Nih! 5 Fakta Mengejutkan Saat Tutup Buku APBN 2022

Tim Redaksi, CNBC Indonesia
04 January 2023 09:30
Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, 1 Des 2022 (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, 1 Des 2022 (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengklaim perekonomian nasional mampu melanjutkan pemulihan yang semakin kuat di tengah risiko volatilitas lingkungan global sepanjang 2022. Hal ini berkat kerja keras APBN selama kurang lebih 3 tahun terakhir, menjaga ekonomi dan masyarakat di tengah pandemi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pelaksanaan APBN tahun 2022 yang mencatatkan kinerja positif sejalan dengan perekonomian
domestik yang membaik, serta semakin terkendalinya pandemi Covid-19.

APBN 2022 menjadi instrumen yang mendukung pencapaian sasaran target pembangunan, meredam dampak gejolak ekonomi global, dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Kinerja APBN yang baik di tahun 2022 dan momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut diharapkan dapat menjadi modal kuat bagi APBN dalam
menjalankan fungsinya di tengah ketidakpastian ekonomi di tahun 2023," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, dikutip Rabu (4/1/2023).

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan sejumlah fakta dari kinerja APBN tahun 2022. Berikut ini lima fakta dari kinerja APBN di 2022:

1. Defisit di Bawah 3%

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2022 ditutup dengan defisit sebesar Rp 840,2 triliun atau 2,38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan pemerintah sebelumnya yang sebesar 4,5% PDB.

Bahkan, angka ini di bawah hitungan Presiden Joko Widodo sebesar 2,49% yang disampaikan akhir Desember lalu.

"Defisit APBN 2022 berakhir dengan sangat jauh lebih kecil yaitu 2,38% PDB," ungkap Sri Mulyani.

Sementara itu, defisit keseimbangan primer mencapai Rp 78 triliun. Lebih rendah dari perkiraan, maupun dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

Konferensi Pers: Realisasi APBN  KITA 2022. (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)Foto: Konferensi Pers: Realisasi APBN KITA 2022. (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)
Konferensi Pers: Realisasi APBN KITA 2022. (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)

2. Subsidi Energi Bengkak

Realisasi subsidi energi dan kompensasi bengkak hingga menjadi Rp 551,2 triliun pada 2022. Subsidi tersebut setara dengan 17,9% dari total belanja negara pada tahun lalu.

Dari data Kementerian Keuangan, realisasi subsidi energi pada 2022 juga menembus 109,7% dari yang direncanakan dalam Perpres 98/2022 yakni Rp 502,4 triliun.

Realisasi tersebut juga hampir tiga kali lipat dibandingkan pada realisasi tahun 2021 yang tercatat Rp 188,3 triliun. Juga, melonjak tajam dibandingkan pada 2020 (Rp 108,8 triliun) dan 2019 (Rp 144,4 triliun).

Seperti diketahui, subsidi energi dan kompensasi pada APBN 2022 ditetapkan sebesar Rp 152 triliun. Namun, pemerintah pada Mei 2022 akhirnya memutuskan untuk menaikkan subsidi energi dan kompensasinya untuk memitigasi dampak lonjakan energi.

3. Gemilang Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak mencapai Rp 1.716,8 triliun atau tumbuh 34,3% sepanjang 2022. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers: Realisasi APBN 2022, Selasa (3/1/2022).

Sri Mulyani menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya cerita dari booming komoditas. Pencapaian ini merupakan berkat dari pemulihan ekonomi yang cukup merata di semua sektor dan daerah.

"Pajak penerimaan pajak Rp 1.716,8 triliun tumbuh Rp 34,3 triliun, Ini adalah cerita yang tidak sekedar komoditas boom," tegasnya.

Dari catatan Sri Mulyani, PPh nonmigas tumbuh 43% menjadi Rp 920,4 triliun pada 2022. Kemudian, PPN & PPnBM tumbuh 24,6% menjadi Rp 687,6 triliun. Kemudian, PPh migas tumbuh 47,3% menjadi Rp 77,8 triliun dan PBB tumbuh 3% menjadi Rp 31 triliun.

Dengan kinerja tersebut, tax ratio alias rasio perpajakan Indonesia mencapai 10,4% pada 2022, atau meningkat dibandingkan posisi tax ratio 2021 yang sebesar 9,11%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Konferensi Pers: Realisasi APBN  KITA 2022. (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Konferensi Pers: Realisasi APBN KITA 2022. (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Konferensi Pers: Realisasi APBN KITA 2022. (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)

4. Batalkan Ngutang di 2022

Sri Mulyani menyampaikan pembiayaan utang pada 2022 mencapai Rp 688,5 triliun atau lebih rendah 20,9% dibandingkan 2021 atau 73% dari target.

Ternyata, penarikan Surat Berharga Negara (SBN) hanya terealisasi Rp 658,8 triliun atau 68,5% dari target yang sebesar Rp 961,4 triliun. Artinya Kemenkeu batal menarik utang Rp 302,6 triliun pada tahun lalu.

"Postur APBN 2022 dalam posisi relatif baik terlihat dari pembiayaan mencapai Rp 583,5 triliun itu hanya 69,5% (dari target)," ungkap Sri Mulyani.

"Pembiayaan ini kita dalam situasi yang jauh lebih sehat dari sisi pembiayaan utang dan penerbitan SBN," sambungnya.

5. Setoran BUMN Kedodoran

Sri Mulyani melaporkan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2022 sebesar Rp 40,6 triliun. Meskipun jumlah ini naik dari setoran tahun lalu, tapi menurutnya angka ini masih jauh dari jumlah setoran BUMN sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai Rp 80,7 triliun, alias hanya setengahnya.

"Untuk dividen BUMN mencapai Rp 40 triliun, itu membaik, tapi kalau dibandingkan sebelum Covid yang mencapai kekayaan negara dipisahkan (KND) Rp 80 triliun itu masih separuhnya," terangnya dalam konferensi pers APBN 2022, Selasa (3/1/2023).

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, total pendapatan KND yang berasal dari dividen BUMN di tahun 2019 sebesar Rp 80,7 triliun. Kemudian angka ini menurun di tahun 2020 menjadi Rp 66,1 triliun. Angka tersebut kembali turun di tahun 2021 menjadi Rp 30,5 triliun, dan baru kembali naik di tahun 2022 sebesar Rp 40,6 triliun.

Namun, menurutnya tetap saja angka tersebut belum bisa mengembalikan jumlah setoran BUMN pada masa sebelum pandemi. Untuk itu, dalam rangka menyehatkan BUMN pemerintah telah melakukan injeksi dana mencapai Rp 106,8 triliun kepada BUMN dan lembaga atau badan strategis sepanjang 2022.


(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Umumkan Realisasi APBN Kini Defisit Rp35 T

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular