Setelah Wapres Gibran Mundur, Ekonomi Harus Menjadi Panglima

Arjuna Putra Aldino,  CNBC Indonesia
17 November 2026 09:03
Arjuna Putra Aldino
Arjuna Putra Aldino
Arjuna Putra Aldino merupakan Direktur Eksekutif, Geopolitics and Global Political Economy Studies (G2PES) Indonesia... Selengkapnya
Presiden Indonesia Prabowo Subianto berbicara ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdiri di sampingnya saat konferensi pers menyusul pengunduran diri Gibran di Istana Merdeka di Jakarta, 12 November 2026. (REUTERS/Willy Kurniawan)
Foto: Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka Jakarta, 12 November 2026. (REUTERS/Willy Kurniawan)

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pada Kamis, 12 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan persnya di Istana Merdeka, bersama sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Prabowo menyampaikan beliau telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sebelumnya, Gibran menemui sejumlah pimpinan MPR untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan tersebut.

Tak bisa dimungkiri, polemik soal status pendidikan Gibran telah menyedot perhatian dan energi rakyat Indonesia. Kasus ijazah pendidikan Gibran memicu kontroversi besar di media sosial. Berdasarkan analisis Litbang Kompas terhadap sekitar 43,5 ribu percakapan di media sosial pada 5-8 Oktober 2026, mayoritas atau 70,4% percakapan berisi sentimen negatif tentang polemik ijazah Gibran.

Litbang Kompas juga memetakan sembilan topik perbincangan warganet yang didominasi sentimen negatif terhadap polemik ijazah Gibran. Topik mengenai laporan pidana dan dugaan pemalsuan dokumen mengantongi sentimen negatif tertinggi, yakni 81,6%. Topik dengan konotasi negatif berikutnya terkait kredibilitas dan etika Gibran (79,3%); desakan pengunduran diri (75,1%); hingga keberadaan dan keabsahan ijazah.

Sentimen terhadap Gibran juga mengarah pada pernyataannya soal 19 juta lapangan kerja. Menurut survei Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17), Gen Z dan Milenial Indonesia paling tidak puas dengan program 19 juta lapangan pekerjaan yang disampaikan Gibran. PP17 menemukan, dari seluruh Gen Z dan Milenial yang disurvei, 54% responden sangat tidak puas atau tidak puas dengan program tersebut.

Begitu juga dengan hasil survei opinion leaders dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan, skor penilaian terhadap kualitas kepemimpinan wakil presiden, Gibran sebesar 4,4 dari 10 poin pada September 2026. Adapun indikator penilaian terendah terhadap anak sulung Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo, tersebut adalah kapabilitas atau kompetensi, yakni hanya 3,7 poin.

Hal ini menunjukkan berdasarkan data yang ada, polemik ijazah Gibran menjadi beban sosial-politik pemerintah Presiden Prabowo. Namun, mundurnya Gibran tak lantas membuat semua masalah selesai. Ada sejumlah hal yang perlu menjadi fokus utama pemerintah, terutama terkait masalah ekonomi. Karena faktor ekonomi adalah faktor utama yang mengondisikan, membentuk, serta mendefinisikan seluruh aspek kehidupan sosial, politik, hukum, budaya, dan kesadaran manusia.

Survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan juga mencerminkan hal yang hampir sama. Menurut survei Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 55,1% pada Agustus 2026.

Angka tersebut turun dibanding Oktober 2025, yang ketika itu tingkat kepuasannya mencapai 78,1%. Jika diperinci berdasarkan bidang pemerintahan, kepuasan publik paling rendah saat ini berada di bidang ekonomi, yang nilainya hanya 41,8%.

Perlunya Transformasi Kelas Menengah Indonesia
Dalam struktur ekonomi Indonesia, kelas menengah memegang peran strategis sebagai motor penggerak konsumsi domestik dan salah satu penopang stabilitas ekonomi Indonesia. Dinamika kelompok ini tidak hanya mencerminkan perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga memengaruhi arah pertumbuhan nasional.

Pada 2024, kelas menengah menyumbang 81,5% total konsumsi rumah tangga Indonesia. Sejalan dengan itu, BPS mencatat 58,8% PDB Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga, sehingga kontribusi kelas menengah yang melakukan lebih dari 80% konsumsi menjadi semakin signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Kontribusi ini semakin penting mengingat Indonesia memiliki target pertumbuhan ekonomi 8%.

Namun masalahnya, proporsi kelas menengah menurun dari 21,4% (2019) menjadi 16,6% (2025), sementara calon kelas menengah meningkat hingga 50,4%, dan ini menunjukkan semakin besarnya kelompok rumah tangga yang berada pada fase rentan secara ekonomi.

