Ganjar Sebut Pembangunan Maritim Gak Niat, Cek Faktanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Bakal calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengemukakan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam sektor ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir. 

Berbicara dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11/2023), Ganjar memaparkan sejumlah visi dan misi dan menjawab pertanyaan ekonomi mengenai berbagai bidang, termasuk visi besar Indonesia di bidang maritim. 
Guru Besar Universitas Paramadina Prof. Dr. Didin S. Damanhuri menanyakan kepada Ganjar mengenai mandegnya misi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang maritim yang sudah berlangsung selama 10 tahun.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ganjar mengatakan mandegnya misi besar di bidang maritim karena pemerintah tidak sepenuhnya berniat membangun maritim. Menurutnya, kebijakan pembangunan Indonesia masih berdasar land based.

"Maritim 10 tahun gak berubah? ya ga niat pak. Mau pake alasan apa lagi? masih land based. Kenapa bikin jalan tapi ga buat transportasi laut? sehingga yang terjadi waktu saya di DPR, itu temen2 dari Maluku itu diminta ada otonomi khusus suntuk wilayah kepulauan," tutur Ganjar dalam acara tersebut.

Kebijakan Maritim Era Jokowi
Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadi salah satu misi besarJokowi sejak terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-7 pada 2014. Jokowi bahkan membentuk kementerian khusus untuk menangani pembangunan maritime yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investaso.

Poros maritim dunia dibangun atas dasar lima pilar yakni membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Pilar keempat adalah memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. 

Jokowi juga menginisiasi Tol Laut serta membangun puluhan pelabuhan. Jumlah pelabuhan Indonesia meningkat tajam dari 2.370 pada 2017 menjadi 3.672 pada 2022.

Pembangunan Tol Laut dimulai pada November 2014 dan ditargetkan selesai dalam jangka waktu 3-4 tahun.

Dengan dibangunnya Tol Laut tersebut, maka akan terbangun transportasi massal dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, percepatan pembangunan dan mempermudah distribusi barang, serta memperlancar konektivitas dan memperkuat jaringan logistik antar negara dan antar pulau.

Tol Laut rencananya akan dibangun mulai dari Belawan, Surabaya, Makassar, sampai Sorong untuk memperkuat konektivitas dan sistem logistik dengan nilai investasi mencapai US$6,8-7 miliar.
Pembangunan tol laut membutuhkan dukungan infrastruktur pelabuhan baru dan perluasan 20 lebih pelabuhan. Dari pelabuhan tersebut akan disiapkan 5 pelabuhan besar/utama (raksasa) sebagai bagian dari jaringan tol laut, yakni Medan, Surabaya, Jakarta, Makassar, dan Sorong.

Program Tol Laut untuk memperlancar arus transportasi angkutan barang dan orang sehingga konektivitas antarpulau lebih efisien Presiden Jokowi sudah diterapkan sejak 2015 yang sampai pertengahan 2021 tercatat sudah ada 106 pelabuhan yang masuk dalam jalur trayek Tol Laut.

Perkembangan Tol Laut terlihat dari muatan kapal dan kewajiban pelayanan tol.

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan pada tahun 2015 realisasi muatan kapal sebanyak 88 Teus dan 30 ton. Angka tersebut naik pada 2016 menjadi 2.742 Teus dan 4.159 Ton, sementara pada 2022 realisasi muatan kapal tol sebanyak 28.991 Teus dan 983 Ton.

Pada 2023, penyelenggaraan kewajiban pelayanan Tol Laut telah melayani 39 trayek dengan menggunakan 38 kapal yang menyinggahi 115 pelabuhan. Jumlah ini meningkat signifikan sejak diluncurkan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 3 trayek dan 3 kapal, yang menyinggahi 11 pelabuhan.

Kemenhub juga menjelaskan saat ini telah berjalan 116 trayek kapal perintis pada 42 pelabuhan pangkal dengan 562 pelabuhan singgah yang tersebar di 183 kabupaten/kota pada 23 provinsi serta 26 trayek kapalpublic service obligation(PSO) pada 8 pelabuhan pangkal yang tersebar di 71 pelabuhan singgah.

Proyek Tol Bawah Laut di IKN

Pembangunan tol bawah laut memang bukanlah hal yang mudah untuk diimpelementasikan layaknya membalikkan telapak tangan. Perlu adanya perencanaan yang matang dan pertimbangan hingga diskusi dengan berbagai pakar serta peneliti untuk mencapai hasil yang maksimal.

Begitu pula dengan pembangunan tol bawah laut di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur disinyalir masih lama. Hal ini disebabkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru akan mendalami detail engineering design (DED) tahun ini sampai 2024.

Informasi mengenai hal tersebut diungkap oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian. Hedy awalnya menjelaskan pembangunan tol IKN di sisi barat diupayakan selesai 2024. Kendati demikian, ia menjelaskan progres mengenai hal tersebut kemungkinan belum rampung sepenuhnya pada Juli tahun depan.

Dengan kompleksitas yang ada hingga pendalaman DED yang melibatkan konsultan internasional. Maka proses konstruksi tol pun diproyeksikan akan mulai dilakukan setelah 2024.

Lebih lanjut, Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menargetkan pembangunan tol bawah laut dilakukan 2-3 tahun.

"Kita baru selesai studi kelayakan, dan dari hasil studi kelayakan tersebut maka kita membuat desain. Insyaallah pada tahun depan kita bisa mulai (konstruksinya)," kata Danis dilansir Antara, Rabu (23/8/2023). "Kalau kita bisa memulai pembangunan immersed tunnel ini pada 2024 maka sekitar 2-3 tahun dapat diselesaikan," tutupnya.

CNBC INDONESIA RESEARCH