Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor perlu integrasi pemungutan & pembagian penerimaan antardaerah. Evaluasi sistem pajak demi akomodasi mobilitas kendaraan yang meningkat. Kurniawan Budi Irianto
Tunjangan Penugasan di Luar Homebase: Mengapa Perlu Diberikan Negara? Tunjangan penugasan di luar homebase penting untuk mengurangi beban finansial pegawai yang ditempatkan jauh dari keluarga. Kurniawan Budi Irianto
Antara PNS & PPPK: Mengapa Berbeda? Mengapa Harus Dibedakan? Perdebatan status PPPK dan PNS mencerminkan kebutuhan kebijakan yang jelas. Apakah keduanya harus disamakan atau tetap berbeda? Temukan jawabannya di sini. Kurniawan Budi Irianto
The Busy Bureaucracy Trap: Teknologi Maju, Birokrasi Tetap Harus Sibuk Artikel ini membahas pentingnya efisiensi dalam birokrasi, menyoroti bahwa keberhasilan tidak selalu terlihat dari kesibukan. Kurniawan Budi Irianto
Honorer, PPPK, Akankah Menjadi PNS Tanpa Tes? Tuntutan agar honorer dan PPPK menjadi PNS tanpa tes mengemuka. Artikel ini membahas implikasi dan tantangan dari kebijakan itu dalam manajemen kepegawaian. Kurniawan Budi Irianto
Membedah Fenomena Penurunan Pendaftar Sekolah Kedinasan Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026 mengalami penurunan peminat. Isu finansial dan persaingan dengan PTN jadi faktor utama. Apa langkah selanjutnya? Kurniawan Budi Irianto
Jalan Pintas Menaikkan Penghasilan Dosen yang Terlupakan Sejak 1999 Polemik kesejahteraan dosen negeri kembali mencuat. Usulan peningkatan gaji dan tunjangan muncul, namun otonomi pengelolaan SDM masih menjadi tantangan utama. Kurniawan Budi Irianto
Di Balik Menyusutnya Porsi APBN pada PTN-BH Penurunan proporsi APBN tidak berarti pengurangan dukungan pemerintah, melainkan diversifikasi pendanaan. Kurniawan Budi Irianto
Gaji Dosen Rp2,6 Juta: Benarkah Persoalannya Sesederhana Itu? Polemik gaji dosen di Indonesia mencuat setelah pernyataan gaji pokok Rp2,6 juta. Diskusi berlanjut pada kompleksitas kesejahteraan dan solusi yang beragam. Kurniawan Budi Irianto
Membangun Kepercayaan Publik Dalam Sensus Ekonomi Tahun 2026 Data diperlukan untuk kebijakan publik yang tepat, bukan hanya untuk perpajakan. Komunikasi pemerintah penting! Kurniawan Budi Irianto