Pasca Pandemi, Anggaran Kartu Prakerja Masih Jadi Prioritas?

Jakarta, CNBC Indonesia - Tahun 2019 menjadi babak awal pemerintah merintis rencana program Kartu Prakerja. Ini berlatar belakang dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 yang mencatat 41,5% pengangguran terbuka di Indonesia berasal dari kelompok usia 15-24 tahun. Maka, sasaran utama dari program tersebut adalah para pencari kerja usia muda (fresh graduate) lulusan SMA/SMK.

Dengan adanya pendemi Covid-19, sasaran utama program Kartu Prakerja bukan lagi pencari kerja muda seperti yang direncanakan sebelumnya, melainkan para pekerja formal/informal dan pelaku usaha mikro yang terdampak dan berkurang aktivitas ekonominya akibat pendemi Covid-19 (ter-PHK, dirumahkan dengan unpaid leave, maupun yang mengalami penurunan penghasilan).

Baca: 10 Mobil Mewah yang Pengemudinya Paling Kasar, Ada Fortuner?

Dalam APBN tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp 10 triliun untuk 2 juta peserta. Februari 2020, Pemerintah mengesahkan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui program Kartu Prakerja dan berlanjut hingga saat ini. Berikut rincian anggarannya dari tahun ke tahun.

Ada yang mencolok dan terlihat paling menonjol dari data di atas yakni alokasi anggaran tahun 2023. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Prakerja 2023 sebesarRp 2,67 triliun, anggaran ini turun lebih dari 80% dari jumlah anggaran tahun sebelumnya.

Dalam catatan CNBC Indonesia Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penurunan anggaran ini akibat beda skema dibanding tahun sebelumnya di mana uang tersebut rencananya akan di peruntukan untuk biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan, serta insentif survey.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(aum/aum)
[Gambas:Video CNBC]