Trump, BI Hingga Danantara Beri Kabar Gembira, IHSG-Rupiah Menguat?

Pasar keuangan Indonesia diharapkan akan menghijau pada hari ini setelah ambruk kemarin. Sejumlah sentimen positif dari dalam dan luar negeri diharapkan bisa mendorong saham hingga rupiah untuk menguat.

Dari dalam negeri, pelonggaran Bank Indonesia, gebrakan Danantara dan insentif fiskal masih akan menjadi penggerak positif pada hari ini. Sementara itu, penundaan tarif Trump ke Uni Eropa diperkirakan bisa memperkuat pasar keuangan Indonesia. 

BI Tambah Guyuran Likuiditas Rp 80 Triliun ke Perbankan

Bank Indonesia (BI) kembali menambah pasokan likuiditas ke sektor perbankan lewat Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Tambahan likuiditas ini mencapai sekitar Rp80 triliun dan efektif berlaku mulai 1 April 2025, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro, dalam Taklimat Media di Gedung BI pada 26 Mei kemarin. Dana tersebut diberikan sebagai insentif berupa pengurangan giro wajib minimum, dan diarahkan untuk mendukung penyaluran kredit yang produktif serta menjaga stabilitas likuiditas sistem keuangan.

Solikin menegaskan bahwa KLM merupakan instrumen strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Di tengah tantangan ekonomi, BI melihat pentingnya mendorong perbankan agar tetap ekspansif dalam penyaluran kredit. Dengan ketersediaan likuiditas tambahan, diharapkan bank-bank memiliki ruang yang lebih besar untuk mendukung pembiayaan sektor riil, terutama pada sektor-sektor prioritas nasional.

Baca: Ekonomi Tanpa Biaya Tetap: Dunia Tanpa Fondasi

Lebih lanjut, kebijakan ini juga menjadi penopang di tengah turunnya Dana Pihak Ketiga (DPK) akibat melemahnya daya beli masyarakat.

Ketika kondisi ekonomi kurang stabil, masyarakat cenderung mengurangi simpanan di bank, yang akhirnya mempersempit ruang gerak perbankan dalam menyalurkan kredit. Melalui KLM, BI memberikan bantalan agar fungsi intermediasi bank tetap terjaga dan tidak menghambat laju pemulihan ekonomi nasional.

Danantara Gandeng China, Ini Bidang yang Akan Wadahi Investasinya

Hubungan diplomatik Indonesia China yang genap 75 tahun menjadi panggung strategis bagi Danantara Indonesia untuk memperkuat peran investasinya di kancah global. Melalui kunjungan resmi ke Beijing pada 20-21 Mei 2025, Badan Pengelola Investasi ini menggandeng sederet raksasa finansial China dalam rangka menjajaki peluang investasi jangka panjang.

Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara, mengungkapkan optimisme atas sambutan hangat dari institusi keuangan China menandai potensi babak baru kolaborasi yang lebih dalam antara kedua negara. "Seluruh agenda berjalan sangat positif. Kami melihat komitmen yang kuat dari berbagai lembaga keuangan dan investasi di China untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, khususnya melalui Danantara Indonesia," terang Pandu dikutip dari keterangan resmi, Senin, (26/5/2025).

Dukungan juga datang dari Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), bank terbesar dunia dari sisi aset, yang membuka peluang pendanaan untuk proyek energi terbarukan di Indonesia.

ICBC turut mengundang Danantara ke forum elite Belt and Road Bankers Roundtable, mempertemukan 180 lembaga keuangan dari 85 negara. Keterlibatan di forum ini bukan hanya simbol kehormatan, tapi juga peluang membangun jaringan investasi global yang lebih kuat.

Insentif Fiskal

Pemerintah memastikan insnetif fiskal akan diberikan untuk mendongrak ekonomi, salah satunya adalah bantuan upah. "Bantuan langsung subsidi upah itu nanti kita akan bahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan, itu kira-kira RP 150 ribu per bulan," kata Airlangga di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan besaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang gajinya berada di bawah besaran Rp 3,5 juta per bulan. Menurutnya rencananya pemerintah akan memberikan senilai Rp 150 ribu per bulan.

