Problematika Keadilan Dalam Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Perjalanan panjang upaya untuk menggulingkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akhirnya berujung pada pengunduran dirinya pada 12 November 2026. Pada tanggal tersebut, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan keputusan tersebut, masa jabatannya berakhir setelah dua tahun 23 hari sejak dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia pada 12 November 2026, pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 20 menit. Setelah pertemuan tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isi surat pengunduran diri Gibran yang menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil secara sadar dan demi kepentingan bangsa dan negara.
Pengunduran diri tersebut dengan sendirinya menimbulkan kekosongan jabatan wapres. Namun, persoalan pengisian kekosongan jabatan wapres tidak dapat semata-mata dipandang sebagai persoalan teknis ketatanegaraan yang penyelesaiannya cukup didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
Ketentuan tersebut memang memberikan landasan konstitusional bagi pengisian kekosongan jabatan wapres. Akan tetapi, persoalan menjadi lebih kompleks apabila kekosongan jabatan tersebut tidak terjadi dalam keadaan yang sepenuhnya alamiah, seperti meninggal atau ketidakmampuan menjalankan tugas secara permanen, melainkan didahului oleh situasi politik yang kuat dan berpotensi memengaruhi keputusan seseorang untuk melepaskan jabatan konstitusionalnya.
Dalam konteks ini, perlu terlebih dahulu dibedakan antara pengunduran diri dan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Pasal tersebut menentukan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak dapat serta-merta disamakan dengan pemberhentian berdasarkan alasan-alasan konstitusional tersebut. Namun, persoalan yang justru menarik untuk dicermati adalah latar belakang politik yang mendahului kemungkinan pengunduran diri tersebut.
Apabila benar terdapat gerakan politik yang terorganisasi dengan tujuan mendesak atau menggulingkan wapres melalui penggunaan isu ijazah sebagai pintu masuk, maka persoalannya tidak lagi semata-mata berkaitan dengan keabsahan dokumen akademik, tetapi juga menyangkut kemungkinan terjadinya instrumentalisasi hukum untuk mencapai tujuan politik tertentu.
Dalam situasi demikian, isu hukum berpotensi dijadikan instrumen untuk membangun legitimasi politik bagi suatu gerakan yang pada hakikatnya bertujuan mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden sebelum waktunya. Oleh karena itu, pengunduran diri Gibran perlu dilihat bukan hanya dari aspek formalitas hukum, tetapi juga dari situasi politik yang melatarbelakanginya.
Apabila pengunduran diri tersebut benar-benar merupakan kehendak bebas yang bersangkutan, tentu persoalannya berbeda dengan pengunduran diri yang secara formal dinyatakan atas permintaan sendiri, tetapi secara substantif lahir dalam situasi tekanan politik yang kuat.
Dengan demikian, perlu dibedakan antara pengunduran diri sebagai manifestasi kebebasan individu dan pengunduran diri sebagai akibat dari situasi politik yang secara nyata membatasi kebebasan seseorang dalam mempertahankan jabatan konstitusionalnya.
Persoalan ini menjadi semakin menarik apabila dikaitkan dengan fakta, bahwa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, rakyat memberikan suaranya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai satu pasangan calon. Artinya, mandat elektoral yang diperoleh bukan semata-mata diberikan kepada individu presiden, melainkan kepada pasangan yang secara bersama-sama memperoleh kepercayaan rakyat untuk menjalankan pemerintahan.
Oleh karena itu, ketika salah satu pemegang mandat tersebut mengundurkan diri dalam situasi politik yang kontroversial, muncul pertanyaan mendasar mengenai kesinambungan legitimasi demokratis dari mandat yang sebelumnya diberikan oleh rakyat.
Di sinilah terdapat persoalan yang tidak cukup dijawab hanya dengan pendekatan positivisme hukum. Dilihat dari perspektif positivisme, sepanjang pengunduran diri dan pengisian jabatan pengganti dilakukan berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh konstitusi, proses tersebut dapat dinilai sah secara hukum.
