Jokowi Habiskan Rp3.000 T di 2022, Apa Hasilnya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Realisasi belanja negara mencapai Rp3.090,8 triliun atau meningkat 10,9% dari realisasi tahun 2021. Pemerintah menilai belanja ini sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja tersebut ditujukan untuk melindungi perekonomian dan masyarakat terhadap dampak risiko ketidakpastian global. Adapun, penyerapan belanja negara tersebut mencapai 99,5% dari Perpres 98/2022.

"Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.274,5 triliun atau 98,8% dari Perpres 98/2022 atau meningkat 13,7% dari realisasi tahun 2021," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, dikutip Rabu (4/1/2023).

Jumlah tersebut, kata Sri Mulyani, terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp1.079,3 triliun atau 114,1% dari Perpres 98/2022, yang dipengaruhi oleh antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

Baca: Nih! 5 Fakta Mengejutkan Saat Tutup Buku APBN 2022

Dia memaparkan tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid-19.

Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat, melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah, serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah.

Sri Mulyani juga mencatat realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun atau 88,2% dari Perpres 98/2022 meningkat 47,6% apabila dibandingkan realisasi tahun 2021.

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Konferensi Pers: Realisasi APBN KITA 2022. (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI) Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Konferensi Pers: Realisasi APBN KITA 2022. (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)

Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,3 triliun atau 95,2% dari Perpres 98/2022 dan subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp551,2 triliun atau 109,7% dari Perpres 98/2022. Angka ini meningkat 192,7% dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan Listrik yang meningkat.

Kemudian, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tahun 2022 mencapai Rp816,2 triliun atau 101,4% dari Perpres 98/2022, meningkat 3,9% dibandingkan realisasi tahun 2021.

Realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta pelaksanaan program BLT Desa.

Baca: Jokowi Sebut Ini Momok Menakutkan Tahun Lalu, Gimana 2023?

Tahun 2022, pemerintah juga melakukan realisasi pembiayaan utang di tahun 2022 mencapai Rp688,5 triliun atau 73,0% dari Perpres 98/2022 sebesar Rp943,7 triliun. Menurut Sri Mulyani, realisasi pembiayaan utang tersebut sebagian dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi sebesar Rp106,8 triliun.

Dana ini disuntikan kepada BUMN dan lembaga strategis. Pembiayaan investasi ini digunakan khususnya dalam rangka mendukung sektor prioritas dan mendorong pemulihan ekonomi.

Dari catatan Sri Mulyani, pemerintah menyalurkan penerimaan kembali investasi kepada empat BUMN, a.l. Garuda Indonesia sebesar Rp 7,5 triliun, PTPN 3 Rp 1,2 triliun, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 16,05 triliun dan pinjaman PEN daerah Rp 2,31 triliun. Selain itu, ada 11 BUMN lain yang juga mendapatkan suntikan dari pemerintah a.l. PT Hutama Karya Rp 31,4 triliun, PLN Rp 5 triliun dan PT KAI Rp 3,2 triliun.

Pembiayaan investasi ini digunakan khususnya dalam rangka mendukung sektor prioritas dan mendorong pemulihan ekonomi.

Dari catatan Sri Mulyani, pemerintah menyalurkan penerimaan kembali investasi kepada empat BUMN, a.l. Garuda Indonesia sebesar Rp 7,5 triliun, PTPN 3 Rp 1,2 triliun, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 16,05 triliun dan pinjaman PEN daerah Rp 2,31 triliun.

Selain itu, pemerintah mencatat realisasi subsidi energi dan kompensasi bengkak hingga menjadi Rp 551,2 triliun pada 2022. Subsidi tersebut setara dengan 17,9% dari total belanja negara pada tahun lalu.

Baca: Jokowi Sebut Ini Momok Menakutkan Tahun Lalu, Gimana 2023?

Realisasi subsidi energi pada 2022 juga menembus 109,7% dari yang direncanakan dalam Perpres 98/2022 yakni Rp 502,4 triliun.

Realisasi tersebut juga hampir tiga kali lipat dibandingkan pada realisasi tahun 2021 yang tercatat Rp 188,3 triliun. Juga, melonjak tajam dibandingkan pada 2020 (Rp 108,8 triliun) dan 2019 (Rp 144,4 triliun).

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa kerja keras APBN selama kurang lebih 3 tahun terakhir telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian dan terbukti tangguh menghadapi berbagai guncangan dan ancaman ketidakpastian.

"Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dalam meredam gejolak perekonomian global," tegasnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pantas RI Banyak Utang, Sri Mulyani Ungkap Biang Keroknya!