Newsletter

Nasib RI: Dihajar Cuaca Ekstrem, Dihujani Sentimen Negatif Tiap Hari

Susi Setiawati, CNBC Indonesia
11 February 2025 06:15
Foto kolase Presiden AS, Donald Trump dan Presiden China, Xi Jinping. (REUTERS)
Foto: Foto kolase Presiden AS, Donald Trump dan Presiden China, Xi Jinping. (REUTERS)

Pada awal pekan ini, IHSG hingga rupiah telah dimulai dengan pelemahan tajam. Derasnya aliran dana asing tentu memiliki sebab sehingga enggan bertransaksi di pasar tanah air. Mulai dari fundamental kinerja keuangan beberapa emiten hingga perang dagang yang timbul akibat kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).

Pasar keuangan Indonesia diperkirakan masih akan dihujani sentimen negatif pada pagi hari ini. Mirip dengan cuaca ekstrem yang kini tengah melandai Indonesia, IHSG hingga rupiah dan SBN juga tak kalah menderita karena sentimen dari eksternal.

Bila sebagian wilayah Indonesia harus menghadapi hujan deras hingga banjir tiap hari maka pasar keuangan Indonesia juga harus melawan banyaknya tekanan dari asing yang membuat kinerjanya memburuk. Outflow, dampak perang dagang, hingga data ekonomi AS membuat pasar keuangan Indonesia menderita.

IHSG Melemah Karena Outflow

IHSG telah mengalami penurunan selama empat hari beruntun hingga perdagangan kemarin Senin (11/2/2025) yang lagi-lagi ambles 1,40% di level 6.648,14. Sehingga di sepanjang 2025, IHSG telah ambles hingga 7,19%. ambruknya IHSG tak lepas dari derasnya outflow atau keluarnya dana asing. Pada perdagangan kemarin, asing tercatat net sell sebesar Rp 921,07 miliar.

Ekonom dari Sucor Sekuritas, Ahmad Mikail menyatakan pendapatan soal kejatuhan IHSG kemarin adalah lanjutan dari efek dari kinerja keuangan kuartal tahun lalu, terutama dari perbankan yang meleset ekspektasi.

"Soal IHSG dari dalam negeri masih dari kinerja perbankan yang missed ekspektasi kuartal lalu, jadi ada outflow di pasar saham, ditambah ada perang tarif" ujar Ahmad ke CNBC Indonesia pada Senin (10/2/2025).

Dalam sepekan lalu (3-7 Januari 2025), secara total, asing masih terpantau net sell sebanyak Rp3,9 triliun di keseluruhan pasar saham. Adapun, sektor yang mendapat serbuan aksi jual asing kebanyakan dari perbankan besar.

Saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengalami punishment paling berat dengan net sell asing mencapai Rp2,27 triliun, diikuti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp839,9 miliar, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp198,6 miliar, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Rp45,9 miliar.

Selain sektor perbankan, berikut rincian 20 saham emiten yang paling banyak dijual asing selama sepekan terakhir :

Ekonom Bank Danamon, Hosianna Situmorang juga sependapat penyebab ambruknya IHSG akibat dari penyesuaian atas laporan keuangan yang membuat tekanan jual asing masih deras.

"Ya masih dampak penyesuaian atas rilis laporan keuangan, sehingga asing masih lanjut net sell di pasar saham" ungkap Hosinna kepada CNBC Indonesia pada Senin (10/2/2025).

Lebih lanjut, Hosiana juga menjelaskan bahwa tekanan asing ini juga masih diperberat oleh sentimen tarif trump, dan exclusion beberapa saham oleh indeks MSCI.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (10/2/2025), mengumumkan tarif baru 25%. Hal ini berlaku untuk semua impor baja dan aluminium ke Paman Sam, dalam perombakan kebijakan "bea masuk logam" besar-besaran yang dirinya lakukan.

Trump, berbicara kepada wartawan di Air Force One dalam perjalanannya ke NFL Super Bowl di New Orleans, juga mengatakan bahwa ia akan mengumumkan tarif timbal balik pada hari Selasa atau Rabu, yang akan berlaku segera.

Ia mengatakan AS akan menyamakan tarif yang dikenakan oleh negara lain dan bahwa ini akan berlaku untuk semua negara.

