Gibran Rakabuming Raka dan Viktimisasi Politik

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Polemik mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka yang semula berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, berkembang menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan yang lebih luas.

Isu tersebut tidak lagi sebatas memperdebatkan keabsahan dokumen pendidikan, tetapi juga menyentuh persoalan legitimasi Gibran dalam menduduki jabatan wapres. Perkembangan ini bahkan melahirkan gerakan politik di DPR melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diarahkan untuk memulai proses pemakzulan.

Dinamika tersebut memasuki babak baru ketika muncul kabar mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wapres. Pada 11 November 2026, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar tersebut.

Selanjutnya, pada 12 November 2026, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Gibran bahkan meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR. MPR kemudian menyatakan Sidang Paripurna MPR untuk pengisian kekosongan jabatan wapres akan digelar pada 2 Desember 2026.

Peristiwa tersebut menarik untuk dikaji bukan hanya dari perspektif hukum tata negara dan dinamika politik, tetapi juga melalui pendekatan viktimologi kontemporer. Sebab, pengunduran diri seorang pejabat publik di tengah menguatnya tekanan politik menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai hubungan antara kekuasaan, tekanan politik, dan kedudukan seseorang sebagai korban.

Apakah keputusan pengunduran diri tersebut semata-mata merupakan pilihan politik individual, ataukah dapat pula dipahami sebagai konsekuensi dari tekanan politik yang berpotensi menempatkan seseorang dalam situasi viktimisasi?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan perkembangan paradigma viktimologi yang tidak lagi membatasi korban pada mereka yang mengalami kerugian akibat tindak pidana konvensional. Dalam perkembangannya, viktimologi juga memberikan perhatian terhadap berbagai bentuk kerugian yang muncul dalam relasi sosial, proses hukum, dan dinamika kekuasaan.

Dalam konteks Gibran, persoalan yang perlu dicermati bukan semata-mata apakah pengunduran diri tersebut merupakan keputusan politik pribadi, melainkan juga sejauh mana tekanan politik yang mendahuluinya memengaruhi dinamika dan keputusan tersebut.

Dengan demikian, perlu dikaji apakah dinamika politik yang berlangsung masih berada dalam batas-batas mekanisme demokrasi yang wajar atau telah berkembang menjadi suatu bentuk tekanan politik yang berpotensi menimbulkan viktimisasi politik (political victimization).

Pemikiran Para Pelopor Viktimologi
Dalam perkembangan viktimologi, terdapat sejumlah pemikiran akademis yang dapat dijadikan landasan untuk memahami perubahan perspektif mengenai korban. Benjamin Mendelsohn merupakan salah satu pelopor viktimologi yang memperkenalkan istilah victimology untuk menunjuk kajian ilmiah mengenai korban.

Ia memandang bahwa perhatian terhadap korban perlu dikembangkan sebagai bidang kajian yang relatif mandiri dari kriminologi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kajian kriminologi pada masa itu lebih banyak memberikan perhatian kepada pelaku kejahatan, sedangkan kedudukan dan permasalahan korban belum memperoleh perhatian yang seimbang.

Salah satu kontribusi penting Mendelsohn adalah pengembangan tipologi korban (victim typology), yaitu pengelompokan korban berdasarkan tingkat keterlibatan atau tanggung jawabnya dalam terjadinya kejahatan. Klasifikasi tersebut bergerak dari korban yang sama sekali tidak bersalah hingga korban yang memiliki tingkat tanggung jawab tertentu dalam peristiwa kejahatan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban tidak selalu sederhana, tetapi dapat melibatkan berbagai keadaan dan faktor yang memengaruhi terjadinya viktimisasi.

Selain Mendelsohn, Hans von Hentig juga memberikan kontribusi penting melalui pengembangan tipologi korban. Ia mengelompokkan korban berdasarkan karakteristik sosial, psikologis, dan biologis tertentu yang dapat menempatkan seseorang dalam kondisi rentan terhadap viktimisasi. Beberapa kelompok yang dikemukakannya antara lain kaum muda (the young), perempuan (the female), kelompok lanjut usia (the old), kelompok yang memiliki keterbatasan mental, kaum imigran, dan kelompok minoritas.

