Poin Utama dari Pertemuan IMF/Bank Dunia
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Apa yang dapat dipetik dari Pertemuan Tahunan IMF/Bank Dunia di Bangkok? Bagaimana negara-negara dapat mengubah berbagai pidato dalam pertemuan tersebut menjadi tindakan nyata untuk mengatasi tantangan ekonomi yang signifikan, terutama dampak kenaikan harga energi dan pangan akibat perang di kawasan Teluk?
Pesan utamanya adalah: di tengah tekanan terhadap perekonomian global, pertumbuhan kembali menjadi prioritas utama dalam agenda ekonomi. Sejumlah negara, seperti Indonesia, telah lebih dahulu menempuh jalur ini. Negara-negara lain perlu mengikutinya.
Ketika berbicara tentang pertumbuhan, saya suka menggunakan rumus sederhana yang mencerminkan sejumlah prinsip dasar ekonomi: Investasi + Lapangan Kerja = Pajak + Pembangunan.
Sejumlah model analisis ekonomi hanya berfokus pada pajak dan pembangunan, tetapi mengabaikan kontribusi penting investasi dan lapangan kerja. Hal ini pernah kita lihat beberapa tahun lalu dalam dorongan untuk membentuk arsitektur perpajakan internasional yang baru. Padahal, kedua sisi persamaan tersebut sama-sama diperlukan untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Ini bukanlah, seperti yang dituduhkan sebagian pihak, sebuah "perlombaan menuju standar terendah" (race to the bottom). Justru sebaliknya, ini adalah "perlombaan menuju standar tertinggi" (race to the top), ketika negara-negara bersaing menerapkan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Agenda yang mendukung pertumbuhan bukan berarti menurunkan standar. Artinya, berinvestasi pada sumber daya manusia dan menciptakan kondisi yang menarik investasi, seperti kepastian hukum, sistem logistik yang lebih baik, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Kebijakan perpajakan juga sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada tiga prinsip dasar yang perlu diperhatikan.
Pertama, penyederhanaan. Memperluas basis pajak, mengurangi pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan distorsi lainnya, serta mendorong lebih banyak usaha masuk ke dalam sektor formal. Penyederhanaan akan meningkatkan kepatuhan pajak dan menghasilkan penerimaan yang dibutuhkan pemerintah.
Kedua, teknologi. Memodernisasi administrasi perpajakan dan mempermudah sistem pembayaran. Langkah ini dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mencegah penghindaran pajak dan korupsi.
Ketiga, kemitraan. Membangun kemitraan yang nyata antara investor dan otoritas pajak berdasarkan saling pengertian dan kepercayaan.
Ketiga prinsip tersebut merupakan fondasi kebijakan fiskal, tetapi belum cukup. Pemerintah juga harus berkomitmen menjaga disiplin fiskal di tengah situasi yang sulit, serta menahan godaan untuk menggunakan subsidi guna meredam dampak guncangan ekonomi eksternal, seperti kenaikan harga energi dan pangan.
Seperti disampaikan Rodrigo Valdés, Kepala Departemen Urusan Fiskal IMF, "langkah-langkah penekanan harga membutuhkan biaya fiskal yang besar dan sering kali justru lebih membebani kelompok tertentu." Kebijakan tersebut menghabiskan anggaran dalam jumlah signifikan jika diukur terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ketika kebijakan moneter semakin ketat dan utang meningkat, disertai premi risiko yang lebih tinggi bahkan di negara-negara Barat, waktu untuk bertindak adalah sekarang.
Valdés mengatakan, "Kita tidak mengetahui kapan titik kritis akan tercapai. Namun, semakin lama kita menunggu, semakin besar risiko bahwa kita sudah berada di titik kritis. Ketika imbal hasil sangat rendah, negara masih bisa menanggung utang yang lebih besar. Namun, ketika imbal hasil meningkat, hal itu menjadi lebih sulit. Karena itu, negara-negara perlu melakukan konsolidasi fiskal sebelum pasar memaksa mereka melakukannya."
Bagi Indonesia, pesan dari pertemuan di Bangkok sederhana: jangan panik, tetapi tegaskan kembali komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan defisit anggaran.
Setiap negara juga perlu mengingat persamaan yang mendorong penerimaan negara dan pembangunan tersebut, dengan dukungan kebijakan fiskal yang tepat.
(sef/sef)