Sementara itu, China mulai memberlakukan tarif balasan pada beberapa ekspor AS mulai Senin (10/2/2025), tanpa tanda-tanda adanya kemajuan dalam negosiasi perdagangan antara Beijing dan Washington. Para pedagang minyak dan gas kini berusaha mendapatkan pengecualian dari Beijing untuk impor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) asal AS.

Aksi perang dagang AS dan negara lain yang mulai membalas ini semakin memperkeruh ketidakpastian global.

Perang Dagang Makin Panas

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperkuat kebijakan proteksionismenya dengan rencana menerapkan tarif 25% terhadap impor baja dan aluminium mulai Senin (10/2/2025). Langkah ini segera mendapat ancaman pembalasan dari Uni Eropa serta peringatan dari China bahwa tidak ada pemenang dalam perang dagang.

Trump mengonfirmasi rencana kebijakan ini kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One pada Minggu (9/2/2025). Langkah ini menandai kembalinya kebijakan perdagangan keras Trump, yang sebelumnya telah diberlakukan selama masa kepresidenannya pada 2017-2021.

Uni Eropa merespons kebijakan ini dengan tegas. Komisi Eropa menyatakan bahwa mereka belum menerima pemberitahuan resmi terkait tarif baru, namun mereka siap mengambil langkah serupa.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan bahwa Eropa tidak akan tinggal diam dan akan "mereplikasi" setiap tarif yang dikenakan AS.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik langkah Trump dan memperingatkan bahwa tarif ini akan merugikan konsumen Amerika sendiri.

Sementara itu, Komisi Eropa dalam pernyataan resminya, "Kami akan bertindak untuk melindungi kepentingan bisnis, pekerja, dan konsumen Eropa dari kebijakan yang tidak adil ini."

Sikap serupa juga disuarakan oleh China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengingatkan bahwa perang dagang tidak akan menguntungkan siapapun.

Beijing telah mempersiapkan tarif balasan terhadap barang-barang asal AS senilai US$14 miliar, termasuk batu bara dan gas alam cair (LNG), yang akan berlaku mulai Senin (10/2/205). Sebaliknya, tarif yang diberlakukan Trump terhadap barang-barang China mencapai US$525 miliar, menurut analisis Goldman Sachs.

Tarif Resiprokal Trump

Trump juga menegaskan dia akan mengadakan konferensi pers pada hari Selasa atau Rabu untuk memberikan informasi terperinci tentang rencana tarif timbal balik atau resiprokal. Ia menambahkan bahwa ia pertama kali mengungkapkan pada hari Jumat (7/2/2025), bahwa ia merencanakan tarif timbal balik untuk memastikan "bahwa kita diperlakukan secara merata dengan negara lain".

Pria 78 tahun itu telah lama mengeluh tentang tarif 10% UE untuk impor mobil yang jauh lebih tinggi daripada tarif mobil AS sebesar 2,5%. Ia sering menyatakan bahwa Eropa "tidak akan mengambil mobil kami" tetapi mengirim jutaan mobil ke barat melintasi Atlantik setiap tahun.

Namun, AS menikmati tarif 25% untuk truk pikap, sumber laba penting bagi produsen mobil Detroit General Motors, Ford dan Stellantis di AS. Tingkat tarif rata-rata tertimbang perdagangan AS, menurut data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah sekitar 2,2%, dibandingkan dengan 12% untuk India, 6,7% untuk Brasil, 5,1% untuk Vietnam, dan 2,7% untuk negara-negara Uni Eropa (UE).

Dampak Pada Perdagangan Global

Keputusan Trump diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap negara-negara yang menjadi pemasok baja dan aluminium utama ke AS, termasuk Kanada, Brasil, Meksiko, dan Korea Selatan.

Kanada menjadi negara yang paling terdampak, mengingat posisinya sebagai pemasok baja dan aluminium terbesar ke AS berdasarkan data perdagangan Amerika Serikat.

Menurut perusahaan konsultan Roland Berger, sekitar 25% ekspor baja Eropa mengalir ke AS. Artinya, kebijakan ini bisa menghantam keras sektor industri baja di Eropa, terutama jika Uni Eropa gagal menegosiasikan pengecualian tarif.

Trump sebelumnya telah menggunakan tarif sebagai senjata diplomasi sejak menjabat kembali sebagai Presiden AS. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri domestik sekaligus menekan negara mitra dagang agar mengikuti keinginannya.

