Awas! Badai dari China Bisa Rusak Pesta Pencapaian Setahun Prabowo

Pergerakan pasar hari ini diharapkan berada di jalur positif meskipun ada kabar kurang sedap dari China. Sejumlah sentimen dari dalam negeri diharapkan ikut menopang pasar hari ini.

Berikut sejumlah sentimen pasar hari ini:

Rapat Dewan Gubernur BI
Bank Indonesia akan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Selasa dan Rabu pekan ini (21-22/10/2025). Setelah memangkas suku bunga secara agresif, investor kini menunggu langkah kebijakan suku bunga berikutnya dari BI.

Sebagai catatan, BI sudah memangkas suku bunga secara agresif sebanyak lima kali pada tahun ini sebesar 125 bs menjadi 4,75% pada September 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo pada RDG bulan lalu menyampaikan pemangkasan suku bunga merupakan bagian dari upaya untuk mendongkrak pertumbuhan.

Secara khusus, suku bunga Deposit Facility diturunkan sebesar 50 bps menjadi 3,75% untuk memicu kredit bank.

Gebrakan Kejagung: Uang Korupsi CPO Rp 13,2 Triliun Masuk Kas Negara

Di sektor penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi kembali menunjukkan hasil konkret yang berdampak langsung pada kesehatan fiskal negara. Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi telah menyelesaikan proses hukum dan menyerahkan uang hasil sitaan dari mega kasus korupsi tata niaga ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) senilai total Rp 13,2 triliun kepada Kementerian Keuangan.

Dana raksasa ini tidak lagi mengendap di rekening penampungan, melainkan langsung disetorkan ke kas negara untuk dimanfaatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah ini merupakan sebuah terobosan penting, memastikan bahwa aset negara yang berhasil diselamatkan dapat segera digunakan untuk membiayai program-program pembangunan yang bermanfaat bagi publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Baca: Sejarah Setahun Era Soekarno-Prabowo: Timor Timur Lepas-Membelah Papua

Dari total nilai sitaan tersebut, kontribusi terbesar datang dari Wilmar Group, salah satu korporasi raksasa di industri kelapa sawit. Penyerahan ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam menindak tidak hanya individu, tetapi juga korporasi yang terlibat dalam praktik ilegal.

Bagi pasar dan investor, langkah tegas ini mengirimkan sinyal positif mengenai perbaikan iklim hukum dan kepastian berusaha di Indonesia.

Foto: Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Kabinet Menteri Merah Putih dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin dalam Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Kabinet Menteri Merah Putih dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin dalam Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Pencapaian Setahun Prabowo

Tepat satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin, pemerintah merilis serangkaian data makroekonomi yang menjadi sorotan utama. Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) diklaim berhasil ditekan hingga menyentuh level terendah dalam sejarah Indonesia.

Pencapaian ini menjadi sebuah modal sosial dan politik yang kuat di tengah tantangan ekonomi global yang masih bergejolak. Pemerintah mengatribusikan keberhasilan ini pada kombinasi beberapa faktor.

Pertama, kebijakan pemulihan ekonomi yang konsisten pasca-pandemi terus membuahkan hasil, mendorong aktivitas bisnis dan konsumsi rumah tangga. Kedua, berbagai program bantuan sosial yang digulirkan dinilai lebih tepat sasaran dalam menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah. Ketiga, aliran investasi yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri, berhasil menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dari ancaman inflasi, serta memastikan kualitas lapangan kerja yang tercipta agar dapat memberikan pendapatan yang layak dan berkelanjutan, menjadi pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan. 

Sebagai salah satu program andalan dan janji kampanye utama, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan progres implementasi yang masif dan menjadi pusat perhatian dalam evaluasi setahun pemerintahan. 

Berikut beberapa pencapaian setahun Prabowo:

Waspada! Ekonomi China Tumbuh Lesu 4,8%, Ancam Ekspor RI

Dari panggung ekonomi global, kabar kurang menggembirakan datang dari China yang berpotensi mengirimkan sentimen negatif ke pasar domestik. Ekonomi negara mitra dagang terbesar Indonesia itu dilaporkan tumbuh lebih lambat dari perkiraan, hanya mencapai 4,8% pada kuartal terakhir.

Angka ini dianggap "suram" dan berada di bawah ekspektasi pasar, menandakan bahwa mesin penggerak ekonomi terbesar kedua di dunia itu tengah menghadapi tantangan struktural yang serius.

