Saat Ganjar Pranowo Siap Bereskan Kekeliruan Jokowi
Jakarta, CNBC Indonesia - Ganjar Pranowo secara mengejutkan cukup banyak menyampaikan kekeliruan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengelola ekonomi negara. Dirinya pun siap membereskan hal tersebut jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029.
Hal ini disampaikan Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023). Ganjar hadir secara bergantian dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
"Di Infrastruktur itu 10 tahun pak Jokowi sudah lakukan itu. Tapi ada protes kenapa bandara sepi?," ungkap Ganjar memulai kekeliruan Jokowi yang pertama.
Infrastruktur Dibangun Tapi Sepi
Era Jokowi, anggaran infrastruktur juga dialokasikan secara masif dari sekitar Rp 177,9 triliun menjadi Rp 391,7 triliun pada 2023.
Dari awal pemerintahannya pada Oktober 2014 hingga tahun ini, panjang jalan tol yang beroperasi di era Jokowi mencapai 1.713,83 km. Jumlah tersebut setara dengan 64,74% atau hampir 70% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia.
Kemudian, ada 35 bandara dibangun. baik pembangunan bandara baru, lanjutan pengerjaan dari periode sebelumnya, reaktivasi bandara, maupun pembangunan terminal bandara. Menjadi banyak perhatian adalah Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati yang megah namun sepi.
Ganjar melihat persoalan dalam infrastruktur yang dibangun Jokowi adalah utilisasi. Infrastruktur yang menjadi penyambung antar daerah sudah terbangun. Di sisi lain ekonomi antar daerah tersebut sangat timpang, sehingga infrastruktur tidak termanfaatkan dengan baik.
Menurut Ganjar, ekonomi tidak bisa hanya tumbuh di kota. Desa juga harus melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM). "Jadi nilai tambah infrastruktur yang ada dan kota tidak makin berat dengan migrasi, dan desanya bisa tumbuh, dan jangan dijadikan kota, biarkan kearifannya mucul. Istilahnya, negoro moro toto, Desa moro coro," terangnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023, kemiskinan di perdesaan 12,22%, sementara di perkotaan 7,29%. Secara total, kemiskinan Indonesia mencapai 9,36% dari total populasi Indonesia setara dengan 25,90 juta orang.
Pengembangan Industri Maritim Tak Niat
Persoalan selanjutnya adalah industri. Ganjar melihat beberapa industri tidak dioptimalkan dengan baik, antara lain pertambangan dan perkebunan. Dua kelompok ini hanya memberi keuntungan pada pemilik modal, sementara masyarakatnya seringkali jadi penonton dan penderita.
Menurut Ganjar, seharunya pemerintah pusat bisa menjembatani antara pengusaha besar dengan lokal, pemanfaatan riset dan pemberian yang kini belum tepat sasaran.
Ganjar bahkan menyoroti langsung soal pembangunan di sektor maritim dalam sembilan tahun terakhir tidak ada perubahan signifikan. "Ya gak niat pak. Mau pakai alasan apa lagi? masih land based," tegas Ganjar.
Indonesia memiliki kekuatan sumber daya kelautan dan perikanan, akan tetapi menurut Ganjar jumlah tangkapan ikan saja masih kalah dari negara tetangga.
"Lampung itu orang protes, pak saya ngurus ijin kapal susah setengah mati," ujarnya. Pemerintah harus membantu sekalipun diperlukan perubahan regulasi. Kemudian terjun langsung ke lokasi untuk mengetahui kendala dunia usaha di bidang tersebut, termasuk pemberian subsidi solar untuk nelayan.
Ganjar mengakui ini persoalan sulit ketimbang memanfaatkan sumber daya alam di darat. "Maka cara berpikir pembangunannya itu ocean based oriented tidak lagi land based. Kenapa selama ini kita land based? Karena gampang. Kalau batu bara tinggal ambil aja, izin tau sendiri, kalau ada masalah bisa gampang aja," paparnya.
 Foto: 10 Tahun Pembangunan Maritim RI Tak Berubah, Ganjar: Gak Niat! (CNBC Indonesia TV)10 Tahun Pembangunan Maritim RI Tak Berubah, Ganjar: Gak Niat! (CNBC Indonesia TV) |
Transisi Energi Hindari Malapetaka
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai generator pembaharuan potensinya sekitar 3.700 GW secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri, sehingga porsi EBT di dalam bauran energi menjadi 25-30% hingga tahun 2029.
Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 1.300 triliun agar terhindar dari malapetaka lingkungan.
Dana ini, kata Ganjar, dipakai untuk program transisi energi terbarukan. Transisi energi ini diyakini mampu mengurangi polusi. Selain itu, Ganjar melihat energi baru dan terbarukan (EBT) cocok diterapkan di Indonesia.
"Di transisi hijau, kalau mau mengurangi kerusakan lingkungan angkanya Rp 1.300 triliun, padahal kalau ada polusi ini duitnya terserap segitu juga. Lalu, sekarang lagi panas dan angin, itu bisa jadi EBT," katanya.
