Siaga! Trump Kembali Kirim Badai ke RI, IHSG-Rupiah di Titik Rawan

Pasar keuangan Tanah Air pada hari ini diperkirakan akan mengalami guncangan setelah Presiden Trump mengumumkan tarif perdagangan. Dalam unggahannya, Trump akan mengenakan tarif sebesar 32% terhadap Indonesia.  Besaran tarif ini sama dengan yang diumumkan pada 2 April 2025.
Negara lain juga akan menghadapi tarif tinggi, termasuk negara ASEAN lainnya.

Pengumuman Trump ini langsung membuat Wall Street jeblok. Pasar saham global, termasuk Indonesia, diperkirakan akan bergerak sejalan dengan Wall Street yakni jatuh.

Pasalnya, pengenaan tarif yang tinggi untuk Indonesia ini akan sangat menghantam ekspor hingga industri dalam negeri. Kebijakan Trump juga akan memicu ketidakpastian global sehingga bisa membuat asing kabur dari Indonesia.

Di tengah kebijakan Trump, ramainya gemuruh saham-saham IPO diharapkan menjadi katalis pasar saham Tanah Air yang dapat mendorong laju IHSG dan menahan gejolak eksternal.

RI Kena Tarif 32%, Trump Perpanjang Deadline Negoisasi

Setidaknya 14 negara akan menghadapi tarif impor tinggi secara menyeluruh mulai 1 Agustus, ungkap Presiden Donald Trump pada Senin.

Dalam serangkaian unggahan di media sosial, Trump membagikan tangkapan layar surat-surat resmi yang mengatur tarif baru kepada para pemimpin negara Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, dan Myanmar.

Beberapa jam kemudian, ia membagikan tujuh surat tambahan yang ditujukan kepada para pemimpin Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Indonesia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand.

Menurut isi surat-surat tersebut:

• Barang impor dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia akan dikenai tarif 25%.
• Barang dari Afrika Selatan dan Bosnia akan dikenai tarif 30%.
• Barang dari Indonesia akan dikenai bea masuk sebesar 32%, sama dengan pengumuman 2 April
• Bangladesh dan Serbia masing-masing akan dikenai tarif 35%.
• Kamboja dan Thailand akan menghadapi tarif 36%.
• Laos dan Myanmar akan dikenai tarif tertinggi, yakni 40%.

Surat-surat yang ditandatangani Trump juga menyebutkan bahwa AS mungkin akan mempertimbangkan penyesuaian tarif tersebut, tergantung pada hubungan bilateral masing-masing negara dengan AS.

Surat-surat ini merupakan pengiriman pertama menjelang Rabu, hari di mana tarif timbal balik (reciprocal tariffs) terhadap puluhan negara awalnya dijadwalkan kembali ke tingkat yang lebih tinggi, seperti yang diumumkan Trump pada awal April.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa masih akan ada lebih banyak surat yang dikirim dalam beberapa hari ke depan.

Pada Senin sore, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menunda tenggat waktu tarif yang semula jatuh pada Rabu menjadi 1 Agustus. Dalam perintah tersebut disebutkan bahwa keputusan itu diambil Trump "berdasarkan informasi tambahan dan rekomendasi dari berbagai pejabat senior."

Untuk sebagian besar negara, tarif baru AS ini hampir sama dengan tarif yang sebelumnya dikenakan setelah Trump mengumumkan tarif "Hari Pembebasan" pada 2 April lalu.

Semua surat tersebut menyatakan bahwa tarif menyeluruh (blanket tariff) yang diberlakukan adalah terpisah dari tarif tambahan khusus sektor terhadap kategori produk-produk utama.

Surat-surat itu juga menyatakan:
"Barang yang ditransship untuk menghindari tarif lebih tinggi akan tetap dikenakan tarif yang lebih tinggi tersebut."
Dalam konteks ini, transshipping merujuk pada praktik memindahkan barang ke negara antara sebelum akhirnya dikirim ke AS, dengan tujuan menghindari tarif.

Surat-surat resmi tersebut menegaskan bahwa tarif baru diperlukan untuk mengoreksi defisit perdagangan AS yang terus-menerus dengan ke-14 negara tersebut.

Surat-surat tersebut juga secara eksplisit memperingatkan ke-14 negara untuk tidak membalas tarif AS dengan memberlakukan tarif balasan terhadap barang AS.

Namun, jika negara-negara tersebut menghapus semua kebijakan Tarif, Non-Tarif, dan hambatan perdagangan maka AS mungkin akan mempertimbangkan penyesuaian terhadap isi surat.

Ancaman Tarif Trump ke BRICS

Trump juga mengumumkan bahwa tarif tambahan sebesar 10% akan dikenakan kepada negara-negara yang "berpihak pada kebijakan anti-Amerika BRICS". Ini terjadi di tengah pertemuan negara-negara BRICS di Brasil pekan ini.

"Setiap Negara yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika BRICS, akan dikenakan Tarif TAMBAHAN sebesar 10%," katanya di laman media sosialnya, Truth Social, Senin (7/7/2026).

"Tidak akan ada pengecualian terhadap kebijakan ini," tegasnya.

Secara terpisah, Trump mengonfirmasi bahwa AS akan mulai mengirimkan surat pada hari Senin. Ini akan merinci tarif khusus negara dan perjanjian apa pun yang dicapai dengan berbagai mitra dagang.

