Suara Demokrat Terus Turun, Bangkit Atau Kian Terpuruk di Pemilu 2024?

Jakarta, CNBC Indonesia - Dukungan terhadap Partai Demokrat mengalami penurunan tajam setelah mencapai puncak pada pemilu 2009 saat mereka meraih kemenangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) sekaligus Pemilu Legislatif (Pileg).

Banyak faktor yang menjadi penyebab partai ini mengalami penurunan elektabilitas, seperti hilangnya coattail effect Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyaknya kasus korupsi, dan ketidakjelasan arah partai.

Kali ini, Demokrat memilih untuk bergabung Koalisi Indonesia Maju dan mendukung Prabowo Subianto. Lantas, bagaimana prospek Demokrat ke depan?

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, Demokrat menempati peringkat keempat di bawah PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa Demokrat meraih sekitar 12 juta suara atau 10,19 persen.

Penurunan ini disebabkan oleh absennya figur kepemimpinan yang kuat dalam Partai Demokrat. Partai yang identik dengan warna biru ini selama ini mengandalkan sosok karismatik untuk meningkatkan kinerja pemilihan.

Satu-satunya sosok berpengaruh adalah SBY, yang menjabat sebagai ketua partai dan Presiden Indonesia dari 2004 hingga 2009.

Kehadiran karismatik SBY memiliki dampak yang signifikan pada kinerja partai dalam pemilu 2004 dan 2009, menciptakan "efek ekor jas" (coattail effect) yang mengumpulkan suara yang cukup besar.

Namun, selama kampanye pemilu 2019, SBY tampak absen dari keterlibatan langsung di lapangan, terutama karena istrinya, Ani Yudhoyono, sedang berjuang melawan kanker dan menjalani perawatan di Singapura.

Keterlibatan yang berkurang dari SBY dalam kampanye membuat pemilih mencari alternatif, memperburuk penurunan suara partai. Selain itu, ketiadaan pengganti yang tangguh layaknya SBY melemahkan posisi partai.

Hal ini terlihat juga dari perolehan suara partai Demokrat pada Pileg 2019 yang kembali mengalami penurunan suara menjadi 10 juta suara atau 7,77%. 

Selain berkurangnya kesan sosok SBY, Partai Demokrat juga dikritik karena mesin partai yang kurang efisien, terutama dalam ketiadaan basis massa tradisional atau dukungan yang setia yang dapat diaktifkan untuk membantu memenangkan suara.
Demokrat baru lahir pada 9 September 2001 dan disahkan pada Agustus 2003. Usianya masih sangat muda dibandingkan partai tradisional seperti PDI-P, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Selain itu, elektabilitas dari partai Demokrat juga cukup menurun akibat banyaknya kasus korupsi dari partai ini. Kasus korupsi tersebut telah merugikan negara cukup besar diantaranya Andi M. Mallarangeng dan Anas Urabaningrum dengan kasus Proyek Hambalang, Angelina Sondakh dengan kasus korupsi WismaAtlet, Nazaruddin pencucian uang dan korupsi Wisma Atlet.

Berbagai persoalan korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai ini. Hal ini disinyalir turut menjadi penyebab suara Demokrat terus turun dari tahun ke tahun.

Faktor lain membuat suara pendukungnya terus turun adalah ketidakkonsistenan sikap selama pemerintahan Joko Widodo.

Sejak awal pemerintahan Jokowi, Partai Demokrat memilih untuk bersikap netral dan tidak mendukung pihak manapun. Namun, netralitas ini dianggap sebagai pedang bermata dua, karena mungkin telah merugikan kepentingan partai.

Ketidakjelasan sikap Partai Demokrat menjadi lebih nyata selama pemilihan presiden 2019 ketika partai tersebut menyatakan dukungan untuk kubu oposisi yang dipimpin oleh Prabowo-Sandiaga Uno.

Namun, pernyataan partai sering dianggap ambigu, dengan contoh seperti Wakil Sekretaris Jenderal Partai Andi Arief menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus, dan kritik SBY selama kampanye akbar Prabowo di GBK yang bersifat eksklusif.

Seperti yang diketahui, Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju setelah keluar dari oposisi, koalisi perubahan. Hal ini menunjukkan dukungannya pada Prabowo dengan cawapres Gibran Rakabuming Raka. 

Sebelumnya, Demokrat resmi menyatakan batal mendukung Anies di Pilpres 2024 setelah menggelar rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) yang dipimpin Ketua MTP, SBY. Rapat ini digelar setelah Anies dan NasDem secara sepihak menjalin kerja sama dengan PKB dan mau diduetkan dengan Cak Imin.

Elektabilitas Demokrat Mandeg di angka 4%

Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Demokrat mandeg di angka 4%.
Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei elektabilitas partai politik pada Rabu (27/12/2023). Hasilnya, Gerindra menempel PDIP sementara Demokrat ada di posisi delapan dengan angka 4,8%.

Survei CSIS dilakukan pada 13-18 Desember 2023. Survei ini dilakukan dengan metode survei multistage random sampling dengan jumlah sampel sebesar 1.300 orang yang tersebar di 34 provinsi Indonesia.

Survei Indikator Politik Indonesia juga menghasilkan suara serupa,

Survei yang dirilis pada Selasa (26/12/2023) menunjukkan PDIP teratas sedangkan Demokrat ada di posisi delapan dengan tingkat elektabilitas 4,4%.

Survei tersebut digelar pada 23-24 Desember 2023 atau setelah debat cawapres kedua yang digelar pada 22 Desember 2023 lalu. Survei melibatkan 1.217 responden yang dipilih secara acak.

Survei yang dilakukan Litbang Kompas bisa menjadi cerminan perubahan elektabilitas Demokrat sebelum dan setelah keluar dari koalisi pendukung Anies Baswedan.

 Perbandingan survei Litbang Kompas dilakukan pada Agustus dan Desember 2023, sehingga perubahan suara ini dapat menggambarkan dampak aksi keluarnya Demokrat dari Koalisi Perubahan yang resmi diputuskan pada 1 September 2023. 

Perbedaan pandangan dan pernyataan ini membuat publik melihat Demokrat kurang konsisten. Di satu sisi, Demokrat seperti partai oposisi tapi di sisi lain mereka juga mengkritik oposisi. Salah satu data penting yang perlu diketahui publik ada peta kekuatan partai Demokrat pada Pemilu 2019 dari perolehan suara tiap daerah pemilihan (dapil). Berikut data lengkapnya. 

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]