Namun, pengembangan EBT ini mahal sekali. Oleh karena itu, Ganjar mengatakan dirinya akan mengundang investor dunia. "Mau gak investasi ke EBT Indonesia, Anda butuh investasi ke sini. Tapi Anda butuh energi yang besar," ungkapnya.
Sumber Daya Manusia (SDM)
Pertama meningkatkan Skor Programme for International Student Assessment atau PISA score dengan mengevaluasi sistem pendidikan. Selain itu menekan angka stunting ke 12% dan angka kematian ibu (AKI).
Kedua, Ganjar juga akan mendorong 100 universitas terakreditasi unggul bisa dimanfaatkan oleh buruh berprestasi dan para keluarganya. Ketiga mendorong kurikulum siap kerja oleh swasta untuk universitas. "Momentum ini harus dipakai karena kita punya bonus demografi. Kira-kira 10-13 tahun ke depan. Jangan sampai ini jadi malapetaka demografi."
Selanjutnya, menaikkan angka harapan hidup dan jaminan sosial hari tua. Hal ini penting dilakukan agar kehidupan masyarakat di hari tuanya tetap bahagia dan terjamin kehidupannya. "Banyak orang tua kita yang sudah tak bekerja tapi tak ingin istirahat dengan terus kerja. Ada juga yang pingin istirahat tapi tetap haru bersosialisasi dan ada yang sudah sepuh hidup sendiri," jelasnya.
Selamatkan BUMN Karya
Ganjar mengatakan sudah banyak BUMN Karya bangkrut karena pembangunan infrastrutktur. Menurut Ganjar hal ini juga terjadi karena semua proyek dipegang oleh pelat merah. Alhasil banyak ada sejumlah pihak yang "bermain".
"Ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent. Kita gak boleh ugal-ugalan," katanya.
Pun saat ini perusahaan BUMN banyak yang mengandalkan jaring pengaman APBN. Sebagaimana diketahui saat terjadi masalah pemerintah kemudian menyuntik modal.
Ganjar pun menyindir bahwa BUMN yang merugi tidak mendapatkan sanksi. "Ada gak sih penalty buat mereka [BUMN], kalau kamu gak perform, kamu gak gajian?" katanya.
Sebagaimana diketahui, dalam setahun terakhir terungkap masalah pada sejumlah BUMN Karya. Hal ini berujung hingga utang vendor yang menumpuk dan gagal bayar surat utang.
Dari sisi kinerja, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mencatat rugi bersih sebesar Rp 2,83 triliun pada kuartal III/2023 dari sebelumnya meraup untung sebesar Rp 425,29 juta pada tahun lalu.
Kemudian PT Hutama Karya (Persero) mencatatkan rugi sepanjang tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. Kinerja keuangan perusahaan membaik pada semester I-2023, dengan laba bersih senilai Rp 33,73 miliar. Akan tetapi perlu diingat pada 2020 dan 2021, Hutama Karya mencatat kerugian pada masing-masing tahun tersebut sebesar Rp 2 triliun.
Oleh karena itu, kata Ganjar, nantinya dia akan mengkaji perusahaan-perusahaan BUMN Karya. Dalam hal itu dia akan mengandalkan pasangannya pada Pilpres 2023, Mahfud MD. Sementara itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelamatkan BUMN karya yang kini hampir karam ditelan utang.
Kembalikan Fungsi Bulog
Ganjar Pranowo meminta Perum Bulog dikembalikan pada fungsinya. Dengan begitu, kata dia, bisa mencegah terjadinya praktik oligopoli pangan di dalam negeri.
Dia pun menyoroti produksi bawang putih di dalam negeri yang terus menyusut. Padahal, kata Ganjar, pemerintah bisa menugaskan perguruan tinggi atau para peneliti untuk membantu pengembangan varian bawang putih yang cocok di Indonesia.
"Termasuk bawang putih, merosot terus. Ayo siapa yang bermain? Makelar. Maka petani diminta menanam itu nggak mau. Apa komentarnya? Karena bukan tanaman kita, sulit, ini tanaman subtropis. Ada perguruan tinggi, kasih penugasan," kata Ganjar.
"Kita bikin sama IPB, bawang putih di Brebes, di Tegal. Maka, gimana supaya tak terjadi oligopoli? Kembalikan Bulog ke fungsi awal. Pangan jangan dilempar ke pasar. Pangan harus dikuasai negara, karena ini hidup mati bangsa," cetusnya. '
Selain itu, dia menambahkan, pemerintah juga bisa mempertimbangkan mengajak Malaysia dan Brunei Darussalam membangun industri pupuk di Kalimantan.
"Kita lakukan perbaikan, kita kembalikan orientasi, membangun ketimbangan wilayah. Saya senang Kalimantan dibangun. Ada infrastrukturnya, kawasan khususnya," katanya.
"Bicara pertanian yang saat ini pupuknya sampai saat ini masih jadi masalah berat, kenapa nggak bangun industri pupuk di Kalimantan, dengan Malaysia dan Brunei Darussalam? Supaya suplainya dekat, supaya nggak oligopoli," pungkas Ganjar.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mulai Panas! Ganjar Debat Ide Prabowo Soal Separatis Papua