Namun, legalitas prosedural tidak dengan sendirinya menjawab persoalan keadilan substantif. Sebab, hukum tidak hanya berfungsi mengatur bagaimana suatu jabatan diisi, tetapi juga harus memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat.
Dalam perspektif hukum alam (natural law), sebagaimana dapat ditelusuri melalui pemikiran Thomas Aquinas, hukum semestinya tidak dilepaskan dari rasionalitas, keadilan, dan orientasinya pada kebaikan bersama (common good). Pandangan tersebut tercermin dalam adagium klasik lex iniusta non est lex, yang secara sederhana bermakna bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum dalam pengertian yang sesungguhnya.
Adagium ini mengandung pesan filosofis bahwa keberlakuan hukum tidak semestinya hanya diukur berdasarkan pemenuhan prosedur formal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan yang menjadi landasan pembentukannya. Oleh karena itu, sekalipun pengisian jabatan wapres pengganti memiliki dasar konstitusional, tetap terbuka ruang untuk menguji apakah proses yang mendahului kekosongan jabatan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan.
Apabila tekanan politik terbukti menjadi faktor dominan yang menyebabkan pengunduran diri, maka penggunaan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan tersebut perlu dikaji secara lebih kritis. Hal ini penting agar hukum tidak sekadar menjadi instrumen untuk melegitimasi konfigurasi kekuasaan yang terbentuk melalui tekanan politik, tetapi tetap berfungsi sebagai penjaga keadilan dan kedaulatan rakyat.
Lebih jauh, situasi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya pergeseran mandat demokratis. Seseorang yang tidak mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 sebagai pasangan calon bersama presiden terpilih, melalui mekanisme pengisian kekosongan jabatan, dapat memperoleh kedudukan sebagai wapres.
Secara konstitusional, kemungkinan tersebut memang telah diakomodasi oleh Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi, dari perspektif legitimasi demokratis, muncul persoalan mengenai sejauh mana mekanisme tersebut dapat menjamin kesinambungan mandat politik yang sebelumnya diberikan oleh rakyat.
Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan wapres, melainkan juga apakah proses pengisiannya tetap menghormati makna dan substansi kedaulatan rakyat. Memang, konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut.
Namun, keberadaan mekanisme konstitusional tidak berarti bahwa setiap proses pengisian jabatan secara otomatis terbebas dari persoalan keadilan demokratis, terutama apabila kekosongan itu sendiri didahului oleh keadaan politik yang kontroversial.
Dengan demikian, kontroversi pengisian kekosongan jabatan wapres seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang berhak mengisi jabatan tersebut. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah konstitusi cukup dipahami sebagai seperangkat prosedur untuk mengesahkan pengisian jabatan, atau harus pula dimaknai sebagai instrumen untuk menjaga keadilan demokratis dalam setiap proses peralihan kekuasaan.
Sebab, suatu tindakan dapat saja memenuhi persyaratan legalitas formal, tetapi tetap menyisakan persoalan legitimasi substantif apabila proses yang melahirkannya tidak mencerminkan kebebasan, keadilan, dan penghormatan terhadap mandat rakyat. Pada akhirnya, konstitusi tidak boleh hanya menjadi dasar pembenaran atas pergantian pemegang kekuasaan, tetapi juga harus menjadi penjaga agar setiap peralihan kekuasaan tetap berada dalam koridor kedaulatan rakyat.
Mandat rakyat tidak boleh kehilangan maknanya hanya karena mekanisme konstitusional telah menyediakan jalan untuk mengisi jabatan yang kosong. Sebab, yang perlu dijaga bukan sekadar keberlangsungan jabatan, melainkan juga keadilan dan legitimasi demokratis yang menjadi dasar lahirnya kekuasaan itu sendiri.
(miq/miq)