Pemikiran Mendelsohn dan von Hentig memperlihatkan bahwa kajian viktimologi sejak awal telah berupaya memahami korban secara lebih luas, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi rentan. Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa kerentanan terhadap viktimisasi tidak hanya berkaitan dengan karakteristik individual, tetapi juga dapat muncul akibat relasi sosial, struktur kekuasaan, dan dinamika politik.

Perkembangan Paradigma Viktimologi
Menurut Sahetapy, perjalanan sejarah yang berkaitan dengan permasalahan korban membutuhkan waktu yang cukup panjang. Setelah dua perang dunia yang menimbulkan korban dalam jumlah sangat besar, perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan korban semakin berkembang.

Salah satu tonggak pentingnya adalah lahirnya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 40/34 pada 29 November 1985.

Deklarasi tersebut membawa perkembangan penting dalam paradigma viktimologi. Perhatian terhadap korban tidak lagi terbatas pada korban kejahatan dalam pengertian klasik, tetapi juga mencakup korban penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Dengan demikian, ruang lingkup viktimologi mengalami perluasan, dari yang semula lebih banyak berorientasi pada hubungan antara pelaku dan korban kejahatan, menuju perhatian terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaian yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan.

Hal yang menarik dari konsep abuse of power adalah bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak selalu dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Sebaliknya, penyalahgunaan justru dapat terjadi ketika kekuasaan yang sah digunakan secara tidak semestinya.

Dengan kata lain, legitimasi untuk memiliki atau menjalankan kekuasaan tidak dengan sendirinya memberikan legitimasi terhadap setiap tindakan yang dilakukan atas nama kekuasaan tersebut. Memiliki kekuasaan tidak berarti selalu berada pada posisi yang benar.

Dalam Deklarasi PBB tersebut, korban penyalahgunaan kekuasaan juga mencakup orang-orang yang mengalami kerugian akibat tindakan atau kelalaian yang belum tentu merupakan pelanggaran hukum pidana nasional, tetapi bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pengakuan ini memperlihatkan persoalan korban tidak dapat semata-mata dibatasi oleh ada atau tidaknya tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana nasional.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai korban (victim) tidak seharusnya selalu dibatasi pada seseorang yang mengalami kerugian fisik, materiil, ataupun psikologis akibat kejahatan konvensional. Dalam perkembangan masyarakat modern, viktimisasi dapat berlangsung melalui berbagai cara, antara lain pembentukan stigma dan delegitimasi, manipulasi informasi dan opini publik, penyalahgunaan proses hukum, penggunaan kekuasaan untuk menekan pihak tertentu, serta pembentukan persepsi publik yang berpotensi merugikan hak, kehormatan, dan kedudukan seseorang.

Perluasan perspektif tersebut menunjukkan bahwa viktimologi memiliki ruang untuk mengkaji berbagai bentuk kerentanan dan kerugian yang muncul dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam proses politik. Namun, perluasan itu tidak berarti setiap kritik, pertentangan, atau tekanan politik dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai viktimisasi. Diperlukan penilaian terhadap sifat tindakan, konteks, akibat yang ditimbulkan, serta ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak seseorang.

Gibran dalam Perspektif Viktimisasi Politik
Dalam sebuah publikasi pada situs University of Cambridge dikemukakan konsep victimisation sebagaimana diatur dalam Section 27 Equality Act 2010, yaitu undang-undang Inggris (United Kingdom) yang mengatur kesetaraan dan perlindungan terhadap diskriminasi.

Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur perlindungan seseorang dari perlakuan yang merugikan karena yang bersangkutan telah melakukan tindakan yang dilindungi (protected act), seperti menggunakan hak-hak hukumnya berdasarkan undang-undang tersebut, memberikan keterangan, atau membantu orang lain dalam memperjuangkan hak-haknya.

Meskipun ketentuan ini secara khusus berada dalam konteks hukum kesetaraan di Inggris, pemikirannya memberikan perspektif bahwa viktimisasi tidak selalu berkaitan dengan kekerasan fisik atau kerugian secara langsung, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk perlakuan merugikan terhadap seseorang karena tindakan yang dilindungi oleh hukum.

