
30 Negara yang Memilih Hidup Tanpa Militer

Jakarta, CNBC Indonesia — Di tengah meningkatnya anggaran pertahanan dunia dan perlombaan memperkuat alutsista, ada sekelompok negara yang menempuh jalan berbeda. Alih-alih membangun kekuatan bersenjata, mereka memilih bertahan tanpa militer tetap.
Tercatat ada 30 negara dan wilayah yang tidak memiliki angkatan bersenjata resmi. Sebagian besar mengandalkan kepolisian, pasukan paramiliter, atau perjanjian keamanan dengan negara sekutu. Bagi mereka, stabilitas nasional lebih efektif dijaga lewat diplomasi, kerja sama regional, dan sistem hukum yang kuat.
Beberapa di antaranya merupakan negara kecil atau kepulauan yang menempatkan sumber daya pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi, bukan pada belanja pertahanan. Langkah ini memberi ruang bagi pengelolaan anggaran publik yang lebih luas, meski di sisi lain menimbulkan ketergantungan pada negara pelindung.
Contohnya, Kosta Rika membubarkan militernya sejak 1948 setelah perang saudara, memilih memperkuat polisi nasional sebagai penjaga keamanan. Negara mikro seperti Andorra dan Liechtenstein mengandalkan perlindungan dari tetangga besar mereka , Spanyol, Prancis, dan Swiss - melalui perjanjian bilateral yang sudah berlangsung lama.
Di kawasan Pasifik, negara-negara seperti Kiribati, Tuvalu, Palau, Nauru, dan Mikronesia mengikat perjanjian pertahanan dengan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Mereka tetap memiliki unit patroli kecil, namun urusan pertahanan eksternal diserahkan kepada mitra regional yang lebih besar.
Model kerja sama serupa juga terlihat di kawasan Karibia. Negara seperti Dominika, Grenada, dan St Lucia tergabung dalam Regional Security System (RSS), aliansi yang beranggotakan negara-negara Persemakmuran untuk penanganan krisis dan keamanan lintas batas.
Di Eropa, Monako, San Marino, dan Vatikan menjadi contoh unik. Ketiganya tidak memiliki militer aktif, tetapi terlindungi oleh negara tetangga. Vatikan, misalnya, mengandalkan Garda Swiss sebagai pasukan simbolik yang menjaga wilayah kepausan.
Meski tanpa militer formal, sebagian besar negara ini memiliki pasukan kepolisian dan unit penjaga pantai yang bertugas menjaga ketertiban dalam negeri dan keamanan perairan. Dalam konteks modern, struktur seperti ini dianggap cukup efektif, selama hubungan diplomatik dan kerja sama regional berjalan stabil.
Langkah politik untuk tidak memiliki militer menunjukkan bentuk kedaulatan yang berbeda. Keamanan nasional tidak selalu harus bergantung pada kekuatan bersenjata, tetapi bisa lahir dari komitmen terhadap perdamaian, kepercayaan antarnegara, dan konsistensi menjaga netralitas.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(emb/emb)