Pemerintah Harus Benahi Kemiskinan, Bukan Cuma Dengan Bansos!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemiskinan kini menjadi suatu hal yang patut diperhatikan di tengah kondisi ketidakpastian seperti saat sekarang ini, perlu diingat bahwa pasca pandemi Covid-19 masyarakat sudah mengalami tekanan ditambah lagi inflasi dan era suku bunga tinggi yang kini juga melanda Indonesia.

Kemiskinan memang menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun memerlukan keterlibatan lembaga lainnya amat sangat menentukan dalam menurunkan permasalahan kemiskinan yang membelit Tanah Air.

Data berbicara, ada 5,98 juta penduduk Indonesia yang masih dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Untuk diketahui, kemiskinan ekstrem atau kemiskinan absolut merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer, seperti makanan, air minum, sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta tempat tinggal.

Namun beberapa waktu lalu, Pemerintah RI sempat menargetkan tidak ada lagi orang miskin ekstrem tersebut pada 2024. Mungkinkah target pemerintah mengentaskan kemiskinan absolut tersebut?

Bank Dunia mengategorikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi pengeluaran penduduk di bawah US$1,9 paritas daya beli (PPP/ purchasing power parity) per hari. Dalam rupiah, nilainya setara dengan Rp11.941 pada 2021, sedikit naik dibandingkan Rp10.196 pada 2017.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikutip Bank Dunia, ada 5,98 juta orang yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem pada 2021. Jumlah tersebut setara 2,16% dari total populasi.

Sementara, tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah dibandingkan kemiskinan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada waktu yang sama sebesar 27,54 juta jiwa atau 10,14% dari populasi. Pada Maret 2022, angkanya turun menjadi 9,54%.

Penduduk yang mengalami kemiskinan tersebar di seluruh provinsi. Rasionya terhadap populasi terbesar ada di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jika dilihat dari jumlahnya, Jawa Barat yang terbanyak memiliki penduduk miskin ekstrem mencapai 1,77 juta orang.

Diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing 1,74 juta orang dan 1,52 juta orang. Adapun dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, 61,41% kemiskinan ekstrem berada di perdesaan. Dan hanya 38,59% tinggal di perkotaan.

Bank Dunia menilai Indonesia salah satu negara yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem terbesar. Krisis ekonomi 1997-1998 telah menyebabkan angka kemiskinan absolut tersebut melonjak ke level 63,16%. Sepanjang 2000-2015, Indonesia berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem rata-rata 2,1% per tahun.

Lantas akan kah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem tersebut dapat dihilangkan? Memang, meski jumlahnya relatif kecil tidak menjamin kemiskinan mudah diatasi. Pada dasarnya terdapat tiga cara yang dilakukan pemerintah. Pertama, memberikan bantuan sosial dan subsidi. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

Pengaruh Perubahan Harga Makanan

Jika melihat garis kemiskinan yang dihitung BPS, pengeluaran makanan memiliki proporsi lebih besar ketimbang non makanan. Hal ini menunjukkan perubahan harga makanan dapat menyebabkan gejolak, terutama penduduk miskin.

Dapat dibayangkan, pengeluaran penduduk miskin ekstrem yang kurang dari Rp12.000 hanya cukup untuk membeli beras 1 kg. Uang sebesar itu bahkan tidak cukup untuk membeli seliter minyak goreng.

Menilik laporan BPS, Inflasi Desember 2022 mencapai 0,66%. Hal ini didorong oleh kenaikan beberapa barang dan jasa, antara lain makanan dan minuman serta transportasi.

Di sisi lain, pemerintah memang penting memastikan ekonomi tetap tumbuh. Harus kita yakini bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan berkurang.

Meski bukan satu-satunya faktor penentu, perubahan angka kemiskinan di Indonesia mengikuti pertumbuhan ekonomi cukup dekat. Hal ini dijelaskan dalam artikel yang ditulis oleh ekonom dari Australian National University, yang dikutip dari artikel "What's Happened to Poverty and Inequality in Indonesia over Half a Century?"

Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024. Saat ini pemerintah berupaya keras mengatasi kemiskinan ekstrem dengan beragam skema.

Sebagai catatan penting, bahwa pengentaskan kemiskinan ekstrem tak cukup dengan kucuran bansos, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan. Pemerintah harus melihat betul kondisi masyarakat tersebut.

Sebagian besar masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum). Untuk itu, mengentaskan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni dan bagaimana membuat kehidupan mereka 'layak' berkelanjutan.

TIM RISET CNBC INDONESIA