Adapun menurutnya jangka waktu pemberian bantuan subsidi itu rencananya bakal diberikan selama dua bulan. "Dua bulan. Dua bulan saja," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan terkait pemberian enam paket insentif yang diberikan masih dalam tahap pembahasan dengan lintas kementerian lembaga. Tapi rencananya akan diluncurkan pada 5 Juni mendatang.

"Karena semua yang kita siapkan adalah regulasi, baik itu dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan), kemudian yang terkait dengan Bantos di Kementerian Sosial, terkait dengan pangan perlu ada rapat dengan Kementerian Pangan dan Bapanas, kemudian terkait dengan listrik perlu ada rapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," kata Airlangga.

Diketahui pemerintah akan memberikan 6 bantuan untuk mendorong perekonomian Indonesia. Berikut daftar lengkap bantuan yang diberikan pemerintah:

1. Diskon transportasi

Pemerintah akan memberikan bantuan berupa diskon transportasi yang berlaku untuk moda angkutan laut, kereta api, sampai pesawat. Pemberian diskon berlaku selama masa libur sekolah, yakni Juni 2025 dan Juli 2025.

2. Diskon tarif tol

Pemerintah juga akan memberikan potongan tarif tol yang ditargetkan menyasar 110 juta pengendara. Mengingat akan terdapat liburan panjang pada akhir Mei dan awal Juni mendatang, sehingga dapat meringankan beban masyarakat yang ingin melakukan perjalanan liburan panjang.

3. Diskon tarif listrik

Diskon tarif listrik kembali diberlakukan pemerintah, kini diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

4. Tambahan alokasi bansos

Pemerintah akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

5. Bantuan subsidi upah (BSU)

Pemerintah akan kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU), seperti yang pernah disalurkan pada masa pandemi Covid-19. Bantuan ini berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

6. Perpanjangan program diskon iuran JKK

Pemerintah juga akan memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

Trump Tunda Pengenaan Tarif ke Uni Eropa

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu mengatakan bahwa ia telah menyetujui perpanjangan batas waktu penerapan tarif 50% terhadap Uni Eropa hingga 9 Juli.

"Saya menerima panggilan hari ini dari Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, yang meminta perpanjangan dari batas waktu 1 Juni terkait Tarif 50% dalam hal Perdagangan dengan Uni Eropa," tulis Trump di platform Truth Social.

"Saya menyetujui perpanjangan tersebut - hingga 9 Juli 2025 - Merupakan kehormatan bagi saya untuk melakukannya," tambahnya.

Pernyataan Trump muncul setelah Von der Leyen mengatakan bahwa ia telah melakukan "pembicaraan yang baik" dengan Trump, namun membutuhkan waktu hingga 9 Juli untuk "mencapai kesepakatan yang baik."

"UE dan AS memiliki hubungan perdagangan paling penting dan erat di dunia," tulisnya di platform X.

"Eropa siap untuk mempercepat pembicaraan secara cepat dan tegas," lanjutnya.

Trump telah memberlakukan tarif sebesar 20% terhadap Uni Eropa sebagai bagian dari kebijakan "tarif resiprokal" secara luas, sebelum memangkas tarif tersebut menjadi 10% selama 90 hari pada 9 April.

Namun, pekan lalu Trump menyarankan pemberlakuan "tarif langsung sebesar 50%" terhadap Uni Eropa mulai 1 Juni, dengan alasan bahwa blok yang terdiri dari 27 negara tersebut "sangat sulit untuk diajak bernegosiasi."

"Diskusi kami dengan mereka tidak kemana-mana!" tulis Trump pada hari Jumat di Truth Social.

Ia kemudian mengatakan bahwa ia tidak berencana untuk mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa sebelum 1 Juni.

"Saya hanya bilang, sudah saatnya kita bermain dengan cara yang saya tahu," ujarnya dalam acara penandatanganan perintah eksekutif di Gedung Putih.

(emb/emb)

Pages

Next