Dalam konteks polemik yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka, perkembangan pemikiran viktimologi tersebut membuka ruang untuk melihat persoalan korban dari dimensi yang berbeda, yakni dimensi politik. Persoalan ijazah yang semula merupakan persoalan mengenai persyaratan administratif pencalonan dapat berkembang menjadi isu politik yang lebih luas, terutama ketika dipergunakan untuk membangun narasi mengenai ketidakabsahan Gibran dalam menduduki jabatan Wakil Presiden.

Persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya kritik terhadap seorang pejabat publik. Kritik, pengawasan, bahkan tuntutan pemakzulan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan harus dihormati sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang sah.

Dalam negara demokrasi, pejabat publik tidak dapat ditempatkan sebagai pihak yang kebal terhadap kritik maupun pertanggungjawaban politik. Bahkan, penggunaan mekanisme konstitusional untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pejabat negara merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum.

Namun, persoalan menjadi berbeda apabila suatu isu hukum digunakan untuk membangun delegitimasi secara terus-menerus, membentuk opini publik yang merugikan, atau mendorong tindakan yang mengabaikan norma hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam keadaan demikian, perlu dicermati apakah dinamika yang berlangsung masih merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat dan pengawasan politik, atau telah berkembang menjadi tekanan yang tidak proporsional terhadap seseorang.

Dalam situasi demikian, seseorang berpotensi mengalami viktimisasi politik (political victimization). Viktimisasi tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik, tetapi dapat berlangsung melalui tekanan sosial dan politik, pembentukan stigma, serta penggunaan instrumen hukum yang berpotensi menyimpang dari tujuan penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, proses politik tidak hanya perlu dinilai dari legalitas formalnya, tetapi juga dari tujuan, cara, dan dampak yang ditimbulkannya terhadap hak serta kedudukan seseorang.

Dengan demikian, dalam konteks Gibran, perlu dikaji apakah polemik ijazah dan gerakan pemakzulan yang berkembang hanya merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan pengawasan terhadap pejabat publik, atau telah bergerak ke arah penggunaan instrumen hukum sebagai sarana untuk mendelegitimasi dan menekan seseorang demi kepentingan politik tertentu.

Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika dinamika tersebut diikuti dengan keputusan Gibran untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wapres. Meskipun keputusan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa dirinya merupakan korban viktimisasi politik, keadaan yang mendahului keputusan tersebut tetap relevan untuk dikaji.

Di sinilah pentingnya membedakan antara tekanan politik yang merupakan konsekuensi wajar dari kehidupan demokrasi dan tekanan politik yang berpotensi mengarah pada viktimisasi. Seseorang yang menduduki jabatan publik tentu harus siap menghadapi kritik, perbedaan pandangan, dan tuntutan pertanggungjawaban.

Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti bahwa setiap bentuk tekanan dapat dibenarkan, terlebih apabila dilakukan dengan cara yang mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pada akhirnya, perkembangan kasus Gibran memperlihatkan bahwa kajian viktimologi tidak lagi cukup dipahami secara klasik dengan hanya menempatkan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Viktimologi perlu terus dikembangkan untuk memahami berbagai bentuk viktimisasi yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat, termasuk yang berlangsung dalam relasi kekuasaan, proses hukum, dan pertarungan politik.

Dalam kehidupan demokrasi, kritik, pengawasan, dan penggunaan mekanisme konstitusional merupakan hak yang harus dihormati. Namun, hak tersebut juga harus dijalankan secara proporsional dan tidak digunakan sebagai sarana untuk menekan atau merugikan pihak lain.

Sebab, demokrasi tidak hanya menuntut adanya kebebasan untuk mengkritik dan mengawasi kekuasaan, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak dan martabat setiap orang, termasuk mereka yang berada dalam jabatan publik.

Dengan demikian, persoalan Gibran bukan semata-mata tentang apakah seseorang dapat menjadi korban dalam pertarungan politik, melainkan juga tentang bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan agar tidak berubah menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya viktimisasi.

Sebab, demokrasi yang sehat bukan hanya demokrasi yang memberikan kebebasan untuk mengkritik dan menuntut pertanggungjawaban, tetapi juga demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

(miq/miq)