Setidaknya ada 11 negara BRICS. Selain Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan (Afsel), negara lain yang menjadi anggota adalah Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun buka suara perihal ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai tarif tambahan 10% kepada negara yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika di dalam kelompok BRICS.

"Kita sedang melihat Bapak Presiden tengah menghadiri pertemuan BRICS dengan para pemimpin dan kemudian Presiden Trump membuat statement bahwa kelompok BRICS dianggap tidak mendukung AS dan mengancam akan mengenakan tambahan tarif. Ini tentu menggambarkan bahwa dalam suasana seperti ini kita akan terus dihadapkan pada suasana yang sangat dinamis," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (7/7/2025).

Cadangan Devisa RI Naik

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tercatat sebesar US$152,6 miliar, sedikit meningkat dibandingkan posisi pada akhir Mei 2025 sebesar US$152,5 miliar. Kenaikan cadangan devisa ini diharapkan bisa menjadi sentimen positif bagi rupiah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah, di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai respons BI dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Data Konsumen Indonesia

Bank Indonesia akan merilis data kepercayaan konsumen periode Juni 2025 pada Selasa (7/7/2025). Sebelumnya, Survei Konsumen Bank Indonesia pada Mei 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terjaga. Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2025 yang tetap berada pada level optimis (indeks >100) sebesar 117,5.

Terjaganya keyakinan konsumen pada Mei 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap berada pada level optimis. IKE dan IEK masing-masing tercatat sebesar 106,0 dan 129,0, meski lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 113,7 dan 129,8.

Pertumbuhan Ekonomi RI 5,2%-5,8%

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 pada rentang 5,2-5,8%.

Demikianlah hasil rapat kerja dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/7/2025). Hasil ini akan menjadi dasar dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan diajukan presiden pada 16 Agustus mendatang.

Asumsi tersebut lebih tinggi dari realisasi 2025 yang diperkirakan 4,7-5%.

Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga sebagai pemberi andil terbesar yang diperkirakan tumbuh 5-5,5%.

Investasi diperkirakan tumbuh 5-5,9%, konsumsi pemerintah 3,8-4,5%, ekspor 6,5-6,8% dan impor 7,2-7,4%.

"Dengan persetujuan dari pihak pemerintah, Gubernur BI dan DK OJK maka semua kesimpulan panja disetujui pada rapat sore ini," kata Ketua Komisi XI Misbakhun.

Berikut catatan CNBC Indonesia Research mengenai asumsi makro pada KEMPPKF 2026.

IPO Jumbo Jadi Buruan

Pasar saham menyambut saham-saham unggulan di penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) di sepanjang pekan ini. Terpantau delapan emiten yang melakukan IPO akan melantai di bursa pada pekan ini.

Beberapa saham pun terpantau melakukan perubahan pada tanggal penawaran umum menjadi lebih lama, sehingga seolah memberikan kesempatan lebih lama bagi para investor untuk membeli saham IPO mereka.

CNBC Indonesia Research telah mencatat harga penawaran umum yang telah rilis dan perubahan jadwal IPO dari delapan emiten.

Terpantau dua emiten sebelumnya PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) dan PT Pancaran Samudera Transport Tbk (PSAT) telah melakukan pembagian jatah saham IPO kepada para investor.

Berdasarkan informasi yang CNBC Indonesia Research dapatkan, penjatahan IPO ASPR jauh lebih besar dibandingkan IPO PSAT. Hal ini memungkinan pergerakan saham ASPR pada perdagangan hari pertama listing terpantau kurang baik bagi investor karena banjirnya penjatahan.

Berbeda dengan PSAT yang penjatahannya untuk retail untuk transaksi Rp100 juta hanya 1 hingga 2 lot, hal ini mencerminkan IPO PSAT oversubscribed, meskipun belum diketahui berapa banyak oversubscribed pada IPO PSAT. Tapi hal ini bisa mencerminkan pergerakan saham PSAT pada hari perdagangan listing dapat bergerak di zona positif.

Sementara itu pada Senin (7/7/2025), IPO PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) dan PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) telah membagikan penjatahan saham kepada para investor.

Menariknya kedua saham favorite para investor ini mencatatkan oversubscribed puluhan hingga ratusan kali.

Antusiasme pasar di saham IPO CDIA ini sudah sangat tinggi sejak dibuka periode penawaran umum pada Rabu (2/7/2025). Adapun sampai Jumat (4/7/2025) sudah terjadi kelebihan permintaan atau oversubscribed sampai lebih dari 400 kali untuk jumlah lembar saham baru yang ditawarkan sebanyak 12.482.937.500 lembar.

Dana yang masuk sudah lebih dari Rp30 triliun, padahal dana yang diincar CDIA ini maksimal hanya kisaran Rp2,37 triliun saja.

Selain itu, IPO PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) sejak dibuka pada penawaran umum Rabu (2/7/2025), mencatatkan minat yang tinggi pada para pelaku pasar.

IPO COIN sudah mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed lebih dari 70 kali dengan total pemesanan lebih dari 100 ribu calon investor berdasarkan informasi yang CNBC Indonesia Research dapatkan.

IPO COIN menjadi satu-satunya Bursa Berjangka dan Bursa Aset Kripto di Indonesia yang akhirnya go public. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 22.058.824 lot, dengan persenan total saham sebanyak 15%. Potensi dana IPO sebesar Rp220,6 miliar-Rp231,6 miliar dan potensi market cap setara dengan Rp1,47 triliun-Rp1,54 triliun.

(saw/saw)

Pages

Next