RUU Pilkada Batal Disahkan: Pasar RI Bakal Adem Atau Tetap Kebakaran?

Sentimen pasar hari ini diperkirakan datang dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, salah satu yang paling punya pengaruh signifikan yakni perihal aksi demonstrasi yang terjadi kemarin di daerah gedung DPR. Hal ini tentu memberikan ketakutan atau fearness tersendiri bagi investor untuk menempatkan dananya di pasar keuangan domestik.

Sementara dari mancanegara, pernyataan ketua bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menjadi hal yang patut dicermati terkhusus soal kebijakan moneter suku bunga acuan ke depannya. Manuver The Fed dalam menentukan besaran suku bunga yang akan dipangkas ini akan menjadi acuan bagi bank sentral lainnya di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Demonstrasi terhadap Putusan DPR Hingga Batalnya RUU Pilkada

Ribuan mahasiswa, buruh, hingga civitas akademika menggelar aksi demo di seluruh penjuru Indonesia. Aksi demo adalah bentuk protes atas keputusan DPR yang merevisi UU Pilkada, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora.

Di Jakarta, panasnya demo tersebut membuat pagar di belakang gedung DPR/MPR pun berhasil dirobohkan oleh kalangan mahasiswa.

Aksi demo besar-besaran dilakukan oleh lapisan masyarakat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI), dan para buruh sebagai protes terhadap revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Sebelumnya, protes keras telah membanjiri jagat dunia maya. Netizen di Indonesia ramai membagikan gambar garuda berlatar warna biru di media sosial dengan tulisan "Peringatan Darurat".

Baca: KPU Ikuti MK Soal Pilkada, Siapkan Draft Revisi PKPU

Pantauan CNBC Indonesia, sejak Rabu kemarin hingga Kamis pagi, banyak yang mengunggah Instagram Stories dengan mematrikan visual tersebut.

Protes bermula dari keputusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Putusan dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa lalu. Hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan kedua partai tersebut terhadap UU Pilkada.

Dalam keputusan MK disebut partai politik (parpol) tidak perlu memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengajukan calon kepala daerah.

Namun, Baleg DPR kemudian memutuskan hal yang berbeda dengan MK DPR sepakat jika perubahan syarat ambang batas pencalonan Pilkada hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Partai yang mempunyai kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya.

DPR juga memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) sehingga batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih dan bertolak belakang dengan putusan MK.

Aksi demo akhirnya membuat DPR memilih untuk membatalkan revisi RUU Pilkada. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan tidak ada rapat paripurna jelang akhir pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024. DPR juga membatalkan RUU Pilkada setidaknya sampai pendaftaran Pilkada.

Dasco menuturkan, agenda rapat paripurna sudah ditetapkan pada hari Selasa dan Kamis. Maka dari itu, tidak ada kemungkinan untuk rapat dilaksanakan pada Jumat 23 Agustus 2024 maupun Senin 26 Agustus 2024.

Oleh karena itu, menurut Dasco, pada saat pendaftaran pilkada pada 27 Agustus, yang akan berlaku adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.

"Rapat paripurna kalaupun mau dilaksanakan itu tanggal 27 Agustus yang kita tahu, sama-sama tahu, sudah masa pendaftaran. Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftaran sudah telat," paparnya.

Dasco menyebutkan alasan batalnya penetapan revisi UU Pilkada karena secara tata tertib aturan persidangan tidak terpenuhi.

"Kita ikuti tatib yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR, setelah ditunda 30 menit, kemudian menurut tatib itu tidak bisa diteruskan sehingga kita tidak jadi laksanakan," kata Dasco dalam konferensi pers.

Pembatalan revisi RUU Pilkada maka ada sejumlah implikasi. Di antaranya adalah semakin banyak partai politik yang bisa mengajukan nama calon gubernur di Pilkada karena ambang batas 25% tidak berlaku.
Keputusan ini diperkirakan akan mempengaruhi langkah PDIP di Pilkada Jakarta pada 27 November mendatang.

Salah Satu Aksi Demo Besar Era Jokowi

Terdapat setidaknya enam kali aksi demo menolak dominasi pemerintah yang terlalu berlebihan, salah satunya Demo RUU Pilkada 2024.

Ribuan massa pendemo Demo Darurat Indonesia memadati Jalan Gotot Subroto, Jakarta. Massa demo datang bergerombol mengenakan atribut dan membawa spanduk.

Sejumlah elemen masyarakat sipil, mulai dari buruh, mahasiswa, hingga aktivis menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Massa aksi terdiri dari berbagai elemen, diantaranya adalah komedian seperti Cing Abdel, Mamat Alkatiri, Abdur Asryad, Bintang Emon, Yuda Keling, hingga Arie Kriting terlihat di depan DPR.

Foto: Hitung Budget Makan Bergizi Orasi Reza Rahadian di DPR: Ini Bukan Negara Milik Keluarga Tertentu(CNBC Indonesia TV) Hitung Budget Makan Bergizi Orasi Reza Rahadian di DPR: Ini Bukan Negara Milik Keluarga Tertentu(CNBC Indonesia TV)

 

Bahkan hingga aktor terkemuka Indonesia, Reza Rahadian turut hadir dalam aksi demo ini.

