Kartu Kuning! Resesi dan PHK Massal di Depan Mata

PHK juga melanda Indonesia, pelambatan ekonomi hingga resesi dunia membuat perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor menjadi rentan menyusut. Begitu juga dengan era suku bunga tinggi yang menekan sektor teknologi hingga startup.

"Sektor yang paling berdampak itu manufaktur, kedua mungkin di startup tapi sektor teknologi, informasi dan komunikasi yang perusahaannya masih di level startup," ungkapnya dalam Indef School of Political Economy Jurnalisme Ekonomi, Selasa (14/12/2022).

Ekspansi sektor manufaktur yang mulai melambat menjadi indikasi peningkatan risiko PHK massal.

S&P Global awal bulan ini melaporkan aktivitas sektor manufaktur yang dilihat dari purchasing managers' index (PMI) mengalami pelambatan ekspansi yang cukup tajam. Pada November, PMI manufaktur dilaporkan sebesar 50,3, turun dari bulan sebelumnya 51.8.

PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas. Di bawahnya berarti kontraksi, sementara di atas 50 adalah ekspansi. Ketika kontraksi terjadi, maka PHK massal berisiko semakin meluas.

S&P Global melaporkan penyebab penurunan tersebut terjadi akibat rendahnya demand, yang menjadi indikasi pelambatan ekonomi global, bahkan menuju resesi di tahun depan.

Baca: Drama PHK Startup Ecommerce Lebih Tegang dari Squid Game

Akibat rendahnya demand, output juga rendah, dan tingkat perekrutan karyawan mulai melambat. Satu lagi indikasi PHK massal berisiko meluas.

"Keyakinan bisnis secara keseluruhan menurun pada November, menunjukkan sektor manufaktur berisiko mengalami kontraksi kecuali ada peningkatan demand yang signifikan," kata Jingyi Pan, economic associate director di S&P Global Market Intelligence.

Sementara itu Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, kini sudah ada lebih 100 ribu buruh tekstil yang terkena pemangkasan oleh perusahaan. Angka itu, ujarnya, bisa lebih besar lagi jika memperhitungkan tenaga penjahit industri kecil dan skala mikro.

"Kalau kondisi ini tidak segera diantisipasi pemerintah, bisa sampai 500 ribu orang di kuartal pertama tahun 2023 yang kena pengurangan. Tapi pemerintah nggak percaya," kata Redma kepada CNBC Indonesia dikutip Rabu (14/12/2022).

HALAMAN SELANJUTNYA >>> Simak Rilis Data dan Agenda Hari Ini

(pap/pap)

Pages

Next