
Didukung 8 Kebijakan Prabowo & DHE, Mari Berdoa RI Kembali Pesta

Pasar keuangan Tanah Air tampaknya masih akan banyak dipengaruhi sentimen dari dalam negeri setelah rilis neraca dagang dan sederet kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo guna mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk update DHE.
Selain itu, pelaku pasar masih menanti sejumlah data dari hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) Rabu esok hari (19/2/2025), kemudian berlanjut pada Kamis ada rilis Neraca Pembayaran dan hasil risalah Federal Open Market Committee (FOMC) bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed).
Berikut rincian sentimen yang akan berpengaruhi pada perdagangan hari ini :
Neraca Dagang RI Januari 2025 : Surplus Lebih Banyak Dari Perkiraan
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 3,45 miliar pada Januari 2025, ini menandai surplus selama 57 bulan beruntun sejak Mei 2020.
Surplus ini dipicu oleh impor yang lebih rendah sebesar US$ 18 miliar, sementara ekspor mencapai US$21,45 miliar.
Capaian surplus itu juga lebih banyak dari yang diperkirakan. Sebelumnya, konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari sembilan lembaga memperkirakan surplus neraca perdagangan pada Januari 2025 akan mencapai US$1,78 miliar.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan surplus pada Januari 2025 ditopang oleh surplus komoditas minyak dan gas (migas), penyumbangnya a.l. bahan bakar mineral, lemak hewan dan nabati, serta besi dan baja.
Pada saat yang sama, dia mengatakan neraca perdagangan komoditas migas mengalami defisit US$ 1,43 miliar disumbang oleh impor minyak mentah dan hasil minyak.
Data BPS menunjukkan, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan beberapa negara. Adapun, 3 terbesar yakni AS US$ 1,58 miliar, India US$ 0,77 miliar dan Filipina US$ 0,72 milliar. Sementara itu, dengan China, Indonesia mengalami defisit US$ 1,77 miliar.
![]() Rilis BPS Senin, (17/2/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistics) |
8 Kebijakan Ekonomi RI Awal Tahun
Pada kemarin Senin (17/2/2025), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan daftar kebijakan yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025.
"Saudara-saudara sekalian dalam kuartal I tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Prabowo.
"Saudara-saudara juga kebijakan-kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformsi ekonomi kita, pertama tentunya program MBG yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten," tambah Prabowo.
Adapun, daftar kebijakan ekonomi pada kuartal I-2025 tersebut yaitu:
DHE Untuk Perkuat Rupiah
Sentimen berikutnya datang dari update aturan devisa hasil ekspor (DHE) yang kabarnya boleh digunakan untuk operasional, dengan catatan dan syarat tertentu seiring dengan pemberlakuan DHE 100% pada 1 Maret 2025 mendatang.
Pemberlakuan DHE ini akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA dalam bank-bank nasional.
Kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo ini berlaku mulai 1 Maret 2025. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Kebijakan pengetatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) akan mampu menambah likuiditas valuta asing (valas), khususnya dolar Amerika Serikat (AS) sehingga membantu stabilitas nilai tukar rupiah.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (17/2/2025)
"Dengan adanya DHE SDA akan tingkatkan devisa dan dukung stabilitas nilai tukar rupiah," ungkapnya.
Presiden Prabowo Subianto mewajibkan seluruh Devisa Hasil Ekspor (DHE) atau 100% disimpan di dalam negeri mulai 1 Maret 2025 dalam kurun waktu satu tahun. Lewat kebijakan ini ditargetkan US$ 80 miliar masuk ke pasar keuangan dalam negeri.
Perry sendiri meyakini target tersebut sangat realistis. Mengingat kebijakan diberlakukan untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Meskipun, sektor minyak dan gas bumi dikecualikan.
"Dengan kebijakan yang baru ini kami perkirakan akhir tahun ini bisa meningkat US$ 80 miliar dari US$13 miliar menjadi US$80 miliar masuknya ke rekening khusus," jelas Perry.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan meskipun DHE wajib 100%, tetapi akan memberikan ruang bagi eksportis untuk keberlangsungan usaha.
Ruang yang dimaksud adalah pertama penukaran rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usaha.
"Kedua, pembayaran dalam bentuk valas atas kewajiban pajak, PNBP dan kewajiban lainnya ke pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, jelas Prabowo dalam konferensi pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Prabowo melanjutkan yang ketiga yaitu, pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing. Keempat pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia atau tersedia namun hanya sebagian atau tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi pasokan di dalam negeri.
"Kelima, pembayaran kembali atas pinjaman barang modal dalam bentuk valas," terang Prabowo.
Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
"Dalam pasal ini diatur pula sanksi administrasi berupa penangguhan pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan PP ini," paparnya.
Kami melihat kebijakan ini setidaknya bisa membuat eksportir sedikit bernapas lega dan menjawab keresahan akan kekhawatiran likuiditas yang mengetat untuk operasional.
BI Kembali Cut?
Bank Indonesia (BI) mulai menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada hari ini dan besok (18-19/2/2025). Sebagian pelaku pasar memperkirakan BI akan memangkas suku bunga kembali sementara sebagian lain memproyeksi BI akan mempertahankan suku bunga.
Seperti diketahui, BI secara mengejutkan memangkas suku bunga sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada Januari 2025. BI memangkas suku bunga sebagai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan.
(tsn/tsn)