CNBC Indonesia Research

Selamat Tinggal Program PEN! Semoga Rp1.600 Triliun Berfaedah

Maesaroh, CNBC Indonesia

09 January 2023 21:10

Infografis: Tak Punya Rekening BRI Cs, Begini Cara Dapatkan BSU Rp 1 Juta — Foto: Infografis/Tak Punya Rekening BRI Cs, Begini Cara Dapatkan BSU Rp 1 Juta/Arie Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.895,61 triliun rupiah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama tiga tahun. Realisasinya hingga 2022 menyentuh Rp 1.631,15 triliun.

Program PEN akan dihapus mulai tahun ini sejalan dengan melandainya kasus Covid-19 di Indonesia. Program PEN diluncurkan pada 2020 setelah pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak Maret 2020.

Program tersebut dimaksudkan untuk memitigasi dampak pandemi. Di antaranya adalah untuk merawat pasien serta menjaga daya beli masyarakat.

Baca:

Jokowi Habiskan Rp3.000 T di 2022, Apa Hasilnya?

Pada 2020, anggaran PEN dialokasikan sebesar Rp 695,2 triliun. Realisasi hingga akhir tahun mencapai Rp 575, 85 triliun atau 82,83% dari pagu.

Alokasi terbesar adalah untuk perlindungan sosial yakni Rp 230,21 triliun sementara realisasinya mencapai Rp 220,39 triliun. Termasuk di dalamnya untuk bantuan subsidi upah (BSU) kepada 2,5 juta pekerja.

Pada 2021, anggaran PEN dialokasikan mencapai Rp 744,77 triliun sementara realisasinya menyentuh Rp 658,6 triliun atau 88,4% dari pagu.

Foto: Kementerian Keuangan
Realisasi PEN 2021

Pemerintah semula hanya menganggarkan PEN sebesar Rp 403 triliun tetapi menaikkan anggaran hingga Rp 744,77 triliun setelah lonjakan kasus Delta pada Juli-Agustus 2021.

Varian Covid-19 Delta adalah yang paling mematikan di Indonesia. Pemerintah bahkan terpaksa memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pada 3 Juli 2021 yang membuat ekonomi limbung.

Baca:

Menkes Ungkap Rahasia Indonesia Kebal Covid Omicron XBB

Alokasi terbesar adalah untuk kesehatan yakni Rp 214,96 triliun, termasuk untuk membeli vaksin sebanyak 310,9 juta dosis vaksin serta biaya perawatan 1,4 juta pasien.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 187,2 triliun tetapi realisasinya yakni sebesar Rp 171 triliun. Termasuk di dalamnya adalah program sembako sebesar Rp 49,9 triliun dan jaminan kehilangan pekerjaan sebesar Rp 1,5 triliun.

Pada 2022, PEN dialokasikan Rp 455,62 triliun. Realisasi hingga 30 Desember 2022 mencapai Rp 396,7 triliun atau 87% dari pagu.

Realisasi klaster kesehatan mencapai Rp 61,3 triliun, klaster perlindungan masyarakat sebesar Rp 152 triliun sementara klaster pemulihan ekonomi sebesar Rp 183,4 triliun.

Realisasi terbesar salah satunya untuk ketahanan pangan senilai Rp 36,1 triliun dan klaim pasien sebesar Rp 28,8 triliun.

Foto: Kementerian Keuangan
Realisasi PEN 2022

Sebagai catatan, kasus Covid-19 di Indonesia jauh melandai pada 2020. Pada tahun lalu, jumlah kasus positif Covid di Indonesia tercatat 2,457 juta Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan pada 2021 yang mencapai 3,52 juta jiwa.
Pada 2020, kasus Covid-19 mencapai 743.198.

Kasus kematian pada 2022 tercatat 16.518 jiwa, jauh lebih rendah dibandingkan pada 2021 yang menembus 121.680.

Baca:

Ini Gejala Covid BF.7 di Indonesia, Beda dengan Omicron?

Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, mengatakan efisiensi program PEN selama tiga tahun sulit diukur karena penanganan Covid terkait nyawa dan persoalan hidup mati.

"Di dalam kondisi darurat selalu ada at all cost. Kalau menyelamatkan at all cost itu tidak melihat efisiensi," tutur Piter, kepada CNBC Indonesia.

Namun, Piter menggarisbawahi pentingnya perbaikan dalam penyaluran bantuan perlindungan sosial (bansos).

"Utamanya adalah bagaimana pemerintah memperbaiki sistem data kita. Ketika pandemi yang paling terdampak kan kelompok bawah tapi ini malah ada yang ga dapat karena persoalan data. Ada yang dapat double-double," ujar Piter.

Baca:

Simak! 5 Fakta Terbaru Soal Kartu Prakerja di 2023

Dia menambahkan secara nilai anggaran, program PEN seharusnya lebih cukup untuk memitigasi dampak Covid-19.

"Kalau jumlahnya sudah banyak dan programnya kebanyakan. Tidak fokus jadi kurang tepat sasaran. Harus dirancang lebih baik sehingga menemukan pola yang tepat," tambah Piter.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan besarnya dampak pandemi Covid-19 kepada angka kemiskinan dan pengangguran.

Angka kemiskinan sempat melonjak tajam pada September 2020 atau enam bulan setelah pandemi. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin menyentuh 27,5 juta orang dan tingkat kemiskinan mencapai 10,19%. Jumlahnya naik pesat dibandingkan posisi per September 2019 yang tercatat 24,78 juta.

Sementara itu, jumlah pengangguran per Agustus 2020 tercatat 9,77 juta orang atau 7,07%. Jumlah tersebut meningkat 2,84 juta dibandingkan pra pandemi per akhir Februari 2020 yang tercatat 693 juta.

TIM RISET CNBC INDONESIA

Program PEN Efektifkah?

Pages