Lika-Liku dan Alasan di Balik RI Resmi Kuasai 54,6% Saham Vale

Pada pertengahan 2022, DPR menyebut akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengevaluasi Kontrak Karya Vale Indonesia yang rencananya akan diperpanjang dan diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kontrak Karya Vale akan berakhir pada 28 Desember 2025 mendatang.

Adapun, untuk mendapatkan proses perpanjangan menjadi IUPK tersebut, Vale setidaknya wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51% ke negara, seperti yang diatur dalam UU Minerba dan PP 96/2021.

Bila pelepasan saham hingga 51% tersebut tidak dilakukan, maka DPR pun meminta pemerintah untuk tidak melakukan perpanjangan Kontrak Karya Vale menjadi IUPK setelah kontrak berakhir.

"Komisi VII DPR RI minta pemerintah untuk tidak melakukan proses perpanjangan Kontrak Karya menjadi IUPK, sebelum seluruh permasalahan yang mengemuka saat ini dapat diselesaikan," Jelas Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno, saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan MIND ID, Vale Indonesia, dan PT Aneka Tambang Tbk, Kamis (2/06/2022).

Baca: Ini Sederet Pekerjaan Rumah yang Perlu Segera Vale Tuntaskan

Kemudian, pada awal Januari 2023, tepatnya Senin (02/01/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) terkait kewajiban Vale Indonesia untuk mendivestasikan sahamnya hingga 51% ke pihak Indonesia, di Istana Kepresidenan di Jakarta.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, ratas tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Erick menyebut, pemerintah mengharapkan agar BUMN berperan untuk mengambil divestasi Vale, seperti yang dilakukan saat mengambil 51% saham PT Freeport Indonesia pada 2018 lalu. "Jadi sudah ada ratas bersama Bapak Presiden dipimpin langsung, ada Menteri ESDM, ada saya ada Menko Marinvest, ada Menkeu, ada Menko Ekonomi, ada Menteri Investasi bahwa divestasi Vale, BUMN akan berperan seperti dulu Freeport," kata Erick di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (2/1/2023), dikutip dari detikcom.

Menurut Erick, Vale merupakan bagian penting karena merupakan produsen nikel. "Vale menjadi bagian penting buat kita, karena kenapa, Indonesia salah satu negara yang memproduksi nikel," katanya.

Lalu, pada 4 Mei 2023 dilakukan rapat yang dipimpin Wakil Menteri BUMN yang dihadiri oleh Direksi PT Vale Indonesia dan Kementerian ESDM.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut bahwa pada rapat tersebut INCO bersedia untuk melepaskan sahamnya kepada pihak Indonesia, bahkan membuka peluang lebih besar dari 11%. Namun demikian, Vale masih bersikukuh untuk tetap menjadi pengendali operasional dan konsolidasi finansial.

"PT Vale membuka peluang divestasi lebih besar dari 11% saham, PT Vale tetap menginginkan pengendalian operasional dan financial consolidation," ungkapnya di hadapan Komisi VII DPR RI, Selasa (13/06/2023).

Di sisi lain, lanjutnya, Holding BUMN Tambang MIND ID juga menginginkan hak pengendalian operasional dan konsolidasi finansial, karena jika hanya membeli tambahan 11% saham divestasi tanpa hak tersebut, maka MIND ID tidak akan mendapatkan keuntungan (profit) dan berpotensi mengalami kerugian.

Oleh karena itu, menurutnya MIND ID meminta dukungan pemerintah dalam proses negosiasi melalui momentum perpanjangan Kontrak Karya menjadi IUPK.

Dia pun menyebut, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba melalui Surat No. T-782/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 13 Maret 2023 meminta PT Vale Indonesia untuk mengajukan penawaran divestasi saham kepada Pemerintah.

 

Alasan Vale Wajib Divestasi 51%

Pada 13 Juni 2023, Komisi VII DPR mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait pengambilalihan 51% saham Vale Indonesia oleh pihak Indonesia.

Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mendukung Holding BUMN Tambang MIND ID menjadi pengendali saham di PT Vale Indonesia. Alasannya, tak lain agar Indonesia melalui BUMN MIND ID bisa menjadi pengendali operasional dan konsolidasi keuangan PT Vale Indonesia.

 Hal tersebut menyusul dengan proses divestasi yang dilakukan PT Vale Indonesia sebagai salah satu syarat perpanjangan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM RI dalam proses divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk agar mendukung MIND ID untuk menjadi saham pengendali guna mendapatkan hak pengendalian operasional dan financial consolidation sebagai bentuk penugasan negara melalui BUMN," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat membacakan kesimpulan pertama Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Selasa (13/6/2023).

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Menteri ESDM mendukung proses akuisisi yang dilakukan MIND ID minimal 51%. Ini dilakukan agar sumber daya dan cadangan serta aset kekayaan PT Vale Indonesia tercatat dalam konsolidasi buku kekayaan negara Indonesia.

"Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk mendukung akuisisi yang dilakukan oleh MIND ID agar sumber daya dan cadangan, serta aset kekayaan PT Vale Indonesia Tbk tercatat dalam konsolidasi buku kekayaan negara Indonesia," lanjutnya dan disetujui anggota Komisi VII DPR RI.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto pun kembali menegaskan, kepemilikan saham nasional sebesar 51% sebagai pemegang saham pengendali perusahaan tersebut merupakan tujuan yang tak dapat ditawar untuk perpanjangan izin ini.

Dengan menguasai 51% saham Vale Indonesia, maka artinya RI bisa menjadi pengendali operasional dan konsolidasi keuangan INCO.

"Pasalnya, setengah dari 20% saham publik dimiliki oleh pihak asing, maka divestasi sebesar 14% tidaklah cukup. Setidaknya harus divestasi sebesar 21% dan MIND ID harus diberikan hak dalam pengendalian operasional dan konsolidasi keuangan," ujar Mulyanto dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (13/7/2023).

Tak hanya itu, Kementerian BUMN mengatakan bahwa divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menjadi salah satu upaya pemerintah terus menggenjot hilirisasi nikel untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Tanah Air.

Eks Wakil Menteri BUMN II Pahala Nugraha Mansury mengatakan bahwa jika Indonesia melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID mengakuisisi saham Vale, maka pihaknya akan memastikan adanya hilirisasi komoditas nikel di Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok produksi baterai kendaraan listrik di dunia.

"Kalaupun (divestasi) ini akan jadi, ini merupakan upaya untuk bisa memastikan adanya hilirisasi komoditas nikel. Karena kita lihat saat ini upaya dan arahan presiden untuk bagaimana Indonesia akan menjadi bagian global supply chain produksi baterai dunia. Ini upaya yang kita lakukan bagaimana mengintegrasikan start kita untuk mengembangkan (ekosistem baterai EV)," papar Pahala kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Senin (17/7/2023).

Selain itu, Pahala mengatakan bahwa jika Indonesia berhasil menjadi bagian dari rantai pasok produksi baterai kendaraan listrik dunia, maka hal itu beriringan dengan total potensi nikel di Indonesia yang diklaim terbesar di dunia yakni sebesar 26% dari cadangan dunia.

"Tentu kita harap Vale akan bisa jadi bagian penguatan rantai pasok Indonesia untuk menjadi bagian dari global supply chain, dan ini strategis sekali. Karena Indonesia kan saat ini, punya potensi cadangan nikel terbesar di dunia dengan total potensi 26% dari cadangan di dunia. Dan kita harap bisa mengintegrasikan Vale, Antam, dan pengembangan downstream industri baterai," tambahnya.

Lanjut Halaman 3 >>>

(pgr/pgr)

Pages

Next