Tertinggi Satu Dekade, Anggaran Perlinsos Pecah Rekor Rp500 T!

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) pada RAPBN 2025 sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

RAPBN 2025 yang merupakan APBN pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki nilai belanja Rp3.613,1 triliun. Dari nilai tersebut, perlinsos dialokasikan sebesar Rp504,71 triliun.

Presiden Jokowi menyebut dana sebesar itu akan diberikan dalam berbagai bentuk untuk jaring pengaman masyarakat miskin dan rentan.

"Untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Jokowi dalam Pembacaan Nota Keuangan 2025 di DPR RI, Jumat (16/8).

Jika melihat secara historis anggaran perlinsos untuk 2025 bakal menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu kurang lebih satu dekade terakhir.

Melansir Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, kebijakan anggaran perlinsos pada 2025 akan diarahkan untuk:

(1) melanjutkan berbagai program perlinsos seperti PKH, Kartu Sembako, dan penyaluran subsidi dengan terus melanjutkan upaya perbaikan pensasaran program perlinsos untuk mengurangi inclusion dan exclusion error

(2) mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlinsos untuk menyasar KPM yang sama yang berada di sekitar garis kemiskinan

(3) meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program

(4) mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan

(5) memperkuat perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi ageing population termasuk penyandang disabilitas, dan

(6) mendorong skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko kritis.

Perlu dipahami juga, meskipun APBN 2025 disampaikan Presiden Jokowi, tetapi ini akan menjadi guidance bagi pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai catatan, RAPBN 2025 akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama 30 hari kerja dan disahkan di Sidang Paripurna. Namun, karena ini RAPBN awal Prabowo maka membuka kemungkinan diubah melalui RAPBN-Perubahan di awal tahun.

CNBC INDONESIA RESEARCH