Anggaran Kesehatan Jadi Rp244 T, Fokus Cegah Penyakit Demi Penghematan

Jakarta,CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto telah menjabarkan rencana dan fokus pemerintahannya dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 beserta Nota Keuangannya dalam sidang tahunan MPR/DPR RI. Termasuk di dalamnya adalah anggaran kesehatan.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026, anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp244 triliun. Angka ini melonjak 15,8% dibanding outlook 2025 sebesar Rp210,6 triliun. Rancangan anggaran kesehatan 2026 ini menandai komitmen pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

"Anggaran kesehatan kita diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, bantuan gizi, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC, serta melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian, kita bisa mencegah penyakit menjadi lebih berat sekaligus menghemat uang negara," ujar Prabowo dalam pidato RUU APBN 2026 dan Penyampaian Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jumat (15/8/2025)..

Prabowo juga menegaskan, pemerintah terus membangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Hingga kini, program Cek Kesehatan Gratis telah dimanfaatkan oleh lebih dari 18 juta warga, serta 66 rumah sakit di 66 kabupaten sedang ditingkatkan kelasnya.

Pemerintah juga menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis bertaraf internasional agar masyarakat Indonesia tidak perlu berobat ke luar negeri.

Rencana Pemanfaatan Anggaran

Dari total alokasi tersebut, Rp123,2 triliun disiapkan untuk layanan kesehatan masyarakat. Porsi terbesar dialokasikan bagi subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mencakup 96,8 juta penerima bantuan iuran (PBI) serta 49,6 juta peserta PBPU, dengan total anggaran mencapai Rp69 triliun.

Pemerintah juga memperkuat aspek gizi masyarakat melalui program makanan bergizi untuk ibu hamil, menyusui, dan balita. Program ini ditargetkan menjangkau 7,4 juta orang dengan dukungan Rp24,7 triliun. Sementara itu, jaminan kesehatan bagi ASN, TNI, dan Polri mendapat alokasi Rp13,3 triliun.

Langkah preventif diperkuat lewat program vaksinasi dan pengadaan obat senilai Rp8,7 triliun, serta screening tuberkulosis yang menyasar 6,2 juta jiwa dengan anggaran Rp2 triliun. Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp2,6 triliun untuk cek kesehatan gratis bagi 130,3 juta peserta, Rp2,9 triliun untuk dana desa dalam penanganan stunting, serta fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang akan menjangkau 93,8 ribu keluarga dengan balita.

Tidak hanya di sisi layanan masyarakat, pemerintah juga fokus memperkuat infrastruktur kesehatan dengan anggaran Rp72,1 triliun. Program ini mencakup revitalisasi rumah sakit daerah senilai Rp2,7 triliun, serta dukungan operasional bagi 10.224puskesmasdan 6.435 balai KB melalui BOK dan BOKB dengan anggaran Rp16,3 triliun.

Selain itu, pemerintah menyalurkan Rp41,7 triliun melalui Dana Alokasi Umum (DAU) kesehatan untuk memperkuat layanan masyarakat di berbagai daerah. Di sisi pengawasan, Rp300 miliar dialokasikan untuk pemeriksaan sampel obat, makanan, kosmetik, dan suplemen kesehatan, sedangkan bantuan pendidikan dokter spesialis disiapkan Rp200 miliar.

Pemerintah juga menyalurkan Rp10,9 triliun untuk mendukung operasional rumah sakit Kementerian Pertahanan, Polri, serta pembangunan RS Kejaksaan.

CNBC INDONESIA RESEARCH 

[email protected]