Perlambatan ini disinyalir dipicu oleh beberapa faktor, terutama krisis properti berkepanjangan yang tak kunjung usai dan menekan sektor konstruksi serta keuangan. Selain itu, lemahnya permintaan domestik dan tingkat kepercayaan konsumen yang rendah juga menjadi penghambat utama.

Bagi Indonesia, kondisi ini adalah sebuah alarm. Pelemahan ekonomi Tiongkok berisiko tinggi menekan permintaan terhadap komoditas andalan ekspor Indonesia, seperti batu bara, nikel, CPO, dan produk industri lainnya.

Penurunan permintaan ini pada gilirannya dapat memperlemah neraca perdagangan, menekan nilai tukar rupiah, dan mempengaruhi kinerja emiten berbasis komoditas di lantai bursa.

China Tahan Suku Bunga

Bank Rakyat China (PBoC) mempertahankan suku bunga pinjaman utama pada rekor terendah untuk bulan kelima berturut-turut pada Oktober, sesuai dengan ekspektasi pasar.

Keputusan ini mengikuti langkah bank sentral sebelumnya yang mempertahankan suku bunga reverse repo tujuh hari-yang kini berfungsi sebagai suku bunga kebijakan utama-tidak berubah pada pekan lalu, di tengah langkah Federal Reserve AS yang kembali melonggarkan kebijakan moneter pada September dan ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan AS yang masih berlanjut.

Suku bunga pinjaman acuan satu tahun (Loan Prime Rate/LPR), yang menjadi patokan bagi sebagian besar pinjaman korporasi dan rumah tangga, tetap di 3,0%, sementara LPR lima tahun, yang menjadi acuan bagi suku bunga hipotek, dipertahankan di 3,5%. Kedua suku bunga tersebut terakhir kali diturunkan sebesar 10 basis poin pada bulan Mei.

Baca: Setahun Prabowo: Begini Jatuh Bangun Rupiah, Nyaris Tembus Rp 17.000

 

Negosiasi Tarif dengan AS Tertunda Efek Isu Shutdown

Kabar penting lainnya datang dari Washington D.C. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan pembaruan mengenai jadwal negosiasi dagang, khususnya terkait tarif, dengan pemerintahan Donald Trump yang kembali berkuasa. Airlangga mengungkapkan bahwa proses perundingan yang telah dijadwalkan kemungkinan besar akan mengalami penundaan.

Penyebab utamanya adalah dinamika politik internal di Amerika Serikat, di mana terdapat potensi terjadinya *government shutdown* atau penghentian sebagian layanan pemerintah akibat belum disepakatinya anggaran federal.

Isu ini menjadi krusial karena Amerika Serikat merupakan salah satu pasar ekspor non-tradisional terbesar dan paling strategis bagi produk-produk manufaktur Indonesia. Penundaan negosiasi berarti ketidakpastian mengenai kebijakan tarif akan berlanjut lebih lama.

Hal ini dapat mempengaruhi strategi bisnis dan keputusan investasi para eksportir nasional yang telah berorientasi untuk memperluas pasar ke Negeri Paman Sam. Pemerintah Indonesia kini dalam posisi siaga sembari terus memonitor situasi politik di AS.

Kilang Terbesar Hadir Bulan Depan

Sebuah kabar monumental datang dari sektor energi nasional. Bulan depan, Indonesia dijadwalkan akan mengoperasikan kilang minyak terbesarnya dalam sejarah, sebuah megaproyek strategis milik PT Pertamina (Persero).

Kehadiran fasilitas raksasa ini dipandang sebagai game-changer yang akan menjadi tulang punggung baru bagi ketahanan energi dan perekonomian negara.

Selama ini, impor BBM telah menjadi salah satu beban struktural terberat bagi ekonomi Indonesia, terus-menerus menguras cadangan devisa dan memberikan tekanan pada neraca transaksi berjalan. Kilang baru ini dirancang secara spesifik untuk menjawab tantangan tersebut dengan memangkas ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri secara drastis.

Baca: 10 Komoditas RI Ini Meledak: Ekspornya Melonjak Hingga 3 Miliar Persen

Dampaknya pun diperkirakan sangat signifikan. Dengan peningkatan kapasitas produksi domestik, negara berpotensi menghemat devisa hingga puluhan triliun rupiah per tahun, yang akan memperkuat stabilitas rupiah dan memberikan ruang fiskal.

Lebih dari itu, proyek ini akan membuat Indonesia lebih tangguh menghadapi gejolak harga minyak global sambil menciptakan ribuan lapangan kerja baru, menandai sebuah tonggak sejarah dalam perjalanan menuju kemandirian energi.

(gls/gls)

Pages

Next