebut sudah difinalisasi setelah pembicaraan intensif dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

"Tadi minta yang ngerekam berapa, Rp 20 triliun, sesuai janji Presiden, itu sudah dianggarkan," ungkap Purbaya di kantornya, Rabu (22/10).

Program pemutihan ini tidak untuk semua peserta. Sasaran utamanya adalah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau peserta yang didaftarkan Pemda (PBU Pemda) yang datanya menjadi non-aktif akibat menunggak. Kebijakan ini akan menghapus tunggakan iuran mereka, dengan batas maksimal tunggakan 24 bulan. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan status kepesertaan jutaan warga dan memastikan mereka kembali mendapat akses layanan kesehatan.

Foto: Menkeu RI Purbaya dan Menkes RI Budi Gunadi Sadikin membahas langkah memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk mengenai pengelolaan BPJS Kesehatan. (Instagram/MenkeuRI)

BLT Rp 30 T Mulai Cair, 14 Juta Penerima Baru Disasar

Tak hanya memutihkan tunggakan BPJS, pemerintah juga jor-joran menggelontorkan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan total anggaran Rp 30 triliun dipastikan mulai cair pada Triwulan IV tahun ini.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk 'pasang mata' dan bergerak cepat melakukan verifikasi data. Pasalnya, data penerima kali ini diperluas secara signifikan.

Selain 20,8 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) reguler, terdapat 14 juta KPM baru yang sebelumnya belum pernah masuk sebagai penerima bantuan reguler. Data baru ini, yang diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), memerlukan verifikasi kilat. Gus Ipul memberi target verifikasi data tuntas dalam lima hari ke depan.

"Kita ingin waktunya 5 hari ke depan," tegasnya. KPM baru ini dijadwalkan menerima total Rp 900 ribu. Percepatan penyaluran ini sesuai arahan Presiden untuk menopang konsumsi rumah tangga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Revolusi Pupuk Era Prabowo: Harga Dipangkas 20%, 7 Pabrik Baru Dibangun

Kabar gembira akhirnya datang untuk para petani. Sesuai perintah langsung Presiden Prabowo Subianto, pemerintah secara resmi menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebesar 20%, berlaku efektif mulai hari ini, Rabu (22/10).

Penurunan harga ini mencakup dua jenis pupuk utama yang paling dibutuhkan petani, yakni Urea dan NPK. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut ini sebagai langkah bersejarah yang dimungkinkan berkat efisiensi besar-besaran di BUMN pupuk, sehingga diklaim tidak menambah beban subsidi di APBN.

Namun, gebrakan di sektor pertanian tidak berhenti di situ. Pemerintah mencanangkan revitalisasi industri pupuk nasional secara masif. Tak tanggung-tanggung, Indonesia bakal membangun 7 pabrik pupuk baru dengan total nilai investasi mencapai Rp 50 triliun. Proyek raksasa ini ditargetkan berjalan dalam 5-10 tahun ke depan, dengan 5 pabrik di antaranya ditargetkan sudah beroperasi di era pemerintahan Prabowo, atau sebelum 2029.

Sambut PM Baru Jepang, Indonesia Incar Peluang Investasi

Dari panggung global, pemerintah Indonesia buka suara mengenai terpilihnya Perdana Menteri perempuan pertama Jepang, Sanae Takaichi. Seperti diketahui, Takaichi berasal dari faksi konservatif di partainya dan dikenal memiliki pandangan politik yang keras.

Meski demikian, Jakarta memilih melihat transisi kepemimpinan ini sebagai sinyal positif. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa terpilihnya PM Takaichi justru dilihat sebagai "kesempatan baru" untuk meningkatkan hubungan bilateral yang lebih baik.

Pemerintah menyatakan bahwa hubungan Indonesia dan Jepang secara tradisional sudah sangat mapan dan kuat. Latar belakang konservatif pemerintahan baru Jepang diyakini tidak akan mengubah arah kebijakan luar negeri Jepang secara signifikan terhadap mitra strategis seperti Indonesia. Saat ini, Indonesia tengah mengincar peningkatan peluang investasi dan kerja sama ekonomi, memanfaatkan stabilitas kawasan dan hubungan historis yang telah terjalin lama dengan Negeri Sakura.

7 Gerbang Tol Pulih, Listrik Dikebut ke Desa

Kabar baik datang dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) bagi pengguna jalan tol di Jakarta. Emiten pengelola tol ini memastikan bahwa tujuh Gerbang Tol (GT) di Ruas Tol Dalam Kota (Cawang-Tomang-Pluit) kini telah beroperasi normal 100%. Ketujuh gerbang tol tersebut sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat insiden kerusuhan massa pada akhir Agustus lalu. Setelah melalui proses perbaikan dan pemulihan sistem transaksi, kini seluruh gardu di gerbang tol tersebut telah berfungsi optimal melayani pengguna jalan.

Sementara itu, dari sektor energi, pemerintah mengklaim rasio elektrifikasi nasional telah mencapai angka yang sangat tinggi, yakni 99,74%. Meski nyaris sempurna, pemerintah berjanji akan mempercepat program "listrik masuk desa". Fokus utama saat ini adalah mengebut penyetruman listrik di wilayah-wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) yang masih belum terjangkau jaringan PLN, demi mencapai target rasio elektrifikasi 100% di seluruh penjuru negeri.

(gls/gls)

Pages

Next