Jadi Sorotan Panas di Sengketa Pilpres MK, Ini Daftar Bansos Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Bantuan Sosial (Bansos) menjadi pembahasan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hari ini, Senin (1/4/2024).

Sebagai informasi, agenda sidang hari ini adalah pembuktian pemohon yang meliputi mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta pengesahan alat bukti tambahan untuk pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Salah satu saksi ahli yakni Faisal Basri menekankan bahwa bansos dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tergolong ugal-ugalan khususnya menjelang pemilu 2024.

Dalam paparannya yang berjudul Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran, Faisal menjelaskan dana publik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan terus ditambah hingga menjelang hari pemungutan suara.

Ia menyoroti intensitas bansos El Nino yang dinilai mereda pada 2024 justru diberikan, padahal intensitas El Nino pada 2021 lebih besar dibandingkan 2024.

"Pada 2021 tatkala intensiat El Nino lebih tinggi dibandingkan 2024. (Bansos) 2024 diperpanjang lagi. El Nino hampir selesai malah ada bansos El Nino. Pada 2021 gak ada bansos. Ya lagi-lagi karena tahun ini ada pemilu," jelas Faisal di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).

Sebelumnya pada Maret 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada 2023 mencapai Rp476 triliun. Anggaran ini meningkat 3,3% dari tahun 2022.

Dari catatan CNBC Indonesia, 10 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH), 18,8 juta KPM untuk Program Sembako, 500 ribu penerima program prakerja, 20,1 juta penerima Program Indonesia Pintar (PIP), 994 ribu mahasiswa KIP kuliah, bantuan iuran untuk PBI JKN sebanyak 96,8 juta peserta, 40,7 juta pelanggan listrik yang menerima subsidi listrik, 8 juta metrik ton kuota subsidi LPG 3 kg, dan bantuan uang muka perumahan untuk 220 ribu unit rumah.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa beras kepada 21,3 juta KPM dan bantuan paket protein berupa telur dan daging ayam kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting di dalamnya. Nilainya mencapai Rp 8,2 triliun.

Selain itu, BLT El Nino yang menekan hasil panen dan produksi pangan diberikan oleh pemerintah. Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk BLT El-Nino tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan Kementerian Keuangan, realisasi anggaran perlindungan sosial pada 2023 tercatat sebesar Rp443,5 triliun.

Realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) ini cenderung lebih rendah dibandingkan periode 2020-2022 karena melandainya kasus Covid-19. Sebagai catatan, Indonesia menghadapi tiga gelombang ganas Covid-19 pada 2020-2021 yakni Alpha, Delta, dan Omicron yang memaksa pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Kondisi tersebut berimbas pada aktivitas kerja dan pendapatan masyarakat.

Perlinsos digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menjadi jaring pengaman sosial. Perlinsos juga memiliki peran krusial bagi masyarakat karena dapat membantu menangani kemiskinan, dengan mengurangi ketidaksetaraan dan membangun ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal tak terduga seperti penyakit maupun kecelakaan, yang dapat mendorong masyarakat miskin lebih jauh ke dalam kemiskinan.

Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, dia kerap menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT). 
Setidaknya ia telah meluncurkan berbagai BLT sekurang-kurangnya Rp190 triliun atau 346% lebih besar dibandingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya dari Rp40 triliun.

Pada 2020 hingga 2023, Jokowi secara agresif memberikan bantuan tunai langsung dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT BBM, BLT UMKM, BLT Dana Desa (BLT-DD), BLT Pedagang Kaki Lima dan Warung, BLT Minyak Goreng, hingga BLT El Nino.

Pada Februari 2024 atau menjelang pemilu, pemerintahan Jokowi akan mengucurkan dana sebesar Rp11,2 triliun untuk program BLT kepada warga Indonesia dengan jumlah sasaran 18,8 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM). BLT tersebut mencakup tiga bulan sekaligus yakni Januari, Februari, dan Maret.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta penduduk miskin sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 secara total diberikan untuk memitigasi risiko pangan bagi masyarakat miskin.

Menurut Airlangga bansos BLT ini akan menggantikan program El Nino yang pada 2023 diberikan di akhir tahun sebesar Rp200.000 per bulan. Saat itu, bantuan El-Nino diberikan November dan Desember 2023 sehingga total BLT sebesar Rp400.000.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]