Indonesia Mau 'Kiamat' KTP, Negara Mana Saja yang Sudah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia akan menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital yang rencananya akan diterapkan pada September mendatang. Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas.

"Mudah-mudahan seluruh platform ini (INA Digital) akan tuntas di September akhir," kata Azwar Anas di Istana Kepresidenan, dikutip Sabtu (15/6/2024).

Namun, sayangnya, jumlah penduduk Indonesia yang belum bisa mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital masih banyak. Padahal, ada banyak manfaat, kelebihan, serta keuntungan KTP digital.

Beberapa diantaranya masyarakat akan semakin dimudahkan diantaranya penggunaan lebih simpel, pembuatan lebih cepat, tidak perlu dicetak menggunakan blangko, tidak perlu disimpan di dalam dompet, KTP cukup disimpan di dalam handphone atau smartphone.

Azwar juga menjelaskan saat ini sudah ada 9 juta rakyat Indonesia memiliki IKD, namun jumlah itu masih jauh dari yang diharapkan. Jika melihat data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per semester I 2023 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 279.118.866. Dengan demikian masih ada sekitar 270 juta masyarakat di negara ini yang belum punya IKD.

"Karena apa? Untuk mendapatkan kartu identitas digital sekarang masih harus ke kelurahan, target kita ke depan begitu digital ID Kita terintegrasi cukup pakai face recognition nanti akan kita dapatkan IKD," katanya.

IKD atau KTP digital merupakan bagian dari Govtech Indonesia yang dikelola oleh Perum Peruri.

Ada sembilan layanan prioritas yang akan tersedia pada aplikasi itu, yakni kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layaranan aparatur negara, hingga SIM online.

Tadinya layanan ini akan diluncurkan pada bulan Mei atau Juni ini. Namun menurut Azwar peluncuran GovTech Indonesia ini akan menyesuaikan lebih lanjut.

"Tadinya bulan ini nanti disesuaikan. Tapi harapan presiden ini bukan peluncuran saja tapi beberapa integrasi dari layanan tadi sudah bisa berjalan, targetnya kita pangkas beberapa aplikasi dan dengan govtech ini ada beberapa percepatan utamanya integrasi IKD dan identitas digital sebagai SSO (single sign on), SSO nya itu akan gunakan INA Pass itu. Targetnya di 7 Kementerian Lembaga plus BPJS dan juga ketenagakerjaan akan diintegrasikan dengan satu portal nasional menyusul pengintegrasian," kata Azwar.

Negara-negara yang Sudah Terlebih Dahulu Menggunakan KTP Digital

Sebelum Indonesia setidaknya ada tiga negara yang sudah memiliki identitas penduduk yang canggih. Negara-negara tersebut yakni sebagai berikut.

1. Estonia

Estonia bisa dikatakan salah satu pelopor penggunaan identitas digital. Negara Eropa ini mengadopsi identitas digital ataue-residencysejak 2014.

Identitas mulai dari nama lengkap, alamat domisili, tanda tangan digital, nomor telepon, hingga alamat email tersimpan lengkap dalam sebuahsoft fileberbentuksim card.

Identitas digital ini tidak hanya untuk warga Estonia saja namun juga bisa diakses oleh warga asing yang ingin menjadi warga negara digital Estonia.

2. India

India menjadi negara berkembang pertama yang mengadaptasi sistem identitas digital dan diberi nama Aadhar.

Tujuan utama Aadharadlaah mendaftarkan lebih banyak warga India, terutama kalangan menengah ke bawah dalam sistemUnique Identification(UID) dan guna mengurangi dokumen palsu.

Asdhar memberikan 12 digit angka UIDkepada para warga. Angka tersebut merepresentasikan setiap warga negara berdasarkandata biometrik yang didapatkan dari data-data unik setiap warga seperti sidik jari dan pemindaian mata.

Data-data tersebut kemudian disimpan dalam data basepusat yang dikenal sebagaiCentral ID Repository (CIDR).

3. China

China menerapkan identitas digital lewat aplikasi WeChat yang populer digunakan oleh warga di sana.

WeChatdipilih pemerintah untuk mengeluarkan kartu identitas digital karena memiliki sekitar 980 juta pengguna.

Saat ini penerapan identitas digital di China masih terbatas. Namun, diyakini bahwa sistem identitas bisa diterapkanlebih menyeluruh ke seluruh warga.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]