Sebagai contoh, Trump sempat menunda tarif 25% terhadap Kanada dan Meksiko selama satu bulan setelah kedua negara sepakat untuk meningkatkan upaya menekan arus fentanyl dan imigran ilegal ke AS. Namun, untuk China, Trump tetap memberlakukan tarif, dengan tambahan 10% terhadap produk yang masuk ke AS sejak Selasa lalu.

Strategi Trump dalam menggunakan tarif sebagai senjata diplomasi tidak hanya terbatas pada mitra dagang besar. Baru-baru ini, Trump mengancam Kolombia dengan tarif setelah negara itu menolak mendaratkan pesawat AS yang membawa migran yang dideportasi.

Setelah ketegangan seharian penuh, Kolombia akhirnya mengalah dan membiarkan pesawat AS mendarat.

Kebijakan tarif ini menandakan bahwa Trump tetap berpegang teguh pada pendekatan "America First", dengan menggunakan kekuatan ekonomi AS untuk menekan negara-negara lain agar tunduk pada kepentingan Washington.

Namun, dengan perlawanan dari Uni Eropa, China, dan mitra dagang lainnya, langkah ini berpotensi memperburuk hubungan perdagangan global dan meningkatkan risiko perang dagang berkepanjangan.

Pemerintah RI Tunda Pembahasan Anggaran

Kabar panas terbaru dari dalam negeri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menunda pembahasan pemotongan anggaran yang semula digelar pekan ini.

Rapat efisiensi anggaran antara Komisi I-XIII DPR dengan para menteri dan kepala lembaga negara yang menjadi mitranya resmi ditunda. Keputusan ini tertuang dalam Surat Nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 7 Februari 2025.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa permohonan penundaan datang dari pihak kementerian dan lembaga terkait karena pemerintah tengah melakukan rekonstruksi anggaran. "Maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja," demikian bunyi kutipan surat tersebut.

Selain itu, bagi Komisi yang telah lebih dulu membahas efisiensi anggaran dengan mitra kerja, diwajibkan menggelar rapat ulang setelah adanya pembaruan rekonstruksi anggaran.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin oleh Sri Mulyani telah mengumumkan rencana efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, upaya ini bertujuan untuk menghemat Rp 306,69 triliun, dengan Rp 256,1 triliun berasal dari efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

Dalam surat nomor S-37/MK.02/2025, Sri Mulyani memaparkan bahwa sebanyak 16 pos belanja K/L akan dipangkas, dengan pemangkasan terbesar terjadi pada pos pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang akan dipotong hingga 90%, diikuti oleh pengurangan belanja untuk kegiatan seremonial dan percetakan. Pemerintah berharap langkah ini dapat mengurangi pemborosan dan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk sektor-sektor yang lebih prioritas.

Di sisi lain, meskipun ada pemangkasan, beberapa kementerian dan lembaga mengalami peningkatan alokasi anggaran pada APBN 2025. Berikut adalah 10 K/L dengan belanja terbesar menurut organisasi di APBN 2025:

Meskipun demikian, perbedaan anggaran di berbagai K/L menunjukkan adanya prioritas yang berbeda, dengan sektor-sektor yang dianggap kritikal seperti pertahanan, kesehatan, dan sosial mendapatkan perhatian lebih besar dalam APBN 2025. Pemerintah berharap melalui penghematan yang sistematis dan terstruktur, dapat tercipta anggaran yang lebih berkelanjutan dan dapat mendukung pembangunan nasional yang lebih optimal.

Merujuk pada pengumuman terakhir, pemangkasan anggaran akan berdampak dalam 10 K/L terbesar, berikut rencana terakhir pemangkasannya:

Kepercayaan Konsumen Indonesia

Hari ini Selasa (11/2/2025), Bank Indonesia (BI) akan merilis Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) periode Januari 2025. Sebelumnya, hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2024 sebesar 127,7, naik 1,8 poin dibanding bulan sebelumnya, yang sebesar 125,9.

Menurut Direktur Eksekutif dan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, penguatan tersebut didorong oleh perbaikan dalam Indeks Penghasilan Saat Ini, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama. Ketiga indeks tersebut masing-masing meningkat menjadi 123,9, 112,2 dan 111,8 pada Desember 2024, dibandingakn sebelumnya 121,9, 110,1 dan 108,4 pada November 2024.

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menggelar  Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah semua dewan komisioner serta pemerintah

Menarik disimak apakah OJK akan mengeluarkan aturan dan kebijakan baru dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi terbaru.

(saw/saw)
Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular