Banyak Aplikasi Bikin Warga Repot, RI Harus Belajar dari Negara Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia - Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya aplikasi yang dibuat kementerian, lembaga, dan pemerintahan tetapi tidak saling terintegrasi. Jokowi meminta kementerian dan lembaga untuk stop membuat aplikasi baru. 

"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti lah bikin platform-platform baru, stop," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Lebih lanjut, Jokowi juga mengungkap ada 27.000 aplikasi, baik dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang tidak terintegrasi dan bekerja sendiri-sendiri. Anggaran yang digelontorkan juga tak tanggung-tanggung, Jokowi menyebut untuk anggaran bikin aplikasi baru mencetak Rp6,2 triliun.

"Tahun ini saja pas kita cek pas bikin anggaran ada Rp 6,2 T yang akan dipakai untuk membikin aplikasi dan platform baru," lanjutnya.

Anggaran triliunan tapi hasil aplikasi sia-sia ini jadi tidak masuk akal. Sampai-sampai masyarakat pun dibikin susah lantaran setiap membutuhkan layanan pemerintah, lagi-lagi harus download aplikasi.

Apalagi di Indonesia, setiap masyarakat memiliki nomor identitas yang berbeda-beda, mulai dari Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Surat Nikah, SIM, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Paspor, dan lain-lain.

Satu orang saja bisa punya belasan hingga puluhan nomor identitas yang membuat seringkali repot hanya untuk mengurus identitas saja.

Ironi-nya, untuk mengurus layanan administrasi dengan syarat utama KTP dimana-mana masih wajib melampirkan fotocopy. Padahal, hingga akhir 2023, sebanyak 50 juta e-KTP fisik sudah berubah menjadi KTP digital.

Rasanya jadi sia-sia ketika perubahan KTP digital ini tidak terintegrasi dengan baik ke layanan publik esensial lainnya.

Belajar dari negara lain, setidaknya ada empat negara yang tercatat sukses menerapkan super-app yang mampu diakses ke berbagai layanan, mulai dari pemerintah, kesehatan, pajak, bahkan sampai ke pemilihan umum.

Berikut empat negara tersebut :

1. Singapura

Negara tetangga kita, Singapura menjadi salah satu pemimpin teknologi dalam pemerintahnya. Bahkan, memberikan klaim 99% layanan pemerintah bisa diakses digital secara end to end.

Enkripsi end-to-end merujuk pada seluruh proses dari awal hingga akhir yang memberikan solusi fungsional lengkap lintas bidang. Singapura sendiri meluncurkan inisiatif bernama Smart Nation Singapore.

Super-app tersebut bahkan telah mengadopsi kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Melansir data Smart Nation Singapore hingga 2023, kepuasan warga untuk aplikasi ini mencapai 83%, begitu pula untuk tingkat kepuasan dari segmen bisnis.

2. Estonia

Berikutnya ada Estonia yang telah bertransformasi digital dengan meluncurkan aplikasi e-Government yang komprehensi.

Mereka mengembangkan identitas digital yang unik untuk setiap warga negara, yang memungkinkan akses mudah ke berbagai layanan publik, seperti e-voting, e-tax filing, e-healthcare, dan banyak lagi.

Selain itu, Estonia juga menerapkan teknologi blockchain dalam administrasi publik, termasuk e-residency yang memungkinkan warga asing untuk mendapatkan identitas digital dan mengakses layanan pemerintah secara online

3. Korea Selatan

Datang lagi dari kawasan Asia, ada Korea Selatan yang juga terkenal dengan inovasi teknologi mumpuni dari pemerintahnya. Mereka telah mengembangkan infrastruktur TIK yang canggih dan menyediakan akses broadband yang luas.

Pemerintah Korea Selatan juga telah menerapkan sistem Smart City di beberapa kota, dengan penggunaan teknologi Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi energi, manajemen limbah, dan transportasi.

Korea Selatan juga terkenal dengan layanan publik elektronik yang canggih, termasuk aplikasi mobile yang memungkinkan warga untuk melakukan berbagai transaksi pemerintah secara online.

4. Uni Emirat Arab (UEA)

Beralih ke Timur Tengah, ada Uni Emirat Arab (UEA) yang juga menjadi salah satu contoh pemerintah dengan teknologi tercanggih di dunia.

Pemerintah UEA telah mengambil langkah-langkah progresif dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi administratif.

Mereka t mengembangkan sistem pemerintah elektronik yang terintegrasi, di mana warga dapat mengakses berbagai layanan publik, seperti pembayaran tagihan, aplikasi visa, dan izin usaha, melalui platform online.

Selain itu, UEA juga menerapkan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai aspek, termasuk dalam sektor kesehatan dan keamanan.

CNBC INDONESIA RESEARCH