Pertanyaan yang mendasar, siapakah kelas menengah tersebut? Apakah kelas menengah Indonesia bersifat homogen? Dengan kata lain, pengindetifikasian kelas menengah perlu melibatkan sejumlah variabel, sehingga kita tak terjatuh pada simplifikasi statistik, yang menganggap fakta statistik sebagai kebenaran yang lengkap.

Laporan World Bank yang bertajuk "Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class" menyebutkan ada sekitar 52 juta orang penduduk Indonesia saat ini masuk dalam kategori kelas menengah. Namun, World Bank mendefinisikan kelas menengah berdasarkan konsumsi per kapita dan keamanan ekonomi (economic security).

Padahal, dalam analisis struktur kelas, posisi seseorang dalam proses produksi dan hubungan kepemilikan merupakan dimensi yang sangat penting. Sehingga kelas menengah berdasarkan konsumsi belum tentu sama dengan kelas menengah berdasarkan posisi struktural dalam ekonomi.

Tapi hal yang penting dari temuan World Bank ini yaitu bahwa sebagian besar anggota kelas menengah Indonesia merupakan pekerja bergaji (salaried workers). Mereka tidak seluruhnya pengusaha atau pemilik usaha.

Victor T. King dalam "The Middle Class in Southeast Asia: Diversities, Identities, Comparisons and the Vietnamese Case" menyebutkan bahwa kemunculan kelas menengah baru di Asia Tenggara bukan sekadar hasil pertumbuhan pasar yang alamiah. Prosesnya sangat terkait dengan dua transformasi besar, yakni pertama, state-led modernization, di mana negara memperluas pendidikan, birokrasi, pembangunan infrastruktur, dan kapasitas ekonomi.

Kedua, capitalist transformation, terutama berkaitan berkembangnya perusahaan swasta, investasi, pasar tenaga kerja profesional, sektor jasa, dan integrasi dengan ekonomi global. Sehingga konsep kelas menengah yang dikembangkan berdasarkan pengalaman masyarakat Barat atau Eropa tidak dapat diterapkan begitu saja di Asia Tenggara.

Temuan penting dari Antoine Bonnet dan Alexandre Kolev dalam risetnya yang berjudul "The Middle Class in Emerging Asia: Champions for More Inclusive Societies?" menunjukkan bahwa kelas menengah di Asia tidak selalu memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda jauh dari kelompok miskin.

Menurutnya, kelas menengah di Asia memiliki posisi yang ambigu; secara pendapatan mereka sudah berada di tengah distribusi, tetapi dari segi keamanan pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan sosial, mereka masih memiliki banyak kesamaan dengan kelompok berpendapatan rendah.

Namun, identifikasi terhadap karakter kelas menengah tersebut tidak boleh berhenti pada persoalan definisi dan klasifikasi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana negara-negara Asia Tenggara merancang kebijakan ekonomi yang mampu memperkuat posisi kelas menengah sekaligus menjadikannya motor pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, agenda kebijakannya bukan sekadar memperbesar jumlah penduduk yang masuk dalam kategori kelas menengah, melainkan memperkuat kapasitas produktif, keamanan ekonomi, dan kemandirian kelompok tersebut.

Masalah yang krusial di Indonesia ialah semakin banyak masyarakat berpendidikan dan berpendapatan menengah tidak memperoleh pekerjaan yang memberikan keamanan ekonomi. Hal ini sejalan dengan data IMF dalam Stuck in the Middle with You? (2025) yang menunjukkan bahwa pada 2024 hanya 59% pekerja kelas menengah memiliki pekerjaan formal, dibandingkan hampir 80% pada kelompok kelas atas. Sekitar 25% pekerja kelas menengah mengalami setengah pengangguran.

Masalah ini menunjukkan persoalan yang lebih dalam daripada skills mismatch, yaitu kapasitas tenaga kerja tidak berkembang sebanding dengan kemampuan ekonomi untuk menyerapnya ke dalam pekerjaan produktif dan berkualitas.

Dengan kata lain, masalah pengangguran atau sulitnya mencari kerja tidak lagi hanya disebabkan oleh keahlian pekerja yang tidak cocok dengan kebutuhan industri (skills mismatch), melainkan karena pertumbuhan ekonomi gagal menciptakan cukup banyak lapangan kerja yang layak. Dan masalahnya ada di struktur ekonomi Indonesia yang pertumbuhan ekonominya hanya ditopang oleh perdagangan komoditas dan ekonomi ekstraktif.

