Kurangi Warga Miskin Jadi Salah Satu PR Berat Jokowi di 2024
Jakarta, CNBC Indonesia - Masalah kemiskinan merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah Indonesia. Angka kemiskinan menjadi salah satu yang akan disorot pada tahun terakhir kepemimpinan presiden Joko Widodo (Jokowi.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 6-7% dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada 2024.
Dalam RPJMN 2020-2024 tingkat pengangguran terbuka juga diharapkan menjadi 3,6-4,3%, tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360-0,374; dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54.
Menghapus angka penduduk miskin ekstrem 2024 cukup berat utamanya di pulau Jawa. Pekerjaan Rumah tersebut bak semakin berat setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama tiga tahun terakhir dan sukses memperberat upaya penanggulangan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem.
Dari sisi kemiskinan, dalam empat tahun terakhir nyatanya masih fluktuatif. Alih-alih terus mencatat penurunan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat di tengah pandemi Covid-19.
Hingga September 2020, BPS mencatat angka kemiskinan bertambah 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa.
Melihat angka kemiskinan dari tahun 1999, pada 2018 tingkat kemiskinan di Indonesia untuk pertama kalinya mencapai angka di bawah dua digit tepatnya di angka 9,82% pada posisi Maret 2018. Turun jauh dari Maret yang masih di angka 10,64%.
Sempat melesat di era awal pandemi, kemiskinan cenderung turun setelah pandemi mereda. Tingkat kemiskinan melanjutkan tren penurunan menjadi 9,36% per Maret 2023 dari sebelumnya 9,57% pada September 2022. Sementara jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 25,9 juta penduduk.
Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 460 ribu orang dibanding September 2022, atau turun 260 ribu orang dibanding Maret tahun lalu. Baik dari segi jumlah maupun persentase, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 merupakan yang terendah sejak awal pandemi Covid-19 melanda.
Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi turunnya angka kemiskinan nasional pada Maret 2023, diantaranya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun, dari 5,86% (Agustus 2022) menjadi 5,45% (Februari 2023), Nilai Tukar Petani (NTP) naik, dari 106,82 (September 2022) menjadi 110,85 (Maret 2023).
Selain itu, laju inflasi turun, dari 3,6% (Maret 2022-September 2022) menjadi 1,32% (September 2022-Maret 2023).
Di sisi lain, bantuan sosial masih terus diupayakan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Pemanfaatan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I-2023 mencapai 89,3% sementara pemanfaatan bansos Sembako tahap 1 telah mencapai 86,5%.
Sejak 1999 hingga tahun ini, angka kemiskinan paling rendah bisa dicapai pada September 2019 itupun di angka 9,22% dan trennya hingga kini masih di atas 9%.
Dengan data itu, target menurunkan angka kemiskinan menjadi 6-7% terasa sangat berat.
Dari sisi rasio gini, pemerintah memang menargetkan di tahun 2024 bisa turun menjadi 0,360-0,374.Kondisinya saat ini angkanya mencapai 0,388 poin dari skala 0-1 poin pada Maret 2023. Angka itu meningkat 0,007 poin bila dibandingkan rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,381.
Dari sisi kemiskinan ekstrem, pandemi Covid-19 betul-betul 'memukul' target pemerintah.
Lihat saja, dalam kurun waktu 2015-2019, proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrim mengalami penurunan yang cukup berarti. Namun pada tahun 2020 angkanya kembali meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua aspek kehidupan.
BPS mencatat tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 sebesar 4 %atau 10,86 juta jiwa.Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem pada 2023 baru mencapai 2,04%. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tantangan yang sangat berat.
Sebagai informasi, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022.
Inpres Nomor 4 Tahun 2022 telah mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah hanya memerlukan waktu satu tahun untuk menurunkan angka kemiskinan. Hal ini bakal sulit dilakukan jika pemerintah hanya melakukan business as usual. Maka, perlu ada perbaikan yang sistematis. Langkah ini memerlukan tata kelola penanggulangan kemiskinan. Di antaranya, perbaikan data kemiskinan.
Selain itu, pemerintah harus fokus juga pada angka pengangguran yang masih tinggi.
Pandemi membuat angka pengangguran melonjak dari 6,93 juta orang per Februari 2020 menjadi 9,1 juta per Agustus 2021. Tingkat pengangguran naik dari 5,1% per Februari 2020 menjadii 6,49% per Agustus 2021.
Jumlah pengangguran kini ada dai angka 7,99 juta atau 5,45% per Februari 2023.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(aum/aum)