Reza memutuskan untuk "turun ke jalan" bersama para demonstran lainnya untuk menolak Revisi UU Pilkada. Ia mengaku sudah terlampau resah hingga tak bisa tidur tenang di rumah.

Aksi demonstrasi yang diikuti Reza Rahadian bertujuan untuk memprotes DPR yang berencana mengesahkan revisi UU Pilkada. Apabila UU tersebut direvisi, maka putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, berpeluang maju sebagai calon kepala daerah.

IHSG & Rupiah Terpuruk

Penutupan pasar keuangan Indonesia kemarin memang salah satu yang terburuk sepanjang 2024. Hal ini tercermin dari ambruknya IHSG dan rupiah di akhir sesi perdagangan.

IHSG yang anjlok 0,87% merupakan pelemahan terparah sejak 5 Agustus 2024 yang pada saat itu turun 3,4%. Sementara nilai tukar rupiah yang ambles 0,74% merupakan depresiasi terparah sejak 14 Juni 2024 yang turun sebesar 0,8%.

Amblesnya IHSG dan rupiah ini menunjukkan pasar keuangan Indonesia masih sangat rentan dengan berbagai sentimen baik dari dalam dan luar negeri yang mampu menekan kedua hal tersebut.

Transaksi Berjalan dan NPI Alami Defisit

Kemarin BI telah merilis data transaksi berjalan dan NPI pada kuartal II-2024 yang kembali mengalami defisit. Hal ini sesuai dengan proyeksi BI bahwa defisit masih akan dialami Indonesia.

Pada kuartal II-2024, transaksi berjalan mencatat defisit US$3 miliar atau 0,9% dari PDB.

Defisit ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal II-2023, defisit transaksi berjalan tercatat sebesar US$1,9 miliar atau 0,5% dari PDB.

Sementara NPI pada kuartal II-2024 menunjukkan perbaikan dengan mencatat defisit US$600 juta, lebih rendah dibandingkan dengan defisit US$6 miliar pada Kuartal I-2024.

Di sisi neraca perdagangan, BI mencatat surplus barang meningkat, dikontribusikan oleh defisit neraca perdagangan migas yang menurun dan surplus neraca perdagangan nonmigas yang relatif stabil.

Ekspor nonmigas tumbuh positif didukung oleh perbaikan harga komoditas dan permintaan dari mitra dagang utama, sementara impor nonmigas relatif stabil dipengaruhi aktivitas ekonomi domestik yang terjaga.

"Defisit neraca jasa meningkat dipengaruhi oleh defisit jasa perjalanan (travel) seiring pelaksanaan ibadah haji 2024. Defisit neraca pendapatan primer juga lebih tinggi dipengaruhi oleh pembayaran dividen dan bunga/kupon sesuai pola triwulanan," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono.

Dengan defisit pada transaksi berjalan dan NPI ini pada dasarnya hal ini dapat memberikan pengaruh yang kurang baik bagi perspektif investor asing kepada Indonesia. Tekanan terhadap rupiah berpotensi dapat terjadi ke depan khususnya jika transaksi berjalan Indonesia tak kunjung dapat diubah menjadi positif.

Simposium The Fed

Simposium tahunan The Fed diadakan oleh Federal Reserve (The Fed) wilayah Kansas City di wilayah Jackson Hole, Wyoming. Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan bank sentral, menteri keuangan, pembuat kebijakan, akademisi, ekonom, hingga praktisi pasar finansial dari berbagai negara.

Simposium Jackson Hole ke 47 tahun ini mengusung tema ""Reassessing the Effectiveness and Transmission of Monetary Policy." Dalam simposium tersebut, para peserta yang hadir akan membahas isu-isu perekonomian dunia saat ini.

Acara ini menarik perhatian investor karena Teh Fed biasanya akan menyampaikan pidato formal dan wawancara yang dapat memberikan dampak yang cukup berat bagi pasar ke depan.
Melalui simposium tahun ini,  Chairman The Fed  Jerome Powell diharapkan bisa memberikan petunjuk yang lebih jelas mengenai arah suku bunga ke depan, kapan pemangkasan, hingga apakah inflasi saat ini sudah cukup memberi ruang bagi pemangkasan suku bunga.
Investor juga berharap Powell akan menyampaikan pandangannya mengenai meningkatnya tingkat pengangguran. Seperti diketahui, inflasi AS melandai ke 2,9% pada Juli 2029 yang merupakan terendah sejak Maret 2021.

Simposium tahunan The Fed pernah membuat dunia kacau balau pada 2022. Bursa saham dunia ambruk berjamaah setelah Powell menyampaikan pandangannya yang sangat hawkish. Kondisi tahun ini diperkirakan akan sebaliknya di mana Powell diharapkan menyampaikan pandangan dovishnya. 
Mengingat simposium The Fed digelar pada Jumat pagi waktu AS maka dampaknya baru terasa di pasar keuangan Indonesia pada Senin pekan depan.

(rev/rev)

Pages

Next