World Bank dalam Indonesia Economic Prospects Juni 2025 mencatat bahwa sektor ekstraktif, yang meliputi minyak dan gas, batu bara, serta mineral, menyumbang sekitar 10,4 persen PDB dan menghasilkan nilai tambah sekitar Rp108 juta per pekerja per bulan. Namun, sektor tersebut hanya menyerap sekitar 1 persen tenaga kerja nasional. Artinya, produktivitas sektoral yang tinggi tidak secara otomatis menghasilkan penciptaan pekerjaan dalam skala luas.

Sehingga kegagalan struktural ekonomi ekstraktif Indonesia bukan terletak pada ketidakmampuannya menghasilkan pertumbuhan, melainkan pada kegagalannya mentransformasikan rente sumber daya alam menjadi akumulasi kapasitas produktif nasional yang bisa menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak.

Dalam bahasa Eve Warburton ia hanya menghasilkan enclave economy, di mana industri ekstraktif berhasil menciptakan kawasan akumulasi kapital yang terhubung dengan pasar global, tetapi gagal membangun keterkaitan produktif yang kuat dengan ekonomi lokal.

Coxhead dan Shrestha (2016), dalam penelitiannya yang berjudul Could a Resource Export Boom Reduce Workers' Earnings?, menunjukkan bahwa boom ekspor sumber daya alam Indonesia pada dekade 2000-an meningkatkan pendapatan agregat, tetapi tidak menghasilkan peningkatan pendapatan riil tenaga kerja yang sebanding.

Bahkan riset Coxhead dan Shrestha menemukan bahwa akibat dari ledakan ekspor komoditas dan berkembangnya industri ekstraktif layaknya batu bara dan sawit telah mengubah lanskap industrialisasi dan struktur pasar tenaga kerja Indonesia. Meskipun kesempatan kerja meningkat, pertumbuhan pekerjaan lebih banyak terkonsentrasi pada sektor berketerampilan rendah dengan hubungan kerja informal.

Dalam perspektif ekonomi politik, pertumbuhan tersebut dapat memperbesar akumulasi kapital tanpa memperluas basis pekerjaan formal, distribusi pendapatan, dan kapasitas rumah tangga untuk membangun aset produktif. Dengan demikian, ketergantungan pada ekonomi komoditas berpotensi menghambat pembentukan kelas menengah yang memiliki keamanan ekonomi berkelanjutan.

Maka solusinya bukan sekedar menciptakan program subsidi untuk kelas menengah. Namun, bagaimana negara memainkan peran reciprocal control mechanisms. Negara memainkan peran dalam mengembangkan perusahaan nasional, mengarahkan pembiayaan, mengelola persyaratan kandungan lokal, dan mengaitkan subsidi dengan kinerja perusahaan. Negara harus mengarahkan dan mendisiplinkan kapital agar berkontribusi terhadap industrialisasi, transfer teknologi, pengembangan pemasok domestik, dan penciptaan pekerjaan formal.

Negara perlu bergerak melampaui paradigma pertumbuhan berbasis investasi dan konsumsi tapi menghubungkan akumulasi investasi dengan penciptaan pekerjaan formal dan pendalaman kapasitas industri nasional. Misalnya, insentif hilirisasi nikel, tembaga, timah, dan industri baterai seharusnya tidak hanya didasarkan pada nilai investasi atau volume ekspor.

Namun, negara harus memastikan perusahaan pelaku hilirisasi harus memenuhi target pemasok domestik, transfer teknologi, pekerjaan formal, dan peningkatan kemampuan industri nasional. Perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban ini harus kehilangan fasilitas atau mengembalikan sebagian insentif sesuai kontrak. Keuntungan investasi atas hilirisasi sumber daya alam Indonesia harus berkontribusi terhadap pendalaman kapasitas produksi nasional. Bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan kebijakan investasi produktif bersyarat (conditional productive investment policy), yaitu kebijakan yang mengaitkan insentif fiskal, pembiayaan, dan fasilitas investasi yang diberikan oleh negara dengan penciptaan pekerjaan formal, peningkatan upah riil, transfer teknologi, pengembangan pemasok domestik, serta peningkatan nilai tambah nasional.

Dengan pendekatan tersebut, negara tidak hanya memfasilitasi akumulasi kapital, tetapi juga memastikan bahwa akumulasi tersebut menghasilkan manfaat produktif dan sosial yang lebih luas. Tanpa itu, sebagian masyarakat Indonesia mungkin masih dikategorikan sebagai kelas menengah berdasarkan konsumsi, tetapi fondasi ekonominya rapuh karena bergantung pada pendapatan yang tidak stabil dan kebutuhan dasar yang semakin dikomodifikasi.


(miq/miq)
Next Article Gibran Rakabuming Raka dan Viktimisasi Politik